JPNN.com, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa setuju dengan kebijakan pelarangan mudik pada lebaran 2021.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong Kementerian Perhubungan untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak kebijakan larangan mudik. Sebab, kebijakan ini mengakibatkan perusahaan transportasi merugi. "Karena itu, DPR mendorong Kemenhub untuk mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak," kata Azis Syamsuddin dalam rilis, Rabu (31/3).Selain insentif, ia juga mendorong Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan aturan tentang pelarangan operasional transportasi umum untuk kegiatan mudik. Hal tersebut, lanjutnya, mengingat pentingnya aturan tersebut agar upaya menekan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran dapat berjalan secara efektif. Ia mengatakan, kebijakan larangan mudik jika tidak diiringi aturan terkait transportasi dikhawatirkan tidak efektif untuk menekan mobilisasi. Azis juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan Satuan Tugas

batampos.co.id - Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 mulai 6 hingga 17 Mei 2021, mengingat kasus yang belum mereda dan untuk efektivitas vaksinasi Covid-19. Hal ini pun mendatangkan berbagai tanggapan. Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat (Jabar) Imam Budi Hartono mendukung kebijakan pemerintah tersebut. "Himbauan dari pemerintah harus dipatuhi demi menjaga keamanan []Artikel Larangan Mudik Lebaran 2021 Wajib Dipatuhi pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

GenPI.co - Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia (Menko PKM) Muhadjir Effendy memutuskan melarang mudik Idulfitri 2021. Namun sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran tahun 2021. BACA JUGA: Mudik 2021 Dilarang: Guys, Polisi Sudah Siapkan Skema Pencegahan Menanggapi hal itu, pakar atau pengamat politik Emrus Sihombing menilai perbedaan pernyataan mudik oleh dua menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah masih lemah. "Pengelolaan komunikasi publik pemerintah sampai saat ini masih lemah dan harus dibenahi secepatnya agar tidak terjadi berulang-ulang," kata Emrus di Jakarta, Minggu (28/3/2021). Emrus pun mendesak Jokowi untuk melakukan re-manajemen komunikasi publik pemerintah. "Angkat pembantu presiden bidang komunikasi publik dari seorang komunikolog andal (menguasai konsep, metode, teori serta aksiologi komunikasi)

JAKARTA - Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang melarang mudik lebaran pada tahun 2021 disambut terbuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno.Dirinya menyebut kebijakan tersebut sangat penting dalam menekan angka penularan covid-19.Oleh karena itu, Sandiaga Uno mengaku sangat mendukung kebijakan Jokowi sebagai upaya mengakhiri pandemi covid-19.Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, Satgas: Jaga Momentum Penurunan Kasus Covid-19"Kami ingin memberikan penekanan verbal bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mendukung keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik pada akhir Ramadan ini sebagai langkah tegas memutus mata rantai covid-19," ungkap Sandiaga Uno dalam siaran tertulis pada Selasa (30/3/2021).Bersamaan dengan keputusan tersebut, dirinya telah mengintruksikan seluruh deputi di Kemenparekraf Republik Indonesia untuk menyusun langkah inovatif guna menolong para pelaku usaha parekraf.Baca

GenPI.co - Pandemi covid-19 belum usai, pemerintah pun kembali menerapkan kebijakan larangan mudik di Lebaran 2021. Korlantas Polri menindaklanjuti keputusan pemerintah dengan melakukan beberapa upaya, seperti penyekatan dan operasi yustisi untuk mencegah pergerakan masyarakat. BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Tegas, ASN yang Nekat Mudik Siap-siap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan mengatakan, sesuai keputusan pemerintah, pihaknya juga akan melakukan beberapa pengamanan, termasuk persiapan penyekatan layaknya tahun lalu. "Kami akan melakukan tindakan pencegahan secara tegas dan humanis," ujar Kombes Pol Rudi Antafiksawan di Jakarta, Selasa (30/3/2021). Namun, pihaknya belum bisa memberikan secara terperinci soal titik penyekatan yang akan dilakukan. BACA JUGA: Soal Larangan Mudik Lebaran, MTI Minta Pemerintah Lebih Cerdas! Hal tersebut lantaran semuanya masih dalam tahap pembahasan, mengingat aturannya pun baru saja diputuskan pemerintah pada Jumat (26/3/2021). Seperti d

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tampaknya tak main-main dalam melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi warga pelanggar larangan mudik Lebaran ini. "Untuk penerapan sanksi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan pemerintah dan diimplementasikan oleh pemda. Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri, saat ini sedang dibahas antar K/L (kementerian/lembaga)," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (30/3).Wiku menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah sangat tegas dalam melarang mudik Lebaran. Satgas, ujar Wiku, juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) teranyar bernomor 12 tahun 2021 yang di dalamnya memuat sejumlah pengetatan syarat perjalanan. "Pemerintah sudah sangat tegas melarang mudik pada tahun ini. bahkan di dalam SE 12 tahun 2021, diatur secara ketat persyaratan bagi mereka y

