Pewarta merekam sidang dakwaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016 dengan tersangka Nurhadi (tengah) dan menantunya Rezky Herbiyono (kanan) di Gedung KPK Jakarta, Selasa (22/10/2020). Sidang dilangsungkan secara virtual. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)Pewarta merekam sidang dakwaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016 dengan tersangka Nurhadi (tengah) dan menantunya Rezky Herbiyono (kanan) di Gedung KPK Jakarta, Selasa (22/10/2020). Sidang dilangsungkan secara virtual. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)Read More...

JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, didakwa menerima gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali."Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).Jaksa Wawan menjelaskan, Nurhadi memerintahkan Rezky Herbiyono untuk menerima uang atau hadiah dari sejumlah pihak sejak 2014 hingga 2017. Adapun, uang yang diterima Nurhadi melalui Reza berasal dari sejumlah pihak yang berperkara di antaranya, Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardhani.Baca Juga: KPK Panggil Pensiunan PTPN X Terkait

JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, didakwa menerima gratifikasi. Keduanya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali."Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi," kata Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).Jaksa Wawan menjelaskan, Nurhadi memerintahkan Rezky Herbiyono untuk menerima uang atau hadiah dari sejumlah pihak sejak 2014 hingga 2017. Adapun, uang yang diterima Nurhadi melalui Reza berasal dari sejumlah pihak yang berperkara di antaranya, Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardhani.Baca Juga: KPK Panggil Pensiunan PTPN X Terkait

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara eks Sekretaris MAhkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan begitu, Nurhadi dan Rezky bakal segera disidang terkait kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa kasus korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD). Berkas perkara mantan sekretaris MA itu diserahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN) Jakarta Pusat.Berkas perkara NHD diserahkan bersama dengan menantunya sebagai pihak swasta, Rizkie Herbiyono (RHE) dalam perkara serupa. "Hari ini tim JPU melimpahkan berkas perkara terdakwa Nurhadi dan Rizkie Herbiyono ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (14/10).Ali mengatakan, penahanan keduanya selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim. Dia menjelaskan, berikutnya JPU akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.Selama proses penyidikan terhadap keduanya telah diperiksa sebanyak 167 saksi oleh penyidik KPK. Selain NHD dan RHE, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Mu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti para Calon Kepala Daerah (Cakada) menjelang Pilkada 2020 agar tidak terlibat korupsi. Selain Cakada, KPK juga memberikan wejangan kepada para penyelenggara untuk mendorong Pilkada 2020 yang berintegritas.KPK memberikan pembekalan terhadap Cakada dan juga penyelenggara Pilkada di wilayah Provinsi Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pembekalan dilakukan melalui media telekonferensi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).Agenda utama pembekalan yakni, menjalin sinergi dan komitmen sejak awal antara KPK dengan calon kepala daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.Direktur Dikyanmas KPK, Giri Suprapdiono menyatakan bahwa korupsi di tataran kepala daerah masih menjadi tantangan bangsa ini. Oleh karenanya, kata Giri, KPK penting memberikan masukan atau pembekalan untuk dapat mencegah potensi korupsi oleh kepala daerah sejak awal, yaitu saat kampa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas, barang bukti dan dua tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016, mantan Sekretaris MA Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RHE), ke penuntutan agar dapat segera disidangkan."Hari ini, tim penyidik KPK melaksanakan tahap II penyerahan barang bukti dan tersangka NHD dan RHE kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/9).Ali mengatakan penahanan terhadap keduanya selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari ke depan terhitung mulai 29 September sampai 18 Oktober 2020. "Untuk tersangka NHD tetap ditahan di Rutan Cabang KPK C1 dan tersangka RHE juga tetap ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih," ujarnya.Selanjutnya, kata dia, JPU KPK diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara Nurhadi dan menantunya

