REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku siap menjamin keamanan korban dan saksi saat dimintai keterangannya di pengadilan terkait kasus kerangkeng manusia. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mendukung gerak cepat proses hukum kasus kerangkeng karena sangat kental nuansa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ketika mempekerjakan orang tanpa upah.LPSK mengeklaim selama ini sudah melindungi belasan korban dan saksi dalam kasus itu. "LPSK akan pastikan semua terlindung baik saksi dan korban ketika diminta datang ke pengadilan akan dijemput, didampingi dan dikembalikan ke tempat semula," kata Maneger kepada Republika.co.id, Ahad (26/6/2022). Maneger menegaskan pentingnya perlindungan saksi dan korban agar membuka kasus kerangkeng sampai tuntas. Apalagi kasus ini menyeret sejumlah oknum aparat keamanan. Bahkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui sebanyak 10 oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut."Karen

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sebanyak delapan tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin angin bakal memasuki babak persidangan. Polda Sumut telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Pihak Polda Sumut tercatat sudah menetapkan sembilan tersangka atas meninggalnya penghuni kerangkeng manusia di kediaman Terbit. Mereka adalah Terbit, Dewa Peranginangin (anak Terbit), HS, IS, TS, RG, JS, HG, dan SP. Penetapan tersangka ini setelah rangkaian pemeriksaan mencakup olah tempat kejadian perkara, pembongkaran kuburan korban penyiksaan, dan gelar perkara. Kabid Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyampaikan berkas kedelapan tersangka tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut Kejaksaan Tinggi Sumut. "Sekarang untuk para tersangka sudah diserahkan ke Jaksa atau P22," kata Hadi saat dikonfirmasi Republika.co.id pada Ahad (26/6/2022). Sedangkan berkas untuk tersangka Terbit belum diserahkan ke pihak kejaksaan

sumut.jpnn.com, LANGKAT - Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan delapan tersangka kasus kerangkeng Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ke pihak kejaksaan.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan berkas delapan tersangka kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin telah lengkap.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Berkas perkara kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut).Read More...

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara terhadap Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin. Muara juga divonis untuk membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.Ketua Majelis Hakim Djuyamto menyatakan Muara Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Muara Perangin Angin dinyatakan terbukti menyuap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin sebesar Rp572 juta."Menyatakan, terdakwa Muara Perangin Angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022)."Menjatuhkan, pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan," sambungnya.Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempert

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan untuk terdakwa Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, hari ini. Muara Perangin Angin merupakan terdakwa penyuap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin."Benar, hari ini diagendakan pembacaan putusan majelis hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat untuk terdakwa Muara PA," kata Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/6/2022).Ali berharap majelis hakim dapat mengabulkan seluruh tuntutan serta analisis yuridis yang telah diajukan oleh tim jaksa KPK. KPK menyakini Muara Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menyuap Terbit Rencana."KPK yakin majelis hakim akan mengakomodir seluruh analisa yuridis tim jaksa sehingga memutus bersalah terdakwa dimaksud," terangnya.Baca juga: Penyidik KPK Dikabarkan Geledah Kantor Pertamina, Kasus Apa?Diketahui sebelumnya, Direktur CV Nizhami, Muara Per

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memfasilitasi tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memeriksa Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka dalam kasus korupsi dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat pada 2020-2022. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, pihaknya meyediakan tempat bagi tim penyidik KLHK untuk memeriksa Terbit. "(Terbit) akan diperiksa sebagai tersangka kasus kepemilikan satwa yang dilindungi," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Kamis (16/6). Ali mengatakan tim penyidik tersebut akan memeriksa terbit di markas lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang konservasi SDA Hayati dan Ekosistem. "Dilakukan di Gedung Merah Putih. Sebab, Terbit saat ini tengah berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada 2020-2022 di Kabupaten Langkat," tuturnya. Selain itu, Ali juga mengatakan pemeriksaan Terbit

JAKARTA - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, diperiksa terkait kasus kepemilikan satwa yang dilindungi pada Kamis (16/6/2022)."Hari ini, 16 Juni 2022, sebagaimana penetapan majelis hakim pada PN Jakarta Pusat, diagendakan pemeriksaan TRP/Bupati Langkat sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya," kata Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6/2022).Ali menyebutkan, pemeriksaan dilakukan tim penyidik pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung KPK."Pemeriksaan dilakukan penyidik PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Ali.Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK lantaran Terbit masih berstatus terdakwa terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022.BACA JUGA:Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Didakwa Terima Suap Rp572 Ju

