JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus surat jalan palsu, dengan terdakwa Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking, Selasa (20/10/2020).Dalam sidang hari ini, ketiga terdakwa akan membacakan nota keberatan atau eksepsi dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).(Baca juga: Kabareskrim Komitmen Tuntaskan Kasus Djoko Tjandra hingga ke Akar-akarnya)"Agenda sidang pembacaan nota keberatan terdakwa Djoko Tjandra dan kawan-kawan," kata Kepala Bagian Humas PN Jakarta Timur, Alex Adam Faisal dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020).Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat jalan untuk berbagai kepentingan. Djoko Tjandra saat itu tengah berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus hak tagih Bank Bali sejak 2009."Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan bin Tjandra Kusuma bersama-sama dengan Anita Dewi A Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah mela

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka penghapusan red notice Irjen Napoleon Bonaparte mengancam akan membongkar siapa saja pihak yang menerima suap dalam kasus Djoko Tjandra. Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mendukung langkah Irjen Napoleon untuk membuka kasus tersebut agar terang benderang."Saya kira kalau Irjen Napoleon mau membuka apa yang dia tahu dan sehingga kasus djoko tjandra terang benderang, saya kira kita dukung untuk membuka," kata Wihadi kepada Republika.co.id, Senin (19/10).Menurutnya upaya tersebut baik untuk kemajuan polri sendiri dan untuk transparansi Polri. Namun demikian ia berharap apa yang disampaikan Irjen Napoleon harus disertai bukti dan fakta yang ada."Kita biarkan saja itu berjalan di pengadilan, dan ini kalau memang seperti itu tapi jangan ada fitnah aja," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.Sebelumnya Irjen Napoleon Bonaparte mengancam akan membongkar semua orang-orang yang terlibat menerima uang pemberian suap dari terpidana Djoko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk mengusut kasus Djoko Soegiarto Tjandra hingga tuntas. Polri telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus gratifikasi pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra ke kejaksaan."Ini merupakan komitmen Polri untuk mengusut tegas dan tuntas kasus tersebut, sebagaimana sejak awal sudah kami sampaikan di awal proses penanganan kasus Djoko Tjandra," kata Komjen Sigit melalui siaran pers, Jakarta, Senin (19/10).Sigit menegaskan dalam menangani kasus Djoko Tjandra, Polri sejak awal telah menyatakan komitmennya tersebut. Kasus ini menemui titik terang setelah tim Bareskrim Polri yang dipimpin Kabareskrim Sigit berhasil menangkap Djoko di Malaysia dan membawanya pulang ke Tanah Air pada Kamis (30/7).Penangkapan Djoko Tjandra merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Atas instruksi Presiden Jokowi tersebut, Kapolri Idham Azis membentuk Ti

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak memastikan bakal memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna dan oknum jaksa yang menjamu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan mengomentari terkait pernyataan tersangka penghapusan red notice Irjen Napoleon Bonaparte yang mengancam akan membongkar skandal kasus Djoko Tjandra. Trimedya mendukung terkait rencana Irjen Napoleon tersebut. "Silakan buka-bukaan, Irjen Napoleon bisa membuat lebih terang benderang kasus Djoko Tjandra," kata Trimedya kepada Republika.co.id, Senin (19/10).Ia menuturkan, Irjen Napoleon dalam hal ini bisa mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dengan demikian diharapkan Napoleon bisa mengungkap siapapun yang terlibat dihadapan persidangan."Di persidangan nanti tinggal hakim yang menilai, sesuatu yang besar dan baru tidak yang diungkap Irjen Napoleon, dan ungkapannya membuat terang perkara tidak?," ujarnya.Sebelumnya Irjen Napoleon Bonaparte mengancam akan membongkar semua orang-orang yang terlibat menerima uang pemberian suap dari terpidana Djoko Tjandra. Saat diserahkan penahananya ke Kejaksaan Negeri Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, dua perkara kasus Djoko Tjandra yang juga melibatkan oknum Kepolisian, bukti bahwa Polri terus melakukan pembenahan di internal.Read More...