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan tidak mudah bagi pemerintah untuk kembali melarang masyarakat melakukan perjalanan ke kampung halaman atau mudik."Keputusan mengeluarkan kebijakan larangan mudik bukan keputusan yang mudah. Terlebih mengingat ini momentum kedua lebaran yang kita lewati di tengah pandemi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (30/3).Meski demikian, kata Wiku, setelah mempertimbangkan semua risiko jangka panjang, pemerintah perlu mengambil keputusan tegas demi kebaikan bersama. "Satgas berharap masyarakat dapat menaati keputusan agar Indonesia bisa segera bebas dari pandemi dan masyarakat dapat segera berkumpul dengan keluarga di perayaan besar lain," kata dia.Dia menekankan kebijakan larangan mudik diharapkan mampu menjaga momentum dalam menurunkan kasus Covid-19.Larangan mudik tahun Lebaran 2021 berlaku mulai tanggal 6-17 Mei 2021 bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, pegawai BUMN dan pe

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran tahun ini. Pelarangan berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah tengah merumuskan teknis pelarangan mudik Lebaran. Di mana diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggar mudik Lebaran.Baca Juga: Plus Minus Pelarangan Mudik Lebaran, Bakal Ada Kompensasi?"Untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," katanya dalam keterangan persnya, Selasa (30/3/2021).Wiku belum menyebutkan sanksi seperti apa yang akan diterapkan. Namun dia mengatakan bahwa saat ini teknis pelarangan mudik lebaran masih dibahas di kementerian/lembaga terkait.Baca Juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Wapres: Tahun Lalu Kita Telat"Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramdhan dan Idul Fitri saat ini sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad masih mempertimbangkan penerapan kebijakan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah pusat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Ansar mengaku akan membahas persoalan itu bersama jajaran OPD, FKPD, hingga Satgas Covid-19.Menurutnya tidak mudah melarang masyarakat mudik, apalagi dalam suasana hari raya Idul Fitri. "Keputusannya seperti apa. Nanti, kami bahas dulu," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa (30/3).Ansar menyebut tidak menutup kemungkinan warga Kepri tetap diperkenankan mudik ke kampung halaman, dengan catatan dibarengi protokol kesehatan ketat, khususnya di pelabuhan dan kapal."Perkembangan kasus Covid-19, juga bisa jadi pertimbangan warga boleh mudik atau tidak," imbuhnya.Selain itu, katanya, Pemda bisa saja mengambil opsi penerapan alat pendeteksi Covid-19 "GeNose" di pelabuhan, guna memberikan rasa aman nyaman penumpang kapal sebelum keberangkatan. Meskipun, diakuinya, jika pemberlak

JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah melarang kegiatan Mudik di tahun 2021 bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan pegawai swasta. Larangan mudik Lebaran tahun ini akan dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2021."Libur panjang merupakan hal yang sangat critical khususnya dalam upaya pengendalian kasus Covid-19," tegasnya secara virtual dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/3/2021).Wiku mengatakan naiknya angka kasus akibat liburan panjang berimplikasi langsung pada kenaikan keterisian tempat tidur di fasilitas kesehatan. "Dan yang paling kita takutkan tentunya adalah naiknya kematian," katanya.Mengingat, kata Wiku, Indonesia telah berhasil menurunkan kasus baru Covid-19 selama beberapa bulan terakhi

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Perusahaan Otobus (PO) Primajasa Terminal Bekasi meminta pemerintah konsisten dan tegas dalam melarang mudik lebaran. Hal ini menyusul adanya penetapan larangan mudik yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi."Sepengalaman kami, pas lockdown tahun lalu kami sudah ikuti pemerintah. Tidak beroperasi, tapi PO-PO lain tetap masih beroperasi dan tidak sesuai dengan keinginan kami," kata pengurus PO Bus Primajasa Terminal Bekasi Mulyadi, saat dihubungi Republika, Selasa (30/3).Dia menuturkan, pihaknya mendukung program pemerintah guna menekan angka penyebaran kasus Covid-19 dengan larangan mudik. Namun, hal itu harus disertai dengan tindakan atau peringatan tegas."Kami mendukung program pemerintah dengan catatan tertibkan yang tidak tertib," terangnya.Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, hingga saat ini masih terus menggodok aturan resmi terkait larangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021.

