JPNN.com, JAKARTA - Melanie Subono merasa patah hati mengetahui Komisi Pemberantasan Krorupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier menyindir dua menteri yang ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19.Read More...

Seperti apa sih rumah dan juga investasi properti Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang tersandung kasus korupsi baru-baru ini.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020).Dia menjadi tersangka untuk dugaan kasus suap ekspor benur atau benih lobster, sejumlah orang juga ditangkap termasuk staf khusus menteri.KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka dan juga saksi kasus suap benur tersebut.Setelah penangkapan ini, Edhy Prabowo langsung mengundurkan diri dari jabatannya dan juga keanggotaan dari Partai Gerindra.Sebagai pejabat publik, orang dekat Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini wajib melaporkan kekayaannya.Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Edhy Prabowo melaporkan harta kekayaannya terakhir kali pada 31 Desember 2019.Situs properti Rumah123.com melansir harta kekayaan ini dari sejumlah situs berita online seperti Kompas.com,

Liputan6.com, Jakarta KPK menangkap seorang pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dugaan korupsi bansos pandemi covid-19, pada Sabtu dini hari (5/12). Usai pejabatnya ditangkap, kantor Kemensos masih sepi dan belum didatangi penyidik KPK.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyebut pejabat Kemensos yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpangkat eselon III. Namun, dia enggan menyebutkan jabatan serta nama pejabat yang diamankan penyidik lembaga antirasuah.Read More...

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menghormati proses penegakkan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada anak buahnya.Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah terkait dengan dugaan suap dari vendor pengadaan barang/jasa (PBJ) bansos Covid-19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos .BACA JUGA: Anak Buahnya Diciduk KPK, Ini Respons Menteri Sosial"Kemensos menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK," ucap Juliari saat dihubungi MNC Media, Sabtu (5/12/2020).Sebagaimana informasi, KPK melakukan OTT pada Jumat, 4 Desember 2020, malam hingga Sabtu dini hari tadi.BACA JUGA: KPK Ungkap OTT Pejabat Kemensos Dilakukan di Jakarta dan BandungDalam OTT kali ini, lembaga antirasuah mengamankan enam orang yang terdiri dari seorang PPK Kemensos dan pihak swasta. Operasi senyap dilakukan di sekitar Jakarta dan Bandung.Saat ini seluruh terduga pelaku sudah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy langsung berkoordinasi dengan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara begitu dapat kabar pejabat di Kemensos terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK."Saya belum bisa memberi komentar. Masih berkoordinasi dengan pak Mensos," ucap Muhadjir kepada MNC Media, Sabtu (5/12/2020).Baca juga:Mensos: Pejabat yang Ditangkap KPK Eselon IIIOTT Pejabat Kemensos, KPK Sita Uang Sekardus KPK Ungkap OTT Pejabat Kemensos Dilakukan di Jakarta dan BandungSementara itu, Mensos Juliari P. Batubara mengatakan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditangkap KPK merupakan eselon III. Kemensos, kata Juliari, juga menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di lembaga antirasuah."Kemensos menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK," tuturnya.Sebagaimana informasi, KPK melakukan OTT pada Jumat, 4 Desember 2020, malam hingga Sabtu dini hari tadi.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P. Batubara mengungkapkan, anak buahnya yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pejabat eselon III."Ya eselon III," ucap Juliari saat dikonfirmasi MNC Media, Sabtu (5/12/2020).BACA JUGA: KPK Ungkap OTT Pejabat Kemensos Dilakukan di Jakarta dan BandungSebagaimana informasi, KPK melakukan OTT pada Jumat, 4 Desember 2020, malam hingga Sabtu dini hari tadi.Operasi senyap itu terkait dengan dugaan suap kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos dari vendor pengadaan barang/jasa (PBJ) bansos Covid-19.BACA JUGA: Anak Buahnya Diciduk KPK, Ini Respons Menteri SosialDalam OTT kali ini, lembaga antirasuah mengamankan enam orang yang terdiri dari seorang PPK Kemensos dan pihak swasta. Operasi senyap dilakukan di sekitar Jakarta dan Bandung.Saat ini seluruh terduga pelaku sudah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara belum mau berkomentar terkait pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) terkait bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19. Juliari masih memantau proses perkembangan kasus di KPK.Read More...