JAKARTA - Bareskrim Polri telah menyelesaikan dua perkara yang menjerat terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, yakni dugaan pemalsuan surat jalan dan suap status Red Notice.Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa sejak awal kasus ini bergulir, jajarannya telah memiliki komitmen untuk mengusut dan menuntaskan perkara ini hingga tuntas sampai ke akar-akarnya."Ini merupakan komitmen Polri untuk mengusut tegas dan tuntas kasus tersebut, sebagaimana sejak awal sudah kami sampaikan di awal proses penanganan kasus Djoko Tjandra," kata Listyo kepada Okezone, Jakarta, Minggu (18/10/2020).Baca Juga: Nama Kabareskrim Sempat Tercatut Dalam Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Dalam hal ini, tim khusus Polri pada 30 Juli 2020 malam berhasil menciduk Djoko Tjandra di Malaysia, setelah puluhan tahun kabur dan menyandang status buronan kelas kakap. Pemulangan Djoko Tjandra tersebut merupakan instruksi langsung dari Presi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Haposan Batubara menilai, kliennya tersangka Irjen Napoleon Bonaparte, adalah tumbal dari skandal suap terpidana Djoko Tjandra. Karena itu, menurut Haposan, mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri itu, berambisi untuk mengungkap di persidangan, siapa sebenarnya yang menerima aliran uang Rp 7 miliar dari terpidana Djoko Tjandra, terkait penghapusan red notice. "Ya mungkin ada arah tentang siapa-siapa saja sebenarnya yang terlibat. Dan ada apa sebenarnya, kok beliau (Napoleon), merasa seperti dikorbankan. Karena kalau seseorang dituduh tanpa ada bukti, pasti ada sesuatu. Itu yang akan dibongkar di persidangan nanti," kata Haposan saat dihubungi dari Jakarta, pada Sabtu (17/10). Kata Haposan, Napoleon meyakinkan diri tak menerima pemberian uang dari Djoko Tjandra. Satu-satunya bukti adanya penerimaan tersebut, kata Haposan, berasal dari mulut Tommy Sumardi. Tommy Sumardi, adalah pengusaha yang bersepakat dengan Djoko Tjandra, untuk memastikan status buronan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus Djoko Tjandra masih menjadi polemik. Mantan kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang resmi ditahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jumat (16/10), mengancam akan membongkar semua orang-orang yang terlibat dalam kasus suap dari terpidana Djoko Tjandra. Kabar itu pun menjadi satu dari lima berita terpopuler di Republika.co.id pada Jumat (16/10).Tak hanya kasus Djoko Tjandra, kabar sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Sri Bintang Pamungkas, dan Amien Rais yang mengajukan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi menjadi berita populer. Permohonan itu menjadi polemik setelah anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mewakili DPR RI meminta MK menolak permohonan itu.Berikut lima berita terpopuler pada Jumat, 16 Oktober 2020 di Republika.co.id yang kami rangkum:a1. DPR Minta Gugatan Din Syamsuddin Cs Ditolak JAKARTA -- Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mewakili DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAM Pidsus Kejakgung) sementara menghentikan pengembangan kasus suap, dan gratifikasi Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Febrie Adriansyah menjelaskan, proses penyidikan para tersangka dan terdakwa yang sudah limpah ke divisi penuntutan, pun persidangan, hanya tinggal menunggu fakta hukum, dan pembuktian di meja hijau.Febrie mengatakan, untuk sementara ini, timnya di JAM Pidsus, belum perlu menetapkan tersangka-tersangka baru yang diduga terlibat dalam skandal korupsi tersebut. "Saya rasa untuk kasus Djoko Tjandra ini, cukup lah ya. Kita anggap selesai. Tinggal menunggu apa yang terjadi di persidangan nantinya," jelasnya, Sabtu (17/10). Febrie melanjutkan, dalam persidangan, beban pembuktian, nantinya, tak cuma berasal dari jaksa penuntut umum (JPU). Ia mengatakan, para hakim dan pengacara juga punya beban sama untuk menguak kebenaran. "Jadi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKapolri Jenderal Idham Azis menunjukkan komitmennya untuk melakukan bersih-bersih di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satunya menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Djoko Soegiarto Tjandra bersama para tersangka lain.Ada dua kasus yang menyeret Djoko Tjandra di Bareskrim Polri, yakni dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tindak pidana korupsi terkait penghapusan red notice. Kini, kedua kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada waktu yang berbeda.Baca Juga: Idham Azis Sebut Penuntasan Kasus Djoko Tjandra Bukti Komitmen PolriUntuk kasus pemalsuan surat, Djoko Tjandra bersama Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Sementara kasus korupsi red notice, Djoko Tjandra baru saja dilimpahkan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.Dalam kasus korupsi penghapusan red notice, penyidik Bareskrim menetapkan tersangka lain Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) kembali mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi, dan pengambilalihan pengembangan kasus skandal hukum terpidana Djoko Sugiarto Tjandra. Kordinator MAKI Boyamin Saiman menyebutkan ada sejumlah pintu penyelidikan, dan penyidikan baru yang dapat dilakukan KPK terkait pemberian suap, gratifikasi oleh terpidana korupsi Bank Bali 1999 itu.Boyamin mengatakan, pintu paling terang bagi KPK, terkait aliran uang yang diterima tersangka Irjen Napoleon Bonaparte dalam kluster kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kasus yang penyidikannya dilakukan oleh Bareskrim Polri itu, menyimpan dua dugaan tambahan. Yaitu terkait aliran uang suap Rp 7 miliar yang diyakini, tak cuma mengalir ke kantong mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri itu sendiri. Pun, terkait pencucian uangnya (TPPU)."KPK harus mengambil peluang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baru terhadap dugaan penerimaan dari Djoko Tjandra k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKapolri Jenderal Pol Idham Azis mengapresiasi kinerja jajarannya yang sudah menuntaskan penyidikan kasus gratifikasi pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra. Selesainya kasus ini menandakan Polri serius dalam menuntaskan setiap kasus yang ditanganinya."Penuntasan kasus Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum sekaligus upaya bersih-bersih di tubuh Polri," kata Jenderal Idham melalui keterangan tertulis, Jakarta.Baca Juga: Djoko Tjandra Didakwa Memalsukan Surat JalanKapolri menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran pidana meskipun pelakunya adalah orang dengan jabatan atau pangkat tinggi akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku."Transparan, tidak pandang bulu, semua yang terlibat kami sikat," kata mantan Kabareskrim Polri ini.Pada Jumat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara tahap II berupa penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaks

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengapresiasi kinerja jajarannya yang sudah menuntaskan penyidikan kasus gratifikasi pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra. Selesainya kasus ini menandakan Polri serius dalam menuntaskan setiap kasus yang ditanganinya."Penuntasan kasus Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum sekaligus upaya bersih-bersih di tubuh Polri," kata Jenderal Idham melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat.Kapolri menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran pidana meskipun pelakunya adalah orang dengan jabatan atau pangkat tinggi akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. "Transparan, tidak pandang bulu, semua yang terlibat kami sikat," kata mantan Kabareskrim Polri ini.Pada Jumat, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara tahap II berupa penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan.Empat tersangka yang diserahkan ke Kejaksaan

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menyerahkan berkas dan tersangka tahap dua perkara kasus gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Pusat. Dua tersangka yang diserahkan yakni Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya."Jampidsus telah menyerahkan para tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung atas nama tersangka Djoko Soegiarto Tjandra dan kawan-kawan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).Penyerahan para tersangka tersebut dilakukan Jampidsus setelah menyatakan perkara yang diajukan secara terpisah dinyatakan lengkap, dan terpenuhi syarat formil dan syarat materiil (P21) pada hari Kamis 08 Oktober 2020."Tersangka masing-masing atas nama Tersangka Djoko Tjandra dan tersangka Andi Irfan Jaya," jelas Hari Bac

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka dan barang bukti kasus dugaan gratifikasi atas nama Djoko Soegiarto Tjandra telah diserahkan ke Kejaksaan Agung ke Kejaksan Negeri Jakarta Pusat. Ada dua tersangka yang diserahkan yaitu Djoko Soegiarto Tjandra sendiri dan Andi Irfan Jaya."Penyerahan para tersangka tersebut dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI menyatakan perkara yang diajukan secara terpisah (splizt) tersebut dinyatakan lengkap (terpenuhi syarat formil dan syarat materiil) atau P-21 pada hari Kamis 8 Oktober 2020 yang lalu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Jumat (16/10).Hari menjelaskan, dalam kasus itu sendiri Andi Irfan Jaya sebagai orang yang telah membantu Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dalam melakukan kesepakatan untuk pengurusan Fatwa MA tersebut."Permufakatan jahat menerima hadiah atau janji berupa uang sekitar USD 500 ribu atau setidak-tidaknya sekitar j

Liputan6.com, Jakarta Setelah berkas kasusnya dinyatakan lengkap dan P21 oleh JPU, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prastijo Utomo ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kepada wartawan Irjen Napoleon berjanji akan membuka semua fakta kasus red notice Djoko Tjandra.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri telah melakukan pelimpahan tahap II yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Sugiarto Tjandra ke Kejaksaan. Para tersangka pun segera disidangkan.Read More...

