Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan bahwa penahanan terpidana kasus korupsi Bank Bali Djoko Tjandra dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.Baca Juga: Refly Bilang Harun Masiku Lebih Berbahaya Ketimbang Djoko Tjandra"Kami akan pindahkan Djoko Tjandra untuk menjalani pidananya di Lapas Salemba sebagai warga binaan," ujar Reynhard dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Sebelumnya, Djoko dititipkan sementara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Polri untuk kepentingan pemeriksaan.Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra untuk saat ini sudah dirasa cukup.Pemeriksaan Djoko Tjandra untuk sementara kami rasa sudah cukup. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan Dirjenpas untuk penempatan Djoko Tjandra selanjutnya," ucap Listyo.Dalam kesempatan itu,

JPNN.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah merampungkan pemeriksaan terhadap terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, jajarannya akan menetapkan tersangka atas kasus hilangnya status red notice Djoko Tjandra pada pekan depan.Read More...

JAKARTA - Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra dipindahkan dari Rutan Salemba Cabang Mabes Polri Jakarta Selatan, ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat.Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemindahan itu dilakukan karena pemeriksaan kepada Djoko Tjandra dianggap cukup. "Dari rapat koordinasi yang baru saja kita laksanakan terkait pemeriksaan saudara Djoko Tjandra untuk sementara kami rasa sudah cukup, oleh karena itu selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen Pas untuk penempatan saydara Djoko Tjandra selanjutnya," kata Listyo di Bareskrim Polri, Jumat (7/8/2020).Baca Juga: Kemendagri Kantongi Data Ratusan Buronan KejagungSementara itu, dalam kesempatan yang sama Dirjen Pas Kemenkumham Reinhard Silitonga mengatakan pihaknya menerima kembali Djoko Tjandra untuk ditempatkan di Rutan Salemba."Saudara Djjoko Tjandra karena pemeriksaan sudah selesai di Bareskrim Polri maka kami menerima kembali Djoko Tjandra dan akan

Liputan6.com, Jakarta - Pemeriksaan Bareskrim Polri terhadap Djoko Tjandra terkait kasus surat jalan yang melibatkan Brigjen Prasetijo Utomo telah selesai untuk sementara. Atas dasar tersebut, dia pun kini ditempatkan ke Lapas Salemba, Jakarta.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melalukan supervisi dan mengambil alih, terkait kasus pelarian Djoko Tjandra dari Indonesia yang diduga melibatkan oknum Kejaksaan Agung dan Polri.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Bareskrim Polri meningkatkan kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan penghapusan "red notice" atas nama Joko Sugiarto Tjandra atau Djoko Tjandra ke tahap penyidikanRead More...

JPNN.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah mengusut kasus dugaan suap yang diduga melibatkan sejumlah penegak hukum dalam upaya penghapusan red notice Djoko Tjandra.Read More...

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan bahwa kasus dugaan penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra telah dinaikkan ke tahap penyidikan."Setelah melaksanakan kegiatan penyelidikan, digelarkan, dan sekarang sudah naik sidik," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2020).(Baca juga: Cerita Kapolri Diperintah Presiden Jokowi untuk Tangkap Djoko Tjandra)Argo mengatakan, bahwa penyidik telah memeriksa sekitar 15 saksi terkait perkara tersebut. Selain itu, Mabes Polri juga telah menggandeng PPATK untuk mengetahui dugaan aliran dana."Jadi konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang dipersangkakan adalah dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait penghapusan red notice atas nama Djoko Sugiarto Tjandra sekitar bulan Mei 2020 sampai Juni 2020," jelas dia.Namun Argo belum mau merinci pihak mana saja yang terlibat dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.Lanjut dia, pihak yang diduga terlibat akan dijerat Pasal 5 ayat