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat marah besar ketika mendengar kabar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait kasus suap ekspor benih lobster.Hal itu disampaikan oleh Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo di Cafe Jet Ski Jakarta Utara hari ini."Prabowo sangat marah, sangat kecewa. Merasa dikhianati. Dia (Prabowo) sangat kecewa dengan anak yang dia angkat daei selokan 25 tahun lalu," ujar dia, Jumat (4/12/2020).Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggali keterangan tambahan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP), dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Sedianya, Edhy Prabowo digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Suharjito (SJT), hari ini.Selain Edhy Prabowo, KPK juga memeriksa tersangka lainnya yakni, Amiril Mukminin (AM). Amiril diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berka

JAKARTA - Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari ini. Kali ini, tim mengamankan seorang kepala daerah dari Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.KPK dikabarkan mengamankan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo. Ketua KPK, Firli Bahuri mengamini adanya tangkap tangan terhadap Bupati Banggai, Wenny. Wenny Bukamo ditangkap sekira pukul 13.00 WIB siang tadi."Betul tadi hari ini Kamis tanggal 3 des 2020 jam 13.00 WI telah dilakukan tangkap tangan bupati kab Banggai Laut," kata Firli kepada Okezone, Kamis (3/12/2020).Baca juga: Kembali OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Firli masih enggan membeberkan terkait apa Bupati Banggai Laut ditangkap. Ia berjanji akan mengumumkan secara resmi operasi senyap di Kabupaten Banggai Laut tersebut, nanti."Kami masih menunggu hasil kerja rekan-rekan penindakan di lapangan ya. Berikan waktu untuk kawan-kawan saya bekerja dulu. Nanti pada saatnya akan diberikan penjelasan kepada

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK akan menetapkan Nurhadi sebagai tersangka TPPU jika ditemukan bukti permulaan yang cukup."Kami memastikan akan segera menerapkan pasal TPPU dalam perkara ini setelah dari hasil pengumpulan bukti kemudian disimpulkan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (2/12/2020)Ali mengapresiasi dukungan masyarakat dalam upaya penuntasan korupsi yang sedang dilakukan KPK. KPK juga memahami harapan masyarakat akan penyelesaian setiap kasus yang saat ini sedang ditangani, termasuk perkara yang melibatkan terdakwa Nurhadi Cs"Saat ini, KPK masih telaah lebih lanjut terkait penerapan pasal TPPU pada perkara tersebut," ujarnya.Ali menjelaskan, pada prinsipnya, pasal pencucian uang bisa diterapkan jika hasil tindak pidana korupsi telah berubah bentuk, atau did

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menjerat eks Sekrataris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menyatakan tengah menelaah penerapan pasal tersebut kepada Nurhadi.Read More...

GenPI.co - Menjelang Pilkada 2020, KPK mengungkap kasus korupsi yang menjaring dua kader partai besar. Lalu, apakah penangkapan Menteri KKP dan Wali Kota Cimahi mengandung unsur politik? BACA JUGA: Tukang Pijatnya Ketangkap KPK, Elektabilitas Prabowo Tetap Moncer Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto dalam diskusi "Mungkinkah KPK Bangkit Kembali?" membenarkan hal tersebut. Pasalnya, penangkapan kepala daerah atau kader partai selalu meningkat menjelang pilkada. "Ada 14 kepala daerah pada 2014 dan 29 kepala daerah pada 2018," ujar Wijayanto, Minggu (29/11/2020). Menurut Wijayanto, puncak-puncak kasus korupsi tersebut selalu terjadi menjelang momen pilkada atau pemilu pada tahun tersebut. "Pada 2014 itu ada momen pemilu, sedangkan pada 2018 itu kan, ada pilkada," kata Wijayanto. Hal tersebut sejalan dengan tesis Ward Berenschot dan Edward Aspinall tentang Demokrasi For Sale. Dalam tesis tersebut, mereka menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia setiap tahun makin mahal.

JPNN.com, BANDUNG - Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK atas kasus dugaan korupsi.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil prihatin atas penangkapan Wali Kota Cimahi 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Read More...