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan jajarannya komitmen tuntaskan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan sejumlah penegak hukum, dari petinggi polisi hingga jaksa.Hal itu dilakukan sekaligus sebagai cara bersih-bersih di tubuh Polri."Penuntasan kasus Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum sekaligus upaya bersih-bersih di tubuh Polri. Transparan, tidak pantau bulu semua yang terlibat kami sikat," ujar Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dalam keterangannya, Jumat (16/10/2020).Diketahui, Bareskrim Polri resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan terkait kasus dugaan suap penghapusan red notice buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.Pelimpahan tahap II untuk tersangka Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi. Dengan begitu, mereka akan segera memasuki proses meja hijau atau persidangan.Baca Juga : Gatot Nurmantyo: Tingkatkan Lapangan Kerja, Tuju

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus suap penghapusan red notice, akan segera disidangkan ke pengadilan. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Bimo Suprayoga mengatakan, empat tersangka sementara hasil dari penyidikan Bareskrim Polri, sudah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejakgung) via Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) dan Kejari Jakarta Pusat (Jakpus)."Dilimpahkan tiga (tersangka) di Kejari Jaksel, karena memang locus tempus-nya (kejadian perkaranya) di wilayah hukum Jakarta Selatan," kata Bimo saat ditemui usai penerimaan limpah berkas serta para tahanan, di Kejari Jaksel, Jumat (16/10). Tiga tersangka yang dilimpah di Kejari Jaksel, yakni Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetijo Utomo, serta satu tersangka swasta, Tommy Sumardi. Sedangkan, tersangka Djoko Tjandra, pelimpahan berkasnya dilakukan di Kejari Jakpus. Tetapi, kata Bimo, untuk persidangan, nantinya semua tersangka akan di dakwa di Pengadilan Negeri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka penghapusan red notice Irjen Napoleon Bonaparte mengancam akan membongkar semua orang-orang yang terlibat menerima uang pemberian suap dari terpidana Djoko Tjandra. Saat diserahkan penahananya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri itu menegaskan, dirinya tak main-main untuk mengungkapkan siapa saja yang terlibat."Akan waktunya. Ada tanggal mainnya," kata Napoleon di Kejari Jaksel, pada Jumat (16/10). Bareskrim Polri, resmi melimpahkan berkas perkara suap penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung (Kejakgung) via Kejari Jaksel, pada Jumat (16/10). "Kita buka semuanya nanti ya," ucap Napoleon melanjutkan. Ucapannya itu ketika ditanya tentang keterlibatan nama-nama selain dirinya, yang menerima suap Rp 7 miliar dari Djoko Tjandra. Pelimpahan berkas perkara ke Kejari tersebut, sekaligus menyerahkan tanggungjawab penahanan empat tersangka yang terlibat dalam kasus serupa. Selain Napoleon, ter

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.Read More...

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menahan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan pengusahan Tommy Sumardi di Rutan Bareskrim Polri. Keduanya ditahan terkait kasus dugaan gratifikasi pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono membenarkan penahanan tersebut. "Saya pastikan itu adalah hak preogatif, atau dengan alasan subjektif maupun objektif penydik, masalah para tersangka ditahan," kata Awi kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).Awi belum mau merinci terkait penahanan kedua tersangka tersebut. Pihaknya akan menjelaskan lebih detail saat rilis dilakukan.Baca Juga : Pakai Seragam Polisi saat Sidang, Brigjen Prasetijo Ditegur HakimBaca Juga : Mengaku Kena Kutukan, Turis Kembalikan Artefak yang Dicuri dari PompeiiSeperti diketahui, Napoleon dan Tommy adalah tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pengurusan pencabutan red notice Djoko Tjandra. Dalam kasus ini polisi juga menetapkan Djoko

Liputan6.com, Jakarta Polisi menahan dua tersangka kasus hilangnya red notice Djoko Tjandra Irjen Napoleon Bonaparte (NB) dan pengusaha Tommy Sumardi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Mabes Polri bakal melimpahkan berkas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra ke kejaksaan.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) masih menunggu proses perampungan berkas perkara dugaan suap penghapusan red notice terpidana Djoko Tjandra dari Bareskrim Polri. Direktur Penyidikan di JAM Pidsus Febrie Adriansyah mengungkapkan, tim di kejaksaan belum dapat menyorongkan terpidana kasus Bank Bali 1999 itu ke sidang tindak pidana korupsi (Tipikor), karena irisan penyidikan kasus serupa di Bareskrim belum lengkap.Sementara pemberkasan yang dilakukan JAM Pidsus terhadap Djoko Tjandra, sudah dinyatakan lengkap. Termasuk kata Febrie, berkas perkara untuk tersangka Andi Irfan Jaya."Untuk Djoko Tjandra, dan AIJ (Andi Irfan) sudah P-21 (lengkap). Tinggal menunggu tahap dua (penyerahan tersangka, dan alat bukti untuk pendakwaan)," kata Febrie di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, Selasa (13/10). "Jadi kita (JAM Pidsus) tinggal menunggu, berkas Djoko Tjandra yang dari Bareskrim," terang Febrie menambahkan.Terpidana Djoko Tjandra, mer

