Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa perantara suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) Andi Irfan Jaya mengungkapkan kedekatan antara Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan politikus Partai Nasional Demokrat, Andi Irfan Jaya mengakui telah membuang telepon selular miliknya ke Pantai Losari, Makassar. Andi Irfan membuang HP merk iPhone X berwarna hitam tersebut lantaran panik setelah mencuatnya pemberitaan mengenai pertemuan antara Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Djoko Tjandra yang saat itu menjadi buronan atas perkara korupsi cessie Bank Bali.Hal tersebut disampaikan Andi Irfan Jaya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/12). Awalnya, jaksa Nur Pamudji Yanuar mengonfirmasi perihal isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Andi Irfan yang membuat telepon selular miliknya yakni iPhone X warna hitam di Pantai Losari, Makassar. Kepada Jaksa, Andi mengaku panik lantaran di dalam HP t

GenPI.co - Djoko Tjandra tidak mendapatkan hukuman yang terlalu berat terkait kasus yang membelitnya. Jaksa penuntut umum (JPU) hanya menuntut hukuman dua tahun penjara kepada Djoko. BACA JUGA: Minta Bantuan Jenderal Top, Mahfud MD Keluarkan Ancaman Maut Djoko sendiri dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia. JPU Yeni menjelaskan, pihaknya menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara dan menyatakan Djoko terbukti bersalah. "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara," kata Yeni di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12). Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan primer Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yeni juga membeberkan beberapa hal yang memberatkan Djoko Tjandra. Di antaranya ialah berbelit-belit dan tidak berterus terang saat memberikan keterangan sehingga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terpidana kasus "cessie" Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia.Jaksa penunut umum (JPU) menuntut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut. "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara," kata jaksa penuntut umum Yeni di pengadilan negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12).Tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer Pasal 263 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus-terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan. "Hal yang meringankan bahwa terdakwa telah berusia lanjut," tambah jaksa Yeni

Covesia.com - Djoko Soegiarto Tjandra dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia."Kami jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara," kata jaksa penuntut umum Yeni di pengadilan negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020).Tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP."Hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus-terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan. Hal yang meringankan bahwa terdakwa telah berusia lanjut," tambah jaksa Yeni.Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa bers

JAKARTA - Tim hukum terdakwa kasus surat jalan dan dokumen palsu Djoko Tjandra mengaku, akan membantah semua tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umun (JPU) terhadap kliennya. Diketahui Djoko Tjandra dituntut 2 tahun kurungan penjara, pada, Jumat (4/12/2020) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim)."Artinya bahwa agenda selanjutnya kami akan melakukan nota pembelaan terhadap klien kami. Terhadap tuntutan yang dibacakan oleh JPU, kami akan sanggah semua dalam nota pembelaan atau pledoi kami," kata salah satu kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti usai pembacaan amar putusan.Baca juga:Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Surat Jalan PalsuDjoko Tjandra Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Surat Jalan Palsu Dia mengatakan, kliennya sama sekali tidak mengetahui keberadaan surat yang disebut palsu tersebut. Salah satu surat yang disebut palsu yaitu keterangan bebas dari Covid-19."Klien kami tidak mengetahui keberadaan surat itu, isinya salah. Lihat saja tidak pernah, mana m

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menggelar sidang lanjutan perkara suap surat jalan dan dokumen palsu, Jumat (4/12/2020). Agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra.Dalam persidangan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Djoko Tjandra dengan hukuman dua tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut. Menjatuhkan hukuman terhadap terhadap terdakwa dengan pidana selama dua tahun," kata JPU Yeni Trimulyani saat membacakan amar tuntutan di PN Jaktim, Jumat (4/12/2020)Baca Juga: Djoko Tjandra Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Surat Jalan Palsu Hal-hal yang memberatkan menurut JPU adalah Djoko Tjandra berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan. Sedangkan yang mer