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) didakwa telah menerima Rp 572 juta sebagai commitment fee. Uang itu diberikan oleh perusahaan kontraktor Muara Perangin Angin yang duduk sebagai terdakwa di kasus yang sama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mendakwa TRP beserta kakaknya Iskandar Perangin Angin menerima suap. Aksi suap menyuap itu turut melibatkan tiga pihak swasta lain yaitu Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, serta Isfi Syahfitra. Nama-nama tersebut diduga sebagai "Grup Kuala" yang berperan menjembatani suap Muara kepada TRP. "Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar Perangin Angin bersama-sama dengan Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra telah menerima uang tunai sejumlah Rp 572 juta atau sekitar jumlah itu dari Muara Perangin Angin," kata JPU KPK saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (13/6), malam. JPU menduga uang senilai Rp 572 j

JAKARTA - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dan kakak kandungnya yang merupakan Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA didakwa telah menerima suap sebesar Rp572 juta. Uang sebesar Rp572 juta tersebut berasal dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin.Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar PA didakwa menerima suap sebesar Rp572 juta bersama tiga pihak swasta. Tiga pihak swasta lainnya itu yakni, Marcos Surya Abdi; Shuhanda Citra; serta Isfi Syahfitra. Mereka diduga merupakan pihak perantara suap Muara ke Terbit Rencana Perangin Angin."Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin dan terdakwa II Iskandar Perangin Angin bersama-sama dengan Marcos Surya Abdi; Shuhanda Citra; dan Isfi Syahfitra telah menerima uang tunai sejumlah Rp572 juta atau sekitar jumlah itu dari Muara Perangin Angin," kata Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).BACA JUGA:KPK Kembali Tetapkan Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono Tersa

GenPI.co - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin akan menjalani sidang perdana kasus korupsi. "Sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Senin (13/5). Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat pada 2020-2022. "Betul, sesuai penetapan Majelis Hakim Tipikor akan dilakukan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan," tuturnya. Selain Terbit, KPK juga menetapkan 4 orang tersangka lain dalam kasus tersebut. Keempat orang tersebut, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar Perangin Angin dan Muara Perangin Angin. Selain itu ada pula pihak swasta atas nama Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Terbit diduga mengatur pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang perdana untuk Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, hari ini. Terbit bakal disidang atas kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022."Betul. Sesuai penetapan majelis hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2022).Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Keenam tersangka tersebut yakni, Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin; Kepala Desa Balai Kasih sekaligus Kakak Kandung Terbit Rencana, Iskandar PA (ISK).Baca juga: Korban Kerangkeng Manusia di Langkat Diintimidasi, Panglima TNI Turun TanganSelanjutnya, tiga kontraktor yang bertugas menjadi perantara suap yaitu, Marcos

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera menetapkan Bupati Langkat Non Aktif, TRPA (49) sebagai tersangka atas kepemilikan satwa dilindungi.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin dengan hukuman 2,5 tahun penjara disertai denda ratusan juta rupiah. Muara berstatus terdakwa karena terjerat kasus suap. Tuntutan tersebut dibacakan JPU KPK Zaenal Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin (6/6/2022). Zaenal mengatakan, Muara terbukti berbuat kejahatan berupa korupsi. "Menyatakan terdakwa Muara Perangin Angin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Zaenal dalam persidangan tersebut. Muara disebut JPU KPK memberi suap sebesar Rp 572 juta kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Tujuannya agar perusahaan Muara memperoleh paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat dan Disdik Langkat. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pidana dan denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan," ujar Zaenal. Selai

GenPI.co - Terdakwa Muara Perangin Angin dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain terkena hukuman penjara, penyuap Bupati Langkat itu juga dikenai denda Rp 200 juta dengan subsider 4 bulan penjara. "Terdakwa Muara Perangin Angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa KPK Zaenal Abidin di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/6). Zaenal meyakini Muara Perangin Angin terbukti menyuap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Dia mengungkap nilai suap mencapai Rp 572 juta. Tujuannya, kata Zaenal, supaya perusahaan terdakwa, yakni CV Nizhami, mendapatkan proyek di Kabupaten Langkat. "Kami selaku jaksa berkesimpulan terdakwa terbukti menyakinkan bersalah," ungkapnya. Zaenal menilai Muara telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 T

