GenPI.co - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan kabar terbaru perihal kasus perkara mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Seperti diketahui, Azis merupakan terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. Menurutnya, Jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. "Jaksa KPK Yoga Pratomo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Selasa (30/11/2021). Menurut Ali, terkait penahanan penahanan Azis, kini telah beralih dan menjadi wewenang dari Pengadilan Tipikor Jakata Pusat. "Selanjutnya tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa," ucap Ali. Ali juga mengungkapkan bahwa berdasarkan dakwaan ya

Read More...

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka suap pengurusan perkara yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin segera disidang. Berkas perkara tersangka mantan wakil ketua DPR RI itu telah dinyatakan lengkap oleh penyidik lembaga antirasuah."Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (22/11).Ali mengatakan, penahanan tersangka Azis Syamayddin dilanjutkan oleh tim Jaksa KPK sekama 20 hari ke depan terhitung sejak 22 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021. Mantan wakil ketua partai Golkar itu akan ditempatkan di Rutan KPK pada Kavling C1."Tim Jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara, dengan batasan waktu 14 hari kerja," kata Ali lagi.KPK sebelumnya telah melaksanakan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) atas nama tersangka Azis Syamsuddin. Penyerahan dilakukan tim penyidik kepada tim Jaksa KPK karena berkas perkarany

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan mantan Wakil Ketua DPR RI, M Azis Syamsuddin (AZ).Berkas pun diberikan kepada Jaksa untuk disusun menjadi dakwaan untuk Azis terkait kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah."Hari ini (22/11/2021), dilaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan barang bukti) atas nama tersangka AZ dari Tim Penyidik kepada Tim Jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).Baca juga: KPK Periksa Seorang Saksi Wanita di Kasus Azis SyamsuddinKata Ali, penahanan Azis nantinya dilanjutkan oleh Tim Jaksa untuk waktu 20 hari kedepan. Terhitung sejak 22 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2021 di Rutan KPK pada Kavling C1."Tim Jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara, dengan batasan waktu 14 hari kerja. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada

Read More...

Azis adalah tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung."Hari ini dilaksanakan tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas nama tersangka AZ dari tim penyidik kepada tim jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/11/2021).Ali mengatakan bahwa penahanan terhadap Azis dilanjutkan oleh tim jaksa untuk waktu 20 hari ke depan terhitung sejak 22 November sampai dengan 11 Desember 2021 di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta."Tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara dengan batasan waktu 14 hari kerja. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ucap Ali.KPK telah mengumumkan Azis sebagai tersangka pada hari Sabtu (25/9/2021).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Azis menghubungi penyidik KPK saat itu Stepanus

Read More...

Read More...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap satu saksi wanita, Tri Rosmayanti, hari ini. Seorang karyawan swasta tersebut bakal diperiksa untuk mengusut kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ)."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AZ," kata Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Jumat (19/11/2021).Baca juga: KPK Periksa Orang Kepercayaan Azis Syamsuddin terkait Suap Pengurusan PerkaraBelum diketahui apa kaitan wanita tersebut dalam perkara ini. Pun demikian apa yang bakal didalami penyidik terhadap pemeriksaan saksi tersebut. Namun memang, KPK belakangan sedang fokus melengkapi berkas penyidikan untuk Azis Syamsuddin.Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ) sebagai tersangka. Politikus Golkar tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KP

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dugaan suap pengurusan perkara yang melibatkan mantan wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ). KPK mendalami peran tersangka Azis Syamsuddin dalam pengurusan perkara tersebut."Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi terkait dengan peran tersangka AZ yang merekomendasikan saksi untuk mengurus perkaranya di KPK dengan Stephanus Robin Pattuju," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin (15/11).Pemeriksaan Rita Widyasari sebagai saksi dilakukan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang. Di saat yang bersamaan, tim penyidik KPK juga memeriksa dua saksi lainnya yakni mantan ketua umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado dan satu pihak swasta yakni Edy Sujarwo yang diyakini sebagai orang kepercayaan Azis Syamsuddin.Kedua saksi tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Ipi mengatakan, t