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus penghapusan red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra. Saksi yang dihadirkan itu akan memberi kesaksian atas terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi, Kamis (3/12/2020). Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh JPU yakni Brigjen Prasetijo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, Anita Dewi Kolopaking dan Tommy Sumardi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Kuasa Hukum Tommy Sumardi, Dion Pongkor, mengatakan kliennya tidak akan mengajukan saksi a de charge atau saksi meringankan. Tommy diketahui menjadi terdakwa atas perkara penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dian Fath RisalahTerpidana kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra menjelaskan soal action plan yang mencantumkan sejumlah inisial termasuk pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Hal itu dibeberkannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/12)."JC itu saya, IR Irfan Jaya, BR saya tidak tahu, HA saya tidak tahu, P tidak tahu, DK saya tidak tahu, di nomor 4 itu pembayaran uang muka 500 ribu dolar AS," kata kata Djoko Tjandra.Djoko kemarin bersaksi untuk terdakwa Andi Irfan Jaya yang didakwa membantu Djoko Tjandra menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,28 miliar) sekaligus melakukan permufakatan jahat untuk memberikan uang kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp145,6 miliar)."Tapi semua saya komentari 'No' karena saya tidak begitu comfortable," ungkap Djoko.Djoko Tjandra mengaku menjanjikan bayaran biaya (fee) 1 juta dolar AS untuk advokat Anita Kolopaking dan p

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo mengatakan sejak 2019 Djoko Tjandra sudah tidak bisa dimintakan untuk ditangkap saat berada luar negeri. Sebab, tidak ada permintaan kerja sama penangkapan."Nama Djoko Tjandra pada bulan Januari 2019 masih ada di red notice Interpol, tetapi sudah tidak bisa lagi dimintakan untuk kerja sama penangkapan lagi," kata Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/11).Nugroho menjadi saksi untuk terdakwa bekas kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo didakwa menerima suap senilai 150.000 dolar AS (sekitar Rp2,2 miliar) dari terpidana korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra agar menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham."Datanya masih bisa dilihat tetapi tidak menimbulka

JAKARTA - Sekertaris pribadi Djoko S Tjandra, Nurmawan Fransicsca menjadi saksi dalam persidangan kasus red notice Djoko Tjandra atas terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam keterangannya, Fransisca mengaku mengatur semua kebutuhan rumah tangga dan keuangan Djoko Tjandra.Di mana pada tahun 2020, salah satu pengeluaran yang dibutuhkan yakni terkait kasus penghapusan red notice. Dia diperintahkan Djoko Tjandra memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Tommy Sumardi.Total, lima kali dia menyerahkan uang dengan pecahan Dolar AS dan Dolar Singapura melalui sosok bernama Nurdin yang karyawan Mulia Group.Pada 27 April 2020, Fransisca mendapat mandat dari Djoko Tjandra untuk menyiapkan uang senilai 100 ribu Dolar AS. Melalui sambungan telepon, Djoko Tjandra meminta agar uang tersebut diserahkan pada Nurdin."Saat itu, pak Djoko minta siapkan dana untuk kasih ke Nurdin. Pak Djoko juga sebut nama Pak Tommy," ungkap Fransisca di ruang sidang, Senin (30/11/2020).Pada hari selanjutnya, pada 28 April

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Djoko Tjandra, Nurmawan Fransisca mengaku pernah beberapa kali diminta Djoko Tjandra untuk menyiapkan sejumlah uang sepanjang 2020. Namun, ia mengaku tidak tahu bahwa uang itu disiapkan untuk keperluan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Hal tersebut diungkap Fransisca saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap pengurusan red notice dengan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/11). Awalnya, Jaksa Wartono menanyakan apakah Fransisca pernah diminta memberikan uang pada 2020 terkait penghapusan red notice. "Pak Djoko ada perintah untuk memberikan dana. Tapi, pada saat itu saya tidak tahu untuk kepentingan apa. Setelah kasus ini terbuka, saya baru tahu. Jadi tanggal 27 April 2020, Pak Djoko minta disiapkan 100 ribu dolar AS. Perintah itu tolong disampaikan pada Nurdin, melalui telepon," ujar Fransisca "Dapat uangnya," tanya Jaksa Wartono. "Memang kami ada stok, uangnya ada di brankas, " jawab Frasisca.