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan detail terkait kasus suap yang melibatkan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, pihaknya akan akan membacakan surat tuntutan untuk Muara Perangin Angin. Seperti diketahui, Muara merupakan orang yang menyuap Terbit dalam kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada 2020-2022 di Kabupaten Langkat. "Benar, hari ini, tim jaksa KPK dijadwalkan akan membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Muara Perangin Angin," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Senin (6/6). Ali menegaskan pihaknya akan membongkar hal-hal yang dilakukan Muara dalam kasus tersebut. "Tim jaksa akan mengungkap seluruh perbuatan terdakwa sesuai fakta persidangan yang dirangkum dalam analisa yuridis surat tuntutan," tuturnya. Menurut Ali, Jaksa KPK Zainal Abidin telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Terbit Rencana Perangi Angin," ujar Ali di Gedung Merah Putih, Selasa (31/5).

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang tuntutan untuk Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, hari ini. Muara Perangin Angin merupakan terdakwa penyuap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin."Benar, hari ini (6/6) Tim Jaksa KPK dijadwalkan akan membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Muara Perangin Angin," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/6/2022). BACA JUGA:Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, 5 Prajurit TNI DitahanTim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan langsung surat tuntutan untuk Muara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa juga akan mengurai seluruh perbuatan Muara dalam menyuap Terbit Rencana sesuai dengan fakta persidangan."Tim Jaksa akan mengungkap seluruh perbuatan terdakwa sesuai fakta persidangan yang dirangkum dalam analisa yuridis surat tuntutan," jelasnya. BACA JUGA:KPK Fasilitasi Penyidik K

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berkas perkara Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sudah lengkap. Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, jaksa antirasuah telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Desa Balai Kasih Iskandar Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra sebagai tersangka. "Jaksa KPK Zainal Abidin telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Terbit Rencana Perangi Angin," ujar Ali di Gedung Merah Putih, Selasa (31/5). Selain Terbit, Ali juga mengatakan pihaknya telah menyerahkan surat dakwaan milik tersangka lainya. Oleh sebab itu, menurut Ali, para tersangka telah berstatus terda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) secara mengejutkan melontarkan sumpah mati dalam sidang dengan terdakwa penyuapnya, Muara Perangin Angin pada Senin (30/5/2022). Sumpah TRP terucap saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membeberkan soal laporan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat.JPU KPK mulanya menanyai TRP mengenai istilah daftar pengantin. Kemudian, JPU KPK menyoal komitmen fee yang dikumpulkan kakak TRP, Iskandar Perangin Angin dari pengusaha kontraktor penerima proyek Dinas PU.TRP tak bisa menjawabnya karena merasa tak mengetahui urusan itu. Bahkan, TRP menolak jika disebut mengetahui tentang keresahan pengusaha atas commitment fee tersebut. "Tidak (mengetahui), karena saya tidak pernah berhubungan dengan pengusaha," kata TRP dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).Lantaran TRP mengaku tak pernah mendengar keluhan dari pengusaha, JPU KPK pun berta

sumut.jpnn.com, MEDAN -Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kekejaman yang dialami penghuni kerangkeng manusia Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin semakin terkuak.Read More...

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan tersangka kasus kerangkeng manusia dari unsur TNI dimungkinkan masih bisa bertambah. "Mungkin ada tambahan tersangka lagi karena cukup lama kan dari 2011, kira-kira 11 tahun," katanya di Yogyakarta, Rabu (26/5/2022). Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini menyebut sebanyak lima dari 10 orang oknum prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin, telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Untuk lima oknum TNI lainnya, kata dia, hingga kini perkaranya masih dilakukan pendalaman. Andika mengatakan akan terus menggali lagi oknum dari satuannya yang bertanggung jawab dalam kasus itu. "Kami juga ingin secara teliti menggali terus siapa saja sebetulnya yang ikut bertanggung jawab, ikut membiarkan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia ini bisa terjadi," kata dia. Oknum TNI yang telah ditetapkan sebagai

JPNN.com, JAKARTA - Kadispenad Brigjen Tatang Subarna menyebutkan bahwa Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman tidak akan menoleransi pelanggaran hukum oleh prajurit di Matra Angkatan Darat.Read More...

sumut.jpnn.com, MEDAN - Peran Dewa Perangin Angin terungkap saat rekonstruksi yang dilakukan penyidik di Mapolda Sumatera Utara.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna membenarkan informasi tentang 5 oknum TNI yang ditahan atas keterlibatan dalam kasus kerangkeng manusia pada Selasa (24/5) kemarin.Read More...

