MERAUKE -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo membuat langkah konkrit untuk menyiapkan masa transisi di Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Apolo di Merauke.

"Segera petakan dan buat langkah konkrit terkait transisi kelembangaan provinsi baru yang sejalan dengan tahapan proses pemilu 2024," kata Ma'ruf di Merauke, Papua Selatan, Rabu (30/11/2022).

Dalam pertemuan itu, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Selatan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Merauke, dan lainnya. Ma'ruf juga meminta para menteri segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan.

"Seperti disampaikan oleh bapak-bapak, termasuk juga dari penjabat gubernur untuk melakukan langkah-langkah," kata Wapres.

Ma'ruf menyebut, kehadiran Provinsi Papua Selatan sebagai DOB menjadi sebuah strategi dorongan kuat yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Diharapkan provinsi baru itu seperti dinamo yang bisa menggerakkan.

"Harus ada cara baru yang bersifat terobosan Pak Pj Gubernur, jangan berjalan biasa-biasa saja, harus ada langkah-langkah baru, terobosan baru dalam rangka mengelola pembangunan Papua," kata dia.

Pj Gubernur beserta jajaran harus merumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di wilayahnya. Menurut Ma'ruf, ada empat kabupaten yang memiliki unggulan masing-masing. "Didesain konektivitas yang terpadu, utamakan peran masyarakat asli Papua," kata Ma'ruf.

Apolo mengatakan, sejak ia dilantik pada 11 November 2022, struktur pemda di Papua Selatan belum rampung. Sekretaris daerah baru dilantik hari ini. Sementara, pejabat organisasi dan perangkat daerah belum terbentuk.

"Kami harap dalam pekan ini akan terbentuk untuk melakukan pembangunan di Papua Selatan," kata Apolo.

Apolo juga meminta lebih banyak jumlah Aparatur Sipil di DOB tersebut. "Untuk mempercepat pembangunan, perlu dapat lebih banyak kuota pegawai agar pekerjaan-pekerjaan bisa lebih cepat dan anggaran juga bisa lebih dipercepat baik di sektor infrastruktur, SDM dan sektor-sektor lain," kata Apolo.

• UU Pemilu Berpeluang Direvisi untuk Akomodasi Pemekaran Papua
• Draf Tiga RUU DOB Papua: MRP Dibentuk oleh Pj Gubernur
• Pilkada Pertama di Tiga Provinsi Baru Papua Gunakan APBN

• In Picture: Konservasi Bambu Bantu Pasokan Kerajinan Warga Penglipuran Bali
• Uni Eropa Usulkan Penggunaan Aset Rusia yang Dibekukan untuk Bangun Kembali Ukraina