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Pinangki Sirna Malasari rupanya sempat menerima sanksi disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan struktural usai bertemu dengan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali DjokoTjandra.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Djoko Tjandra, Nurmawan Fransisca dihadirkan dalam sidang lanjutan suap pengurusan red notice dengan terdakwan Irjen Napoleon Bonaparte di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2020).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara penghapusan red notice atas dirinya. Ia menjadi saksi untuk terdakwa Tommy Sumardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang perkara gratifikasi kepengurusan fatwa MA atas terdakwa Pinangki Sirna Malasari.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Sekretaris NCB Interpol IndonesiaBrigadir Jenderal Polisi Nugroho Slamet Wibowo dihadirkan Jaksa Penuntut Umun sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selasa (24/11). Nugroho bersaksi untuk terdakwa Tommy Sumardi terkait perkara suap Djoko Tjandra. Dalam persidangan, Nugroho mengaku baru mengetahui red notice Djoko Tjandra sudah terhapus dari Interpol saat rapat dengan Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Saat itu, kata Nugroho, tidak ada permintaan perpanjangan status red notice Djoko Tjandra."Saya dipanggil rapat atasan saya Kadiv Hubinter Pak Napoleon bersama Kabag, kemudian menjelaskan tentang cerita ini, baru saya tahu," ungkap NugrohoSebelumnya, ia pernah menerima surat pertanyaan dari istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran terkait status red notice suaminya. Surat tersebut dia dapatkan dari atasannya Irjen Napoleon. Lantaran tidak ada perintah disposisi, Nugroho pun tidak menindaklanjutinya. Dalam persidangan, Nugroho menjelaskan secara

Tommy Sumardi (kiri), terdakwa perantara suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari red notice saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi, salah satunya Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Tommy Sumardi (kiri), terdakwa perantara suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari red notice saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi, salah satunya Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Kasubdit Cekal Ditwasdakim Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, Sandi Andaryadi kembali dihadirkan dalam persidangan perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra dengan terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Senin (23/11/2020).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath RisalahKepala Subdirektorat Cegah Tangkal Dirwasdakim pada Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Sandi Andaryadi mengakui, adanya permintaan dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dalam daftar Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Hal tersebut diungkapkan Sandi dalam sidang lanjutan dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/11) dengan terdakwa Prasetijo Utomo. Awalnya Jaksa Penuntut Umum, Wartono menanyakan kepada Sandi sejak kapan nama Djoko Tjandra yang masuk dalam ECS, yang merupakan sistem cekal terpusat yang terhubung secara online ke tempat pemeriksaan Imigrasi di daerah. "Seingat kami, KPK pernah mengajukan pencegahan terhadap nama Joko Soegiarto Tjandra. Kalau tidak salah di tahun 2009 kemudian dari Kejagung pernah juga mengajukan pencegahan kalau tidak salah di 2012. Namun pencegahan itu kan t

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kadiv Humas Polri, Komjen (Purn) Setyo Wasisto mengungkapkan bahwa keberadaan terpidana cessie Bank Bali Joko Tjandra pernah terendus di dua negara, jauh sebelum tertangkap pada medio Juli 2020 lalu. Hal tersebut Setyo ungkapkan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (23/11) dengan terdakwa Prasetijo Utomo. Awalnya, Jaksa Penuntut Umum Wartono menanyakan ihwal status red notice Djoko Tjandra muncul pada tahun berapa. Setyo pun mengungkapkan sudah keluar nomor kontrol terhadap Djoko Tjandra pada 2009."Terkait status red notice Djoko Tjandra, apa saudara pernah membuat surat atas nama yang bersangkutan tadi terkait dengan pencegahan penangkapan atau cekal selama menjabat?" tanya Jaksa kepada Setyo. Kepada Jaksa, Setyo mengaku pernah bersurat dengan interpol Taiwan lantaran ada informasi keberadaan Djoko Tjandra. "Kami minta kerja sama NCB Interpol Taiwan member

JPNN.com, JAKARTA - Terpidana cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra pernah menjadi target tim gabungan dari empat lembaga penegak hukum karena diprediksi bakal pulang ke Indonesia.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris NBC Interpol Komjen (Purn) Setyo Wasisto mengungkapkan bahwa pihaknya pernah memantau keberadaan terpidana cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di luar negeri saat menjadi buron.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Komjen (Purn) Setyo Wasisto kembali dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.Read More...

