Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta Pribadi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (11/12/2020). Andreau diduga terlibat dalam suap ekspor benih lobster. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andreau Misanta Pribadi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (11/12/2020). Andreau diduga terlibat dalam suap ekspor benih lobster. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menggaungkan pentingnya pemberantasan korupsi dan meminta para pejabatnya untuk tidak main-main dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Akan tetapi, ucapan Jokowi tersebut seakan diindahkan sejumlah bawahannya.Read More...

GenPI.co - Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap dua menteri Jokowi banyak diapresiasi oleh banyak pihak. Namun, tindakan ini dinilai belum bisa dikatakan berhasil oleh akademisi Gun Gun Heryanto. Sebab, ada kasus yang belum terselesaikan yaitu Harun Masiku merupakan eks caleg PDIP yang merupakan tersangka kasus suap pengurusan pergantian antar waktu DPR 2019-2024. BACA JUGA: Ada Perintah Penyidikan KPK Terhadap Erick Thohir, Ternyata... "Jangan sampai kasus kasus besar seperti ini nanti jadi mainan politik. Seperti kasus Harun Masiku sampai hari ini kan tidak jelas," ujarnya saat ditanya GenPI.co Kamis, (10/12). Gun mengatakan KPK masih perlu melakukan aksi yang lebih besar dalam menuntaskan perkara korupsi lainnya. Karena menurutnya revisi undang-undang KPK yang sitematis masih melemahkan institusi tersebut. "Belum (bisa dikatakan baik) revisi ini kan sistematis. Menangkapan dua orang ini (Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara) aja kemudian orang langsung menyimpulka

GenPI.co - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS) Christopher C Miller mendadak menemui Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara (jubir) Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak. BACA JUGA: Din Syamsuddin Bongkar Kasus Ini, Jokowi Makin Tersudut "Menhan Prabowo menerima kunjungan kehormatan Plt Menhan AS H.E. Christopher C. Miller di Kantor Kemhan RI pagi tadi," tulis Dahnil Anzar di akun Twitter resminya, Senin (7/12). Dahnil juga mengunggah empat foto kunjungan Miller ke kantor Prabowo. Dia juga menyebutkan maksud dari pertemuan tersebut, yakni membahas kerja sama pertahanan RI-AS. "Kunjungan kali ini kembali melanjutkan pembicaraan kerja sama pertahanan antara RI-AS," tulis Dahnil. BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Bongkar Masalah Ini, FPI Tersudut Pertemuan yang berlangsung tertutup itu disambut dengan upacara jajar kehormatan. Perlu diketahui, posisi Menhan AS saat ini dijabat Plt. Sebab, Presiden AS Donald Trum

GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sukses menjaring kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada akhir November hingga Desember 2020. Ketiga kader partai 'wong cilik' yang terjaring KPK, yaitu Wali Kota Cimahi yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Ajay Priatna pada 27 November 2020. BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Bongkar Masalah Ini, FPI Tersudut Setelah itu, pada 3 Desember 2020 Bupati Banggai Laut yang juga Ketua DPC PDIP Banggai Laut Wenny Bukamo. Terakhir, Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara pada 6 Desember. Terkait penangkapan tiga kader tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. "Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," tegas Hasto, Minggu (6/12). BACA JUGA: Din Syamsuddin Bongkar Kasus Ini, Jokowi Makin

Covesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.Mereka yang dipanggil, yakni dua sekretaris pribadi (sespri) Menteri Keluatan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) Fidya Yusri dan Anggia Putri Tesalonikacloer, Dicky Hartawan ajudan Edhy Prabowo, sales PT PLI Ellen dan Devi Komalah Sari mengurus rumah tangga."Kelimanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (8/12/2020).Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM).Selanj

Liputan6.com, Jakarta - Ajudan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Dicky Hartawan, dipanggil penyidik KPK, hari ini Selasa (8/12/2020). Dicky akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Edhy dalam kasus suap ekspor benur.Read More...