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan ulang permeriksaan terhadap pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Dia mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka yang telah dijadwalkan padaSelasa 4Agustus kemarin.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking tidak memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Anita meminta penjadwalan kembali pemanggilan dirinya kepada polisi.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenegakan hukum tidak boleh dicampuri kepentingan politik. Hal ini dikemukakan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi perbandingan perlakuan terhadap pengejaran Djoko Tjandra dan Harun Masiku.Terkait kedua nama tersebut, Refli mengemukakan, Djoko Tjandra memang secara korupsi besar dananya, tapi yang dilakukan Masiku meski hanya bernilai Rp500 juta dipandang lebih berbahaya. Hal itu lantaran Harun Masiku menyuap penyelenggara pemilu yang menyiapkan calon pemimpin.Baca Juga: Polri Telusuri Aliran Dana Djoko Tjandra, Berbuah Hasil?Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu membutuhkan dana triliunan rupiah. Selain itu, jika penyelenggara yang harusnya menjadi juri bisa disuap maka proses demokrasi bisa menghasilkan pemimpin tak berintegritas."Integritas pemimpin secara keseluruhan, berpikir bukan hanya Harun Masiku. Penyelenggara pemilu yang tak berintegritas bermasalah kerugian trilunan, yang akhirnya penyelenggara pemilu bisa disuap. Fenomena ini bisa terja

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepolisian menepis kecurigaan sebagian kalangan atas penangkapan buronan kakap Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra, di Malaysia yang mereka anggap cukup mudah dan tampak lancar. Padahal, proses yang dilalui polisi untuk sampai membawa pulang Djoko cukup rumit dan berliku-liku.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, kesulitan pertama dan utama ialah karena melibatkan negara lain, yakni Malaysia, yang berarti juga harus melibatkan kepolisian Malaysia. Sistem hukum Indonesia dan Malaysia pun berbeda.Polri harus menjalin kerja sama dan koordinasi yang intensif dengan otoritas di Malaysia, terutama Kepolisian Kerajaan Malaysia, yakni kerja sama police to police.Baca Juga: Polri Telusuri Aliran Dana Djoko Tjandra, Berbuah Hasil?"Tidak mudah sekali. Kita memerlukan hubungan intens dengan kepolisian Malaysia. Tidak anteng-anteng saja di sana (polisi Malaysia), bisa berubah sewaktu-waktu. Kita bicara dengan polisi Malaysia, memerl

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan tersangka Anita Kolopaking atas kasus surat jalan buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra hari ini. Namun, Anita yang berprofesi sebagai pengacara itu mangkir dari panggilan penyidik.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenyidik Bareskrim Polri telah memeriksa terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, sebagai saksi dalam kasus pembuatan surat jalan yang melibatkan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengulik aliran dana yang diberikan Djoko kepada pihak tertentu selama menjadi buronan 11 tahun."Pada (Jumat) tanggal 31 Juli 2020 DST (Djoko Sugiarto Tjandra) sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik terkait kasus surat palsu yang melibatkan BJP PU," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjend Awi Setiyono dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (3/8/2020).Awi menjelaskan, sejak Jumat pekan lalu, Djoko sudah menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan Salemba, yaitu cabang Rutan Bareskrim Polri. Meski ditempatkan di Rutan Bareskrim, status Djoko bukan merupakan tahanan penyidik, melainkan tetap warga binaan Lapas Salemba.Baca Juga: Dijagokan Jadi Kapolri, Sayang

Liputan6.com, Jakarta Siapa Anita Kolopaking? Dia merupakan salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, buronan BLBI terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang kni telah diamankan.Read More...

JAKARTA - Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking absen alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Bareskrim Mabes Polri, hari ini. Sedianya, Anita dijadwalkan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan surat jalan palsu untuk buronan Djoko Tjandra.Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menerima surat ketidakhadiran Anita Kolopaking pada hari ini. Dalam suratnya, kata Argo, Anita beralasan sedang memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)."Yang bersangkutan tidak hadir, ada suratnya karena dia sedang mengurus ke LPSK," kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2020).Lebih lanjut, Argo mengatakan bahwa pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anita. Rencananya, Anita akan diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri pada Jumat, 7 Agustus 2020, lusa mendatang."Anita tetap dilayangkan surat panggilan kedua oleh penyidik untuk hadir hari Jumat untuk didengar keterangan sebagai tersangka," beb

JAKARTA - Direktorat Tindak Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami peran Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sempat menemui Djoko Tjandra di Malaysia.(Baca juga: Kejagung Copot Jaksa yang Foto Bersama Djoko Tjandra)Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Ardiansyah mengatakan, pihaknya juga mendalami ada atau tidaknya aliran dana dari Djoko Tjandra yang mengalir ke Jaksa Pinangki."Semua (aliran dana) masih kita dalami hasil pemeriksan di pengawasan dan kita baru mulai ini, baru sampai kemarin direkan Jaksa Pidsus tentu segera kita ambil sikap," kata Febrie Ardiansyah di Gedung Bundar Jampidsus, Selasa (4/8/2020).Kejagung kata dia, tidak akan menutup-nutupi dalam kasus tersebut. Pihaknya juga akan memberikan perkembangan informasi terbaru kepada awak media."Kita akan perdalam dululah yang jelas kita akan transparan, yang jelas kita tindak Jaksa P tersebut dan kita akan putuskan apakah Jaksa P terlibat atau tidak di sisi pidana