JAKARTA - Mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Komjen Purn Setyo Wasisto dihadirkan oleh tim Jaksa penuntut umum untuk bersaksi, dalam sidang lanjutan perkara kepengurusan red notice buronan Djoko Tjandra, pada hari ini. Setyo Wasisto bersaksi untuk terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo.Jaksa menghadirkan Setyo Wasisto untuk digali keterangannya dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia periode 2013-2015. Dalam kesaksiannya, Setyo mengaku sempat melayangkan dua surat terkait pelacakan buronan Djoko Tjandra.Kata Setyo, surat itu ditujukan Polri kepada dua negara anggota Interpol yakni, Taiwan dan Korea Selatan (Korsel). NCB Interpol Indonesia, diungkapkan Setyo, pernah menyurati Taiwan pada 2014, lantaran ada informasi tentang keberadaan Djoko Tjandra di sana."Pertama, saya pernah menyurat ke Interpol Taiwan karena ada info jika saudara Djoktjan sering ke sana. Sehingga kami minta kerja sama dengan interpol Taiwan untuk meminta atensi," beber Setyo

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak nota keberatan alias eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte beserta tim kuasa hukumnya. Menurut hakim, dakwaan yang disusun tim Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk Napoleon Bonaparte, sah secara hukum."Mengadili, satu, keberatan tim kuasa hukum terdakwa Irjen Napoleon Bonarparte tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan sela di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Senin (23/11/2020).Baca juga:Ketika Djoko Tjandra Menangis saat Jadi Saksi di Sidang Pinangki Pimpinan KPK Kecewa Polri & Kejagung Tak Kirim Salinan Berkas Djoko Tjandra Kubu Irjen Napoleon Klaim Barbuk 20.000 Dolar AS Milik Istri Brigjen Prasetijo "Dua, menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No/Reg/PDS10/M.1.14/ft.1/10/2020 tanggal 23 oktober 2020 sebagai dasat pemeriksaan mengadili perkara terdakwa atas na

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang sebelumnya telah dikirim Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri...Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang melakukan telaahan terhadap dokumen terkait perkara suap Djoko Soegiarto Tjandra. Lembaga antirasuah itu mengatakan mengkaji kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut."Dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (23/11).Dia mengungkapkan, tim supervisi KPK akan mempelajari terkait apakah dari konstruksi kasus dalam berkas dokumen itu ada indikasi peristiwa pidana lainnya. Dia mengatakan tim supervisi KPK juga terus mencermati setiap fakta yang ada dalam proses pembuktian di persidangan perkara suap Djoko Tjandra. Sidang yang melibatkan dua petinggi kepolisian itu saat ini masih berlangsung di pengadilan Tipikor.Sebelumnya, KPK memastikan supervisi kasus Djoko Tjandra usai menerima dokumen dan berkas perkara yang dimaksud pada Kamis (19/11) lalu. KPK mengaku bakal segera melaksanakan tugas supervi

JAKARTA - Tim supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelaah salinan dokumen perkara skandal Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dari Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dokumen-dokumen itu ditelaah untuk mengkaji kemungkinan KPK menjerat pihak lain dalam skandal Djoko Tjandra."Tim akan pelajari terkait dengan apakah dari kontruksi kasus dalam berkas dokumen tersebut ada indikasi peristiwa pidana sehingga kemudian juga akan dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (23/11/2020).Baca Juga: KPK Terima Salinan Dokumen Kasus Djoko Tjandra dari Polri & KejagungTak hanya itu, kata Ali, tim supervisi KPK juga telah terjun langsung memantau jalannya persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi untuk para terdakwa skandal Djoko Tjandra. Hal itu dilakukan KPK untuk mencermati fakta-fakta persidangan yang berkembang."Tim supervisi KPK juga terus mencermati s

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menjerat pihak lain dari perkara yang melibatkan Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) memastikan telah menyerahkan seluruh berkas, dan dokumen penyidikan perkara suap-gratifikasi pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Penyidikan JAM Pidsus Febrie Adriansyah mengatakan, sudah mengantarkan seluruh hasil penyidikannya ke lembaga antiriswah tersebut, pada Kamis (19/11)."Sudah kita serahkan tadi semuanya ke KPK. Tadi siang," kata Febrie saat ditemui di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejakgung), di Jakarta, Kamis (19/11). Penyerahan seluruh berkas, dan dokumen hasil penyidikan tersebut, sebagai bentuk supervisi KPK yang menghendaki perlunya membuka penyelidikan, maupun penyidikan baru terhadap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.Namun Febrie, tak menerangkan tentang lini mana yang menurutnya terbuka peluang dilakukan penyelidikan, dan penyidikan baru bagi KPK. Sebab, terkait kasus fatwa b