Read More...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, hari ini, Senin (15/11/2021). Keduanya yakni, Aliza Gunado dan Edy Sujarwo.Aliza dan Edy disebut pernah mengurus pengajuan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah (Lampteng). Pemeriksaan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan."Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka AZ (Azis Syamsuddin)," kata Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Senin (15/11/2021).Baca juga: KPK Gali Pengakuan Eks Penyidik Stepanus Robin soal 8 Beking Azis SyamsuddinSelain dua orang kepercayaan Azis Syamsuddin, penyidik juga memeriksa satu saksi lainnya yakni, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Pemeriksaan terhadap Rita dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Tangerang."Pemeriksaan dilakukan di Lapas Klas IIA Tangerang atas nama Rita Widyasari m

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu Aparat Penegak Hukum (APH) maupun masyarakat.Hal itu juga dilakukan terkait dengan penahanan oknum pegawai DJP berinisial WR yang pada saat itu menjabat sebagai Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 November 2021.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menyebut DJP sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP sebagaimana hasil penyidikan yang diungkapkan oleh KPK.Baca Juga: Tak Disangka, Ada PNS di RI dengan Gaji Lebih dari Rp100 Juta"Hal ini seharusnya tidak terjadi karena setiap pegawai telah dibekali dengan kode etik, kode perilaku, dan budaya organisasi yang tidak menolerir tindakan tersebut," kata Neilmaldrin di Jakarta, Kamis (11/11/2021).Terhadap adanya potensi penerima

JAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa lebih dari Rp100 juta. Besaran gaji tersebut sudah termasuk tunjangan kinerja yang diterima.Hal tersebut karena gaji PNS disesuaikan pangkat golongannya. Dan untuk tunjangannya dipengaruhi oleh beban tugas dan tanggung jawab.Baca Juga: KPK: Pejabat Ditangkap di Sulsel PNS Ditjen PajakSalah satu instansi PNS yang memiliki pendapatan tertinggi berada di Direktorat Jendral Pajak (DJP).Untuk gajinya saja dan belum dengan tunjangan yang lain pegawai DJP bisa mencapai Rp25 juta per bulan untuk Pemeriksa Pajak Muda.Dikutip dari Sekretariat Kabinet, untuk tunjangan terendah yang diterima Ditjen Pajak yaitu sebesar Rp8,457 juta untuk Pelaksana lainnya.Dan untuk Pejabat Struktural (Eselon I) tunjangan yang diterima mencapai Rp84,604 juta hingga Rp117,375 juta.Walaupun memiliki pendapatan hingga lebih dari Rp100 juta, masih ada pegawai DJP yang terkena kasus korupsi.

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu tersangka kasus dugaan suap perpajakan di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (10/11). "Benar, informasi yang kami peroleh Rabu (10/11), tim penyidik KPK menangkap satu orang pegawai pajak. Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (11/11).Penangkapan itu, kata Ali, terkait pengembangan kasus dugaan suap perpajakan dengan terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. KPK menilai, pegawai pajak tersebut tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan kasus yang saat ini sedang dilakukan."Hari ini, diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih (KPK) di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangannya akan kami sampaikan," ucap Ali.Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019 Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp 15 miliar dan 4 juta do

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan satu tersangka dalam kasus dugaan suap perpajakan. Lembaga antikorupsi itu menangkapnya di Sulawesi Selatan.Tersangka disebutkan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)."Ditangkap di Sulawesi Selatan (Sulsel)," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (11/11/2021).Ali belum mau merinci siapa yang diamankan tersebut. Namun, dirinya menyebut bahwa diamankannya orang tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.Baca juga: Kasus Suap Pajak, KPK Tangkap Seorang Tersangka di SulselDalam perkara itu, KPK telah menetapkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA) sebagai tersangka suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat J

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan tersangka mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (AZ) dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah Tahun 2017. Ada enam orang saksi yang dimintai keterangan untuk tersangka Azis dalam kasus dugaan pemberian suap terkait penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.Adapun pemeriksaan para saksi itu dilakukan di Polresta Bandar Lampung, Jumat (5/11). "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan peran tersangka AZ (Azis Syamsuddin) dalam pengurusan pengajuan dana DAK untuk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/11).Meski demikian, Ali tidak menjelaskan secara rinci mengenai hasil pemeriksaan para saksi tersebut. Dia hanya mengungkapkan siapa saja pihak yang dimintai keterangan.Enam saksi yang diperiksa, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Bina Marga

