0
Thumbs Up
Thumbs Down

Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

inilahcom
inilahcom - Sat, 13 Apr 2019 16:02
Viewed: 61
Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

INILAH.COM, Jakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) menilai, Beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok orang yang kemudian menunjukkan ribuan surat suara tercoblos di Malaysia menegaskan bahwa indikasi adanya kecurangan yang massif terencana dan sistimatis benar adanya jika terbukti.

Seperti diketahui, Surat suara itu tercoblos pada gambar pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan caleg-caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Ismail pun menyayangkan dugaan tindakan kecurangan seperti ini malah terjadi di luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadi preseden buruk dan mempermalukan Indonesia di mata dunia terkait pemilu dan demokrasi.

"Tentu peristiwa tersebut sangat memalukan sekali bagi negara dan masyarakat Indonesia di tengah pantauan dan sorotan dunia Internasional terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi pilpres maupun pileg yang nerjalan serentak ini," kata Ismail di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Untuk itu, Pria kelahiran Maluku ini menekankan, Hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga martabat bangsa Indonesia di mata internasional adalah mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak kedutaan besar RI untuk malaysia.

"Sebab patut diduga bahwa ada keterlibatan pihak kedubes RI di Malaysia, karena caleg yang berasal dari partai NasDem yang sudah tercoblos dalam kertas surat suara yang ditemukan memiliki hubungan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia.

Oleh karena itu, Ismail menegaskan, jika mereka terbukti melakukan kecurangan, maka KPU juga harus segera mendiskualifikasi caleg yang bersangkutan dari pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Indikasi ini kata dia, dikuatkan oleh Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana bisa menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN).

"Oleh karena itu dalam konteks menjaga independensi penyelenggaraan pilpres dan pileg ini, maka KPU harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam timdakan kecurangan tersebut terutama pihak penyelenggara pemilu yang ada di Malaysia," ujar dia.

Sekedar informasi, Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) sendiri mempertanyakan posisi Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana bisa menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN).

Pertanyaan itu muncul terkait ditemukannya puluhan ribu surat suara tercoblos di Selangor, padahal hari pencoblosan belum dimulai.

Sebelumnya, Bawaslu juga sudah dari jauh-jauh hari berkirim surat ke KPU untuk melakukan evaluasi terhadap Rusdi Kirana. Pasalnya dia memiliki anak yang juga menjadi Caleg dari Partai Nasdem, yaitu Davin Kirana.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk mengganti yang bersangkutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan," ujar Anggota Bawaslu, Rahmad Bagja. [rok]

Source: inilahcom

Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

Kasus Surat Suara Malaysia Contoh Buruk Demokrasi

  
OUR PARTNERS
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri