0
Thumbs Up
Thumbs Down

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

okezone
okezone - Sat, 13 Jan 2018 14:39
Viewed: 43
Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut siap mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp483 miliar yang telah dibayar pengembang pulau reklamasi.

Menurut Yusril, bila Pemprov DKI ingin mengembalikan duit BPHTB maka nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan duit APBD sendiri merupakan milik masyarakat.

(Baca Juga: Yusril Sebut Proyek Reklamasi Tidak Bisa Sembarangan Dihentikan)

"Kalau ganti rugi kan Pemda DKI harus bayar pakai APBD. Kalau pakai APBD kan rakyat juga yang jadi beban. Sekarang Pemda DKI uang dari mana? Itu kan harus dibicarakan dengan DPRD untuk dapat APBD," kata Yusril melalui sambungan telepon di acara Populi Center dan Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

"Terus kalau dibatalkan mau diapain pulaunya? Mau diancurin? Itu kan jadi mubadzir, jadi uang rakyat terbuang sia-sia," lanjutnya.

Ia menyarakankan, agar Pemprov DKI berhati-hati dalam penyelesaian polemik ini. Harus ada solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan pihak pengembang.

"Bukan karena kita secara politis ingin membatalkan ya, tapi ini perjanjian (reklamasi) dilakukan dengan hukum, bukan kebijakan. Ini kan perjanjian dengan pihak lain. Itu menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak bisa dibatalkan sepihak oleh Pemprov DKI," jelas dia.

Dia mengatakan, publik perlu diberi informasi yang tepat bahwa sejatinya proyek reklamasi ini merupakan inisiatif pemerintah pusat dan Pemda DKI di era Ahok-Djarot.

"Yang selama ini terekam publik kan (reklamasi) maunya pihak swasta. Padahal tidak begitu. Jadi ini sohibul hajatnya ialah pemerintah sendiri, yang melaksanakan swasta. Begitu sudah jadi, pulaunya mau dihancurkan. Terus Pak Sandiaga mengatakan siap mengganti. Uangnya dari mana? Nggak bisa Pemda DKI yang hanya eksekutif kemudian memakai uang tanpa APBD, kan mustahil," pungkas dia.

(Baca Juga: Menteri Agraria: Kami Tak Bisa Batalkan HGB Pulau Reklamasi)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku siap menerima konsekuensi terkait permintaan penundaan dan pembatalan sertifikat HGB pulau reklamasi. Salah satunya ialah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp483 miliar.


Source: okezone

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

Yusril Pertanyakan Kesiapan Pemprov DKI Kembalikan Duit Pengembang Reklamasi

Popular News From okezone
OUR PARTNERS
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Rumah
rumah123
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
idnation
inipasti