Tersangka suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016, Nurhadi bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (29/9/2020). Tim penyidik KPK melimpahkan tersangka Nurhadi dan Rezky Herbiyono beserta barang bukti kepada tim JPU KPK. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)Tersangka suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016, Nurhadi bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (29/9/2020). Tim penyidik KPK melimpahkan tersangka Nurhadi dan Rezky Herbiyono beserta barang bukti kepada tim JPU KPK. (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)Read More...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan, untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RHE). Berkas tersebut langsung diserahkan kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) untuk KPK."Hari ini, Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka /terdakwa NHD dan RHE kepada Tim JPU KPK," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020).Ali mengungkapkan, untuk penahanan keduanya, selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 September 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020."Dimana untuk tersangka NHD tetap ditahan di Rutan Cabang KPK C1, dan tersangka RHE juga tetap ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih," tuturnya. Baca juga: KPK Panggil Pensiunan PTPN X Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi NurhadiJPU KPK, kata Ali, diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan ber

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDana pemulihan ekonomi terus diberikan melalui beberapa program bantuan sosial. Hingga pekan ini, tingkat penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mendekati 40%. Perlu dicatat bahwa program PEN baru dimulai awal Juni 2020. Artinya, tingkat penyerapan 40% yang dicapai dalam kurun 3 bulan 3 pekan.Berikut rangkuman beberapa fakta tentang penyerapan dana PEN, Jakarta, Minggu (27/9/2020).Baca Juga: Dorong Program PEN Jateng, Komisi XI DPR Apresiasi Program KIHT Bea Cukai1. Anggaran PEN Baru Terserap 34%Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercatat sudah mencapai Rp237 triliun. Angka itu setara dengan 34% dari pagu anggaran yang mencapai Rp695,2 triliun."Per tanggal 2 (September) kemarin sudah Rp237 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Dia menjelaskan, tercatat per 2 September sektor kesehatan sudah terserap 31,6% dari alokasi sebesar Rp87,5 triliun. Selanjutnya, dana perlindungan sosia

JAKARTA - Pemerintah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Namun sayangnya, hingga 17 September 2020 penyerapan anggaran PEN itu baru mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6%.Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai lambannya pencairan dana itu karena para pejabat ketakutan dalam menggunakan anggaran tersebut. Mereka takut terkena jeratan pidana bila pencairannya terjadi penyelewengan di tingkat bawah.Baca Juga: Sri Mulyani Diminta Ubah Strategi Penyaluran Dana PEN, Caranya? "Ada pelaksana teknis takut ditangkap oleh KPK, karena merasa bahwa yang ada perlindungan terhadap hukum itu kepada menteri atau level eselon I. Sementara pelaksana teknis, salah sedikit mengisi anggaran itu khawatir bisa dijerat tindak pidana korupsi," kata Bhima dalam acara Market Review di IDX Channel, Selasa (22/9/2020).Dia menyebut penyerapan anggaran itu akan meningkat bila nanti memasuki kuartal IV-2020. Sebab, kementer

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Mahkamah Agung (MA) yang kerap memangkas hukuman bagi koruptor.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono, Kamis 17 September 2020 kemarin. Keduanya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Nurfaizah dari unsur swasta mengenai kepemilikan mobil milik tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD).Read More...