JAKARTA - Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai, Gerindra telah mencederai kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster."Nah kalau untuk kalkulasi elite mungkin seperti ini kalkulasinya, karena Gerindra mungkin sudah dianggap sudah mencederai kepercayaannya Pak Jokowi," ujar Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).Adapun mencederai kepercayaan Presiden Jokowi dimaksud yakni menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster."Terus kemudian problemnya adalah harusnya dihukum dong, kan gitu. Harusnya jangan Gerindra lagi dong gitu. Mungkin pandangan ini muncul di elite karena elite merasa harusnya ada share of power yang lebih bagus gitu," tuturnya.Kunto pun memprediksi, Menteri Kelautan dan Perikana

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (27/11). Ajay ditangkap bersama sejumlah orang.Read More...

Liputan6.com, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Cimahi Dikdik S Nugrahawan menyatakan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal menjadikan peristiwa penangkapan Wali Kota Cimahi Ajay M Priyatna sebagai catatan untuk tidak terulang.Read More...

JPNN.com, CIMAHI - Wali Kota Cimahi lagi-lagi tertangkap dan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.Read More...

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Walikota Cimahi, Jawa Barat Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (25/11/2020) sesaat setelah terjadi transaksi dugaan suap terkait dengan pembangunan RS Cimahi.Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri membenarkan bahwa tim KPK memang melakukan kegiatan penindakan berupa operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cimahi, Jawa Barat.Saat OTT, kata Firli, benar ada Walikota Cimahi dan sejumlah orang yang ikut diamankan oleh tim KPK. Firli tidak membantah saat disinggung oleh jurnalis bahwa penangkapan dilakukan sesaat setelah terjadi transaksi dugaan suap."Dugaan Walikota melakukan kopupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi," ujar Firli saat dikonfirmasi para jurnalis, di Jakarta, Jumat (27/11/2020) pagi.Sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan beberapa orang lain dibekuk sekitar pukul 10.00 WIB Jumat (27/11/2020). Penangkapan dilakukan memang sesaat setelah terjadi trans

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Walikota Cimahi, Jawa Barat Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (25/11/2020) sesaat setelah terjadi transaksi dugaan suap terkait dengan pembangunan RS Cimahi.Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri membenarkan bahwa tim KPK memang melakukan kegiatan penindakan berupa operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cimahi, Jawa Barat.Saat OTT, kata Firli, benar ada Walikota Cimahi dan sejumlah orang yang ikut diamankan oleh tim KPK. Firli tidak membantah saat disinggung oleh jurnalis bahwa penangkapan dilakukan sesaat setelah terjadi transaksi dugaan suap."Dugaan Walikota melakukan kopupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi," ujar Firli saat dikonfirmasi para jurnalis, di Jakarta, Jumat (27/11/2020) pagi.Sumber internal Bidang Penindakan KPK menyatakan, Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan beberapa orang lain dibekuk sekitar pukul 10.00 WIB Jumat (27/11/2020). Penangkapan dilakukan memang sesaat setelah terjadi trans

Liputan6.com, Jakarta Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan mengamankan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan mengamankan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Satu lagi pejabat negara ditangkap karena kasus korupsi. Kali ini, KPK menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo dengan dugaan suap izin impor benih lobster.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Menteri Edhy ditangkap atas dugaan kasus suap perizinan ekspor benih lobster atau benur.Read More...

GenPI.co - Partai Gerindra diyakini tidak akan tinggal diam setelah Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat politik Rocky Gerung menilai Gerindra akan melakukan aksi kepada partai politik (parpol) lain. BACA JUGA: Pernyataannya Bikin Bergetar, Edhy Prabowo Sebut Ibu, Bacalah! "Itu akan ada revenge (balas dendam) dari Gerindra terhadap partai lain," kata Rocky sebagaimana dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Kamis (26/11). Menurut pria berkacamata itu, menteri dari partai lain bisa saja bakal ditangkap. "Mungkin nanti akan diimbangi penangkapan menteri dari partai lain," kata Rocky. Rocky menjelaskan, Gerindra ogah tinggal diam karena Edhy merupakan salah satu tangan kanan Prabowo Subianto selaku ketua umum. Menurut Rocky, Prabowo memang sudah "mengader" Edhy untuk masuk dalam lingkaran pemerintah. "Edhy Prabowo memang sudah dipersiapkan oleh Prabowo Subianto untuk ikut dalam kekuasaan," sambung Rocky. Rocky pun meyakini Partai Gerindra tidak a