GenPI.co - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan blunder dalam memilih menterinya. Seperti dua menteri kabinet Indonesia Maju ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara. BACA JUGA: Memalukan, Partai Wong Cilik Korupsi Jatah Orang Susah "Kesalahan besar dalam memilih para pembantunya," ujar Neta kepada GenPI.co, Senin (7/12). Neta menjelaskan, ketika seluruh rakyat Indonesia tengah prihatin di saat pandemi covid-19 dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil malah ada menteri yang tega korupsi. "Bangsa ini sedang kesulitan dan kesusahan menghadapi pandemi Covid 19, di saat rakyat serba kekurangan, kok ya kedua menteri Jokowi itu tega melakukan aksi korupsi," jelasnya. Ia pun tidak menyangka uang korupsi digunakan untuk berfoya-foya dengan dibutakan uang yang seharusnya untuk rakyat. BACA JUGA: Amarah Din Syamsuddin Mendengar Menteri Korupsi Bans

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka.Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, penangkapan tersebut menunjukkan bahwa KKP tidak pernah kendor menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.Baca Juga: Gantikan Edhy Prabowo, Mentan: Tak Boleh Ada Korupsi!"KKP tetap bekerja untuk memastikan kedaulatan pengelolaan perikanan," terangnya, di Jakarta, Senin (7/12/2020).Menteri Pertanian ini juga menjelaskan bahwa penangkapan KIA berbendera Malaysia tersebut terjadi pada Minggu (6/12/2020). Kapal Pengawas Perikanan Hiu Macan Tutul 002 mendeteksi KF.5152 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial Indonesia.Baca Juga: Edhy Prabowo Tersangka, Mentan: Ada UU untuk Berikan SanksiMeskipun berusaha

JAKARTA - Pada hari Minggu (6/12/2020), terjadi penyelundupan 42.500 benur lobster di Batam yang akan dikirimkan ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam.Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim Syahrul Yasin Limpo (SYL) pun memberikan tanggapannya terkait sikap KKP. Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka, Mentan: Ada UU untuk Berikan Sanksi"Semua ada aturannya, saya selama di sini memimpin, semua ada target, semua ada SOP. Tidak boleh ada korupsi dan lain-lain," ucap SYL di Jakarta, Senin(7/12/2020).Dia menekankan sikap yang jujur di lapangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baca juga: Berbuntut Panjang, Deddy Corbuzier Telepon Susi Pudjiastuti Usai Ngobrol dengan Effendi Gazali"Saya nggak jawab (soal evaluasi benur) karena saya belum sampai ke sana. Yang ada adalah semua harus sesuai aturan, tidak boleh keluar dari SOP, don't ever go against the law," tegas SYL.

KPK memanggil 7 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, sebagai tersangka.Read More...

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi ekspor benih lobster. Posisi Edhy di KKP untuk sementara diisi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Syahrul pun ditanyai soal kasus Edhy, SYL mengatakan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada aturan yang berlaku.Baca Juga: Berbuntut Panjang, Deddy Corbuzier Telepon Susi Pudjiastuti Usai Ngobrol dengan Effendi Gazali"Ya, di sini yang penting supporting systemnya harus tetap dijalankan," ucap SYL di Jakarta, Senin(7/12/2020).Dia mengatakan, hal terpenting lainnya adalah memastikan semua program tercapai targetnya dan berjalan lancar.Baca Juga: Penyelundupan 40 Ribu Benih Lobster Berhasil Digagalkan"Saya tidak akan banyak bicara soal hal teknis, saya juga masih beberapa hari di sini. Semua pastinya harus berjalan sesuai aturan, kalau ada yang dilanggar, sudah ada undang-undangnya untuk memberikan sanksi," pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penetapan perizinan ekspor benih lobster atau benur yang turut menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP), Prof Abdul Mu'ti, mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir. Terutama, usai menangkap beberapa pejabat negara yang terlibat korupsi, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.Menurut Mu'ti, selama satu tahun bekerja, KPK periode ini sejak awal pembentukan sempat diragukan kemandirian dan keberaniannya. Namun, KPK mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. Ia menilai, penangkapan dua menteri merupakan pembuktian awal.Baca Juga: Hukuman Mati untuk Mensos Juliari Mencuat, Eks Jubir KPK: Tak Perlu Kebanyakan Slogan"Bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte berbagai kepentingan, baik presiden maupun partai politik. Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya," kata Mu'ti, Minggu (6/12/2020).Mu'ti menuturkan, terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia merasa penangkapa

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, Wawan Sobari menilai perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan beberapa waktu lalu, tidak mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. KPK mampu menjawab keraguan publik dengan menjadikan dua menteri sebagai tersangka kasus korupsi.Menurutnya, sebelumnya banyak pihak yang meragukan kinerja KPK dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, termasuk juga terkait dengan para pimpinan baru lembaga itu. Namun, saat ini KPK telah menetapkan dua orang menteri sebagai tersangka kasus korupsi."Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa KPK bisa langsung menindak top eksekutif. Karena yang ditangkap bukan level dirjen atau direktur, tapi ini menteri," katanya di Kota Malang, Jawa Timur, Ahad (6/12).Menurut Wawan, dengan ditetapkan-nya dua orang menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi pada masa awal pemerintahan,

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) memuji kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap dua Menteri Kabinet Jokowi hanya dalam satu pekan atas dugaan tindakan pidana korupsi.Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, kepimimpinan Komjen Firli Bahuri di KPK patut diacungi jempol. "Sebab dalam satu pekan terakhir lembaga anti rasuha itu berhasil membongkar kasus korupsi dua orang hebat di Kabinet Presiden Jokowi," kata Pane dalam pernyataan tertulisnya kepada Okezone, Minggu (6/12/2020).(Baca juga: Juliari Tersangka Korupsi Bansos, Netizen: Ternyata Bapak yang Ganti Indomie Jadi Mi Sakura!)Sebelumnya, lanjut Pane, KPK telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan yang nota bene orang dekat Prabowo Subianto, tokoh oposisi yang sudah merapat ke Presiden Jokowi. Dan kini, Menteri Sosial yang nota bene orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati.Menurut IPW, sangat sulit untuk meringkus dua menteri yang sangat dekat dengan kekuasaan. "Tapi sebagai jenderal bintang tiga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, lembaganya berkomitmen menjalankan amanah dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.Hal tersebut merupakan wujud dari UU Nomor 30 Tahun 2002 yakni memberantas korupsi yang telah menjauhkan pembangunan dari cita-cita bangsa, yakni adil dan makmur. "Karena itu KPK berkomitmen untuk amanah terhadap tugas tersebut untuk memberantas korupsi, di hadapan hukum setiap warga adalah sama baik itu bupati, wali kota atau pun menteri adalah setiap orang sebagai subyek hukum," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Ahad (6/12). Teranyar, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pencairan bantuan sosial (bansos) Covid-19 KPK, Ahad (6/12) dini hari tadi. Sepuluh hari sebelumnya yakni pada Rabu (25/11), KPK menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP) Prof Abdul Mu'ti mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir. Terutama, usai menangkap beberapa pejabat negara yang terlibat korupsi, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Menurut Mu'ti, selama satu tahun bekerja, KPK periode ini sejak awal pembentukan sempat diragukan kemandirian dan keberaniannya. Namun, KPK mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. Ia menilai, penangkapan dua menteri merupakan pembuktian awal."Bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte berbagai kepentingan, baik presiden maupun partai politik. Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya," kata Mu'ti, Ahad (6/12).Mu'ti menuturkan, terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia merasa penangkapan dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut memiliki dua makna. Pertama, keterbukaan dan

harianpijar.com, JAKARTA - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal beredarnya sebuah video yang berisi suara calon Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyebut Jusuf Kalla (JK) di balik penangkapan Edhy Prabowo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan kerja pihaknya untuk penegakan hukum pemberantasan korupsi."Kami pastikan kerja dan kerja KPK adalah kerja penegakan hukum pemberantasan korupsi," ujar Nawawi Pomolango kepada awak media, Minggu, 6 Desember 2020.Nawawi Pomolango meminta semua pihak tidak merusak KPK dengan argumen-argumen yang tidak berdasar. Dirinya menyebut KPK bisa saja melaporkan pihak-pihak yang membuat penyataan tersebut."Meminta kepada semua pihak untuk tidak merusak KPK dengan argumen-argumen yang tidak berdasar, bisa saja bagi komisi untuk menindak lanjuti pernyataan-penyataan itu dengan melaporkannya," kata Nawawi Pomolango.Diketahui, beredar sebuah video berisi rekaman suara Danny Pomanto menyebut JK berada di balik penangkapan Edhy Prabowo.

GenPI.co - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempercepat penunjukan pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) definitif. Usai Edhy mundur karena terjerat kasus korupsi ekspor benur lobster, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri ad interim. Selanjutnya jabatan itu digantikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. BACA JUGA: KPK Tangkap Pejabat Kemensos Terkait Bansos Covid-19 "Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono di Jakarta, Jumat (4/12/2020). Menurut Riyono, Menteri Pertanian sudah dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober sampai Maret ini. Jika Menteri Pertanian dibebani tugas di sektor kelautan dan perikanan pasti tidak akan fokus

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap beberapa pejabat negara dalam beberapa hari terakhir.Dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta yangterbaru, Menteri Sosial Juliari Batubara.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus suap dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menujuk sejumlah menteri untuk membantu mengurus negara untuk periode keduanya. Namun sayangnya, dari sekian menteri yang dipercayai, hingga saat ini ada beberapa yang tertangkap KPKkarena dugaan korupsi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan masih bergigi tajam dengan menangkap dua menteri dalam waktu berdekatan. Mereka yakni MenteriKelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri SosialJuliari Batubara.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier mengaku terkejut saat mendengar kabar mantan Menteri Kalautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Juliari diduga mendapat 'jatah' sebesar Rp17 miliar dari paket pengadaan bansos Covid-19 tersebut.Juliari menambah catatan hitam menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersangkut kasus rasuah. Sebab, sebelum Juliari Batubara ditetapkan tersangka, KPK lebih dulu menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.Penetapan tersangka terhadap Juliari hanya selang sebelas hari setelah penangkapan terhadap Edhy Prabowo. Edhy Prabowo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Bahkan, Edhy sudah ditahan dan sedang menjalani proses hukum KPK.Edhy Prabowo diduga menerima suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Edhy bersama dua stafnya diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan 100 ribu dolar Amerika dari Suharjito, agar PT Dua Pu

Liputan6.com, Jakarta Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, penyidikan yang dilakukan KPK tidak pernah memiliki intrik politik. Hal ini menjawab tudingan mantan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto yang menduga penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanam Edhy Prabowo adalah by design dilakukan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang memiliki hubungan baik dengan Novel Baswedan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara Jusuf Kalla(JK), Husein Abdullah mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan klarifikasi kepada Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto soal tudingannya bahwa Jusuf Kalla otak di balik ditangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo.Read More...

GenPI.co - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sangat marah dan kecewa dengan Edhy Prabowo karena terjerat kasus korupsi ekspor benur lobster. Kekecewaan Prabowo tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. BACA JUGA: Hashim Ungkit Kebijakan Susi Pudjiastuti yang Keliru soal Lobster "Ya Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati dan terus terang saja dia bilang ke saya secara bahasa Inggris," ujar Hashim dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020). "Dia (Prabowo) sangat kecewa dengan anak yang ia angkat dari selokan 25 tahun yang lalu," imbuhnya. Hashim menambahkan, Prabowo menilai apa yang telah dilakukan Edhy merupakan bentuk pengkhianatan. Padahal, Prabowo yang sejak awal menampung dan membiayai hidup Edhy saat masih muda hingga menjadi kepercayaan Prabowo. "Dia (Prabowo) bilang, i take him up from the gutter, and this is what he does to me. Saya ambil dia dari selokan dan inilah yang

Covesia.com - Sebuah video menunjukkan calon Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny Pomanto' yang menyebut Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla sebagai dalang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) nonaktif Edhy Prabowo oleh KPK.Terkait itu, juru bicara JK Husain Abdullah menyayangkan atas tindakan Danny yang memfitnah JK.Husain justru bertanya-tanya dengan sikap Danny yang tega melakukan fitnah terhadap JK. Menurutnya, Danny tidak memiliki sopan santun terhadap sosok JK yang dihormati banyak kalangan."Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti itu? Danny seperti tidak punya lagi sopan santun sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan," kata Husain dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).Bahkan Husain sempat menyinggung terkait falsafah Bugis-Makassar perihal adat dan istiadat dalam menghormati orang tua. Sebab, JK dan Danny sama-sama berasal dari Makassar."Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tid