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua pihak swasta guna mendalami kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung pada 2011-2016.Keduanya adalah Nurfaizah dan Sutoyo yang akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka NHD (Nurhadi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembangunan rumah mantan Sekretaris Nurhadi yang diduga dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Penyidik hari ini memeriksa Lo Jecky yang berprofesi sebagai arsitek yang mendesai rumah tersebut.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016. Pada Selasa (15/9), penyidik memeriksa Direktur PT JTrust Olympindo (JTO) Multifinance, Lo Jecky dan seorang wiraswasta Wilson Margatan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keduanya diperiksa untuk tersangka Mantan Sekertaris MA Nurhadi. Kepada Lo Jecky, penyidik meminta keterangannya terkait profesinya sebagai arsitek yang mendesain rumah Nurhadi. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan profesi saksi sebagai arsitek yang mendesain rumah milik tersangka NHD yang berada di kawasan Hanglekir dan Patal Senayan yang diduga bahwa dana yang dibayarkan oleh tersangka NHD untuk mendesain ke dua rumah tersebut berasal dari suap dan gratifikasi yang diterimanya, " ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/9). Sementara kepada Wilson, penyidik mendalami adanya dugaan aliran uang oleh Nurhadi ke berbagai pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan, pihaknya telah melakukan ekspose atau gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Nawawi memastikan, bakal segera menerbitkan surat perintah penyidikan TPPU Nurhadi dalam waktu dekat."Sudah pernah ada ekspose, tinggal menunggu saja. Mungkin dalam waktu yang dekat," kata Nawawi di Gedung KPK Jakarta, Senin (14/9). "Kami upayakan seperti itu. Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kami terus bekerja, teman-teman satgas semua terus bekerja seoptimal mungkin," ucap Nawawi.Berdasarkan data yang dimiliki ICW dan Lokataru, Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tidak berbanding lurus dengan penghasilan resminya. Patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan korupsi.Beberapa aset yang diduga milik Nurhadi, di antaranya; tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan mil

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera menerbitkan surat perintah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman dalam waktu dekat. Hal tersebut usai KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara dugaan TPPU Nurhadi."Sudah pernah ada ekspose, tinggal nunggu aja. Mungkin dalam waktu yang dekat," ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Senin (14/9/2020).Baca Juga: KPK Periksa Konsultan Lingkungan Terkait Kasus NurhadiNawawi menyebut bahwa pihaknya tengah berupaya agar penyidikan TPPU Nurhadi segera rampung. Namun, penyidikan sedikit tersendat karena dampak dari pandemi Covid-19."Kita upaya kan seperti itu.Teman-teman lihat kan kondisinya kayak gini. Pasti kita terus bekerja, teman-teman satgas semua terus bekerja seoptimal mungkin," ungkapnya.Belakangan, KPK diketahui memang sedang menyelidiki dugaan aliran sejumlah uang yang diterima Nurhadi dalam mengurus perkara. Tak hanya itu KPK juga mendug

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspose atau gelar perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Konsultan Lingkungan Edna Dibayanti guna mendalami kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016.Edna akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka NHD (Nurhadi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (11/9/2020).Selain Edna, penyidik KPK memanggil pensiunan pegawai PT Pacific Utama, Suhendra Atmadia serta dua ibu rumah tangga yakni Diastuti Herfini dan Irene Dibayanti. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi.KPK sendiri baru menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kendala di lapangan untuk melacak aset-aset milik tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita lahan kebun sawit yang diduga milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rabu (2/9).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita lahan kebun kelapa sawit kurang lebih 33 ribu meter persegi di desa Padang Bulu Lama kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Lahan kebun sawit itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi."Selain itu penyidik KPK juga melakukan penyitaan uang tunai dari salah satu saksi sebesar Rp 100 juta yang diduga dari hasil pengelolaan kebun sawit tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Kamis (3/9). Ali menuturkan, sejak Senin (1/9) tim penyidik KPK kembali berkoordinasi dengan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara, untuk melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016 dengan tersangka Nurhadi. Kemudian pada Rabu (2/9), penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-s

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita lahan kebun kelapa sawit kurang lebih 33 ribu meter persegi di desa Padang Bulu Lama kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Lahan kebun sawit itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi."Selain itu penyidik KPK juga melakukan penyitaan uang tunai dari salah satu saksi sebesar Rp 100 juta yang diduga dari hasil pengelolaan kebun sawit tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Kamis (3/9). Ali menuturkan, sejak Senin (1/9) tim penyidik KPK kembali berkoordinasi dengan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara, untuk melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016 dengan tersangka Nurhadi. Kemudian pada Rabu (2/9), penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-s

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset yang diduga terkait dengan perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan menantunya, Rezky Herbiono (RHE). Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan terhadap mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rizky Herbiyono. Penyidik masih membutuhkan waktu memanggil saksi-saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar itu."Hari ini Jumat (28/8), berdasarkan penetapan Ketua PN Tipikor Pusat yang kedua, penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari mulai terhitung tanggal 31 Agustus 2020 sampai 29 September 2020 untuk tersangka NHD dan tersangka RHE," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Saat ini, kata Ali, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna melengkapi dan merampungkan berkas perkara penyidikan keduanya. Adapun, saksi yang sudah diperiksa dalam perkara ini berjumlah 141 orang. Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Suap diterima dari pengusaha Hiendra S

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Dewa Putu Yusmai Hardika dalam kasus terkait kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung tahun anggaran 20111-2016.Dewa Putu Yusmai Hardika akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, Mantan Sekretaris Mahkamah Agung."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka NHD (Nurhadi)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2020). Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang hakim di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat bernama Dewa Putu Yusmai Hardika.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - KPK telah menyita lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, terkait kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare. Lahan kebun sawit itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi."Penyidik KPK melakukan penyitaan aset yang di duga terkait dengan tersangka NHD berupa lahan kebun sawit kuran lebih sekitar 530,8 hektare dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Sumut, " kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Kamis (13/8). Penyitaan tersebut, kata Ali, disaksikan oleh notaris/PPAT, perangkat desa setempat, pengelola sawit dan pihak yang menguasai dan mengetahui terkait aset tersebut. Kehadiran mereka untuk memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit dimaksud. Saat ini pada lahan kebun sawit tersebut telah juga telah dipasang tanda papan penyitaan oleh KPK. KPK juga mengingatkan agar siapapun dilarang memasuki

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset yang diduga terkait tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.Read More...

JAKARTA - Tim Penyidik Komisi menyita dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang diduga terkait kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016 dengan tersangka Nurhadi (NHD) dkk. Selain menyita barang bukti, tim penyidik KPK juga turut memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut."Agenda yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik KPK yaitu pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyitaan barang bukti berupa dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang di duga terkait dengan tersangka NHD," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2020).Penyitaaan dan pemeriksaan saksi oleh penyidik KPK, telah berkoordinasi dengan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara."Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk peminjaman ruang kerja sebagai tempat pemeriksaan saksi-saks

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara, terkait kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD). Penyitaan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada tahun 2011-2016."Agenda yang dilaksanakan oleh tim penyidik KPK, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyitaan barang bukti berupa dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang diduga terkait dengan tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/8).Sebelumnya, kata Ali, tim penyidik KPK sejak Selasa (11/8) berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Kristanti Yuni Purnawanti untuk melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut dengan tersangka Nurhadi dan kawan-kawan. "Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk peminjaman ruang kerja sebagai tempat pemeriksaan saksi-sak

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Indra Hartanto sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA pada tahun 2011-2016. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RHE).Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Indra Hartanto yang merupakan karyawan swasta itu diperiksa guna mendalami pembelian mobil yang dilakukan Nurhadi dan Rezky."Indra Hartanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD. Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan dugaan pembelian mobil oleh tersangka NHD dan RHE melalui pembayaran secara kredit pada Mitsui Leasing," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2020).KPK telah menyita vila milik Nurhadi di Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor dan belasan motor gede, mobil mewah, dan sepeda."Termasuk pula dilakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan yang diduga ada hubungan kepemilikan dengan tersangka Nurhadi tersebut," ujar Ali.Lembaga antira