JAKARTA - Kader Partai Gerindra Arief Poyuono menyentil ketua umumnya Prabowo Subianto yang belum bersuara di depan publik terkait penangkapan anak buahnya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap ekspor benih lobster atau benur."Ayo, kemana nih Prabowo Ketua Umum saya, kok diam aja sih? Keluar dong. Tunjukkan diri ke masyarakat dan katakan maaf yang sebesar-besarnya pada masyrakat terkait "dicengkueknya" Edhi Prabowo oleh KPK, jangan cuma ketua harian yang bicara di publik," kata Arief Poyuono lantang, lewat keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).Mantan wakil ketua umum DPP Partai Gerindra mengatakan, saat ini masyarakat menantikan pernyataan Prabowo. "Mas Bowo tahu nggak masyarakat menantikan ucapan Mas. Mereka ingin tahu pesan apa yang ingin disampaikan Mas Bowo," ungkapnya.Arief menyebut Prabowo berjiwa besar dan bukan seorang pengecut. "Saya tahu benar Mas Bowo itu tidak punya jiwa pengecut maka saya dan kader-kade

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, partainya menghormati proses hukum yang saat ini menjerat kadernya Edhy Prabowo.Read More...

GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan terhadap Edhy Prabowo. Lucius mengatakan, penangkapan terhadap Edhy yang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) ini membuktikan bahwa KPK masih belum mati. BACA JUGA: Diciduk KPK, Edhy Prabowo Terungkap Pernah Jadi Tukang Pijat "Pertama, tetap perlu apresiasi ke KPK yang ternyata belum mati. Saat publik menunggu kerja lama KPK, KPK tetap membuktikan lembaga ini masih ada," ujar Lucius kepada GenPI.co, Rabu, (25/11). Lucius menambahkan, sepinya penangkapan yang terjadi beberapa waktu terakhir tidak membuktikan bahwa korupsi sudah tidak ada di negara ini. Menurutnya, sepinya penangkapan terjadi karena kinerja KPK yang lemah. Selain itu, kata Lucius, penangkapan Edhy ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, korupsi tidak bisa disepelekan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan kegiatan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo selama melakukan kunjungan ke Amerika...Read More...

Liputan6.com, Jakarta Politikus Gerindra Fadli Zon akhirnya angkat bicara mengenai penangkapan rekan satu partainya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kasus suap ekspor benih lobster.Read More...

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon angkat bicara terkait mundurnya Edhy Prabowo dari jabatan menteri dan keanggotaan Partai Gerindra. Fadli Zon menilai keputusan tersebut sebagai langkah bijak."Setelah penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dari partai dan Menteri KKP. Langkah bijak," kata Fadli melalui akun Twitternya, @fadlizon, Kamis (26/11/2020).Namun, dia tetap menaruh harap pada KPK agar bisa menangkap Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif PDIP tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian anggota DPR yang telah buron selama berbulan-bulan."Apresiasi kerja @KPK_RI. Semoga bisa juga temukan Harun Masiku yang masih 'hilang' seperti di ditelan bumi," tulisnya.Baca Juga : Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Kursi Menteri KKP Diprediksi Masih Milik GerindraDiketaui, Edhy Prabowo mengatakan kan mengundurkan diri dari jabatan Menteri KKP dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Edhy mengatakan itu kepada wartawan usai konferensi pers di Gedung K

GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saat ini tengah berjalan di KPK. BACA JUGA: Fakta Penangkapan Edhy Prabowo Sepulang dari Amerika Serikat "Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (25/11/2020). Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," tegasnya. BACA JUGA: Kekayaan Edhy Prabowo Bikin Kaget, Tanahnya Banyak Banget Diketahui sebelumnya, KPK menangkap Edhy Prabowo, di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, (25/11/2020) dini hari. Penangkapan Edhy terkait dengan dugaan korupsi dalam ekspor benur. (*) Video heboh hari

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo terkait dugaan kasus korupsi benih lobster. Edhy Prabowo ditangkap saat baru pulang dari Amerika Serikat.Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman resmi KPK, Rabu (25/11/2020), melaporkan total kekayaan Edhy Prabowo mencapai Rp7.422.286.613.Baca Juga: Soal Izin Eksportir Benih Lobster, Edhy Prabowo: Silakan Saja Kalau Ada yang Curiga Berikut daftar kekayaan Edhy Prabowo yang dilaporkan terakhir kali pada 31 Desember 2019.1. Tanah dan BangunanEdhy Prabowo memiliki 10 aset properti dengan total nilai Rp4.349.236.180. tujuh bidang tanah berada di Kabupaten Muara Enim sedangkan tiga properti berada di Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. 2. Alat Transportasi dan MesinEdhy Prabowo memiliki harta bergerak berupa 2 unit mobil, 2 unit motor, 1 sepeda, dan 1 genset. Tercatat totalnya mencapai Rp890.000.000.Baca Selengkapnya: Menteri Edhy Ditangkap KPK, Ini Daftar Kekayaannya

