JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait membengkaknya utang pemerintah. Utang sering menjadi sorotan masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, penyebab utama utang pemerintah bengkak atau rasio utang pemerintah meningkat begitu drastis di tahun ini karena adanya pandemi covid-19. Pandemi membuat anggaran untuk pembiayaan Covid-19 meningkat.

Baca Juga: Menko Luhut Tolak Tawaran Utang dari Bank Dunia

Meski pandemi, program pemerintah yang sudah direncanakan tetap jalan. Tentu pemerintah juga melindungi masyarakat yang terdampak Covid lewat berbagai macam insentif yang digelontorkan.

Sebagai gambaran, hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Adapun, total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp5.759 Triliun, Ini Rinciannya

"Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani Covid, dan bantu masyarakat," ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (19/11/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan, dengan membengkaknya utang, maka defisit APBN meningkat drastis hingha berada dikisaran Rp1.039,2 triliun atau meningkat 6,34%. Meningkatnya defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara yang meningkat menjadi Rp 2.739,16 triliun.

"Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, maka defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan. Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat," jelasnya.