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTerpidana kasus "cessie" Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, didakwa memalsukan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia."Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bersama-sama Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo membuat surat palsu atau memalsukan surat," kata jaksa saat membacakan dakwaan Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa.Baca Juga: Skandal Djoko Tjandra Mau Usut King Maker, KPK Bilang Masih...Joko Tjandra selaku terpidana berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung 11 Juni 2009 dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun, namun Joko Tjandra melarikan diri sehingga sejak 17 Juni 2009 ditetapkan status buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Jenderal Imigrasi dan daftar Interpol Red Notice.Joko Tjandra lalu berkenalan dengan Anita Dewi Kolopaking pada November 2019 di Kuala Lumpur. Pada pertemuan itu Anita bersedia menjadi kuasa

JPNN.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum mendakwakan Djoko Soegiarto Tjandra bersama dengan Brigjen Prasetijo, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking membuat surat jalan palsu. Surat jalan palsu itu bertujuan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).Read More...

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Brigjen Prasetijo Utomo dengan tiga dakwaan sekaligus. Pertama, Prasetijo didakwa membuat surat palsu perjalanan hingga surat pemeriksaan Covid untuk memuluskan perjalanan Djoko Tjandra ke Indonesia tepatnya ke Jakarta.(Baca juga: Pakai Seragam Polisi saat Sidang, Brigjen Prasetijo Ditegur Hakim)"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," ujar Jaksa dalam membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (12/10/2020).Menurut jaksa, penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan sur

JAKARTA - Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra bakal ajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo merasa keberatan kliennya didakwa membuat surat jalan hingga surat kesehatan palsu untuk masuk wilayah Indonesia."Setelah kami berdiskusi kemarin, kami akan mengajukan keberatan atau eksepsi satu minggu ke depan," kata Soesilo usai mendengarkan dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020).Soesilo masih enggan membeberkan poin apa saja yang dirasa keberatan atas dakwaan Jaksa. Karena hal tersebut bakal diungkapkan dalam nota eksepsi."Eksepsi itu adalah keberatan yang poin-poinnya nanti lah tentunya ketika eksepsi kami ajukan," kata Soesilo.Baca Juga: Nama Kabareskrim Sempat Tercatut Dalam Surat Jalan Palsu Djoko TjandraSebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Djoko Soegiarto Tjandra memalsukan surat untuk beberapa hal. Di antaranya surat jalan, surat hasil rapid test hingga surat keterangan kesehat

Liputan6.com, Jakarta Jaksa penuntut umum membeberkan cara Djoko Tjandra menerima surat jalan palsu demi masuk ke Indonesia. Hal ini untuk keperluan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali ke Mahkamah Agung (MA).Read More...

JAKARTA - Nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit sempat tercatut dalam surat jalan palsu yang dibuat Brigjen Prasetijo Utomo untuk memuluskan perjalanan Djoko Soegiarto Tjandra. Hal itu terungkap dalam sidang perdana kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut dalam dakwaannya, Brigjen Prasetijo Utomo meminta bawahannya merevisi surat jalan tersebut dengan mencoret nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit. Prasetijo saat itu menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri."Untuk pejabat yang menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS termasuk nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetijo Utomo dan pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan," ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan N