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan tidak setuju dengan kebijakan soal ekspor benih lobster. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara instan harus dilarang. Penolakan ini pernah disampaikan Susi ketika kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo menerbitkan izin ekspor benih lobster.Mengetahui kebijakan tersebut merugikan nelayan dan mengancam ekosistem lobster di Indonesia, Susi pun menyampaikan penolakannya melalui akun twitter miliknya @susipudjiastuti."Nikel itu benda mati, tidak bisa beranak pianak diambil akan habis. Lobster itu mahluk hidup bernyawa, berkembang biak/ beranak pianak," tulis Susi Pudjiastuti di akun resmi Twitter-nya @susipudjiastuti, Selasa (17/12/2019)."Lobster itu SDA yg Reneawble. Salah satu dr sedikit SDA laut yg bisa diakses/ ditangkap dg mudah oleh pancing, bubu dr para nelayan kecil di pesisir. Pengambilan tidak perlu dg kapal besar/alat modern lainnya. Negara wajib menjaga sumber livelyhood nelayan kecil ini dg Benar&

Liputan6.com, Jakarta Publik dikejutkan dengan penangkapan Menteri Kelauatan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020) dini hari, pukul 00.30 WIB. Menteri Edhy ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sesaat setelah kembali dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.Read More...

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo banyak dikenal warga RT 015/002 Wijaya Timur Raya, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Edhy sendiri pernah tinggal di sebuah rumah di Jalan Wijaya Timur Raya nomor 7 semasa kuliah.Menurut sumber SINDOnews.com yang ditemui di lokasi, jauh sebelum menjadi politikus Gerindra Edhy menghabisi masa mudanya dengan mengikuti olahraga bela diri pencak silat.Baca Juga: Beredar 11 Inisial Ikut Ditangkap saat OTT Edhy Prabowo, KPK: Hoaks!Kini rumah yang pernah ditempati Edhy di Jalan Wijaya Timur Raya nomor 7 dijadikan tempat latihan pecak silat Satria Muda Indonesia."Pak Edhy itu orangnya baik, saya kenalnya dia (Edhy Prabowo) suka bergaul dari dulu. Enggak pernah mandang orang itu kecil, supel orangnya," ujar Sumber SINDOnews.com, Rabu (25/11/2020).Meski sudah lama meninggalkan rumah yang pernah dijadikan tempat singgahnya di masa muda, ayah tiga anak ini masih kerap membantu warga sekitar yang membutuhkan pertolongan."Dari mudanya s

Liputan6.com, Jakarta Musisi senior Iwan Fals ikut mengomentari ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ali Mochtar Ngabalin melihat langsung saat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ngabalin satu rombongan dalam kunjungan kerja Edhy ke Hawaii, Amerika Serikat.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengakui bahwa dirinya ikut dalam kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Hawai, Amerika Serikat. Namun, dia membantah ikut ditangkap KPK bersama Edhy Prabowo.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir benih lobster. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) berharap KPK dapat adil dan profesional dalam penegakan kasus yang melibatkan Edhy Prabowo."Harapan kami KPK bisa adil dan profesional," kata Ariza di Jakarta, Rabu (25/11).Ariza juga mengaku turut prihatin atas penangkapan tersebut. Ia menuturkan, dirinya pun belum mengetahui secara rinci mengenai kasus yang menjerat Edhy Prabowo. Ariza yang saat ini juga menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mengaku tidak akan ikut campur terlalu dalam terkait kasus tersebut. Ariza yang juga merupakan politikus Partai Gerindra mengatakan, keterangan detail mengenai penangkapan Edhy Prabowo akan disampaikan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. "Detailnya nanti dari pihak DPP partai akan menjelaskan, jadi say