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembelian mobil mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)Nurhadidan menantunya, Rezky Herbiyono. Informasi ini dikorek melalui saksi dari pihak swasta Indra Hartanto."Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan dugaan pembelian mobil oleh tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono) melalui pembayaran secara kredit pada Mitsui Leasing," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Jumat (7/8).Hari ini, KPK juga menyita vila yang diduga merupakan milik eks Nurhadi di Gadog, Bogor, Jawa Barat. "Hari ini Jumat, 7 Agustus 2020, Penyidik KPK mendatangi vila di Gadog Bogor untuk melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan yang diduga ada hubungan kepemilikan dengan tersangka NHD tersebut," ungkap Ali.Baca Juga: Terseret Kasus Nurhadi, Bos Agung Podomoro Land Mangkir dari KPKTim penyidik komisi antirasuah juga turut melakukan penyitaan terhadap sejumlah kendaraan bermotor berupa be

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) di kawasan Bogor, Jawa Barat."Hari ini Jumat, 7 Agustus 2020, penyidik KPK mendatangi vila di Gadog Bogor untuk menyita aset tanah dan bangunan yang diduga ada hubungan kepemilikan dengan tersangka NHD tersebut," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).Selain aset tanah dan bangunan, tim penyidik KPK turut menyita sejumlah kendaraan dan mobil mewah milik Nurhadi."Bermotor berupa belasan motor besar/moge, mobil mewah, dan sepeda yang diamankan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu," tutur Ali.Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak meme

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kukuh dan memastikan tetap bisa memanggil dan memeriksa sejumlah hakim termasuk hakim agung dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman.Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, pernyataan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah bahwa KPK tidak bisa memanggil dan memeriksa aparatur pengadilan termasuk para hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tiga hakim agung karena ada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2002 masih menyisakan tanda tanya.Baca Juga: Usut Kasus Suap Nurhadi, KPK Periksa 6 Saksi Nawawi mempertanyakan apakah MA sudah mengetahui bahwa kalau para hakim yang dipanggil oleh penyidik KPK tersebut sehubungan dengan tugas yustisial mengadili perkara? Menurut dia, pernyataan Abdullah sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas MA seakaan menunjukan MA telah mengetahui kalau panggilan itu berhubungan dengan tugas yustisial."Penyidik-penyidik kami lebih tahu dalam kapa

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi.Penyidik menjadwalkan memeriksa enam saksi pada hari ini. Tiga di antaranya pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Krosbin Lumban Gaol, Salwan Firdaus, dan Achmad Soberi.Kemudian tiga lainnya adalah Maskan Prabowo (pegawai BUMN), Iwan Restiawan (swasta), Didi Sanadi (swasta). Semua saksi ini akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2020).Diketahui dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu adalah mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.Rezky selaku menantu Nurhadi diduga mener

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus merampungkan berkas penyidikan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung.Read More...

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kongkalikong antara Doddy Aryanto Supeno, terpidana pemberi suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dengan Nurhadi selaku mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA). Doddy Aryanto Supeno diduga pernah menyuap Nurhadi untuk mengurus sejumlah perkara.Hal itu terungkap setelah penyidik memeriksa Doddy Aryanto Supeno sebagai saksi, atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. Doddy dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi."Doddy Aryanto Supeno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan penanganan perkara yang diduga pengurusan perkara tersebut akan dibantu oleh tersangka NHD dengan kesepakatan pemberian uang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (5/8/2020).Doddy Aryanto Supeno merupakan mantan pegawai PT Artha Pratama Anugerah ya

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para hakim hingga hakim agung sehubungan dengan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi tersangka Nurhadi Abdurachman.Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, pihaknya telah membaca pemberitaan media massa bahwa KPK telah memeriksa maupun memanggil beberapa orang hakim termasuk tiga hakim agung sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara dengan tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman.Abdullah menyatakan, hakikatnya telah ada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang. SEMA tersebut, kata dia, diterbitkan pada September 2020 dan ditandatangani oleh Ketua MA saat itu Bagir Manan."Kalau masalah penyidikan, silakan. Tapi siapa yang mau disidik? Ini ada rambu-rambu. Tidak setiap orang y