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking mangkir dalam pemeriksaannya sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penerbitan surat jalan yang juga melibatkan Brigjen Prasetijo Utomo.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Pengacara terpidana kasus BLBI terkait pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra,Otto Hasibuan mengatakan penahanan kliennya batal demi hukum.Read More...

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan eksekusi terhadap narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Selanjutnya, jaksa eksekutor menyerahkan Djoko Tjandra kepada Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham.Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono mengatakan, pelaksanaan ekseskusi terpidana Djoko Soegiarto Tjandra telah dilakukan pada kamis tanggal 30 Juli 2020.Eksekusi tersebut dilakukan sesuai putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali terhadap terpidana Djoko Sugiarto Tjandra.(Baca juga: Besok, Anita Kolopaking Dipanggil Bareskrim Terkait Kasus Djoko Tjandra)"Ketika Bareskrim Mabes Polri menyerahkan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, maka pada hari itu juga Jaksa langsung melakukan eksekusi dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ekseskusi yang di tandatangani oleh terpidana Djoko Soegiarto Tjandra kemudian Jaksa eksekutor dan Kepala Rutan Kelas 1 Jakpus," kata Hari di Gedung Bundar Jampidsu

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kasus pertemuannya dengan Djoko Tjandra.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung menyatakan telah mengeksekusi hukuman dua tahun penjara terpidana Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung menyatakan telah mengeksekusi hukuman dua tahun penjara terpidana Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menguak cerita yang kembali hangat di Tanah Air. Kali ini, dia membeberkan cerita lama antara Djoko Tjandra dengan Dirut dan pemilik Bank Bali, Rudy Ramli.Kini, Djoko Tjandra telah berhasil ditangkap dan ditahan selama 2 tahun di Rutan Salemba setelah menjadi buron selama belasan tahun.Baca Juga: Korupsi Rp940 Miliar, Djoko Tjandra Pantas Dihukum Mati?Dahlan mengaku kenal baik dengan Rudy Ramli, pemilik Bank Bali itu. Baru-baru ini bahkan dia menanyakan respons Rudy atas penangkapan Djoko Tjandra. Kata Dahlan, Rudy tampak seperti biasa-biasa saja atas penangkapan tersebut. Namun, penangkapan ini mengingatkannya pada masa lalu.Dahlan pun menguak cerita Bank Bali saat krisis 1998 dan sengkarut hak tagih. Di tengah krisis ekonomi dan kurs rupiah yang terus merosot saat itu, Rudy Ramli berpikir untuk memperkuat modal. Saat bertemu baru-baru ini, Rudy disebut Dahlan tak lagi kelihatan lesu seperti peristiwa kehilangan bank itu.

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMahkamah Agung (MA) menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang memudahkan hakim menjatuhkan pidana mati ke koruptor. Dalam aturan itu disebutkan, jika koruptor merugikan negara hingga Rp 100 miliar lebih, hukumannya bisa penjara seumur hidup.Lantas bagaimana dengan Djoko Tjandra, yang korupsinya mencapai Rp 940 miliar plus rentetan perbuatan melawan hukum sejak 2009, apakah bisa dihukum mati?Baca Juga: Kelewat Manjakan TNI, Jokowi jadi Pemimpin TerlemahPerma 1/2020 merupakan pedoman pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bagi para hakim. Perma itu diterbitkan 24 Juli 2020."Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," demikian kutipan Perma yang ditandatangani Ketua MA Syarifuddin itu.Ada lima kategori korupsi dalam Perma tersebut. Paling berat jika kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar, berat (Rp 25-100 miliar), sedang (Rp 1-25 miliar), r