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melimpahkan berkas perkara tahap II kasus penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada Rabu 14 Oktober 2020 besok. Penyidik saat ini masih menunggu berkas kasus Djoko Tjandra yang sedang disidik oleh Kejagung."Rencana Rabu ya. Bukan, maunya bersamaan dengan tahap duanya yang disidik oleh Kejaksaan, JST dengan AIJ," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2020).Baca Juga: Sidang Perdana Djoko Tjandra Cs Digelar Virtual di PN JaktimHari menjelaskan, pihaknya berencana menggabungkan kasus Djoko Tjandra yang ada di Kejagung dengan kasus red notice yang ditangani Bareskrim Polri. Hal itu akan disesuaikan dengan konstruksi teori yang ada."Diinformasikan, rencananya hari Rabu dengan harapan bisa bersama-sama dengan yang penyidikan yang dilakukan Jampidsus. Nah, akan dikonstruksikan nantinya tentu sebagaimana dalam teori, dalam dakwaannya nanti bisa dilakukan," pungkasnya.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menggelar sidang perdana kasus surat jalan, dan dokumen palsu dengan tersangka Djoko Tjandra secara virtual, Selasa (13/10/2020).Selain Djoko Tjandra, Majelis Hakim juga menggelar sidang untuk dua tersangka lainnya yakni pengacara Anita Dewi Kolopaking, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.(Baca juga: Besok Kejari Akan Bacakan Dakwaan Djoko Tjandra Cs di PN Jaktim)"Pak Djoko Soegiarto Tjandra sudah siap mengikuti persidangan?," tanya Majelis Hakim."Saya sudah siap," kata Djoko Tjandra.(Baca juga: Kejagung Klaim Sudah Jalankan Rekomendasi Ombudsman soal Djoko Tjandra)Sekadar diketahui, kasus surat jalan, dan dokumen palsu salah satu kluster skandal terpidana Djoko Tjandra. Kasus ini ditangani oleh Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri. Terpidana korupsi Bank Bali 1999 tersebut, saat berstatus buronan sejak 2009, masuk ke wilayah Indonesia pada Mei-Juni 2020 tanpa terdeteksi pihak imigrasi dan interpol.Terungkap, Djoko Tjandra masuk tan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang kasus surat jalan, dan dokumen palsu terpidana Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), akan digelar virtual, Selasa (13/10). Tiga tersangka, Djoko Tjandra, pengacara Anita Dewi Kolopaking, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo akan dihadirkan sebagai terdakwa. Ketiganya, akan disidang bersama dengan dakwaan yang terpisah."Sidang pembacaan dakwaan, sudah dijadwalkan besok (13/10). Menurut majelis hakim, (sidang dilakukan) secara virtual," kata Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal lewat pesan singkat kepada Republika.co.id, pada Senin (12/10). Kata Alex, meskipun menghadirkan tiga terdakwa, namun pengadilan memutuskan hanya menyiapkan satu majelis hakim. Hakim Muhammad Sirad, sebagai ketua majelis. Hakim Sutikna, dan Lingga Setiwan sebagai anggota majelis.Adapun yang tercatat sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Yeni Trimulyani. Kata Alex, pengadilan juga menyiapkan tiga panitera pengganti. Itu mengingat, tiga terdakwa punya peran, dan po

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang perdana kasus surat jalan, dan dokumen palsu terpidana Djoko Sugiarto Tjandra dipastikan digelar pada Selasa (13/10) besok, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim). Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaktim Ady Wira Bhakti mengatakan, tiga tersangka akan dihadirkan sekaligus untuk didakwa. Selain Djoko Tjandra, dalam kasus ini, dua tersangka lainnya, yakni pengacara Anita Dewi Kolopaking, dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo."Dari JPU (Jaksa Penuntut Umum), sudah siap (untuk pembacaan pendakwaan). Terdakwanya ada tiga, dan akan kita hadirkan sekaligus untuk sidang besok (13/10)," ujar Ady saat dihubungi Republika.co.id, Senin (12/10). Ady menjelaskan Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo akan didakwa sekaligus dalam satu majelis pada sidang perdana . Meskipun ada tiga terdakwa, tetapi para terdakwa tersebut, menjadi satu kesatuan dan saling terikat dalam perkara yang sama.Sedangkan apakah sidang tiga tersangka akan digelar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut, ada belasan terdakwa korupsi yang sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) walau baru saja menjalani hukuman hasil tuntutan di tingkat peradilan pertama. KPK khawatir hal ini merupakan modus baru mendapat pengurangan masa hukuman."Dari jumlah 60-an perkara yang sebelumnya ditangani KPK tersebut, dalam catatan kami ada sekitar 19-an yang terima putusan dan inkracht di tingkat PN dan setelah eksekusi kemudian para napi korupsi tersebut ajukan PK," kata Ali pada Republika, Sabtu (3/10).Ali merinci, ke-60 perkara yang dimaksud ialah dari tahun 2019-2020 dimana saat ini 23 perkara telah vonis pada tingkat PK, termasuk kasus Anas Urbaningrum baru-baru ini. Lalu masih ada sisa 37 dalam proses PK di Mahkamah Agung (MA).Ali menuturkan, hingga saat ini, KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan huk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berkas perkara dugaan suap penghapusan red notice terpidana Djoko Sugiarto Tjandra masih belum lengkap. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono mengatakan, masih ada pengkajian mendalam yang dilakukan tim jaksa peneliti untuk memastikan kelengkapan berkas terhadap empat tersangka yang sudah ditetapkan di Bareskrim Polri."Dari Dirtut (Direktut Penuntutan di JAM Pidsus) belum dilaporkan ke saya," kata Ali saat ditemui di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) Jakarta, pada Jumat (2/10).Menurut Ali, jika berkas tersebut dinyatakan lengkap dari tim jaksa peneliti, pasti atas persetujuannya. "Kalau mau oke (lengkap), kan pasti disodorkan ke saya," terang Ali menambahkan.Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Hari Setiyono menjelaskan, proses pelengkapan berkas perkara red notice masih terus dilakukan. Menurut Hari, tim dari kejaksaan, pada Kamis (1/10), bersama para penyidik dari Bareskrim Polri kembali melak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) kembali menyunat hukuman terpidana kasus korupsi melalui pengabulan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini giliran mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang disunat hukumannya dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara.Menanggapi masifnya korting yang diberikan MA, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayuz mengatakan, sudah menjadi hak setiap terpidana untuk mengajukan PK yang tertulis dalam UU Hukum Acara Pidana. Menurut Jaja, selama tidak ada potensi pelanggaran etik, maka apapun putusan majelis hakim harus dihormati. "Substansi putusan PK menambah hukuman atau ada pengurangan hukuman adalah independensi hakim," kata Jaja kepada Republika, Kamis (1/10).Saat ditanyakan apakah KY akan mengevaluasi terkait independensi hakim saat memberikan putusan PK lantaran pengurangan hukuman narapidana korupsi yang terus terjadi di MA? Jaja menegaskan, selama tidak ada gangguan terhadap independensi hakim, maka harus dihormati segala putusan. "Ap

