JPNN.com, JAKARTA - Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyebut penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga Level 4 mulai membuahkan hasil.Read More...

GenPI.co - Bupati Siak Alfedri meminta seluruh tim PPKM level 4 wilayahnya agar lebih tegas mengingatkan angka terkonfirmasi terus mengalami peningkatan. Alfedri mengatakan semua pihak harus bergerak mengambil tindakan sesuai dengan tupoksinya. "Kami sekarang ini dalam keadaan darurat, kejadian luar biasa. Maka penanganannya harus luar biasa juga," katanya, Sabtu (14/8). Alfedri juga meminta kepada seluruh camat untuk sigap masif bergerak. Oleh karena itu, Alfedri meminta untuk tidak lagi banyak berdiam dan harapannya target 23 Agustus 2021 angka terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Siak ini menurun. Untuk seluruh kecamatan diminta membuat selebaran yang diteken camat, kepala kepolisian sektor dan komandan rayon militer. Isinya khusus poin-poin seperti pemilik restoran boleh buka 25 persen sampai jam 20.00 WIB di atas itu harus bungkus. "Kemudian sampaikan juga sanksi, kalau nantinya tidak diindahkan berikan sanksi administrasi. Kalau itu tidak diindahkan lagi baru dicabut izinnya, jel

JPNN.com, SURABAYA - PPKM Darurat diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Sesuai Inmendagri Nomor 2, Surabaya masuk dalam level dua dan tiga.Read More...

Uniknya, lagu yang bisa dinikmati di Spotify, YouTube dan platform digital lainnya ini diakui diciptakan saat menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan Juli 2021."Saya mengerjakan sendiri lagu ini dengan alat rekam sederhana di rumah saat PPKM Darurat," kata musisi kelahiran 11 Februari 1994 ini.Mulai dari pengambilan suara gitar, bass, guitalele, dan vokal dilakukan sendiri oleh Pandusukma, termasuk lirik, lagu, dan aransemen. Begitu pula proses mixing dan mastering. "Semua saya lakukan secara mandiri, sambil mengisi waktu luang di tengah pandemi Covid-19," ungkapnya. Lagu 'Lepas' yang diperkenalkan di awal bulan Agustus 2021, berbicara tentang seorang insan yang sedang gundah gulana. Merasa hampir putus asa dan kehilangan kepercayaan diri, lantas mencari cara untuk memusnahkan segala kekalutan hati dan pikiran.Suasana sudut sunyi di tengah sesak dan padatnya kota menjadi tempat pelarian dan meluapkan perasaan hati serta merenungkan mimpi-mim

GenPI.co - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan memperpanjang kebijakan PPKM level 4 di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan daftar dari Presiden, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk kategori PPKM level 4. Perpanjangan PPKM Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Berikut daftar daerah di Provinsi DIY yang menerapkan PPKM level 4: -DI Yogyakarta 1. Kabupaten Sleman2. Kabupaten Bantul3. Kota Yogyakarta4. Kabupaten Kulonprogo5. Kabupaten Gunungkidul Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PPKM Level 3 dan 4 Jawa-Bali melaporkan upaya DIY untuk terus menambah jumlah tempat tidur perawatan pasien Covid-19. Salah satu upaya menambah jumlah rumah sakit darurat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta konversi tempat tidur rumah sakit (RS) untuk perawatan pasien Covid-19 di DI Yogyakarta ditamb

JPNN.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy menyampaikan komentar terkait aturan PPKM Darurat.Read More...