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan tersangka suap penanganan perkara, Azis Syamsuddin jarang diperiksa tim penyidik lembaga antirasuah. KPK beralasan bahwa sudah memiliki cukup bukti terkait perkara yang melilit mantan wakil ketua DPR RI tersebut."Pemanggilan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan tentu dilakukan kalau memang diperlukan, tapi kalau dianggap cukup sekali lagi sudah cukup sampai di situ," kata Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (5/11).Setyo mengakui bahwa frekuensi pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin tidak sebanyak terdakwa Stepanus Robin Pattuju. Dia melanjutkan, rutinnya terdakwa Stepanus diperiksa lantaran mantan penyidik KPK itu menerima suap dari sejumlah pihak."Kenapa dia (Stepanus) banyak pemeriksaan karena memang kalau berdasarkan hasil pemeriksaan dia banyak mendapat penerimaan dari berbagai sumber, makanya banyak pemeriksaan," kata Setyo.Namun, dia mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap enam orang terkait dugaan kasus suap penanganan perkara pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Perkara tersebut telah mentersangkakan mantan wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ)."Diperiksa sebagai saksi suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah untuk tersangka AZ," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di Jakarta, Jumat (5/11).Adapun, keenam saksi yang diperiksa itu adalah mantan kadis Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman; dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Bina Marga Lampung Tengah yaitu Supranowo dan Andri Kadarisman; Kasub Bid Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah, Aan Riyanto; seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Lampung Tengah, Indra Erlangga dan Direktur CV Tetayan Konsultan, Dariyus Hartawan.Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bandar Lampung. Meski demikian, belum di

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa mengakui mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin pernah meminta 8 persen fee dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 yang akan diurus Azis. Permintaan ongkos pengurusan DAK itu diungkapkan langsung oleh Azis Syamsuddin saat keduanya bertemu di rumah Azis."Pembicaraan dengan Pak Azis akan mengurus anggaran di Lampung Tengah dan kami minta anggaran ke Pak Azis selaku Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR untuk perbaikan jalan-jalan Lampung Tengah yang rusak, waktu itu Pak Azis minta siapkan proposalnya saja," kata Mustafa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (1/11)."Ada dibicarakan nominal 8 persen?" tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyu Dwi Oktavianto."Ada pembicaraan seperti itu, tapi saya katakan ke Pak Azis nanti dibicarakan ke Taufik Rahman saja, saya tidak mengerti teknisnya," jawab Mustafa.Mustafa bersaksi melalui sambungan vi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks wakil ketua DPR Azis Syamsuddin selalu menciptakan lawan tarung dalam persidangan kasus suap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Musababnya, Azis selalu membantah apa yang disampaikan para saksi maupun pelaku utama dalam sengkarut suap di Kota Tanjung Balai.Hari ini, saksi Dedi Yulianto sepertinya menjadi lawan baru bagi Azis. Sebagai ajudan Azis Syamsuddin sejak 2019, Dedi mengonfirmasi pertemuan Azis-Stepanus di rumah Azis. Hal itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Dedi Yulianto.Bukan sekali, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di muka pengadilan, Dedi mengaku melihat Azis-Stepanus beberapa kali bertemu langsung. Salah satunya, tentu saja berkaitan dengan perkenalan penyidik KPK itu dengan mantan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial."Di BAP 14 Dedi Yulianto mengatakan 'Saya pernah melihat beberapa kali Robin Pattuju di rumah Azis Syamsuddin. Seingat saya kronologisnya adalah pada awal tahun 2020 sekitar sore hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dedi Yulianto sebagai ajudan mantan wakil ketua DPR Azis Syamsuddin mengonfirmasi pertemuan atasannya itu dengan bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di rumah Azis. Hal itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Dedi Yulianto. "Di BAP 14 Dedi Yulianto mengatakan 'Saya pernah melihat beberapa kali Robin Pattuju di rumah Azis Syamsuddin. Seingat saya kronologisnya adalah pada awal tahun 2020 sekitar sore hari Agus Supriadi bersama Robin Pattuju datang ke rumah dinas Azis Syamsuddin," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wahyu Dwi Oktavianto dalam sidang Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (1/11).BAP Dedi Yulianto dibacakan karena anggota Polri aktif itu sedang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, sehingga tidak bisa hadir sebagai saksi di persidangan. "Saat itu saya sedang bertugas mendampingi Azis Syamsuddin. Sesampainya di rumah dinas, saya melihat Agus Supriadi dan Robin Pattuju sudah duduk di ga

Read More...