Terdakwa suap penghapusan nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali dari daftar red notice Polri, Djoko S Tjandra (kiri) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Terdakwa suap penghapusan nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali dari daftar red notice Polri, Djoko S Tjandra (kiri) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima salinan data dan dokumen terkait skandal Djoko Soegiarto Tjandra. KPK menerima salinan berkas tersebut dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri untuk supervisi.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menerima salinan dokumen kasus terkait skandal Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dari Polri dan Kejagung. Salinan dokumen perkara itu diserahkan Polri dan Kejagung setelah diminta dua kali oleh KPK."Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas supervisi, saat ini KPK telah menerima berkas dokumen yang diminta baik kepada kejaksaan maupun kepolisian," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (19/11/2020).Setelah salinan dokumen dari Kejagung dan Polri itu diterima, KPK akan langsung menelaah dan menelitinya. Hal itu, guna dilakukan proses pengumpulan data serta penyesuaian terhadap bukti skandal Djoko Tjandra yang dikantongi KPK."Berikutnya tentu KPK akan melakukan penelitian dan telaahan terhadap dokumen dimaksud. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Ali.Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku sudah dua kali meminta salinan berkas dan dokumen terkait kasus Djoko Tjandra, k

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yakin Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri akan mengirimkan salinan dokumen perkara skandal Djoko Soegiarto Tjandra kepada pihaknya. Sejauh ini, menurutnya, koordinasi terus dilakukan antara KPK, Kejagung, dan Polri.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat menolak permohonan penangguhan penahanan Irjen Napoleon Bonaparte. Dia merupakan terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus surat jalan palsu, Djoko Tjandra membantah kesaksian yang disampaikan Tommy Sumardi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (13/11/2020).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejakgung) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi, dan membuka penyelidikan-penyidikan baru skandal hukum terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono menegaskan, institusinya tak mempersoalkan jika KPK ikut dapat mengakses dokumen, dan seluruh berkas penanganan kasus Djoko Tjandra."Supervisi dan tindak lanjut (penyelidikan dan) penyidikan baru itu, memang kewenangan KPK. Dan itu memang dibolehkan dalam UU (Undang-undang) KPK," kata Ali saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, Jakarta, Kamis (12/11).Sebagai bentuk dukungan itu, kata Ali, sebagai JAM Pidsus, ia sudah memberikan izin, bagi KPK untuk mengakses penuh, dan mendapatkan seluruh dokumen, serta berkas perkara kasus Djoko Tjandra."Makanya, saya merasa, sudah meng-acc (memberikan izin), permintaan KPK itu (mendapatkan dokumen, dan berkas penanganan perkara Djoko Tjandra)," terang Ali.Na

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, Dian Fath Risalah, Bambang NoroyonoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah dua kali meminta dokumen kasus yang berkaitan dengan perkara Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri. Hal itu berkenaan dengan supervisi yang akan dilakukan terkait kasus korupsi tersebut."Benar, tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung," kata Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Kamis (12/11).Namun, dia mengatakan bahwa permintaan salinan dokumen itu hingga saat ini belum diperoleh KPK. Dia melanjutkan, salinan berkas dan dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat.Nawawi melanjutkan, kelengkapan berkas dan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan ditelaah. Sehingga, dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum ters

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang NoroyonoMasyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menduga adanya kedekatan antara saksi Rahmat dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait skandal pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana Djoko Tjandra. Kordinator MAKI Boyamin Saiman menguatkan dugaan tersebut, dengan mengungkapkan salah satu dokumentasi berupa foto antara Burhanuddin, dan Rahmat yang bertemu di ruang pemimpin Kejaksaan Agung (Kejakgung) tersebut."Foto (pertemuan) itu diduga, diperoleh (terjadi) bulan Maret atau April 2020," terang Boyamin, kepada Republika, Kamis (12/11).Dalam dokumentasi yang Boyamin kirimkan, tampak Burhanuddin yang berswafoto bersama dengan Rahmat di ruang kerja Jaksa Agung. Burhanuddin, dalam foto tersebut berdiri mengenakan setelan kemeja putih, dengan bawahan hitam, sambil melipat kedua tangan. Adapun Rahmat, yang berdiri di sebelah kirinya, mengenakan kemeja bermotif batik cokelat, dan putih.Menurut Boyamin, foto tersebut semestinya, menjadi ba