JAKARTA - Inflasi Juli 2021 diperkirakan sekitar 0,01% month of month (mom) atau 1,45% year on year (yoy) dari bulan sebelumnya tercatat 1,33%yoy.MMenurut Ekonom Josua Pardede, pendorong inflasi Juli terutama adalah komponen inflasi inti, sementara komponen harga bergejolak dan komponen harga diatur pemerintah diperkirakan mengalami deflasi.Baca Juga: Juni Diramal Terjadi Deflasi 0,08%"Inflasi inti bulan Juli diperkirakan sekitar 0,11%mtm atau 1,44% yoy dari bulan sebelumnya 1,49% yoy," kata Josua, di Jakarta, Senin (2/8/2021).Penurunan laju inflasi inti dipengaruhi oleh pemberlakuan PPKM darurat sepanjang Juli yang mendorong penurunan sisi permintaan. Namun demikian, belanja konsumen cenderung dialokasikan untuk komponen kesehatan dan pendidikan.Baca Juga: Juni Deflasi 0,16%, BPS: Pertama Kali di 2021"Inflasi untuk komponen kesehatan diperkirakan cenderung meningkat sejalan dengan belanja obat-obatan dan alat kesehatan sepanjang PPKM darurat," katanya.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang berjalan sejak 3 Juli hingga saat ini,...Baca selengkapnya di: https://www.hetanews.com/article/224387/epidemiolog-ppkm-darurat-belum-signifikan-kendalikan-pandemi-covid-19Read More...

JPNN.com, SIDOARJO - Musikus Cak Sodiq memberi tanggapan soal diperpanjangnya aturan PPKM Darurat di kawasan Jawa dan Bali.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Presenter Arie Untung memberi tanggapan soal diperpanjangnya aturan PPKM Darurat demi menekan penyebaran covid-19.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya dr. Windhu Purnomo menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian Covid-19 di Jawa dan Bali. Windhu menjelaskan, sampai saat ini angka positivity rate di Jawa dan Bali masih sangat tinggi dari standar maksimal 5 persen.Dia mengatakan, angka positivity rate di Jawa-Bali hingga Sabtu (24/7) kemarin masih di atas 30 persen. Ia merinci, untuk Banten berada di angka 37 persen. Lalu, DKI Jakarta 40 persen, Jawa Barat 43 persen, Jawa Tengah 42 persen, Yogyakarta 44 persen, Jawa Timur 42 persen, dan Bali 32 persen."Padahal standardnya tidak lebih dari lima persen. Artinya sejak diberlakukannya PPKM tidak memberi dampak apapun karena risikonya masih tinggi," kata Windhu dikonfirmasi Ahad (25/7).Windhu menjelaskan, risiko yang sangat tinggi itu sesuai dengan angka kasus harian yang masih tinggi. Selain itu, masih banyak rumah sakit (RS) ruj

GenPI.co - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal kelanjutan masa berlaku PPKM Darurat. Riza mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Adapun masa berlaku PPKM Darurat yang dimulai sejak 3 Juli, berakhir hari ini, Minggu (25/7). "Terkait perpanjangan PPKM, kami masih menunggu keputusan dan kebijakan yang diambil dari pemprov, pusat, atau satgas pusat terkait PPKM level 4 apakah akan diperpanjang atau tidak," kata Riza dikutip dari JPNN.com, Minggu (25/7). Riza menambahkan pihaknya dalam dua hari terakhir kerap rapat dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PPKM Darurat. "Terpenting bagi masyarakat tempat terbaik berada di rumah. Pastikan rumah dibersihkan disinfektan dan tetap laksanakan prokes sekalipun di rumah tetap usahakan," ujar Riza. Politikus Partai Gerindra itu pun menyatakan PPKM Darurat membawa dampak positif terhadap penanganan kasus Covid-19 di ibu kota. "Ada penurunan (kasus Covid-19), walaupun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengeklaim penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat selama 3 Juli hingga 20 Juli 2021 lalu telah memberikan hasil yang positif hingga 15 persen. Pemerintah berharap semua pihak bisa terus bekerja sama selama PPKM yang kini disebut level 4 supaya bisa diturunkan secara bertahap pada 26 Juli 2021 mendatang"Kalau Anda menanyakan kepada saya tentang pemberlakuan (PPKM) tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021, maka saya mau katakan bahwa kemarin berdasarkan data, kami mendapatkan satu hasil yang oke. Memang banyak orang yang melakukan kritisi, itu masukan bagus, tetapi tingkat keberhasilan ada sekitar 10 persen sampai dengan 15 persen," katanya saat mengisi konferensi virtual bertema "PPKM End Game?", Sabtu (24/7).Pihaknya menyadari hasil ini masih sangat tidak maksimal. Oleh karena itu, pemerintah siapkan beberapa upaya. Pemerintah berencana nantinya mulai 26 Juli 20

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ridwan Amiruddin, menilai efektivitas penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat per 3 Juli hingga 20 Juli 2021, baru bisa dilihat pada pekan depan.Ridwan mengingatkan, jangan ada yang menganggap bahwa PPKM darurat sebagai 'magic bullet' untuk mengatasi pandemi Covid-19."Intervensi yang dilakukan pada PPKM periode satu itu bisa terukur 10 hari ke depan, karena kalau kita melihat pertambahan kasus Covid-19 hari ini adalah interaksi 10 hari yang lalu. Jadi, efektivitas dari PPKM periode pertama akan muncul pekan depan," katanya saat mengisi konferensi virtual bertema PPKM End Game?, Sabtu (24/7).Ridwan melanjutkan, pekan depan baru bisa dipastikan terjadi penurunan kasus atau sebaliknya, terus meningkat. Di lain pihak, Ridwan mengingatkan, PPKM Darurat hanya jadi pemicu supaya masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Jadi, ia meminta jangan 'mendewakan' PPKM Darurat sebagai magic bu

Hal ini disebabkan masih suasana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dalam masa pandemi Covid-19. Sidang secara offline yang sudah dijadwalkan digelar di Kantor KPU Bali, Jalan Cokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Jumat (9/7) lalu, hingga saat ini ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut oleh pihak Majelis DKPP. Padahal awak KPU Bali dan Bawaslu Bali yang menjadi teradu dalam laporan dugaan manipulasi LPPDK Caleg Dr Somvir tersebut sudah dapat undangan. Para teradu pun mengatakan sudah siap menghadapi sidang offline tersebut dengan bukti-bukti yang dimiliki.Anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum dan Data I Ketut Rudia dihubungi NusaBali, Jumat (23/7), mengatakan pihaknya sebelumnya menerima pemberitahuan sidang DKPP akan dilaksanakan secara offline di KPU Bali. "Ya sebelumnya kami dapat undangan sidang offline. Tetapi karena pelaksanaan PPKM Darurat, akhirnya ditunda. Belum ada jadwal lagi setelah penundaan itu," ucap Rudia.Menurut Rudia, para pihak terk

JPNN.com, BENGKALIS - Sebanyak 49 warga Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis, Riau, dinyatakan reaktif COVID-19.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bergerak membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19.Read More...

JPNN.com, SUMEDANG - Guna meringankan beban masyarakat terdampak PPKM Darurat, Pemkab Sumedang menyalurkan 2.770 paket sembako dari Baznas melalui Program Jaring Pengaman Sosial bertajuk 'Sembako Nyampe Rumah' atau 'Senyum Duafa'.Read More...

PPKM darurat di Jawa Bali 3-20 Juli menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena aktivitas masyarakat menjadi sangat dibatasi untuk menekan kasus Covid-19. Walau dikeluhkan oleh sebagian masyarakat, dari data di lapangan diperoleh ada hasil nyata dari penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali kemarin. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro berdasarkan dari data per 18 Juli 2021,"Penerapan PPKM Darurat lalu telah berhasil menurunkan persentase angka kegiatan rekreasi dan wisata masyarakat hingga 1/3 dari sebelum PPKM Darurat diberlakukan. Artinya, banyak lho teman, tetangga kita yang patuh, tetap sekolah, bekerja dan ibadah di rumah saja," ujar dr Reisa pada siaran langsung Siaran Pers PPKM Dalam Rangka Hari Anak Nasional, Jumat (23/7/2021). Baca Juga : Dokter Reisa: 11% Masyarakat Indonesia Masih Suka BerkerumunDr Reisa menjelaskan, semakin sedikit orang yang keluar rumah, maka kian kecil kemungkinan virus corona ditularkan dari satu manu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Johan Rosihan mengatakan perlu mengevaluasi total terhadap perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.Read More...

GenPI.co - Polisi memburu sosok yang diduga memerintahkan seorang demonstran aksi tolak PPKM Darurat di Bandung untuk membawa bom molotov. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menangkap seseorang berinisial H karena kedapatan membawa bom mlotov pada aksi tolak PPKM Darurat, Rabu (21/7/2021) lalu. Dari keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Adanan Mangopang, mengatakan, H yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap bersama lima rekannya di kawasan Cicendo. "Setelah kami menggeledah badan, kami temukan empat botol bom molotov bersama satu botol bensin," kata Mangopang di Kantor Polrestabes Bandung, Kamis (22/7/2021) dikutip dari Ayobandung.com. Menurutnya dari keterangan H, bom molotov itu memang akan dibawa saat melaksanakan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung dan Gedung Sate. Ia pun akan mendalami kembali kasus tersebut karena pihak penyidik telah mengetahui identitas orang yang diduga memerintahkan H untuk membawa bom itu. "Dari bukti hasil obrolan hp

BANGLI, NusaBaliPendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli dari sub retribusi pasar, terutama Pasar Kidul, anjlok. Kondisi ini akibat Peberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. Kepala Pasar Kidul Bangli I Dewa Agung Adi Oka mengungkapkan, karena pemberlakukan PPKM Darurat Covid-19, 3 - 20 Juli, sejumlah toko yang termasuk sektor non esensial, tutup. Seperti, pedagang pakaian atau busana, penjual perabotan rumah tangga, toko emas, dan lainnya. Lantaran tidak berjualan, maka berdampak pada hasil retribusi pasar. ''Sekitar 200 pedagang tidak berjualan. Akibatnya, pungutan retribusi menurun sangat signifikan," jelasnya, Kamis (22/7). Kata dia, ketika situasi normal, retribusi pasar ini bisa mencapai Rp 3,1 juta/hari, sementara pada masa PPKM Darurat berkisar Rp 2 juta/hari. Sementara itu, dengan dimulainya pemberlakukan PPKM III, para pedagang sudah mulai berjualan. "Mudah- mudahan kondisi bisa kembali berjalan normal," ujarny

JAKARTA - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah resmi diperpanjang pemerintah sampai dengan 25 Juli mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta agar aparat bisa menjaga keramahan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.Menurut dia, kerjasama antara aparat dan masyarakat dalam impelemntasi PPKM Darurat itu yang amat penting."Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19," ucap Johnny dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).Johny memaparkan, penularan Covid-19 sejauh ini disebabkan lantaran masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dirinya pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19.Oleh karena itu, pemerintah memb

JPNN.com, BALIKPAPAN - Polisi mengamankan sedikitnya 15 mahasiswa yang tergabung dalam aksi demontrasi menolak PPKM Darurat di Balikpapan, Kamis (22/7).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, dampak dari penerapan kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali masih menunjukan perkembangan yang fluktuasi. Dia mengatakan, dalam menilai kesiapan daerah untuk melakukan pembukaan pengetatan secara bertahap harus melihat beberapa indikator, yakni kasus positif, kesembuhan, kematian, dan juga BOR.Selain itu, jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko yang melaporkan kinerja di tiap-tiap daerah juga perlu dijadikan pertimbangan. "Pada 7 provinsi Jawa Bali yang melaksanakan PPKM Darurat, perkembangan selama 7 hari terakhir masih menunjukan fluktuasi," kata Wiku saat konferensi pers, Kamis (22/7).Lebih lanjut, Satgas juga mencatat kasus positif selama tujuh hari terakhir ini sudah menunjukan tren penurunan di hampir seluruh provinsi, kecuali di Bali. Wiku mengatakan, Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga tiga hari terakhir.Begitu juga denga

BELUM lama ini viral di jagat maya, seorang influencer tidak bisa melakukan perjalanan udara alias terbang karena kekurangan kelengkapan dokumen.Kala itu, sang influencer yang sudah membawa bukti sertifikat vaksin dan hasil negatif dari pemeriksaan swab PCR diketahui dimintai surat dinas dan surat izin dari RT/RW setempat.Lalu bagaimana sebenarnya aturan soal kebutuhan dokumen yang dibutuhkan, untuk bisa melakukan perjalanan udara selama masa penerapan aturan PPKM Darurat saat ini? Dijelaskan oleh Prof. Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, memang sekarang sudah diberlakukan tambahan aturan perjalanan.Tambahan aturan perjalanan ini sendiri, dikatakan Prof Wiku sudah diberlakukan Satgas Covid-19 sejak 18 Juli lalu hingga 25 Juli mendatang, sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Satgas nomor 15 tahun 2021, sehingga bersifat kebijakan penebalan dari aturan yang sebelumnya di Surat Edaran Satgas Nomor 14, untuk mencegah lonjakan kasus a

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan RI belum dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berlangsung selama tiga minggu. PPKM Darurat telah dilaksanakan mulai 3 Juli hingga 25 Juli 2021.Menurut Plt. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, Pemerintah terus melakukan evaluasi PPKM setiap minggunya di 139 Kabupaten/Kota yang melaksanakannya. Dan sejauh ini belum ada penurunan signifikan selama tiga minggu PPKM di 124 Kab/kota dan dua minggu pada 16 Kab/Kota yang menyusul."Penurunan positivity rate belum bisa kita capai, namun testing mulai meningkat. Tapi beberapa hari jelang Idul Adha sampai Idul Adha memang testingnya turun," ujar Prima dalam diskusi 'Kedaruratan Kesehatan dan Hak Atas Kesehatan' Komnas HAM RI, Kamis (22/7).Prima mengungkapkan, saat ini hasil kasus konfirmasi masih banyak, naik di beberapa wilayah. Namun menurutnya, yang terpenting masyarak

batampos.co.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak hari ini 21 Juli 2021, []Artikel PPKM Darurat, Tenaga Kerja Asing Tak Boleh Masuk Indonesia pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

Menurut Ferry Paulus, aturan itu mengganggu persiapan Macan Kemayoran untuk menghadapi Liga 1 2021/2022.Ferry Paulus menyebut persiapan Persija sebelum PPKM Darurat sudah memasuki tahap finalisasi. Namun, adanya penerapan aturan ini membuat Persija harus menunda sejumlah program latihan."Memang ini sangat berdampak untuk Persija. Khususnya terkait persiapan teknis dan fisik para pemain," kata Ferry Paulus, di laman resmi klub, Rabu (21/7).Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat sampai 26 Juli 2021. Keputusan itu makin membuat persiapan Persija mengalami kemunduran. Selain itu juga berdampak pada penyelenggaraan Liga 1 2021/2022. Persija dan klub lainnya menunggu keputusan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) terkait kepastian liga yang rencana awalnya ingin bergulir pada 20 Agustus 2021.Meski demikian, Persija menghormati keputusan pemerintah dalam menerapkan PPKM Darurat. Ferry Paulus menilai keputusan ini menjadi yang terbaik untuk semua pihak. Bagi Persija saat ini, katanya, ya

JAKARTA - Pemerintah Pusat telah memperpanjang masa berlaku PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021, meski istilahnya diubah menjadi PPKM level 1-4. Hal itu menimbulkan pertanyaan apakah perlu pembaruan surat tanda registrasi pekerja (STRP) saat para pekerja hendak masuk Ibu Kota.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan lewat unggahannya di Instagram. Dalam unggahan dijelaskan bahwa, STRP akan diperbaharui secara otomatis lewat sistem, jadi para pekerja tidak perlu mengajukan STRP lagi."Bagi Pekerja Sektor Esensial dan Kritikal yang telah memiliki STRP dengan Masa Berlaku s.d. 20 Juli 2021, TIDAK PERLU mengajukan STRP kembali," tulis @aniesbaswedan dalam unggahan Instagramnya dikutip Kamis (22/7/2021).Baca Juga: 4.842 Warga Jakbar Langgar Prokes Selama PPKM DaruratAnies menambahkan, masyarakat dapat memohon untuk mengunduh kembali STRP pada akun yang digunakan saat pengajuan secara kolektif oleh perusahaan. Namun, bisa juga dengan menunjukan QR Code