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) UGM menilai akan ada masa ketika Azis tidak bisa berkutik dengan berbagai bantahannya. Hal ini terkait keterangan Wakil Ketua DPR non-aktif Azis Syamsuddin sebagai saksi di sidang pengadilan Robin Pattuju dan Maskur Husain, Senin (25/10) lalu, yang berisi berbagai bantahan, terkait keterangan saksi lain.Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainur Rahman mengatakan memang hak semua orang yang menjadi tersangka atau terdakwa mengingkari berbagai tuduhan sesuai fakta yang disampaikan pihak lain kepadanya. Sama seperti Azis yang membantah mengenalkan Robin kepada mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial dan mantan Bupati Kutai Rita Widyasari.Dan itu bisa jadi memang bagian dari pembelaan yang bersangkutan, agar bisa melepaskan diri dari berbagai tuduhan dan jerat dakwaan yang diarahkan padanya. Zainur yakin KPK memiliki alat bukti yang sangat kuat, sehingga tidak perlu terlalu mendengarkan berbagai keterangan dan bant

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus tersangka mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang melibatkan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa bantahan Azis Syamsuddin dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak berpengaruh terhadap surat dakwaan jaksa KPK. "Kami memastikan bahwa sedari awal KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan telah didasari oleh bukti permulaan yang kuat," jelas Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/10). Tidak hanya itu, Ali Fikri juga mengatakan bahwa dugaan perbuatan terdakwa Stepanus Robin P dan kawan-kawan, bukan hanya dari alat bukti keterangan saksi M Azis Syamsuddin saja. "Kami menilai, bantahan-bantahan saksi M Azis Syamsuddin di depan majelis hakim tidak berpengaruh pada pembuktian surat dakwaan jaksa KPK," tuturnya. Kendati demikian, Ali Fikri mengatakan bahwa pernyataan seorang saksi dalam sebuah persidangan adalah h

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bahwa memberikan keterangan palsu dalam persidangan akan ada sanksinya."Sebenarnya keterangan palsu itu kan ada sanksinya, makanya kemarin kan sudah diingatkan oleh salah satu Majelis Hakim konsekuensi kalau memberikan keterangan yang tidak benar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/10).Alexander mengatakan, hakim juga sudah mendengar keterangan dari saksi-saksi lainnya, namun keterangan yang disampaikan Azis justru berbeda. "Tentu hakim bisa mengatakan itu karena sudah diperiksa saksi-saksi, lah kok keterangannya berbeda. Kalau ada keterangan yang berbeda pasti ada salah satu pihak yang enggan benar menyampaikan keterangan seperti itu kan," ujar Alex.Terkait hal tersebut, ucap Alex, KPK juga akan mengonfirmasi dengan bukti lainnya, tidak hanya dari keterangan saksi. "Tentu saja nanti akan dikonfirmasi dengan alat bukti yang lain t

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa bantahan tersangka kasus suap, Azis Syamsuddin dalam persidangan terdakwa Stepanus Robin Pattuju tak akan mempengaruhi dakwaan terhadap mantan penyidik KPK tersebut. KPK optimistis dakwaan yang disusun telah berdasarkan fakta dan bukti yang cukup."Kami menilai, bantahan-bantahan saksi M Azis Syamsudin di depan majelis hakim tidak berpengaruh pada pembuktian surat dakwaan jaksa KPK," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di Jakarta, Selasa (26/10).Ali mengatakan peningkatan status kasus pengaturan perkara di KPK yang dilakukan terdakwa Stepanus Robin dan kawan-kawannya telah didasari bukti permulaan yang kuat. Dia melanjutkan, penetapan status perkara tersebut dilakukan tidak hanya berdasarkan kesaksian Azis Syamsuddin saja.Menurutnya, pernyataan seorang saksi dalam sebuah persidangan untuk mengakui ataupun membantah suatu perbuatan yang disangkakan kepada suatu pihak adalah hak dari saksi te