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan salinan dokumen perkara skandal Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya terus memantau jalannya persidangan perkara skandal Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Lembaga antirasuah menyatakan akan mencermati setiap fakta persidangan yang ada.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekertaris Pribadi Djoko Tjandra, Nurmawan Fransisca dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi pada Selasa (10/11). Dalam persidangan Fransisca mengungkapkan pernah diperintahkan Djoko Tjandra untuk memberikan sejumlah uang kepada Tommy Sumardi. Awalnya, Hakim Muhammad Damis menanyakan kepada Fransisca apakah pernah melakukan pengeluaran di luar pengeluaran rutin. Kepada Hakim, Fransisca membenarkan hal tersebut, pada 27 April 2020 lalu ia diminta Djoko Tjandra memberikan sejumlah uang kepada Nurdin untuk Tommy Sumardi. "Berapa besar uang yang dikeluarkan, " tanya Hakim Damis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11). "100 ribu dollar AS, " jawab Fransisca. Hakim lalu menanyakan, apakah pengeluaran tersebut atas inisiatif dirinya atau ada permintaan. Fransisca menjawab bahwa pengeluaran tersebut atas permintaan dari bosnya "Ada permintaan dari pak Djoko, "ungkap Fransisca. "Waktu itu disampaikan pada saudara

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghadirkan Sekretaris Eksekutif Mulia Group Nurmawan Fransisca menjadi saksi dalam persidangan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi.(Baca juga: Asal Muasal Jaksa Pinangki Mengenal Djoko Tjandra)Dalam persidangan, Fransisca yang saat itu menjadi Sekretaris Djoko Tjandra, dimintai keterangannya terkait penyerahan uang kepada terdakwa Tommy Sumardi.Dia menjelaskan, awal mula uang diberikan pertama kali pada 27 April 2020 dengan nominal USD100 ribu. Uang tersebut pun diberikan ke anak buah Djoko Tjandra, Nurdin, yang berperan sebagai kurir untuk diantarkan kepada Tommy.(Baca juga: Nama Wapres Ma'ruf Amin Disebut dalam Sidang Jaksa Pinangki)"Bapak (Djoko Tjandra) bilang, 'Kamu siapkan uang USD 100 ribu untuk Bapak Tommy," ujar Fransisca dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/11/2020).Lalu penyerahan kedua, kata Fransisca, dilakukan pada 28 April 2020 dengan total uang sebesar SG

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait perkara Djoko Tjandra. Sebab, menurut ICW, ada banyak pihak yang belum terungkap dalam perkara tersebut."ICW beranggapan KPK harus segera bertindak dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara ini. Sebab, ICW meyakini masih banyak peran dari pihak-pihak lain yang belum terungkap secara terang benderang," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (10/11/2020).Baca Juga: Djoko Tjandra Tegaskan Tak Beri Sepeser Uang ke Pinangki Maka, ICW mendesak KPK agar mencermati setiap fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan dalam perkara dugaan suap, gratifikasi hingga pemufakatan jahat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung (Kejagung)."ICW mendesak agar KPK memperhatikan pengakuan para saksi dalam perkara Pinangki Sirna Malasari. Ini penting untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain dalam

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath RisalahTerpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra menangis saat memberikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11). Djoko tak kuasa menahan tangis saat dirinya menjelaskan ihwal hukuman 2 tahun penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali."Pada 25 November, seminggu kemudian Pinangki bersama Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking kembali lagi ke kantor saya. Andi memperkenalkan sebagai konsultan saya dengan Anita, untuk itu saya katakan silakan saya dengan senang hati asalkan ada solusi. Karena saya ingin proses PK saya dan masalah ini (belum selesai) 20 tahun," ungkap Djoko Tjandra sambil tak kuasa menahan tangis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).Melihat Djoko Tjandra menangis, Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto meminta kepada Jaksa Penuntut Umum memberikan tisu kepada Djoko Tjandra. "Sabar dulu ya, jaksa ada tisu?," ujar Ketua Majelis

Liputan6.com, Jakarta - Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra memastikan dirinya tak pernah memberikan uang kepada Pinangki Sirna Malasari alias Jaksa Pinangki untuk biaya pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).Read More...