Liputan6.com, Jakarta Dalam Eksepsi yang disampaikan dalam sidang di pengadilan Tipikor, Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah menyebut nama Jaksa Agung dan mantan Ketua MAgung Hatta Ali selama proses penyidikan dan penuntutan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Djoko Tjandra maupun kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Hukum Bareskrim Mabes Polri membantah dalil permohonan praperadilan tersangka Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus red notice. Tim hukum Polri mengatakan, permintaan uang tersebut disampaikan Napoleon kepada orang suruhan Djoko Tjandra, yakni Tommi Sumardi."Bahwa untuk (tersangka) Irjen NP tidak mau menerima uang yang disediakan, dan meminta sebesar Rp 7 miliar," ujar salah satu anggota tim hukum Bareskrim Polri, saat lanjutan sidang praperadilan ajuan tersangka Napoleon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (29/9).Lanjutan praperadilan, merupakan sidang yang ketiga. Agendanya, pembacaan jawaban termohon, yakni Bareskrim Polri atas dalil permohonan Napoleon yang meminta hakim memerintahkan Polri menghentikan penyidikan perkaranya, dan mencabut penetapan status tersangka. Dalil pemohonan Napoleon, sudah dibacakan saat sidang, Senin (28/9). Pada sidang kali ini, Napoleon kembali hadir bersama tiga orang kuasa hukumnya.Baca Juga: Djoko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Bareskrim Mabes Polri membantah dalil permohonan praperadilan tersangka Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus red notice

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melakukan penahanan terhadap tiga tersangka kasus pemalsuan surat jalan palsu Djoko Tjandra selama 20 hari. Tiga tersangka yakni Djoko Soegiarto Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, dan Prasetijo Utomo ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang Mabes Polri."Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan penahanan rumah tahanan negara terhadap tiga orang tersangka atau terdakwa tersebut selama 20 hari di Rutan Cipinang cabang Mabes Polri," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (28/9).Hari mengatakan penahanan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melimpahkan tahap II perkara kasus pemalsuan surat atas nama tersangka Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Prasetijo Utomo beserta barang bukti ke Kejari Jakarta Timur, Se

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri resmi melimpahkan tahap II berupa barang bukti, dan tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jalan narapidana, pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim).Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti mengungkapkan, alasan mengapa klienya dilimpahkan ke Kejari Jakarta Timur. Menurutnya, hal itu kemungkinan lantaran Djoko Tjandra masuk ke Indonesia saat buronan melalui Bandara Halim Perdanakusuma."Mungkin datangnya kan dari (bandara) Halim Perdanakusuma dan penggunaan surat waktu pak Djoko jalan (keluar masuk) dari Halim," kata Krisna di Kejari Jaktim, Senin (28/9/2020). Baca juga: Terjerat Kasus Surat Jalan, Djoko Tjandra Cs Resmi Ditahan 20 Hari Ia pun berharap nanti dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan sangkaan pasal yang dituduhkan kepada klienya."Kita buktikan aja sangkaan terhadap Djokcan (Djoko Tjandra) terkait surat palsu," ujar Krisna. Baca j