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota majelis hakim, Jaini Bashir, mencecar mantan Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin karena memberikan keterangan berbeda dengan beberapa saksi yang telah dihadirkan di persidangan."Kalau ada dua keterangan yang berbeda berarti salah satunya ada yang bohong. Kita pernah periksa Agus Supriyadi, saya sendiri yang menanyakan, bahwa saudara yang meminta dikenalkan penyidik KPK lalu Agus Supriyadi mengatakan ada dua 'letingan' dia, ternyata dua orang itu tidak menjawab baru timbul adik 'letingnya' yang namanya Robin Pattuju jadi saudara yang minta dikenalkan," kata anggota majelis hakim Jaini Bashir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/10)."Tidak yang mulia," jawab Azis.Azis menjadi saksi untuk dua orang terdakwa yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK. "Berarti ada dua keterangan yang berbeda yang bisa kit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stepanus Robin Pattuju, meminta maaf ke mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin. Robin merasa menyeret Azis dalam kasus yang membelitnya."Apakah saya boleh minta maaf kepada saksi karena sudah melibatkan saksi dalam perkara saya?" tanya Stepanus Robin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/10). "Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, saya memaafkan karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayangi, Maha Mengasihi dan mengampuni setiap umatNya," jawab Azis.Azis menjadi saksi untuk dua orang terdakwa yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK. Dalam surat dakwaan Robin dan Maskur disebutkan Azis bersama dengan kader partai Golkar Aliza Gunado memberikan suap sekitar Rp3,613 miliar kepada Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara KPK di Lampung Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, membantah memfasilitasi pertemuan antara eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dengan eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Menurut politikus Golkar itu, Rita dan Robin bertemu secara tidak sengaja."Tidak pernah mengenalkan Rita Widyasari dengan Robin," ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/10). Azis Syamsuddin menjadi saksi untuk dua orang terdakwa yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK. Dalam dakwaan disebutkan Rita Widyasari menyuap Stepanus Robin Pattuju senilai Rp5,197 miliar untuk mengurus pengembalian aset yang disita KPK terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan permohohan Peninjauan Kembali (PK).Azis melanjutkan, dirinya pernah bertemu dengan Rita Widyasari di Lapas Anak dan Perempuan Tangerang dan secara kebetulan Robin juga menemui Azis di lokasi ya

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua DPR Azis Syamsuddin membantah memperkenalkan bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju kepada eks wali kota Tanjungbalai M Syahrial untuk mengurus perkara. Bantahan itu ia sampaikan saat menjadi saksi untuk dua orang terdakwa yaitu Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain."Saya tidak pernah memperkenalkan Robin ke Syahrial secara khusus," kata Azis Syamsuddin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/10).Robin Pattuju dan Maskur Husain didakwa menerima total Rp 11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK. Dalam dakwaan disebutkan, Robin awalnya dikenalkan ke Syahrial oleh Azis Syamsudin pada Oktober 2020 di rumah dinas Azis. Saat pertemuan tersebut, Syahrial meminta ke Robin agar penyelidikan perkara jual beli jabatan tidak naik ke penindakan."Memang Robin datang ke rumah dinas, lalu saya sampaikan 'silakan makan minum' karena saat itu sedang ada rapat Golkar kemudian saya lanjutkan rapat. Setelah selesai

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, ia cukup menghubungi komisioner KPK untuk mengetahui soal perkara di lembaga penegak hukum tersebut sehingga tidak perlu mencari tahu kepada penyidik. "Karena kalau saya mau bertanya kan tinggal ke komisioner saja," kata Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/10).Azis menjadi saksi untuk dua orang terdakwa, yaitu eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa menerima total Rp11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK. Dalam surat dakwaan Robin dan Maskur disebutkan Azis bersama dengan kader Partai Golkar Aliza Gunado memberikan suap sekitar Rp3,613 miliar kepada Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara KPK di Lampung Tengah.Azis disebut memperkenalkan mantan wali kota Tanjungbalai M Syahrial ke Robin Pattuju untuk mengurus perkara jual beli jabatan. Azis juga disebut menghubungkan eks Bupati Kutai

Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021. Tim berhasil mengamankan Bupati Kuansing, Andi Putra, dan tujuh orang lainnya dalam operasi senyap tersebut.OTT KPK di Kuansing tersebut sempat mengalami kendala. Sebab, Bupati Kuansing, Andi Putra hampir lolos dari penangkapan tim KPK. Andi Putra tak ditemukan alias 'hilang' saat akan diamankan tim KPK di rumah pribadinya di Kuansing.Baca Juga: Menelisik Politik Dinasti di Kabupaten KuansingAwalnya, tim sudah lebih dulu mengamankan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso dan rekannya, Paino, serta dua orang sopir saat keluar dari rumah pribadi Andi Putra. Sudarso diduga baru saja selesai menyerahkan uang kepada Andi Putra.Usai berhasil menangkap Sudarso dan tiga orang lainnya, tim kemudian mencari Andi Putra di dalam rumah pribadinya untuk turut diamankan. Namun demikian, saat itu tidak ditemukan adanya Andi Put