JAKARTA - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra memastikan tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk biaya jasa pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).Hal ini disampaikan Djoko Tjandra menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dakwaan menerima uang senilai 500 ribu USD dari buronan hak tagih atau cassie Bank Bali itu agar tidak dieksekusi."Terkait dengan Saudara katakan bahwa Saudara sudah serahkan uang USD 500 ribu melalui Herriyadi Angga Kusuma, Saudara dari mana uangnya?" tanya jaksa KMS Roni, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2020).Djoko Tjandra pun menjawab bahwa uang tersebut adalah uang pribadi adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma. Uang itu sifatnya pinjaman untuk meyerahkan kepada Andi Irfan Jaya."Itu uangnya Herriyadi. Saya belum kasih, saya minta talangin dulu," jawab Djoko Tjandra.Djoko pun menjelaskan bahwa dirinya menganggap tidak pernah terjad

JAKARTA - Terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra ogah mengungkapkan inisial "HA" dalam Action Plan terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi.Sebelumnya dalam dakwaan Pinangki Sirna Malasari Action plan tersebut terdiri dari 10 tahap pelaksanaan dan berisi inisial "BR" dan "HA" yang diduga kuat merupakan inisial kedua pejabat lembaga penegak hukum yakni Nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Selain itu terdapat inisial lain seperti JC, AK,P ataupun DK.Majelis Hakim pun menanyakan inisial-inisial yang tercantum dalam Action Plan tersebut kepada Djoko Tjandra yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Pinangki pada hari Senin (9/11/2020)."JC?," tanya Hakim."Saya, " jawab Djoko Tjandra."AK,?," tanya Hakim."Anita Kolopaking, " jawab Djoko."P?," tanya Hakim."Pinangki, " jawabnya."HA siapa?," tanya Hakim lagi."Saya tidak pantas ngomong nama, " tegas Djoko Tjandra."DK, " tanya Hakim lagi.Namun Djoko Tjandra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku penasaran dengan kedekatan saksi Rahmat dengan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra."Rahmat cerita kenal Djoko Tjandra, dan Djoko Tjandra sebagai VVIP jadi saya minta dipertemukan Djoko Tjandra, karena saya penasaran apa benar. Jadi coba bawa ke saya," kata Pinangki dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11).Pinangki menyampaikan hal tersebut menanggapi kesaksian Rahmat. Rahmat selaku pengusaha menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari."Dari awal saksi Rahmat mengatakan kenal Djoko Tjandra, tapi menurut saya tidak mungkin Djoko Tjandra, karena Djoko Tjandra itu legenda buron yang tidak bisa disentuh sejak saya dari yunior," ujar Pinangki.Pinangki juga membantah kesaksian Rahmat yang menyebut dia mengarahkan Rahmat untuk memberi keterangan di J

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi bernama Rahmat menyebut terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra sebagai orang hebat di Malaysia. Hal itu diungkapkan Rahmat saat menjadi saksi untuk terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari."Saat saya dikenalkan dengan Pak Djoko Tjandra pada 15 Mei 2018 saat pembebasan Anwar Ibrahim itu disebut banyak rombongan orang hebat di Malaysia," kata Rahmat dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/10)."Saat itu saya diberikan kartu namanya dengan nama "Jo Chan" lalu ada properti "mulia-nya" di kartu itu," ungkap Rahmat.Rahmat mengaku Pinangki pada pertemuan 30 Oktober 2019 minta untuk diperkenalkan dengan Djoko Tjandra."Pak Djoko Tjandra pada 11 November 2019 lalu menelpon saya 'Rahmat kalau bisa Pinangki datang tanggal 12 (November) bisa tidak? Saya tunggu'. Lalu saya jawab 'Saya kontak Bu Pinangki dulu," ungkap Rahmat.Ternyata pada 11 November 2019 tersebut berada di Singapura karena sedang menemani orang tua