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021. Mudik dilarang dimulai 6 hingga 17 Mei.Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ebi Junaidi, berdasarkan data yang ada memang beberapa minggu ini terjadi penurunan dari tingkat infeksi di Indonesia. Namun, yang menjadi perhatian jika seandainya terlihat setelah liburan itu terjadi peningkatan jumlah terinfeksi. Hal ini disebabkan, karena pada saat yang sama di waktu liburan memang terjadi peningkatan mobilitas.Baca Juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Wapres: Tahun Lalu Kita Telat"Di liburan kita melihat terjadi peningkatan infeksi ini juga diakibatkan karena mobilitas yang meningkat. Jadi kalau seandainya kemudian pemerintah melakukan pelarangan untuk mudik selama Lebaran kali ini, maka pada saat yang sama tujuannya menjadi sangat jelas ada kebaikan di situ," jelasnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (30/3/2021).Di sisi lain, kata dia, ada sektor lain yang sangat terdampak akibat adan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkap alasan Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik tahun ini lebih awal sebelum bulan Ramadhan. Wapres menyebut, Pemerintah tidak ingin pengumuman larangan mudik terlambat seperti lebaran tahun lalu, yang membuat sejumlah masyarakat tetap mudik."Pengalaman tahun yang lalu, walaupun sudah dilarang tapi karena terlambat larangannya, maka yang mudik itu besar," kata Ma'ruf dalam keterangannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Selasa (30/3).Ma'ruf menjelaskan, karena itu dampaknya terasa pascalibur lebaran yakni peningkatkan kasus Covid-19 hampir 90 persen. Karena itu, Pemerintah menilai perlunya kebijakan larangan mudik sejak jauh-jauh hari untuk mencegah masyarakat mudik lebaran tahun ini.Sebab, jika tidak, kasus Covid-9 yang saat ini sudah bisa dikendalikan bisa meningkat jika mudik lebaran dibolehkan."Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia, (kasus Covid-19) ini sudah turun, kalau tidak bisa

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan antisipasi kemungkinan mudik di luar tanggal pelarangan. Seperti diketahui pelarangan mudik diberlakukan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021."Memang pelarangannya itu kan dari tanggal itu. Tapi kita tidak mempersiapkan sebelum itu. Sekarang sedang disusun apa nanti hal-hal kalau terjadi kebocoran-kebocoran lah. Mereka yang mendahului sebelum tanggal itu sudah disiapkan penangkalan-penangkalannya," kata Maruf, Selasa (30/3/2021). Baca juga: 11% Masyarakat Kekeuh Mau Mudik Lebaran meski DilarangMaruf mengatakan bahwa alasan pemerintah melarang mudik adalah adanya potensi tingginya penularan covid-19. Menurutnya meskipun kasus covid-19 di tanah air saat ini cenderung rendah namun harus tetap waspada."Kita sekarang ini tidak boleh apa ya, terlalu euforia. Sehingga kita wah ini sudah udah turun. Sebab kalau tidak, itu bisa akan naik seperti di negara-negara lain," ujarnya. Baca juga: Ada Atur

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Econimc and Finance (Indef) menilai larangan mudik pada momentum Idul Fitri 2021 tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.Read More...

JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut larangan mudik. Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait khususnya Satgas Penanganan Covid 19, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan TNI/Polri.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub merujuk pada hasil survey persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online. Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden.Baca Juga: Ada Aturan Syarat Perjalanan Luar Kota tapi Bukan Larangan MudikDari jumlah tersebut, 25,9% berprofesi sebagai karyawan swasta. Sedangkan sisanya merupakan PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.Berdasarkan hasil survey tesebut, jika mudik dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik. Sedangkan 11% nya akan tetap melakukan mudik atau liburan.Ba

BOGOR - Bupati Bogor, Ade Yasin akan berlakukan surat Rapid Antigen bagi masyarakat Kabupaten Bogor dari luar daerah yang akan datang ke Kabupaten Bogor.Itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat mengenai larangan mudik lebaran yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, juga untuk mencegah adanya kluster baru mudik lebaran penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor."Ini kami lakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dari paparan Covid-19, karena kesehatan masyarakat prioritas utama untuk kami. Jangan sampai mereka pulang justru bawa virus ke keluarganya," tegas Ade, Senin (29/3/2021).Ade Yasin juga menghimbau agar masyrakat selalu menerapka Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun."Kabupaten Bogor ini kan masyarakatnya heterogen, selain banyak yang keluar juga banyak yang datang dari luar daerah. Patuhi Prokesnya mari kita bersama-sama sayangi keluarga," tuturnya.Perlu diketahui bahwa, Menko P

JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah menyusun Surat Edaran (SE) mengenai aturan transportasi umum dan syarat perjalanan orang dalam negeri. Nantinya, SE tersebut akan mengatur detail penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi Covid-19 ini.Baca Juga: Kemenhub Susun Aturan Larangan Mudik LebaranJuru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati juga mengatakan SE yang akan disusun oleh Kemenhub adalah ketentuan yang berlaku pada kondisi umum. Artinya aturan ini tidak mengatur mengenai larangan mudik lebaran."Tidak termasuk pengaturan di masa mudik atau libur lebaran yang akan diatur secara khusus," ujarnya dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, Jokowi Harus Segera Buat Perpres Menurut Adita, aturan tersebut tidak akan terlalu lama lagi segera rampung. Setelah itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang dikeluarkan tersebut."Kementerian Perhubungan dalam waktu tid