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, hukuman untuk terdakwa Djoko Sugiarto Tjandra bisa diakumulasi. Djoko bisa dihukum dengan pokok perkara korupsi serta kasus baru dalam pelariannya."Ya akumulasi, hukuman cessie dulu dilaksanakan kemudian yang lain," kata Abdul Fickar saat dihubungi Republika, Senin (3/8). Kasus lain yang dimaksud yakni berupa pembuatan surat jalan maupun dugaan-dugaan suap lainnya bila memang disangkakan.Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) yang ditangkap di Malaysia ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra berhasil ditangkap setelah buron selama sebelas tahun mulai dari 2009 hingga 2020 usai divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. - (ANTARA/Muhammad Adimaja)Dalam prosesnya, menurut Abdul Fickar, Djoko Tjandra bisa dieksekusi langsung sebagai narapidana kasus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni meminta kepolisian tidak pandang bulu dalam menangani kasus Djoko Tjandra. Menurutnya, polisi harus bersikap dan melakukan aksi serupa terhadap kasus-kasus yang masih gelap karena belum terbongkar."Jangan sampai Polri tercoreng dengan kasus ini dan memunculkan kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum ternyata bisa diperjualbelikan," katanya dalam keterangan, Senin (3/8).Ary mengingatkan bahwa kasus terdakwa kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali ini masih menyisakan banyak skandal yang harus dirampungkan. Meskipun Polri juga telah menindak aparatnya yang diduga terlibat dalam proses pelarian Djoko Tjandra. "Kita ingin Polri berada di garda terdepan dalam menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan, baik yang merugikan negara, maupun masyarakat," katanya.Politisi Nasdem ini mengakui bahwa Djoko Tjandra memang sangat licin. Dia tidak pernah tersentuh meski menyandang status buron terpidana kasus korupsi se

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri berencana memeriksa kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka.Read More...

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap pengacara Djoko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, Anita Kolopaking (AK), pada Selasa, 4 Agustus 2020, besok. Rencananya, Anita bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra."Terkait dengan AK, rencananya yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WIB," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono saat menggelar konpers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2020).Belum diketahui apakqh Anita Kolopaking bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Polri, besok. Awi berharap Anita dapat kooperatif memenuhi panggilan sebagai tersangka."Jadi kita tunggu perkembangannya besok tentunya akan kita update apabila ada hal-hal yang perlu kami sampaikan," pungkasnya.Baca Juga : ASN Langgar Protokol Kesehatan, Bersiap Dipotong GajiBaca Juga : Anggota DPRD DKI Meninggal, Seluruh Fraks

Liputan6.com, Jakarta Otto Hasibuan ditunjuk Djoko Tjandra sebagai pengacaranya. Mantan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso terdakwa dalam kasus kopi sianida itu mengaku akan bertemu dengan terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagih Bank Bali, Senin (3/8/2020) sore.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dian Fath Risalah, Bambang Noroyono, AntaraBuronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra sudah berhasil dibawa pulang ke Tanah Air. Penyelidikan seputar Djoko Tjandra namun diharap tidak terhenti. Setelah lurah, anggota Polri, dan jaksa yang dicopot dari jabatannya akibat membantu Djoko Tjandra, kini giliran pihak imigrasi yang perlu ditelusuri. Pemeriksaan internal di dalam Kemenkum HAM diperlukan sebab Djoko bisa tak terdeteksi masuk ke Indonesia sebelum tertangkap.Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kemenkum HAM segera menginvestigasi oknum dalam internal kementeriannya yang membantu Djoko. Sahroni mengatakan bukan tak mungkin ada oknum yang kemungkinan terlibat dalam pelarian Djoko selama 11 tahun. Untuk itu, tertangkapnya buron tersebut harus dijadikan momentum untuk membersihkan lembaga penegak hukum dari oknum-oknum tersebut."Sejatinya ini adalah peluang kita untuk mengungkap semua pihak yang kongkalingkong dalam memberi perlin