JAKARTA - Sebanyak 4.842 pelanggar protokol kesehatan terdata selama PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 di Jakarta Barat. Pelanggar itu didominasi individu.Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengatakan, jenis pelanggar prokes yakni tidak tertib masker. Para pelanggar prokes itu didapat dari delapan kecamatan di Jakarta Barat yakni mulai dari Cengkareng, Tambora, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Palmerah, Kalideres, Kembangan, dan Tamansari.Pelanggaran terbanyak terdapat di Tambora, Cengkareng, dan Grogol Petamburan. Disana pelanggaran dapat mencapai 870 pelanggar.Baca juga: Instruksi Kapolri ke Jajaran saat PPKM Level 4: Pastikan Penyaluran Bansos Cepat dan Tepat Sasaran"Mayoritas pelanggar 4.689 warga memilih sanksi sosial. Sisanya 153 warga memilih denda," jelas Tamo, Kamis (22/7/2021).Tamo membeberkan, pihaknya telah mengumpulkan Rp20 juta dari total pelanggaran tertib masker di Jakarta Barat selama PPKM Darurat berlangsung.Baca juga: PPKM Diperpanjang, MUI Harapkan Partisipasi Masyarak

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo merelaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khususnya untuk sektor ekonomi masyarakat kecil per 26 Juli mendatang jika kasus Covid-19 menurun.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyatakan keputusan memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 hendaknya diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan rakyat.Read More...

GenPI.co - Pengamat politik Rustam Ibrahim angkat bicara terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali. Rustam, sapaan akrabnya mengatakan, jika ingin PPKM Darurat dipatuhi, pemerintah harus tahu cara memerintah. "Penegakan PPKM Darurat harus konsisten, apapun kegiatannya jika menimbulkan kerumunan ya dilarang at all cost," ujar Rustam dalam keterangannya, Rabu (21/7). Menurutnya, jika penerapan PPKM Darurat pilih-pilih dan takut risiko politik, percuma tidak akan efektif. Oleh karena itu, Rustam meminta Presiden Joko Widodo menghentikan PPKM Darurat Jawa dan Bali. "Jadi sudahi sajalah PPKM-PPKM itu, Pak Jokowi," jelasnya. Sebelumnya, Jokowi resmi memberlakukan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Namun, PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli dan pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. (*) Kalian wajib tonton video yang satu ini:

Presiden Jokowi resmi memperpanjang PPKM Darurat, dan kini berganti istilah menjadi PPKM level 3-4.Baca selengkapnya di: https://www.hetanews.com/article/223756/ppkm-darurat-di-medan-jadi-ppkm-level-4-gubernur-edy-minta-warga-taat-aturanRead More...

batampos.co.id - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021 mendatang. Mulai tanggal 26 Juli istilah PPKM Darurat sudah tidak ada lagi dan akan diganti menjadi kategori level 1, level 2, level 3, dan level 4. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang saat ini masih menjabat sebagai PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali []Artikel Mulai 26 Juli Istilah PPKM Darurat Bakal Diganti Lagi pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

GenPI.co - PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli silam awalnya direncanakan berlangsung selama dua pekan sehingga berakhir ada 20 Juli. Terbaru, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli. Musababnya, sejumlah indikator pencapaian kegiatan penanganan pandemi tidak satu pun terpenuhi. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf yang memberikan sejumlah catatan kritis terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama lebih dari dua pekan tersebut. Menurutnya, pemerintah dinilai gagal dalam merealisasikan target penanganan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan darurat. Merujuk pada data dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19, didapati bahwa sejumlah indikator tidak berhasil dicapai oleh pemerintah sepanjang dua pekan pembatasan darurat. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. 1) Pengetesan | Target: 324 ribu per hari | Realisasi: 127 ribu per hari 2) Pelacakan | Target: 300 ribu kontak per hari | Realisasi: 250 r