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyusun aturan angkutan umum dan persyaratan perjalanan di dalam negeri untuk mudik lebaran. Langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Edaran (SE) dari Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun aturan pelaksanaan untuk mudik lebaran. Penyusunan melibatkan seluruh Direktorat yang ada di Kementerian Perhubungan.Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, Jokowi Harus Segera Buat Perpres "Lagi disusun (aturan transportasi umum dan syarat perjalanan orang untuk lebaran) bersama (seluruh Direktorat di Kementerian Perhubungan)," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (29/3/2021).Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa ada ketentuan Surat Edaran (SE)

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden perihal larangan mudik Lebaran 2021.Read More...

JAKARTA, NusaBaliPerhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengaku kecewa pemerintah melarang kembali mudik lebaran tahun ini. Pasalnya mudik adalah salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan untuk terus bertahan dan selamat dari kebangkrutan."Pasti kecewa lah, karena lebaran itu merupakan momentumnya untuk meningkatkan okupansi. Apalagi saat ini kita sudah masuk ke bulan ke-14 pandemi Covid-19. Benar-benar kritis," ucap wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (27/3).Maulana menjelaskan saat ini kondisi industri hotel dan restoran sangat memprihatikan, terutama karena pariwisata domestik belum pulih sementara mereka terus mengeluarkan biaya operasional di tengah seretnya pemasukan."Domestik travel itu kan tiga musim yang paling besar. Natal tahun baru, libur sekolah dan mudik lebaran. Tentu kita butuh peningkatan demand untuk menyumbangkan daya tahan kita untuk bertahan," imbuhnya.Karena itu lah mere

JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelarangan mudik Lebaran 2021. Hal tersebut diperlukan agar instansi kementerian dan lembaga dapat segera bekerja secara maksimal.Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan, melihat berbagai data ketika diselenggarakan libur panjang tiga hingga empat hari itu berdampak pada satu sampai dua bulan berikutnya terhadap peningkatan jumlah kasus Covid-19.Baca Juga: Ramadan Tahun Ini, Pedagang Pasar Tanah Abang Bisa 'Tersenyum Lebar'"Ini jadi pertimbangan seperti tahun lalu pada saat musim Lebaran. Tahun 2021 juga akan dilakukan hal yang sama seperti tahun 2020. Meski pun tahun ini sudah ada vaksin, tapi belum bisa menjamin keseluruhan karena vaksin ini masih berproses," ungkap dia dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (29/3/2021).Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan agar kejadian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan hingga saat ini masih terus menggodok aturan resmi terkait larangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Saat ini pemerintah resmi memutuskan mudik Lebaran pada tahun ini tidak diperbolehkan."Aturan lanjutannya terkait transportasi masih kami susun," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada Republika.co.id, Senin (29/3).Adita memastikan, aturan mudik hingga saat ini masih terus dibahas. Dia menuturkan, dalam membuat regulasi tersebut perlu kecermatan sehingga membutuhkan waktu.Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi terkait informasi aturan larangan mudik tahun ini yang beredar di media sosial. Sebab saat ini, Kemenhub belum menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait larangan mudik. Sementara infografis terkait aturan mudik yang beredar di media sosial merupakan informasi pada 2020.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan masyarakat tetap diimbau untuk tidak me

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendukung kebijakan larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021. Namun, ia juga berharap agar pengawasan larangan mudik ini diperketat. "Sebab, fokus utama dari larangan ini bukan membatasi pergerakan barang, tapi membatasi pergerakan orang yang menyebabkan penularan virus, sehingga perlu ketat dalam implementasi dan pengawasan protokol kesehatan," kata Suryadi saat dikonfirmasi, Senin (29/3).Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan pengawasan yang ketat harus dilakukan di setiap wilayah agar jangan sampai terjadi lagi adanya fenomena truk yang menyelundupkan pemudik seperti yang pernah marak pada mudik Lebaran tahun 2020. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada lagi kontroversi perbedaan antara larangan mudik dengan pulang kampung. "PKS meminta Pemerintah tegas dengan tidak membedakan antara mudik dengan pulang kampung sebab kedua hal tersebut sama-sama dapat menyebabkan terjadinya penyebaran wa