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, Djoko Tjandra membawa seluruh persyaratan saat membuat paspor. Selain itu, di sistem, Djoko Tjandra tak terdeteksi sebagai buron.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Bareskrim Polri telah menyerahkan Djoko Tjandra, buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali ke Kejaksaan Agung.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Bareskrim Polri telah menyerahkan Djoko Tjandra, buron kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali ke Kejaksaan Agung.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menanggapi terkait tertangkapnya buronan kelas kakap kasus hak tagih (cessie) bank bali, Djoko Tjandra.Namun, meski begitu, ia menilai kasus Djoko Tjandra kalah besar jika dibandingkan dengan kasus Harun Masiku.Baca Juga: Sekelas Djoko Tjandra Diciduk, Harun Masiku? Bebas Berkeliaran!Baca Juga: Djoko Tjandra Bisa Dibungkus, Apa Kabar Harun Masiku?Ia mengatakan bahwa kasus suap Pemilu yang dilakukan oleh Politisi PDIP tersebut lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Djoko Tjandar."Kalau bicara demokrasi dan konstitusi, election, Harun Masiku lebih berbahaya daripada Djoko Tjandra," katanya kepada wartawan, Minggu (2/8/2020).Lanjutnya, ia menuturkan alsan kalau kasus Harun Masiku lebih berbahaya, sebab berhubungan dengan integritas penyelenggaraan pemilu.Sebab, publik pun dibuat bertanya-tanya dengan adanta indikasi terjadinya kasus yang serupa yang terjadi pada politisi lain selain Harun Masiku."Tanda tanya kepada in

Liputan6.com, Jakarta Polri melakukan rapid test virus Corona atau Covid-19 terhadap Djoko Tjandra segera setelah tiba di Indonesia. Hasilnya, terpidana kasus korupsi hak tagih piutang atau cessie Bank Bali tersebut nonreaktif.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Polri masih belum memeriksa Djoko Tjandra terkait kasus surat jalan yang membuatnya bebas melenggang. Kendala pemeriksaan tersebut lantaran Polri masih menunggu adanya pengacara yang secara resmi ditunjuk.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTerseretnya beberapa nama jenderal di Polri dalam kasus Djoko Tjandra mengundang perhatian dari masyarakat; menunjukkan pukulan besar terhadap lembaga penegak hukum Tanah Air.Djoko Tjandra dengan leluasa melenggang keluar-masuk Indonesia meksipun ia berstatus buronan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, menegaskan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia.Laoly pun mengapresiasi Polri yang memroses pidana anggotanya meski berstatus jendral atas kasus tersebut dan menangkap Djoko, Kamis (30/7/2020) kemarin. "Polri telah menerbitkan laporan dugaan pidana atas oknum di lembaganya yang menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra."Baca Juga: Mahfud Preteli Dosa-dosa Djoko Tjandra, Harus Dihukum Berat!"Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra.""Pencopotan

Covesia.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan penangkapan Djoko Tjandra tidak ada kaitannya dengan bursa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)."IPW melihat, kasus Djoko Tjandra maupun penangkapan buronan kakap itu tidak ada kaitannya dengan bursa calon Kapolri, apalagi pergantian Kapolri masih lama," kata Neta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Sebab, lanjut dia, Presiden tentunya punya kriteria sendiri tentang calon Kapolri yang akan diangkatnya di masa depan."Bagaimana pun calon Kapolri yang akan diangkat Presiden tentu melihat situasi aktual politik saat itu dan proyeksi situasi ke depan yang semuanya sangat tergantung pada insting politik Presiden maupun hak prerogatif Presiden," ucap Neta.Namun, kata dia, dalam kondisi "panas" kasus Djoko Tjandra ditambah tertangkapnya buronan kakap itu, ada saja pihak pihak yang mengaitkannya dengan bursa calon Kapolri."Padahal hal itu tidak ada kaitannya dan situasinya 'jauh panggang dari a

Liputan6.com, Jakarta Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, penangkapan Djoko Tjandra tidak ada kaitannya dengan bursa Kapolri.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Advokat senior Otto Hasibuan telah mengantongi surat kuasa untuk menjadi pengacara terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem di Komisi III DPR Eva Yuliana, meminta Bareskrim Polri mengusut dugaan adanya oknum di Imigrasi yang membantu Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan, mengatakan ada kejanggalan dalam proses penahanan kliennya. Menurutnya saat ini ada dua perkara yang ditangani.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, penahanan Djoko Tjandra di Rutan Salemba hanya bersifat sementara. Hal itu mengikuti kepentingan proses pemeriksaan lanjutan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSepertinya Djoko Tjandra bakal lama mendekam di dalam tahanan. Dia tak cukup hanya dibui 2 tahun. Menko Polhukam Mahfud MD sudah membeberkan dosa-dosa yang dilakukan Djoko Tjandra selama menjadi buronan.Saat ini, Djoko Tjandra resmi menjalani masa kurungan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri. Penahanan ini terkait putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 2 tahun dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali.Menurut Mahfud, Djoko Tjandra tak cukup hanya dikurung 2 tahun. Soalnya ada dosa lain yang harus dipertanggungjawabkan buronan yang kabur selama 11 tahun. Apa dosanya?Baca Juga: Omel Mahfud: Pejabat yang Lindungi Djoko Tjandra Harus...Lewat akun Twitter, Mahfud mencuitkan sejumlah alasan. Setidaknya ada dua dugaan pelanggaran yang dilakukan Djoko Tjandra yaitu penggunaan surat palsu dan penyuapan. Djoko Tjandra patut diduga turut menyuap para oknum-oknum pejabat yang melindunginya selama masa pelarian."Pejabat-pejabat yang melindunginy