JAKARTA - Calon Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menyebutkan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), dalang dibalik penangkapan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diketahui setelah rekaman suara Danny Pomanto viral di media sosial.Menanggapi hal itu, Juru bicara JK, Husain Abdullah menyayangkan ucapan itu jika benar dilontarkan oleh Danny Pomanto."Saya cuma mau bilang, salah apa Pak JK kepada Danny Pomanto, sehingga tega-teganya memfitnah seperti itu? Danny seperti tidak punya lagi sopan santun sedikit pun kepada sosok yang dihormati semua kalangan," kata Husain dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).Husain bahkan menyinggung soal falsafah orang Bugis-Makassar terkait adat dan istiadat dalam menghormati orang tua."Saya yakin kalau orang Bugis-Makassar tidak gampang mengumbar fitnah seperti itu, karena secara budaya dan agama tahu resikonya, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," sambungnya.Lebih lanjut, Husai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- - Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meminta KPK mengklarifikasi tudingan yang menyebut Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai dalang di balik penangkapan Edhy Prabowo atas kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Dia mengatakan, pihak yang menuding JK akan berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, beredar video dan disertai rekaman suara diduga Danny Pomanto menuding mantan wakil presiden Jusuf Kalla sebagai otak di balik penangkapan Edhy Prabowo. Video berdurasi 1 menit 58 detik itu, menyebar luas di media sosial.Dari rekaman itu, suara percakapan yang diduga Danny Pomanto menyinggung sejumlah tokoh-tokoh besar di negeri ini semisal Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga pentolan FPI Rizieq Shihab.Danny Pomanto adalah mantan wali kota Makassar yang kini sedang maju dalam Pilkada 2020 sebagai calon wali kot

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P. Batubara angkat bicara ihwal adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Juliari berujar pihaknya sudah mendengar berita penangkapan anak buahnya. Saat ini, dirinya sedang memonitor perkembangannya untuk kemudian menentukan langkah selanjutnya.BACA JUGA: Ketua KPK: OTT Pejabat Kemensos Terkait Korupsi Dana Bansos Covid-19"Kami sudah mendengar berita tersebut dan sekarang kami masih memonitor perkembangannya," ujar dia saat dihubungi MNC Media, Sabtu (5/12/2020).Sebelumnya diberitakan, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 4 Desember 2020, malam hingga Sabtu dini hari tadi. Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan seorang pejabat Kementerian Sosial (Kemensos)."Betul, pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 dinihari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto marah besar saat tahu bahwa Menteri kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait suap ekspor benih lobster.Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga merasa dikhianati oleh Edhy Prabowo karena terlibat praktik rasuah di kementerian yang dipimpin anak buahnya tersebut.Hal itu disampaikan oleh Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. "Prabowo sangat marah, sangat kecewa. Merasa dikhianati. Dia (Prabowo) sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," ujar dia.Baca Juga: Polisi Siap Ciduk Pendukung Rizieq Shihab yang Bandel, PA 212 Angkat BicaraSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggali keterangan tambahan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP), dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Sedianya, Edhy Prabowo digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas

Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bicara soal kemarahan kakaknya setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK.Read More...

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto marah besar saat tahu bahwa Menteri kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait suap ekspor benih lobster.Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga merasa dikhianati oleh Edhy Prabowo karena terlibat praktek rasuah di kementerian yang dipimpin anak buahnya tersebut.Hal itu disampaikan oleh Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. "Prabowo sangat marah, sangat kecewa. Merasa dikhianati. Dia (Prabowo) sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," ujar dia.Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggali keterangan tambahan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP), dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Sedianya, Edhy Prabowo digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Suharjito (SJT), hari ini.Selain Edhy Prabowo, KPK juga memeriksa tersangka lainnya yakni, Am

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, menyatakan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, merasa dikhianati mantan ajudannya, Edhy Prabowo usai tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prabowo, kata Hashim, sangat marah, "Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati. Dan terus terang saja, dia bilang ke saya, secara bahasa Inggris, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu dan ini balasannya ke saya," kata Hashim dalam konferensi pers terkait ekspor benih lobster di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, Jumat.Menurut Hasjim, pernyataan Prabowo Subianto itu dibuat dalam bahasa Inggris karena sudah 60 tahunan lebih keseharian mereka menggunakan bahasa Inggris. Hashim mengatakan penyampaian Prabowo dalam bahasa Inggris itu sebagai berikut: "I pick him up from the gutter, and this is what he does to me."Hashim tak menampik dirinya sangat kenal baik dengan Edhy Pra

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Kelautan dan Perikanan EdhyPrabowoditangkap KPK atas dugaan kasus suap eksporbenih lobster. Edhy diringkus penyidik KPK saat baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai kunjungan kerja di Amerika Serikat.Dalam kasus yang dialami Edhysempat ada anggapan praktik kronisme terkait ekspor benih lobster. Berdasarkan fakta dari beberapa perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir, ada salah satu perusahaan milik kader Gerindra.Salah satunya adalah eskportir PT Bima Sakti Mutiara. Pada posisi jajaran Dewan Komisaris perusahaan tersebut ada nama adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo.Baca Juga: Malah Lempar-lempar Posisi yang Ditinggalkan Edhy Prabowo, Kenapa Jokowi Gak Cari Menteri Baru?Perusahaan ini juga menempatkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Direktur Utama. Rahayu merupakan putri dari Hashim atau keponakan dari Prabowo Subianto.Pengacara Hashim Djojohadikusumo,Hotman ParisHutapea, mengatakan bahwa kenyat

Menteri Kelautan dan Perikanan non aktif, Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (4/12/2020). Sebelumnya, Edhy ditangkap dan ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap penetapan calon eksportir benih lobster pada Rabu (25/11). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Menteri Kelautan dan Perikanan non aktif, Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (4/12/2020). Sebelumnya, Edhy ditangkap dan ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap penetapan calon eksportir benih lobster pada Rabu (25/11). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPPPKSBidang Tani dan Nelayan, Riyono, mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang tidak segera menentukanMenteriKelautan danPerikanandefinitif penggantiEdhy Prabowo. Menurut Riyono,Jokowimemiliki hak prerogatif untuk segera menentukan pengganti Edhy namunyang dilakukan justru menunjuk menteri yang ada dalam kabinet saat ini untuk menjadi menteri ad Interim atau menteri pelaksanasementara."Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," kata Riyono, kepada wartawan, Jumat, (4/12/2020).Baca Juga: Prabowo Buka Suara Soal Kelakuan Edy Prabowo: Ini Pengkhianatan, dia Saya Angkat Dari Selokan!Seperti diketahui, Jokowi semula menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri ad Interim Kelautan dan Perikanan. Kemudian kemarin, Jokowi menunjuk lagi menteri ad interim yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo karena Luhut

batampos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan kader Gerindra yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, sebagai tersangka korupsi benih lobster atau benur. Menanggapi hal tersebut, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan kekecewaan dan marahnya sang kakak, saat mengetahui Edhy Prabowo ditangkap KPK, karena diduga melakukan korupsi. "Prabowo sangat marah, []Artikel Prabowo Merasa Dikhianati Edhy Prabowo pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara suap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Lembaga antirasuah itu kali ini melakukan penggeledahan di di rumah dinas istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi."Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kompleks Rumah Dinas DPR di Kalibata Jaksel," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (4/12).Dia mengungkapkan, penggeledahan tersebut dilakukan pada Kamis (3/12) kemarin hingga pukul 24.00 WIB. Dia mengatakan, KPK menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara ini dalam penggeledahan tersebut.Seperti diketahui, Iis Rosita Dewi merupakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra. Dia sempat diciduk bersama dengan Edhy Prabowo sejumlah pihak lain saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/11) lalu di Bandara Soekarno Hatta.Saat itu, Iis yang baru tiba dari Hawaii bersama rombongan sempat dibawa

Liputan6.com, Jakarta - Edhy Prabowo diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 3 Desember 2020.Read More...