GenPI.co - Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhajir Effendi melarang semua kalangan untuk mudik Lebaran, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Terkait hal ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk bertindak lebih cerdas dan bijak. BACA JUGA: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Tenang, Ada Kompensasinya "Pemerintah harus lebih cerdas dan bijak dalam implementasi larangan mudik lebaran," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/3). Agar kebijakan pelarangan Mudik Lebaran tahun 2021 bisa berjalan efektif, Djoko menyarankan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Presiden. Harapannya, agar semua instansi Kementerian dan Lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal. "Terbitkan Peraturan Presiden tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021 supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan Mudik Lebaran 2021," tu

JAKARTA - Pemerintah mengumumkan beberapa waktu lalu jika mudik lebaran pada tahun ini dilarang. Hal ini menjawab teka-teki masyarakat selama ini.Larangan mudik sendiri akan berlaku pada 6 hingga 7 Mei 2021 mendatang. Namun masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan peregrakan ke luar kota pada tanggal sebelum dan sesudahnya.Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pergerakan ke luar daerah. Kecuali benar-benar dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu."Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021, dan sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," ujarnya.Baca selengkapnya: Mudik Dilarang, Kemenhub: Kecuali Benar-Benar Mendesak

batampos.co.id - Pemerintah memutuskan untuk melarang mudik lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya virus Covid-19 pascalibur panjang sekaligus untuk mencapai hasil maksimal vaksinasi. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, agar kebijakan ini dipatuhi secara menyeluruh, pihaknya meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan []Artikel Pemerintah Diminta Keluarkan PP Larangan Mudik Lebaran 2021 pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh baik bagi masyarakat, khususnya dalam mematuhi larangan mudik Lebaran 2021. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan resmi melarang mudik Lebaran pada tahun ini."Saya berharap ASN tetap menjadi pelopor dan memberikan contoh untuk tidak mudik. ASN juga wajib mengingatkan keluarga besar serta lingkungannya untuk tidak mudik demi memutus rantai pandemi Covid-19," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (28/3).ASN juga diimbau untuk tidak mengunjungi tempat-tempat wisata dan sarana umum, yang dapat berpotensi terjadinya kerumunan warga. "Saya minta ASN dalam Lebaran tahun ini tidak perlu berwisata atau bergerombol di tempat keramaian, tidak perlu ke tempat rekreasi. Ini 'kan semata untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 agar tidak melebar ke daerah," katanya.Tjahjo juga mengingatkan kepada para pejabat p

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI masih menunggu arahan dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan Kementerian Perhubungan mengenai operasional kereta saat mudik lebaran. Meskipun pemerintah sudah memutuskan untuk melarang masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun ini.VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, perseroan masih belum memutuskan berapa armada kereta dan jam yang akan dioperasikan pada mudik tahun ini. Termasuk juga mengenai operasional kereta kargo.Baca juga: Mudik Dilarang, Kemenhub: Kecuali Benar-Benar MendesakPemerintah sendiri memberikan indikasi tidak akan melakukan pembatasan operasional pada kendaraan kargo. Mengingat pada lebaran tahun ini, diprediksi tidak akan terlalu padat di bandingkan sebelum covid-19 terjadi."Perihal operasional perjalanan kereta api pada momen tersebut, KAI masih menunggu Surat Edaran dari Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, KAI belum melayani penjualan tiket Angkutan Lebaran 2021," ujarnya saat d

batampos.co.id - Pemerintah melarang semua lapisan masyarakat, seperti ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri untuk mudik lebaran 2021. Adapun, pelarangan ini mulai berlaku pada 6-17 Mei 2021. Larangan mudik lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik. Hal ini pun diapresiasi oleh Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat []Artikel Tak Ada Pengawasan Ketat, Jutaan Orang Akan Tetap Mudik Lebaran pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai industri transportasi dan pariwisata akan menjadi dua sektor yang paling terdampak kebijakan larangan mudik Lebaran 2021/Idul Fitri 1442 H."Dampak dari larangan mudik ini tampaknya akan berpusat pada industri transportasi dan pariwisata yang sampai kuartal I 2021 masih jauh lebih rendah daripada sektor-sektor lainnya," kata Pingkan di Jakarta, Sabtu (27/3).Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi paling besar terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020, yaitu minus 0,64 persen dengan laju pertumbuhan minus 15,04 persen. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifmencatat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa pada 2020 hanya 4 juta kunjungan dan devisa sekitar 3,54 juta dolar AS.Hingga awal 2021, kedua sektor tersebut belum juga mengalami perbaikan karena kebijakan pembatasa

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melarang masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun ini. Larangan ini mulai berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.Lantas bagaimana nasib tiket yang sudah dipesan oleh masyarakat untuk mudik lebaran? Baca juga: Mudik Dilarang, Terminal Kalideres Tunggu Arahan Lanjutan KemenhubVP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, pihaknya masih belum menerima pemesanan tiket untuk lebaran. Sebab pihaknya masih menunggu keputusan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19."Sejauh ini KAI belum melayani penjualan tiket angkutan lebaran 2021," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (28/3/2021). Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, Dirut Garuda Indonesia Angkat BicaraJoni menambahkan, masyarakat juga belum ada yang melakukan pemesanan tiket. Pasalnya, pemesanan tiket baru dibuka hingga 30 April 2021 sedangkan mudik lebaran terjadi pada Mei.