JAKAPURA - Bupati Dogiyai Yakobus Dumapa meminta masyarakat di daerahnya tidak mudah terprovokasi dan mengganggu keamanan, seperti yang baru terjadi melakukan pembakaran puluhan rumah."Saya sudah meminta masyarakat untuk tidak lagi terprovokasi hingga melakukan tindak kriminal yang mengganggu kamtibmas," ujar Dumapa di Jayapura, Selasa 24 Mei 2022.Dikatakan, dari laporan yang diterima, saat ini situasi di Dogiyai sudah mulai kondusif dan masyarakat berangsur-angsur melakukan aktivitas seperti biasa.Belum diketahui siapa pelaku pembakaran yang terjadi Minggu 22 Mei 2022 malam hingga Senin 23 Mei 2022 dini hari di Dogiyai, Papua.Baca juga: Usai Bakar Puluhan Rumah, Massa Tak Dikenal Serang Mapolres DogiyaiKapolres Dogiyai Kompol Bambang mengaku, pihaknya belum bisa memastikan apakah pembakaran yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap pembangunan Mako Polres Dogiyai atau sebab lain."Kasusnya masih didalami karena belum diketahui penyebab masyarakat melakukan aksi pembakara

sumut.jpnn.com, MEDAN - Polda Sumatera Utara (Sumut) dalam waktu dekat akan menggelar rekonstruksi kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan perkembangan kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Andika menyebut kini ada sepuluh prajurit TNI yang menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. "Waktu itu sudah ada sembilan, tetapi sekarang sudah sepuluh tersangka," kata dia di Kantor PBNU, Senin (23/5). Andika menegaskan proses hukum prajurit TNI yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia akan terus berjalan. Dia juga mengharapkan para korban bisa bekerja sama dalam mengungkap kasus tersebut. "Kami menginginkan pihak korban bisa mengungkapkan semuanya," ujarnya. Hal ini dilakukan agar para oknum TNI yang terlibat sejak 2011 dapat dimintai pertanggungjawabannya. "Dengan demikian, kami bisa membawa mereka (oknum TNI, red) yang terlibat sejak 2011. Itu sejak 2011 atau 2012 dan harus bertanggung jawab," ucapnya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan Terbit sebagai tersangka ka

sumut.jpnn.com, MEDAN - Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) telah menahan lima anggotanya yang terlibat kasus kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan hasil pemeriksaan internal terhadap prajurit TNI yang terlibat kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas bahwa 10 oknum prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. "kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 orang, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," kata Jenderal Andika Perkasa di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5). Mantan KASAD itu mengatakan proses hukum terhadap kasus kerangkeng manusia itu masih terus berjalan, tetapi yang juga lebih penting agar pihak korban mengungkapkan siapa-siapa saja yang terlibat. "Kami juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011 untuk bertanggung jawab," ujarnya. Jenderal Andika meminta semua pihak terutama para korban untuk menyampaikan apabila adanya intimidasi. "Kalau dari TNI yang mengintimidasi kami pasti menindaklanjuti itu," tegasnya. Andika juga meminta pimpinan LPSK untuk memberikan daftar dan alamat rumah par

GenPI.co - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyebutkan sebanyak 10 orang oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin. "Kasus Langkat masih terus berlanjut. Kalau dari TNI waktu itu sudah ada 9 orang, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," katanya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022). Dia mengatakan ada hal yang lebih penting dari pihak korban agar mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat. "Kami juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011 untuk bertanggung jawab," tuturnya. Andika meminta para korban tidak takut menyampaikan kejadian yang sebenarnya. "Bicara apa adanya saja supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka yang terlibat," katanya. Panglima TNI juga meminta semua pihak, terutama para korban untuk menyampaikan apabila ada intimidasi. "Kalau dari TNI yang me

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui sebanyak 10 orang oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatra Utara, nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. "Kasus Langkat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 orang, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka," kata Panglima TNI usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).Dia menegaskan, proses hukum terhadap kasus kerangkeng manusia itu masih terus berjalan, tetapi yang juga lebih penting agar pihak korban mengungkapkan siapa saja yang terlibat. "Kami juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua, sehingga kita bisa membawa mereka-mereka yang terlibat sejak 2011 untuk bertanggung jawab," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini.Sebelumnya, saat menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Kor