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan siapa saja pejabat yang selama ini melindungi terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra harus siap dipidanakan.Hal tersebut dicuitkan Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Sabtu (1/8) yang awalnya menyoroti soal vonis yang sepantasnya diberikan atas sepak terjang Djoko Tjandra.Baca Juga: Diminta Dampingi Djoko Tjandra, Jawaban Otto Hasibuan..."Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," cuit mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.Selain korupsi, Mahfud kemudian menyebutkan tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra, antara lain penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya."Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," pungkas Mahfud dalam cuitannya.Sebagaimana diketahui, Dj

JPNN.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, siapa saja pejabat yang selama ini melindungi terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, juga harus siap dipidanakan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Praktisi hukum Prof Otto Hasibuan mengaku telah ditunjuk oleh pihak keluarga Djoko Tjandra untuk menjadi pengacara terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPraktisi hukum Otto Hasibuan mempertanyakan eksekusi penahanan terhadap Djoko Tjandra. Ia menilai putusan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan Jaksa 11 tahun lalu batal demi hukum."Putusan yang mana. Karena saya baca putusan Joko tidak ada perintah Djoko untuk di tahan. Isinya hanya salah satu, hukum dia 2 tahun penjara. Bayar sejumlah uang. Tapi di dalam KUHAP. Harus ada kata-kata perintah ditahan. Tapi kata-kata perintah ditahan ini tidak ada," kata Otto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, belum lama ini.Baca Juga: Djoko Tjandra Rugikan Negara Hampir Setara 2 Tahun Gaji RonaldoDikemukakan Otto, pihak keluarga telah memintanya menjadi kuasa hukum Djoko Tjandra. Kedatangannya ke Bareskrim bertujuan menemui Djoko Tjandra untuk memastikan keterlibatan dirinya sebagai kuasa hukum.Namun pertemuan dengan Djoko Tjandra yang mulai Jumat malam, 31 Juli resmi ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri tertunda dan baru dapat dilakukan Senin, 3 Agustus mendatang."Saya

Liputan6.com, Jakarta - Otto Hasibuan diminta oleh pihak keluarga Djoko Tjandra untuk menjadi pengacara bagi terpidanakasuskorupsi hak tagih piutang atau cessie Bank Bali tersebut. Dia punmendatangi Bareskrim, Sabtu (1/8/2020), guna menemui Djoko Tjandra untuk memastikan keterlibatan dirinya sebagai kuasa hukum.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengaca Otto Hasibuan mengaku telah ditunjuk oleh pihak keluarga Djoko Tjandra untuk menjadi penasihat hukum bagi terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu."Saya diminta oleh keluarga untuk membantu Djoko Tjandra tapi saya sendiri kan tentu belum bisa memutuskan, kecuali saya bertemu dengan Djoko Tjandra," kata Otto di Bareskrim Polri, Sabtu (1/8/2020).Namun, sambung Otto, karena hari libur dirinya belum bisa menemui Djoko Tjandra yang mulai Jumat, 31 Juli 2020 malam, resmi ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Kedatangan Otto ini untuk memastikan apakah Djoko Tjandra masih terikat dengan kuasa hukum lain dalam menangani kasusnya atau tidak.Baca Juga: Mahfud MD: Hukuman Djoko Tjandra Harus Ditambah"Saya harus tentukan sikap. Tanyakan beliau ada pengacara apa tidak. Kode etik. Ada rekan kuasa hukum untuk yang lain. Tapi ini kasus yang baru. Sebagai lawyer harus klarifikasi itu. Ga boleh tangani perkara kalau dia masih terikat pengaca yang lain. Kalo