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bareskrim Polri melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus surat jalan palsu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Senin (28/9). Tiga tersangka yang diserahkan adalah Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo, setelah berkas perkara kasus surat jalan palsu dinyatakan P21 (lengkap)."Adapun barang bukti yang turut dilimpahkan, 1 buah paspor atas nama JST. Kemudian 14 buah handphone kemudian 2 buah computer, 1 buah laptop, 2 buah buku dan 39 buah dokumen dan yang terakhir 18 buah BAP, berita acara pemeriksaan barang bukti digital," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, saat ditemui di Kompleks Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (28/9). Sebelumnya, dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan, Bareskrim telah menetapkan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Kemudian disangka melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.Selanjut

Liputan6.com, Jakarta Tersangka kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Penyerahan ini dilakukan setelah berkas kasus surat jalan palsu yang melibatkan pengacara Anita Kolopaking dan Brigjend Prasetijo Utomo.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Irjen Napoleon Bonaparte tetap menolak tuduhan menerima uang suap senilai 20 ribu dolar AS (Rp 296 juta) dan gratifikasi terkait penghapusan red notice terpidana kasus korupsi Djoko Sugiarto Tjandra. Mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri tersebut kembali meminta kepolisian menghentikan penyidikan terhadapnya. Napoleon juga mendesak kepolisian mencabut penetapan tersangka dan pencekalan terhadapnya. Napoleon mempertanyakan keabsahan proses penyidikan, dan alat bukti yang menjadi dasar penyidikan saat penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Napoleon menegaskan, ada beberapa proses yang cacat, pun tuduhan yang tak mendasar terhadapnya. Terutama kata Napoleon, menyangkut soal penerimaan uang dari Djoko Tjandra lewat perantara Tommi Sumardi yang saat ini juga berstatus tersangka di Bareskrim Polri. "20 ribu dolar itu, saya enggak tahu dari siapa itu. Dan bilangnya, saya yang terima uang. Dari mana? Tidak tahu saya. Itu saja," tegas Napoleon usai sidang p

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan tersangka Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Anita Kolopaking beserta barang bukti ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (28/9) hari ini. Penyerahan itu dilakukan setelah jaksa menyatakan berkas kasus dugaan pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra telah dinyatakan lengkap atau P21."Untuk kasus surat jalan, rencana siang ini penyerahan tersangka dan barang bukti)," kata dia, saat dikonfirmasi, Senin (28/9).Sambo mengatakan, pelimpahan tahap II ketiga tersangka beserta barang bukti dilakukan hari ini pukul 11.00 WIB. Selanjutnya proses tahap II akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur."Pukul 11.00 WIB diberangkatkan ke Kejari Jaktim. Proses tahap II di Kejari Jaktim," ucap Ferdy.Dalam kasus pemalsuan surat jalan ini terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo.Dalam kasus ini, terkuak bahw

JAKARTA - Bareskrim Polri resmi menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jalan narapidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim).Ketiga tersangka yakni, Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo resmi diserahkan ke pihak Kejari Jaktim usai berkasnya dinyatakan lengkap atau P21.(Baca juga: Berseragam Bintang Dua di Pundak, Irjen Napoleon Hadiri Praperadilan di PN Jaksel)Berdasarkan pantauan Okezone di Gedung Bareskrim Polri, Senin (28/9/2020), ketiga tersangka itu resmi diserahkan sekira pukul 10.30 WIB. Seluruh tersangka kompak untuk tidak memberikan komentar sedikitpun kepada awak media.Ketiga tersangka itu berjalan terburu-buru masuk ke dalam mobil yang membawa mereka ke Kejari Jaktim. Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo yang memimpin pelimpahan tahap II ini. "Pelimpahan tahap II tersangka dan alat bukti ke JPU Kejari Jaktim," kata Ferdy.Dalam

JAKARTA - Berkas tiga tersangka kasus pemalsuan surat Djoko Tjandra telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketiganya segera disidang di pengadilan.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, tiga berkas yang telah dinyatakan lengkap tersebut yakni berkas tersangka Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Anita Kalopaking dan berkas Djoko Tjandra sendiri."Dalam kasus surat palsu dengan tersangka BJP PU, Anita Kolopaking dan Joko Chandra sudah dinyatakan lengkap oleh JPU," kata Ferdy Sambo melalui keterangan singkat, Jumat (15/9/2020).Baca Juga: Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA Dicatut Pinangki, Ini Reaksi Kejagung Selanjutnya perkara akan dilimpahkan pada tahap dua pada pekan depan. "Tahap 2 pada hari Senin (28 September 2020)," jelasnya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dan Djoko Tjandra, dan pengacaranya Anita Kolopaking menjadi tersang

Liputan6.com, Jakarta Djoko Tjandra kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan fatwa MA. Saat ditanya wartawan soal pemeriksaan, Djoko menjawab tengah jalan-jalan.Read More...