JPNN.com, JAKARTA - Sebanyak sepuluh orang oknum prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meminta para korban kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatra Utara, nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin tidak takut bersuara. Ia meminta para korban untuk menyampaikan kejadian sesungguhnya."Tidak boleh takut ya, bicara apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka yang terlibat," katanya saat menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipantau dari kanal YouTube-nya di Jakarta, Jumat (20/5/2022).Dalam audiensi antara Panglima TNI dengan pimpinan LPSK beserta sejumlah korban kerangkeng manusia tersebut, Jenderal Andika menanyakan langsung keberanian korban untuk buka suara. Para korban yang dihadirkan langsung menyatakan tidak takut dan siap memberikan keterangan atau kesaksian secara lengkap.Namun, satu orang pemuda di antaranya mengaku takut ketika ditanya oleh Panglima TNI. Ketika ditanya Panglima TNI, korban mengangguk dan mengaku takut karena masih trauma at

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima audiensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin-angin beberapa waktu lalu. Para korban dari kasus tersebut turut dihadirkan.Audiensi ini membahas perkembangan kasus dan perlindungan korban dari berbagai upaya intimidasi yang dilakukan beberapa oknum TNI. Dalam kesempatan itu, Jenderal Andika berkesempatan berdialog dengan 3 orang korban.Dia meminta kepada para korban untuk menceritakan kasus ini secara terus terang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebab, dengan hal tersebut maka pengungkapan kasus ini akan menjadi lebih mudah."Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya bener? Enggak usah takut. Terus kalau Tri? Enggak ya, enggak boleh takut, ngomong apa adanya supaya kita bisa menghukum mereka mereka yang terlibat. Kalau Heru takut enggak?," kata Andika dalam video yang diunggah channel Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (20/5/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka dugaan kasus korupsi, Terbit Rencana Perangin-angin dan kolega segera disidang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara tersangka dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Langkat."Proses pemberkasan perkara termasuk adanya beberapa petunjuk yang diberikan oleh tim jaksa telah dipenuhi oleh tim penyidik sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Kamis (19/5/2022).KPK juga telah melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka Terbit Rencana pada tim jaksa. Penahanan dilanjutkan oleh tim jaksa untuk masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung 19 Mei 2022 sampai dengan 7 Juni 2022.Tersangka Terbit Rencana, Iskandar Perangin-angin dan Shuhanda Citra ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan tersangka Marcos Surya Abdi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat sementara tersanfka Isfi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meresmikan Rumah Restorative Justice pada Kamis (19/5).Read More...

GenPI.co - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin angkat suara terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KPK memfasilitasi penyidik KLHK untuk memeriksa Terbit yang masih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. Setelah selesai pemeriksaan, Terbit mengaku ditanya terkait beberapa satwa langka yang ditemukan di kediamannya. "Terkait satwa langka itu, saya tidak memeliharanya. Itu semua dititipkan," ujar Terbit di Gedung Merah Putih, Selasa (17/5). Dirinya juga mengaku telah memberikan keterangan terkait penitipan satwa langka tersebut dengan jelas kepada penyidik. Menurutnya, satwa-satwa tersebut juga merupakan titipan dari orang-orang di luar penyelenggaran negara. Terbit mengaku tidak tahu adanya satwa yang dilindungi dalam penitipan tersebut. "Saya tidak tau kalau itu satwa yang dilindungi karena merupakan titipan. Saya akan menanyakan izin mereka kalau tahu begitu," tuturnya. Meski ditemukan adanya satwa yang dilindungi di