Suara para pelaku jasa ini pun menyuarakan harinya lewat postingan yang viral di media sosial pada Senin (19/7/2021) lalu. Terlihat lima orang duduk di trotoar di depan rolling door yang tertutup. Jeritan hati para tukang cukur ini tak lepas dari larangan berkegiatan pada 3-20 Juli 2021. "Saya sebagai pelaku usaha jasa pangkas rambut, yang termasuk sektor non essensial, tolong lebih diperhatikan lagi. Izinkan kami para penyedia jasa pangkas rambut untuk tetap membuka usaha, mengingat banyak beban tanggungan yang harus dipenuhi," ujar Ahmad Sundawi dari Mastaka Hair Studio, Rabu (21/7/2021).PPKM Darurat, kata Ahmad Sundawi, menjadi salah satu cobaan yang berat, di mana pelaku usaha non essensial. "Saya setuju dengan adanya PPKM darurat dalam rangka menekan angka Covid-19, namun saya kurang setuju para pelaku usaha non esensial harus tutup. Karena seperti di sini, ada lima orang tim yang harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan, dan biaya sewa lokasi," tegas pemilik jasa berlokas

batampos.co.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, mulai 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan PPKM Darurat secara bertahap. Sebab, tren kasus penularan Covid-19 mulai mengalami penurunan. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 persen. Sementara pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan []Artikel Pelonggaran PPKM Darurat pada 26 Juli, Ini Aturan Lengkapnya pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

GenPI.co - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021. Merespons hal itu, Dewan Pakar Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia Emrus Sihombing mendukung PPKM Darurat diperpanjang. "Tujuan memperpanjang (PPKM Darurat, red), kan, menyelamatkan manusia dan kemanusiaan," ujar Emrus dalam keterangan yang diterima GenPI.co, Rabu (21/7). Emrus menambahkan, dalam mengatasi pandemi covid-19 harus dimulai dari hulu dengan strategi komunikasi yang mampu membangun kesadaran, membentuk sikap, dan rasa optimisme masyarakat, serta mengubah perilaku taat ketat menggunakan protokol kesehatan (proses). Kemudian kata Emrus harus diikuti program 3T (testing, tracing, dan treatment) atau dilakukan simultan antara strategi komunikasi dengan 3T. "Jangan sampai sebaliknya yang terjadi dengan menomorduakan strategi komunikasi," jelasnya. Oleh karena itu, kata Emrus, sumber daya, termasuk pembiayaan mengeksekusi strategi komunikas

JAKARTA - PPKM Darurat atau PPKM level 4 resmi diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Perpanjangan ini disebut akan disambut positif oleh para investor di pasar modal Indonesia.Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat selama lima hari di bawah ekspektasi pelaku pasar, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang untuk kembali menguat di pekan ini.Baca Juga: IHSG Ditutup Menguat ke 6.029, Seharian di Zona Hijau "Kalau dilihat dari rencana pemerintah yang ternyata perpanjangan PPKM sampai 25 Juli di bawah ekspektasi pelaku pasar yang memperkirakan sampai Agustus ini direspon cukup positif oleh pasar, sehingga pergerakan IHSG setelah mengalami penurunan yang cukup dalam di satu hari sebelumnya itu bisa jadi momentum untuk rebound," ujar Reza kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (21/7/2021).Meskipun ada peluang rebound, Reza menyebut sentimen mengenai PPKM Darurat masih akan menjadi sentimen utama investor dalam negeri, karena menurutnya

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tenaga kerja asing (TKA) tidak akan masuk lagi ke Indonesia sejak Rabu (21/7) hari ini.Read More...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kebigiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini diapresiasi para Uskup dan Imam Katolik."Saya sangat mengapresiasi kebijakan ini demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena itu saya mengajak seluruh Umat Katolik, khususnya Umat Keuskupan Agung Semarang, untuk mengindahkan kebijakan ini dengan penuh kerelaan dan kegembiraan demi kebaikan bersama. Semoga Tuhan melindungi dan menjagai kita semua dari pandemi Corona ini," ujar Uskup Keuskupan Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (21/7/2021).Hal senada disampaikan Uskup Keuskupan Agung Merauke, Papua, Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Maluku, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC. Menurutnya, kebijakan ini diambil demi menyelamatkan nyawa seluruh elemen bangsa Indonesia.Mencermati perkembangan Covid-19 yang belum mereda, Uskup Keuskupan Agung S