GenPI.co - Ketua KPK Firli Bahuri punya gebrakan dahsyat. Meski kehilangan 58 pegawai berintegritas, KPK tetap bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kuansing Andi Putra. Hal tersebut dibenarkan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Menurutnya, operasi tangkap tangan tersebut dilakukan atas dugaan suap izin perkebunan. "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Selasa (19/10). Selain Bupati, Ali Fikti juga mengamankan 7 orang lainnya dalam giat tangkap tangan di Provinsi Riau tersebut. Dirinya juga belum menyebut secara ditail nama-nama orang yang ditangkap KPK. Oleh sebab itu, dirinya meminta berbagai pihak untuk bersabar menunggu informasi selanjutnya. "Hingga kini, masih terus dilakukan pemeriksaan. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata dia. Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri, pihaknya masih melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan penyidiknya, Stepanus Robin Pattuju, sebagai saksi untuk proses penyidikan Azis Syamsuddin, hari ini. Usai diperiksa, Stepanus Robin mengaku dikonfirmasi oleh penyidik ihwal informasi delapan beking atau 'orang dalam' Azis Syamsuddin di KPK."Ya keterangan seputar yang delapan orang (Azis Syamsuddin), 'delapan orang ada enggak ya', saya jawab enggak ada seperti di keterangan saya sebelumnya," dalih Stepanus Robin di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021)."Teman-teman kan ngikutin juga persidangan, tidak ada lah ya delapan orang, saya sendiri," imbuhnya menegaskan.Baca juga: Azis Syamsuddin Panggil Rita 'Bunda' saat Arahkan Beri Keterangan Palsu ke KPKStepanus Robin juga menepis kesaksian mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Kesaksian tersebut berkaitan dengan adanya penyebutan 'atasan' Stepanus yang ikut terlibat dalam pengurusan perkara di Tanjungbalai. Stepanus berdalih tidak pernah membuat

GenPI.co - OTT KPK semakin gencar. Bupati Kuantan Singingi alias Kuansing Riau Andi Putra ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, penangkapan Bupati Kuansing dalam OTT tersebut terkait dugaan suap perijinan perkebunan. "Di antaranya benar. Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Selasa (19/10). Kendati demikian, dirinya belum membeberkan nama-nama pihak yang ditangkap KPK. Oleh sebab itu, dirinya meminta semua pihak untuk bersabar. "Hingga kini, masih terus dilakukan pemeriksaan. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," tuturnya. Seperti diketahui, kini KPK telah kehilangan 58 pegawai berintegritasnya. Kendati demikian, lembaga antirasuah ini tetap gencar melakukan operasi senyap tersebut. Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri, pihaknya masih melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti yang cukup. "KPK melaksanakan giat tangkap tangan di daerah Riau. KPK m

Editor: RahmadBupati Kuansing Andi Putra ikut terjerat. (Ist)INFOJAMBI.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Provinsi Riau, Senin (18/10/2021), menjerat sejumlah pejabat di Kabupaten Kuansing atau Kuantan Singingi.Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan detail mengenai OTT tersebut, tapi kabar beredar bahwa Bupati Kuansing Andi Putra ikut terjerat.Kuansing adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, hasil pemekaran wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.Kuansing ditetapkan menjadi kabupaten mandiri pada 4 Oktober 1999 dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.Sebagai Bupati Kuansing pertama adalah Rusdji S Abrus. Dia dipilih DPRD Kabupaten Kuansing memimpin selama periode 2001-2006.Namun baru dua bulan menjabat, Rusdji S Abrus meninggal dunia sehingga digantikan wakilnya, Asrul Ja'far.Pada 2006, Kabupaten Kuansing menggelar Pilkada untuk pertama kalinya.Ada empat kandidat yang maju, masing-masing Sukarmis-Mursini (Partai Golkar, PPP, PBB), Asrul Ja;far-Mukhlis (PDIP, PAN, PP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum JPU KPK akan menghadirkan mantan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin sebagai saksi dalam persidangan pada Senin (25/10). Azis akan menjadi saksi untuk terdakwa eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain yang didakwa Rp 11,5 miliar dari pengurusan lima perkara di KPK."Rencananya minggu depan akan menghadirkan saksi Azis Syamsuddin secara offline dan saksi Ajay Muhammad Priatna kalau diperkenankan hadir secara online karena yang bersangkutan ada di Lapas Sukamiskin yang mulia," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/10)."Ya tolong dipersiapkan karena pengunjung sidang mungkin akan banyak, jadi paling tidak diantisipasi," kata ketua majelis hakim Djumyanto."Pekan selanjutnya akan dua berkas saksi lagi," tambah jaksa Lie. Selanjutnya, ada satu orang saksi yang akan dibacakan berita acara pemeriksaan (BAP), yaitu De