GenPI.co - Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran menilai Kebijakan pemerintah pelarangan mudik lebaran tidak relevan dan mustahil dilakukan. Menurut Andi, salah satu alasanya tidak relevan adalah status kebencanaan di setiap daerah berbeda. Sedangkan, secara nasional pemerintah tidak pernah menetapkan status karantina wilayah. BACA JUGA: Demokrat Kubu Moeldoko Bongkar Kebrutalan AHY, Sadis! "Sehingga pembatasan mobilitas penduduk menjadi mustahil dilakukan. Kebijakan PSBB dan atau PSBBM kontennya sekadar mengatur pergerakan orang secara berjarak," ujar Andi dalam keterangannya, Sabtu (27/3). Argumentasi kedua, kata Andi, perilaku mudik lebaran adalah tindakan masyarakat yang membudaya. Pengamatan Andi, karena sudah membudaya sehingga kebijakan pelarangan mudik sangat sulit dilakukan. Ia memprediksi, pemerintah akan kesulitan menegaskan kebijakan pelarangan mudik itu. Apalagi, larangan serupa pernah diterapkan pada lebaran tahun lalu dan hasilnya nyaris tidak berhasi

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah resmi melarang adanya mudik Lebaran 2021 kemarin, Jumat (26/3).Read More...

JAKARTA - Anggota DPD RI, Fahira Idris menyambut baik dengan kebijakan pemerintah yang saat ini kembali melarang mudik bagi masyarakat, hal itu dikarenakan agar Pandemi Covid-19 segera berlalu."Saya mendukung dan menyambut baik kebijakan pelarangan mudik tahun ini. Ini adalah ikhtiar kita bersama agar pandemi bisa segera berlalu," tulis Fahira Idris di akun twitternya @fahiraidris, Sabtu (27/3/2021).Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, Dirut Garuda Indonesia Angkat BicaraPelarangan mudik merupakan salah satu upaya yang paling efektif mengendalikan Covid-19 ini, dan kebijakan pemerintah yang konsisten membatasi mobilitas terutama dalam jumlah besar seperti mudik."Konsistensi kebijakan ini akan mempercepat kita mengakhiri pandemi ini sehingga bisa segera beraktivitas normal seperti dulu," sambungnya.Baca juga: Mudik Dilarang, Terminal Kalideres Tunggu Arahan Lanjutan KemenhubOleh karena itu, kata dia, untuk tahun ini memang masih harus bersabar untuk tidak mudik ke kampung halaman dulu."

GenPI.co - Paranormal Mbah Mijan memiliki solusi tersendiri bagi masyarakat yang ingin pulang kampung setelah pemerintah melarang mudik Lebaran 2021. Pria bernama asli Samijan tersebut menyarankan masyarakat tetap pulang kampung. BACA JUGA: Mudik 2021 Dilarang, Bhima Yudhistira: Kebijakan Plintat-Plintut Meskipun demikian, Mbah Mijan mengimbau masyarakat mudik saat Ramadan. "Pemerintah melarang mudik 2021. Siap! Pulkam Ramadan aja, Gaes," tulis Mbah Mijan di akun Twitter pribadinya, Jumat (26/3). Pemerintah melarang Mudik 2021, siap! Pulkam Ramadhan aja Gaes, Sungkem ke orang tua bisa dilakukan kapan saja, mudik hanya tradisi. - Mbah Mijan (@mbah_mijan) March 26, 2021 Menurut Mbah Mijan, mudik saat bulan puasa mempunyai arti penting bagi umat Islam. Salah satunya ialah melakukan sungkem kepada orang tua sebelum menyambut Ramadan. "Sungkem ke orang tua bisa dilakukan kapan saja," imbuh Mbah Mijan. Lantas bagaimana Mbah Mijan memaknai mudik yang sudah jamak terjadi saat Lebaran? "Mud

JAKARTA - Pemerintah kembali melakukan larangan mudik Lebaran. Dipastikan larangan mudik Lebaran pada 2021 berlaku kepada seluruh masyarakat.(Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 4.461, DKI Jakarta Nomor Wahid)Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menyambut baik langkah pemerintah yang sudah mengabil kebijakan larangan mudik dengan pertimbangan sains dan masukan para ahli. Dicky mengajak masyarakat untuk menjadikan kebijakan tersebut sebagai komitmen dan konsisten bersama.(Baca juga: Aksi Heroik Emen si Tukang Becak Luluh Lantahkan Tank Canggih Inggris)"Kita juga harus sosialisasikan di seluruh sektor. Masyarakat tentu perlu diberikan pemahaman bahwa imbauan ini bersifat wajib bahwa tidak ada pengecualian. Jika imbauan dan realita di lapangan berbeda maka berbahaya," kata Dicky saat dihubungi MNC Portal melalui telepon, Jumat (27/3/2021).Dia menyebut banyak potensi ancaman dari strain baru yang lebih cepat salah satunya varian dari B 117.Masih kata Dicky, upaya membatasi mobili