GenPI.co - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mengaku dicecar 39 pertanyaan oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. KPK juga memfasilitasi penyidik KLHK untuk memeriksa Terbit yang masih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. "Kurang lebih ada sekitar 39 pertanyaan soal satwa yang dilindungi itu ada satu biji," ujar Terbit di Gedung Merah Putih, Selasa (17/5/2022). Terbit juga menampik adanya 7 satwa yang dikabarkan terdapat di kediamannya. "Saya lupa ada satwa apa saja, tetapi salah satunya ada orang utan," ungkap dia. Dirinya menegaskan satwa langka yang tidak memiliki izin tersebut hanya ada satu saja. "Saya tidak tau karena itu titipan kepada saya. Lihat saja nanti bagaimana perkembangannya," terangnya. Bahkan, dirinya juga menuturkan tidak memiliki satu pun satwa langka di kediamannya. "Saya tidak punya, itu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tersangka Korupsi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) membantah memiliki dan memelihara tujuh satwa dilindungi. Tersangka penerima suap proyek di Kabupaten Langkat itu mengaku bahwa ketujuh hewan tersebut merupakan titipan."Demi Tuhan itu titipan. Satwa langka itu saya tidak ada memeliharanya karena dititipkan," kata Terbit Rencana Perangin-angin usai diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PNS KLHK) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/5/2022).Dia mengaku tidak mengetahui bahwa hewan yang berada di rumahnya itu merupakan jenis satwa langka dan dilindungi Undang-undang. Dia mengatakan, dirinya bakal menanyakan kelengkapan surat kepemilikan hewan kepada penitip jika mengetahui itu merupakan satwa langka.Meski demikian, dua juga enggan mengungkapkan sosok yang menitipkan hewan langka dan dilindungi tersebut. Dia hanya mengatakan sudah menyampaikan siapa pihak tersebut pada penyidik dari KLHK.

JAKARTA - Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) rampung diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hari ini. Terbit Rencana Perangin Angin diperiksa terkait temuan satwa langka yang dilindungi di rumahnya.Usai diperiksa penyidik KLHK, Terbit Rencana bersumpah bahwa satwa langka yang ada di kediamannya milik orang lain. Bahkan, Terbit Rencana berani membawa-bawa tuhan kalau satwa langka tersebut bukan miliknya."Tadi yang menitipkan itu ada izin-izinnya sebagian. Demi Tuhan itu titipan," klaim Terbit Rencana Perangin Angin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2022).Terbit Rencana tak menjelaskan secara detil siapa sosok yang menitipkan satwa langka dilindungi tersebut. Dia hanya memastikan bahwa sudah membongkar sosok yang menitipkan satwa langka tersebut ke penyidik KLHK."Yang menitipkan itu ada tadi saya sudah jelaskan kepada pihak pemeriksa bahwa yang menitipkan it

JPNN.com, JAKARTA - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menyatakan hewan langka yang ada di rumahnya bukan atas kepemilikan pribadi.Read More...

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memeriksa Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Seperti diketahui, Terbit merupakan tersangka kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan di markas lembaga antirasuah lantaran Terbit masih menjalani proses hukum di Rutan Gedung Merah Putih. "Hari ini KPK memfasilitasi pemeriksaan tersangka Terbit. Bertempat di Gedung Merah Putih KPK", ujar Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (17/5/2022). Ali mengaku belum bisa membeberkan terkait materi yang akan diselidiki oleh tim penyidik KLHK untuk Terbit. Namun, pemeriksaan tersebut untuk keperluan penanganan perkara yang sedang ditanganinya. "Penyidik PNS KLHK membutuhkan keterangan Terbit sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa," terang Ali. Menurutnya, fasili

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memeriksa Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP), hari ini.Terbit Rencana bakal diperiksa oleh tim penyidik KLHK terkait temuan berbagai satwa langka yang dilindungi di kediamannya. Pemeriksaan terhadap Terbit Rencana bakal digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan."Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik KPK memfasilitasi pemeriksaan tersangka TRP sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa oleh tim penyidik PNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (17/5/2022).Baca juga: Cari Bukti Tambahan Suap Walkot Ambon, KPK Geledah Kantor SKPDKPK mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh apara penegak hukum lainnya. Termasuk soal dugaan pelanggaran hukum Terbit Rencana Perangin Angin. Sal

Sebelumnya, Bupati Gede Dana sempat menginap di rumah Wayan Pasek. Rencana membantu bedah rumah, namun lahan yang ditempati milik orang lain. Solusinya, membantu rehab agar rumah yang ditempati keluarga Wayan Pasek tidak bocor saat hujan. Bupati memperbaiki rumah warga kurang mampu ini dengan dana pribadi. Bupati Gede Dana mengaku prihatin dengan keluarga Wayan Pasek yang menempati rumah tidak layak huni dan bocor. Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Karangasem ini membantu perbaikan rumah dengan dana pribadi agar bisa gerak cepat. Sebab menggunakan bantuan dana pemerintah prosesnya panjang. Selain menggunakan dana pribadi, juga ada sumbangan dari donatur. Wayan Pasek tidak bisa membuat rumah layak huni karena warga kurang mampu, penghasilan sebagai tukang panjat kelapa tidak menentu. Menerima upah Rp 6.000 per pohon yang dipanjat. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wayan Pasek menggarap lahan yang ditempatinya. Wayan Pasek tinggal bersama istri Ni Ketut Rai dan salah seorang anaknya, I Nyom