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Pengusutan itu ditandai dengan intensnya pemeriksaan terhadap para saksi. Salah satu saksi yang diagendakan diperiksa hari ini yaitu, Doddy Aryanto Supeno, terpidana pemberi suap kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Doddy diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi (NHD)."Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (5/8/2020).Baca Juga: Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Dituntut 4,5 Tahun PenjaraSelain Doddy, KPK juga memanggil empat saksi lainnya. Keempatnya yakni, seorang ibu rumah tangga, Irawati; wiraswasta, Aditya Irwantyanto; karyawan swasta, Indra Hartanto; serta PNS di Mahkamah Agung, Kardi. Keempatnya juga akan diperiksa untuk tersangka Nurhadi.Belakangan, KPK diketahui mema

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua hakim Mahkamah Agung (MA), yaitu Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati, Selasa (4/8).Read More...

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua Hakim Mahkamah Agung (MA), Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati pada hari ini. Keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.Panji dan Sudrajad bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Keduanya bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Sekretaris MA, Nurhadi (NHD)."Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (4/8/2020).Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati merupakan majelis Hakim yang menangani sidang Peninjauan Kembali (PK) antara PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang kini berujung rasuah. Namun, belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik KPK terhadap kedua saksi itu.Selain dua hakim agung, KPK juga memanggil lima saksi lainnya yakni, Advokat sekaligus adik ipar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi penangkapan buron Djoko Tjandra oleh Bareskrim Polri pada Kamis (30/7). KPK pun menegaskan akan terus mencari buron Harun Masiku."Kami bersyukur dan mengapresiasi keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (31/7). Saat disinggung ihwal keberadaan buron kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Caleg PDI-P Harun Masiku, Ghufron menegaskan pihak KPK akan terus berupaya mencarinya hingga tertangkap. "Mengenai pencarian Harun Masiku KPK selama ini dan akan terus berupaya mengejar yang bersangkutan," tegas Ghufron. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya masih terus melakukan pengejaran kepada Harun Masiku. Alex mengklaim setiap informasi yang diberikan masyarakat ke KPK selalu ditindaklanjuti. "Misalnya ada yang menyampaikan HM itu di satu tempat dan memberikan nomor hp ya kemudian kami ikuti, " terangnya. Diketa

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE) dari unsur swasta atau menantu Nurhadi.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD) dan menantunya yaitu Rezky Herbiono (RHE) selama 30 hari ke depan.Diketahui Nurhadi dan Rezky adalah tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016."Hari ini Kamis 30 Juli 2020, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari pertama berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat selama 30 hari dimulai tanggal 1 Agustus 2020 s/d 30 Agustus 2020 untuk tersangka NHD (Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan RHE (Swasta)," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/7/2020).Ali menuturkan, bahwa saat ini untuk tersangka Nurhadi menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK Kavling C1. Sementara untuk Rezky berada di Rumah Tahanan KPK di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, Ali menegaskan, bahwa penyidik dari lembaga antirasuah itu akan terus memanggil dan memeriksa beberapa sa

Covesia.com - Masa penahanan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE) dari unsur swasta atau menantu Nurhadi diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dua orang itu merupakan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016."Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari pertama berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat dimulai 1 Agustus sampai 30 Agustus 2020 untuk tersangka NHD dan RHE," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/7/2020).Ali mengatakan saat ini tersangka Nurhadi ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi dan tersangka Rezky ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK."Saat ini, penyidik KPK masih akan terus memanggil dan memeriksa beberapa saksi terkait perkara tersebut," ucap Ali.KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus tersebut pada 16 Desember 2019. Satu tersangka lainn

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 4 saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret mantan Sekretaris MA Nurhadi (NHD).Adapun ke-empat saksi yang diperiksa yakni seorang karyawan swasta Stefanus Budi Juwono Yoso Sumardi, serta tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Elang Praksono Wibowo, H. Sobandi dan H. Ariansyah B. Dali P. Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka Nurhadi."Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/7/2020).Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya ju

Liputan6.com, Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Sekretaris MA Nurhadi. Untuk mendalami kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi.Read More...