JPNN.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mengikuti keputusan dan arahan pemerintah pusat dalam larangan mudik Lebaran di tahun ini.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap larangan mudik Lebaran 2021 tidak berpengaruh pada konsumsi dan permintaan pasar karena adanya pencairan bantuan sosial (bansos).Read More...

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melarangan mudik Idul Fitri tahun ini. Maskapai Garuda Indonesia pun turut mengikuti keputusan tersebut.Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pihaknya secara penuh taat dan mendukung keputusan dari pemerintah.Baca Juga: Mudik Dilarang, Kemenhub Siapkan Aturan Transportasi Umum dan Syarat Perjalanan"Kami taat dan support keputusan pemerintah. Kami akan menunggu aturan pelaksanaannya," ujar Irfan kepada MNC Portal News, Sabtu (27/3/2021).Sebelumnya, Mudik 2021 dilarang untuk dilakukan. Khusus untuk Lebaran, pelarangan mudik dimulai dari 6 Mei sampai 17 Mei 2021.Baca Juga: Tarik Ulur Mudik Lebaran, Saksikan Selengkapnya di iNews Sore Jumat Pukul 16.00 WIB"Paling penting larangan mudik 6-17 Mei 2021, sebelum dan sesudah hari tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan yang ke luar daerah, kecuali mendesak dan perlu," ujar Menko PMK Muhadjir Effendi.Menurutnya, pelarangan mudik karena

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menganggap kementerian di Indonesia tidak ada koordinasi dalam mengambil keputusan terkait larangan mudik Lebaran 2021.Read More...

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay mengaku pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang mudik Idul Fitri 2021 lantaran Indonesia masih dilingkupi pandemi Covid-19. Namun Saleh juga meminta agar larangan itu juga mengatur soal kapan larangan tersebut mulai diterapkan."Jadi kalau sudah dilarang ya dilarang aja, supaya ini tidak terjadi ya seperti rutinitas (mudik) kita yang sebelum (ada) Covid-19 ini," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021)."Ini kan sebenarnya dilarang ini bukan untuk kita, tapi untuk keselamatan kita, sehingga tidak ada persebaran covid-19 atau pun tidk menunjukkan klaster-klaster baru. Di mana ada mutasi satu kota ke kota lain cukup besar itu harus diperhatikan," tuturnya.Di sisi lain, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada pemerintah agar membuat cakupan wilayah yang jelas terkait kebijakan larangan mudik ini. Misalnya, untuk satu kabupaten/kota ke kota lain yang relatif berdekatan wilayahnya ini belum diatu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendukung kebijakan peniadaan libur panjang untuk keperluan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. Menurut Luhut, peniadaan libur panjang untuk mudik Lebaran dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19.Terlebih, momentum libur panjang memang rentan menyumbang kenaikan kasus Covid-19. "Memang kita nggak punya pilihan banyak mengenai libur (Lebaran) ini. Kita lihat pengalaman di Eropa, India begitu. Dibuka, langsung naik (angka positif) 30 persen," katanya, Jumat (26/3).Dengan pertimbangan itulah, menurut Luhut, maka pemerintah memutuskan agar libur Lebaran ditiadakan dan mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan di luar situasi yang mendesak sebelum dan sesudah Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. "Sudah diputuskan di rapat kabinet, libur Lebaran di hold dulu," kata Luhut.Pemerintah memutuskan peniadaan libur panjang untuk perjalanan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi

JAKARTA - Pemerintah melarang mudik pada tahun ini. Hal ini guna mencegah penyebaran virus corona."Tahun 2021, mudik ditiadakan, berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Menko PMK Muhadjir Effendy.Untuk Lebaran, mudik dilarang pada 6-17 Mei 2021. Selain itu, dia juga menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga akan melakukan komunikasi publik yang baik tentang peniadaan mudik ini."Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang ke luar daerah kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu," tegasnya.Baca Selengkapnya: Pemerintah Tetapkan Larangan Mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku untuk semua pihak. Pernyataan itu secara lugas disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat 26 Maret 2021.Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mengatakan, larangan mudik lebaran 2021 memiliki tujuan mulia untuk mencegah kembali meningkatnya penyebaran Covid-19."Larangan mudik dalam rangka Lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini dapat dipahami karena masalah pandemi Covid-19 di negeri ini tingkat penyebarannya masih tinggi," kata Anwar Abbas dalam keterangannya, Sabtu (27/3/2021).Baca juga: MUI soal Larangan Mudik: Bukan Masalah Wajib atau Sunah, Silaturahmi Bisa Kapan SajaDia menjelaskan, upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 melalui vaksinasi yang baru saja dimulai diharapkan mampu memutus mata rantai wabah Covid-19. Untuk itu, langkah tersebut harus didukung dengan menahan diri untuk tidak