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon selama ini sangat aktif bersuara di akun media sosial baik Twitter maupun Instagram untuk mengkritisi berbagai persoalan, termasuk kebijakan pemerintah dengan nada garang.(Baca juga: Punya Masa Lalu Kelam, Menhan Prabowo: Edhy Prabowo Melawan Penderitaan!)Namun saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK tehadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dengan ekspor lobster, netizen mempertanyakan cuitan politikus Partai Gerindra yang hingga Rabu siang ini (25/11/2020) belum muncul.Nama Fadli pun kembali masuk daftar trending topic Twitter siang ini. Akun @Samuel_widya23 berkomentar, "Hmm sudah saya pantau dri pagi kok tdk ada komentar om fadli mengenai temen nya yg di tangkap kpk yaa? Apa gerangan ini..."(Baca juga: Foto-Foto Eksklusif Penangkapan Edhy Prabowo di Bandara Soetta)Sementara akun @AlifLambang01 berkomentar, "Are you sleeping, are you sleeping. Fadli Zon, Fadli Zon. Morning Bell are ringing, morning Bell are dinging. Ding-d

Penyidik KPK mendatangi Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (25/11/2020). Kedatangan penyidik KPK sebagai tindak lanjut penyelidikan terkait penangkapan menteri Edhy Prabowo dan sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)Penyidik KPK mendatangi Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (25/11/2020). Kedatangan penyidik KPK sebagai tindak lanjut penyelidikan terkait penangkapan menteri Edhy Prabowo dan sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)Read More...

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara santai. Hal ini nampak dari beberapa cuitan dari akun media sosial pribadi miliknya.Sekira satu jam lalu aktivitasnya di akun Twitter resmi @susipudjiastuti terlihat mencuitkan tulisan bernada sindiran kepada sosok yang dahulu tak setuju ihwal penolakan dirinya terkait kebijakan Menteri Edhy soal eksport benih lobster. Baca juga: Ditangkap KPK, Ini Daftar 26 Eksportir Benih Lobster Pilihan Edhy PrabowoSejak Edhy menerbitkan perizinan perdagangan lobster, Susi memang tak pernah berhenti untuk mengkritik kebijakan tersebut. Namun, aksi protesnya itu kerap ditentang para pembela Edhy Prabowo yang menilai kebijakan itu malah akan menguntungkan nelayan Indonesia."Polemik Lobster, Effendi Gazali Tantang Susi Diskusi Terbuka," tulis akun Twitter resmi @susipudjiastuti dengan mentautkan link berita dari salah satu media daring yang dikutip Okezone

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo. Jokowi menyebut KPK akan bekerja transparan dan profesional.Read More...

Liputan6.com, Jakarta NamaEdhy Prabowo tengah menjadi perbincangan publik. Politisi partai Gerindra yang menjabat sebagai menteri Keluatan dan Perikanan (KKP) ituditangkap oleh KPK atas tuduhan terlibat korupsi ekspor benih Lobster.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap dini hari, Rabu 25 November 2020, di Bandara Soekarno-Hatta oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Salah seorang yang ditangkap adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Edhy Prabowo diketahui terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (25/11)."Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK," ujar Jokowi.Jokowi yakin KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional. Karena itu, pemerintah akan menghormati proses hukum ini."Kita menghormati dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional," ungkapnya.Presiden pun menegaskan, pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Edhy Prabowo ditangkap terkait dugaan korupsi kasus ekspor benur atau benih lobster."Benar KPK tangkap terkait ekspor benur, tadi pagi jam 01.23 WIB di Soekarno-Hatta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga bersangkutan (yang ditangkap)," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Republika.OTT ini merupa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan terkait tertangkap tangannya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Eddy Prabowo. Dia pun menghormati proses hukum yang berjalan di KPK."Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (25/11/2020).Baca Juga: KPPU Sudah Endus Aroma Monopoli Ekspor Benih LobsterJokowi percaya KPK bekerja profesional. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah konsisten mendukung upaya pemberantasan korupsi.Baca Juga: Ekspor Benih Lobster Terpusat di Bandara Soetta, Bea Cukai: Itu Aturan KKP"Saya percaya KPK bekerja transparan terbuka profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkapnya.Seperti diketahui, KPK menangkap Eddy setelah ulang dari lawatannya ke Amerika Serikat dini hari tadi.Penangkapan ini dikaitan dengan ekspor benih lobster.