GenPI.co - Banyak tudingan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) diam-diam mengincar kursi Menteri Kelautan dan Perikanan peninggalan Edhy Prabowo. Politisi PAN Hersubeno Arief, mengatakan partai pimpinan Zukifli Hasan tersebut kerap mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf. Akan tetapi belum terlihat resmi masuk pemerintahan. BACA JUGA: Seruan Amien Rais Bikin Merinding Soal Pemimpin "Sikap PAN belum terlihat secara resmi masuk pemerintahan, tapi mereka mencoba merapat ke pemerintahan, iya," kata Hersubeno di Jakarta, Kamis (3/12). Kans tersebut juga sulit didapat PAN karena saat ini Gerindra masuk sebagai partai ketiga terbesar di Indonesia yang memiliki banyak suara. Terlebih ada kepentingan untuk Pilpres 2024, di mana jumlah kursi parpol sangat penting bagi pemerintahan mendatang. BACA JUGA: Bursa Calon Kapolri, 2 Figur Ini Layak Gantikan Idham Azis "Jika diberikan ke PAN, saya pikir Gerindra akan berpikir ulang (bertahan di pemerntahan)," demikian Hersubeno. (*) Lihat video

JAKARTA - Amarah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meledak ketika mendengar kabar Menteri Kelautan dan perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait kasus suap ekspor benih lobster.Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga merasa dikhianati oleh Edhy Prabowo karena terlibat praktek rasuah di kementerian yang dipimpin anak buahnya tersebut.Hal itu disampaikan oleh Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo di Cafe Jet Ski Jakarta Utara hari ini.(Baca juga: KPK Sita 8 Sepeda Mewah dan Uang Rp4 Miliar di Rumah Dinas Edhy Prabowo) "Prabowo sangat marah, sangat kecewa. Merasa dikhianati. Dia (Prabowo) sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," ujar dia, Jumat (4/12/2020).Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggali keterangan tambahan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP), dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Sedianya, Edhy Prabowo digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan rumah dinas anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Iis Edhy Prabowo yang juga istri dari Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP).Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Iis di Kompleks Rumah Dinas DPR Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (3/12). Penggeledahan dilakukan sampai dengan Jumat (4/12) pukul 04.00 WIB."Adapun dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara ini," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Sebelumnya, KPK pada Rabu (2/12), juga menggeledah rumah dinas Edhy di Kompleks Widya Chandra, Jaksel. Dari geledah tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara, barang bukti elektronik, dan delapan unit sepeda. Selain itu, KPK juga menemukan uang dalam bentuk rupiah dan mata asing deng

batampos.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Putri Catur. Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pegawai KKP yakni Dian Sukmawan dan Andika Anjaresta. Kemudian seorang pihak swasta, []Artikel Dalami Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Periksa Stafsus Menteri KKP pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur dengan memanggil sejumlah saksi. Salah satu saksi yangdipanggil hari ini yakni Staf Khusus (Stafsus)Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Putri Catur.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengofirmasi adanya penggeledahan oleh penyidik KPK di kediaman dinas tersangka Edhy Prabowoterkait kasus ekspor benih lobster. Menurut dia, penggeledahan dilakukan pada Kamis kemarin, hingga pukul 12 dini hari tadi.Read More...

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas seorang Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 3 Desember 2020. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP)."Kamis (3/12/2020), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kompleks Rumah Dinas DPR di Kalibata Jaksel. Penggeledahan dilakukan sampai pukul 24.00 WIB," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (4/12/2020).KPK belum mengungkap rumah dinas anggota DPR siapa yang digeledah untuk mencari bukti tambahan dalam kasus ini. Kendati demikian, kata Ali, dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perizinan ekspor benih lobster."Adapun dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang terkait perkara ini," tuturnya.Sejauh ini, KPK telah menetapkan t

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Mereka diperiksa terkait kasus yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo."Hari ini, dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan lima saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/12).Lima saksi, yaitu Putri Catur yang merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, PNS pada Sub-Koordinator Ikan Air Tawar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Dian Sukmawan, Andika Anjaresta berprofesi PNS, seorang mahasiswa bernama Esti Marina, dan wiraswasta Dalendra Kardina.Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Dil

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP).Read More...