Kehadiran Bupati Giri Prasta di rumah duka bertepatan dengan prosesi nyiramin layon almarhum. Sedangkan pengabenan almarhum berlangsung, Selasa (10/5) kemarin.Turut mendampingi Bupati Giri Prasta, Anggota DPRD Badung I Made Suryananda Pramana, Camat Kuta Utara Putu Eka Permana serta tokoh masyarakat setempat. Usai upacara nyiramin, Bupati Giri Prasta berkesempatan memberikan doa kepada almarhum yang disemayamkan di bale adat.Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Perbekel Canggu I Nengah Lana. "Kami turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Nengah Lana. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan ketabahan serta berjiwa besar," ujar Giri Prasta.Perbekel Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, I Nengah Lana, menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (5/5) setelah sempat mengeluhkan sesak nafas. Perbekel yang se

Bupati menginap di rumah warga sambil menyerap aspirasi masyarakat. Bupati bersama tuan rumah duduk di ampik (emperan) sambil menikmati gayas. Mereka berbincang-bincang hingga pukul 22.30 Wita. Setelah itu, Bupati Gede Dana istirahat, tidur di emperan rumah. Sekitar pukul 05.00 Wita, Bupati Gede Dana terjaga kemudian menghangatkan badan di depan bara api sambil memanaskan air disertai membakar ketela. Bupati bersama tuan rumah dan keluarganya menikmati kopi dan ketela. Usai minum kopi, Bupati Gede Dana menyerahkan sembako kepada pemilik rumah, diterima I Wayan Pasek didampingi istri, Ni Ketut Rai dan salah seorang anaknya, I Nyoman Yasa. Bupati Gede Dana prihatin dengan kondisi rumah Wayan Pasek yang tak layak huni. Pemerintah berniat membantu bedah rumah, namun lahan yang ditempati Wayan Pasek milik orang lain. "Syarat dapat bedah rumah, lahan mesti milik sendiri. Dengan kondisi ini, kami mengupayakan membantu perbaikan rumah agar tidak bocor saat hujan," kata Bupati Gede Dana. Semen

GenPI.co - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Ade Yasin di Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan, rombongan penyidik KPK menggunakan tiga mobil Innova berwarna hitam secara beriringan tiba di rumah dinas Ade Yasin. Pemeriksaan di rumah dinas tersebut dilakukan sekitar 20 menit dengan didampingi Kasubag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Dadan Nurdiansyah. Usai pemeriksaan, petugas keluar dari dalam rumah dinas dengan membawa dua koper berwarna hitam dan satu koper berwarna merah. "Iya (petugas KPK) datang. Tapi saya kurang tahu, mengecek, karena itu kewenangan KPK ya," kata Dadan di kediaman rumah dinas Ade Yasin, Kamis (29/4). Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK juga telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan la

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR--Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkut tiga buah koper setelah menggeledah rumah dinas Bupati Bogor Ade Yasin di Kompleks Pemkab,Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). Berdasarkan pantauan, rombongan penyidik KPK tiba di rumah dinas Ade Yasin sekitar pukul 16.30 WIB dengan menggunakan tiga mobil Innova berwarna hitam secara beriringan.Pemeriksaan di rumah dinas tersebut dilakukan sekitar 20 menit dengan didampingi Kasubag Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Dadan Nurdiansyah. Usai pemeriksaan, petugas keluar dari dalam rumah dinas dengan membawa dua koper berwarna hitam dan satu koper berwarna merah."Iya (petugas KPK) datang. Tapi saya kurang tau, mengecek, karena itu kewenangan KPK ya," kata Dadan setelah penyidik KPK meninggalkan kediaman dinas Ade Yasin, Kamis (28/4/2022).Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUP

JPNN.com, BOGOR - Penyidik KPK membawa tiga koper dari rumah dinas Bupati Bogor Ade Yasin di Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.Read More...