-
Pamer Pose Mennggoda, Vanessa Angel: Cash Aja Enggak Usah Transfer
12 jam lalu -
Penjualan Gawai Meningkat Jelang Akhir Tahun
23 jam lalu -
Kerja Rem Bermasalah, Vespa GTS 300 HPE Kena Recall
22 jam lalu -
Mercedes-Benz Luncurkan GLC Facelift, Tambah Fitur dan Harga
22 jam lalu -
Eisenberg V8, Motor Brutal Gabungan Dua Suzuki Hayabusa
22 jam lalu -
Yamaha Jupiter Z1 Pakai Livery MotoGP Petronas SRT
22 jam lalu -
Luar Biasa, Lima Perempuan Muda Pimpin Koalisi Pemerintahan Finlandia
23 jam lalu -
Debut Rando Sembiring 'Dikawal' Badai Kerispatih
22 jam lalu -
Komparasi Yamaha WR 155R dan Kawasaki KLX 150 BF SE, Harganya Beda Tipis
22 jam lalu -
Detik-Detik Tekel Horor Doan Van Hau kepada Evan Dimas
22 jam lalu -
Harga Jual Bersaing, Bagaimana Ongkos Servis Wuling Cortez?
22 jam lalu -
Zarco Resmi ke Avintia Racing, Ini Daftar Terbaru Pembalap MotoGP 2020
22 jam lalu
Walhi Dedak Jokowi Evaluasi Perizinan Para Korporasi Besar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melakukan 'review' berbagai perizinan korporasi sebelum menetapkan investasi yang akan dibangun di Indonesia.
Baca Juga: Sampah Kok Diimpor, Kata Walhi Ini Penyebabnya
"Sebelum kita bicara tentang investasi apa yang layak atau harus diteruskan, maka sebaiknya negara melakukan review perizinan, audit perizinan, memerhatikan daya tampung, daya dukungnya, kondisi kemanusiaan serta konflik," kata Manajer Kebijakan Eksekutif Walhi, Boy Evan Sembiring, di Jakarta, Selasa.
Jika pemerintah telah melakukan berbagai langkah review tersebut, maka baru dianggap relevan tentang investasi apa yang akan diteruskan di Indonesia. Apalagi, ujar dia, Presiden Jokowi mengatakan saat ini Indonesia dalam krisis kemanusiaan karena kerusakan lingkungan.
Ia mengatakan saat ini hampir 62 persen daratan Indonesia dikuasai oleh korporasi, ada investasi dan perizinan yang diberikan negara. Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu melakukan langkah yang telah diusulkan tersebut.
Kemudian terkait peran aktor dari investasi tersebut, ia berpandangan seharusnya hanya diberikan ruang di bagian hilir saja. Hal itu bertujuan bagaimana mengolah komoditi menjadi sebuah produk.
"Sedangkan hasil komoditinya, tanah dan hutan harus dikelola penuh oleh rakyat," kata dia.
Penulis: Redaksi
Editor: Ferry Hidayat
Foto: twitter.com