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo prihatin dengan maraknya ASN seperti PNS terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan tidak sedikit yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK."Kami sangat prihatin, karena semakin banyak PNS atau pejabat publik yang melibatkan PNS terjaring OTT KPK dan Saber Pungli," ujar Tjahjo dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/10/2021).Baca Juga: Gaji PNS Golongan I hingga Golongan IV, Dapat Berapa Ya?Tjahjo meminta agar seluruh ASN dapat memahami dan memperhatikan strategi nasional pencegahan korupsi. Dengan begitu diharapkan sejak awal dapat dilakukan upaya pencegahan korupsi."Kami juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara agar berhati-hati terhadap pemberitaan medsos yang berisi ujaran kebencian, fitnah dan upaya memecah belah. ASN harus bijaksana dalam penggunaan medsos dan senantiasa tegak lurus kepada kebijakan pemerintah," katanya.

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. BAP Rita dibongkar jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan perkara yang ditangani KPK dengan terdakwa mantan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. (Baca juga: Terungkap! Azis Syamsuddin Kenalkan Rita Widyasari ke Penyidik KPK untuk Kondisikan Perkara)Dalam BAPnya, terungkap adanya arahan mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin kepada Rita Widyasari untuk memberikan keterangan palsu jika diperiksa KPK. Dalam BAP tersebut, terungkap juga panggilan 'Bunda' dari Azis Syamsuddin kepada Rita Widyasari saat mengarahkan untuk memberi keterangan palsu.(Baca juga: Dicecar soal 8 Bekingan di KPK, Reaksi Azis Syamsuddin Mengejutkan) "Apa Azis sampaikan seperti ini 'Bunda tolong kalau diperiksa KPK akui saja dolar yang dikirimkan ke Robin dari money changer itu adalah milik bunda'. Terus saud

JAKARTA - Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari mengakui mengenal eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Rita mengaku kenal Stepanus Robin Pattuju dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. (Baca juga: Dicecar soal 8 Bekingan di KPK, Reaksi Azis Syamsuddin Mengejutkan)Awalnya Rita menceritakan, bahwa Azis mengenalkan Stepanus Robin untuk membantu mengurus perkara yang menjeratnya. Pertemuan antara Azis, Stepanus Robin, dan dirinya, kata Rita, terjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang, pada September 2020. (Baca juga: KPK Telaah Bukti Transaksi Terkait Pencucian Uang Rita Widyasari)Demikian diakui Rita Widyasari saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang ditangani KPK dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."Pernah bertemu (September 2020). Kita membahas tentang Golkar Kaltim karena

Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya keterlibatan orang-orang dalam, maupun atasan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju yang menjadi 'kaki-tangan' politisi Golkar Azis Syamsuddin dalam mengurus perkara di KPK. Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan, dugaan keterlibatan orang-orang dalam selain Stepanus adalah kesaksian tak berdasar.Dia mengeklaim KPK sudah pernah membantah tudingan tersebut. Termasuk memeriksa Stepanus dan saksi-saksi lain terkait informasi 'kaki-tangan' tersebut."Tidak ada bukti, bahwa ada atasan-atasan yang terlibat dalam perkara SRP (Stepanus)," ujar Firli dalam keterangannya, Selasa (12/10).Ia menambahkan, penjelasan untuk membantah tuduhan tersebut pun sudah disampaikan oleh juru bicara (Jubir) KPK pada Senin (11/10), kemarin. Pernyataan Firli sebetulnya respons atas kesaksian mantan Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial dalam sidang lanjutan terdakwa Stepanus, Senin (11/10).Syahrial menjadi saksi lewat teleconference karena sta