GenPI.co - Pemerintah melarang masyarakat pulang kampung saat libur lebaran 2021, mulai dari 6-17 Mei 2021. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan covid-19. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, hal itu menjadi titik kritis maju atau mundurnya kebijakan pemerintah. BACA JUGA: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Tenang, Ada Kompensasinya Pasalnya, setelah beberapa waktu lalu mengisyaratkan tak bakal melarang mudik lebaran, hari ini pemerintah mengumumkan bahwa mudik 2021 ditiadakan. "Kebijakan plin plan memengaruhi ekspektasi dunia usaha, khususnya sektor tertentu yang sebelumnya berharap ada kenaikan penjualan saat mudik diperbolehkan," ujar Bhima kepada GenPI.co, Jumat (26/3). Dia mencontohkan sektor usaha yang diharapkan akan melambung saat lebaran nanti, yaitu otomotif. BACA JUGA: Kritik Pedas Dokter Tirta Soal Larangan Mudik: Tak Bisa Dicegah! "Apalagi sudah dapat diskon PPnBM, kemudian genjot produksi. Tiba-t

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas menyatakan langkah pemerintah menetapkan larangan mudik Lebaran tahun ini dinilai sudah tepat, guna menekan angka penularan COVID-19 di Tanah Air."Kebijakan pemerintah melakukan peniadaan mudik Lebaran tahun 2021 merupakan langkah tepat," ujar Robikin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/3).Menurut dia, larangan mudik ini perlu didukung oleh seluruh pihak. Sebab, angka penularan COVID-19 masih tinggi, sementara program vaksinasi yang tengah berjalan masih jauh dari target nasional. Robikin meyakini pelarangan mudik ini dapat menekan laju penularan di masyarakat. Maka, keputusan ini dinilai sebagai bukti bahwa perlindungan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. "Saya memahami kebijakan peniadaan mudik Lebaran ini didasarkan pertimbangan substansial seperti itu. Untuk itu, perlu diapresiasi dan didukung bersama. Perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara meru

JPNN.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa menyatakan kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat merupakan upaya memproteksi suasana pandemi Covid-19 yang sudah mulai melandai.Read More...

GenPI.co - Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) khusus sebagai kompensasi pelarangan mudik Lebaran 2021. "Pemberian khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu. Akan ditentukan kemudian," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, Jumat (26/3). BACA JUGA: Kritik Pedas Dokter Tirta Soal Larangan Mudik: Tak Bisa Dicegah! Muhadjir menambahkan, pelarangan mudik Lebaran 2021 diambil karena virus corona (covid-19) akan tinggi setelah libur panjang. "Cuti bersama Idulfitri ada, tetapi tidak boleh mudik, pemberian bansos akan diberikan," kata ujar dia. Muhadjir menjelaskan, kebijakan pelarangan mudik sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Sudah ditetapkan bahwa 2021 mudik ditiadakan," ujar dia. Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini mengatakan bansos itu akan disalurkan menjelang Idulfitri. Mantan wali kota Surabaya itu menambahkan, bansos akan disalurkan sesuai jadwal. BACA JUGA: Pengumuman! Pemerintah Larang Mudik Lebaran "Untuk Mei bersamaan dengan Lebaran. Kami akan serahkan pada awal bulan,

JAKARTA - Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, kondisi ini akan terulang seperti tahun lalu di mana ritel pasti akan terdampak."Agak lebih baiklah jika hanya dilarang mudik, mal dan ritel tetap boleh buka. Kalau mal dan ritel tetap boleh buka, mestinya walaupun masyarakat tidak mudik tetapi mereka di saat liburan ya berharap masih bisa belanja," katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (26/3/2021).Lanjutnya, kondisi tentu akan berbeda jika mal dan ritel juga ditutup seperti halnya tahun lalu. Oleh karena itu, diharapkan bahwa mal dan ritel akan diberikan keluasan untuk buka sampai jam 10 malam atau kembali seperti semula."Karena Covid kan penularannya sudah makin tertanggulangi dengan adanya vaksin. Kemudian yang kedua juga sudah ada beberapa wilayah angka positifnya sudah turun. Dan yang ketiga, kita tahu optimisme masyarakat untuk konsumsi

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irwan menyoroti inkonsistensi pemerintah menyikapi Mudik 2021.Read More...