JAKARTA - Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Barat mencatat sebanyak 10 tempat perkantoran melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sepanjang 3-20 Juli 2021.Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat Tri Yuni Wanto mengatakan, jumlah itu didapat usai pihaknya melakukan pengawasan di seluruh gedung perkantoran atau perindustrian selama periode 3-12 Juli 2021."Sekitar 10-an (kantor) sudah kita tindak semuanya. Kita lakukan penghentian kegiatan sementara," kata Tri saat dihubungi, Rabu (21/7/2021).Baca Juga: Total Denda PPKM Darurat di Majalengka Lebih Dari Rp185 JutaIa mengatakan, perkantoran yang banyak melanggar aturan selama PPKM Darurat yakni yang banyak beroperasi di Jalan Prepedan, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Sebab, di sana banyak industri rumahan yang bercampur dengan rumah penduduk.Untuk pengawasan selama PPKM level 4, pihaknya akan tetap melaksanakan pemantauan inspeksi sidak

JAKARTA - Muhammadiyah mendukung keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang. Apalagi, alasan perpanjangan PPKM ini untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dari Covid-19."PP Muhammadiyah mendukung perpanjangan PPKM darurat, diminta pemerintah tetap konsisten utamakan keselamatan jiwa rakyat Indonesia, dan warga bangsa agar makin disiplin taat prokes," kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad di Jakarta, Rabu (21/7/2021).Baca Juga: Kasus Covid-19 di Bali Pecah Rekor dengan Jumlah 1.111 OrangDadang mengingatkan, pemerintah harus mengedepankan keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Dan masyarakat juga diimbau untuk tetap disiplin dan taat prokotol kesehatan."Ditambah terus bersabar, berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan dan mentaati intruksi dari pemerintah agar selalu taat protokol kesehatan," pungkasnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan penerapan PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun, berbeda dengan sebelumny

GenPI.co - Pengamat politik Hamka memberikan pandangannya terkait keputusan pemerintah yang memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (20/7). "Kita akan terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor. Menurut Hamka, perpanjangan PPKM memang harus ditempuh, mengingat kasus covid-19 yang masih tinggi. "Namun, rakyat harus diberi makan dan dibiayai hidupnya," ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (21/7). Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu mengatakan bahwa masyarakat banyak yang terdampak secara ekonomi akibat PPKM Darurat. "Terutama, rakyat yang hidup di bottom of pyramid, yaitu rakyat menengah ke bawah," katanya. Seperti diketahui, PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli. Tak hanya itu, per daerah diberi level sesuai dengan jumlah kasus coro

GenPI.co - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021 nanti. Menurut dia, pihaknya sangat mendukung kebijakan PPKM darurat itu jika tujuannya untuk kebaikan bersama. "Tugas negara dan pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat, di antaranya dari bahaya Covid-19 dan menyejahterakan mereka. Kalau menurut pemerintah untuk kebaikan rakyat, PPKM harus dilanjutkan ya silakan dilanjutkan," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Kendati begitu, dia mengingatkan pemerintah apabila aturan PPKM darurat diperpanjang maka masyarakat harus secepatnya diberikan bantuan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. "Pemerintah harus membantu perekonomian rakyat dengan BLT secepatnya dan secukupnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya," tegasnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi selanjutnya akan m

GenPI.co - Penyanyi Jawa Timur Lia Amelia tidak mau berpangku tangan selama PPKM Darurat. Artis JPNN Musik tersebut melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. "Aku sama keluarga membantu menyalurkan bagi mereka yang ingin memberikan bantuan untuk orang-orang yang positif covid-19," kata Lia, Selasa (20/7). Lia menambahkan, donasi yang disalurkan berupa sembako, masakan rumahan, dan jamu untuk imunitas tubuh. "Handmade bay mama," kata Lia Amelia, lantas tertawa. Pelantun Nasib Perantauan itu juga mengaku sempat menyelesaikan skripsinya. Dia pun mengakui sempat wara-wiri ke Surabaya untuk mengurus sidang skripsinya pada tiga hari pertama PPKM Darurat. "Kebetulan kemarin barengan sama sidang akhir skripsi," ujar Lia. Namun, Lia kini benar-benar menaati peraturan pemerintah selama PPKM Darurat. "Sekarang udah dirumah aja mengikuti aturan pemerintah, bantu usaha keluarga dari rumah," kata Lia Amelia. (*)Tonton Video viral berikut:

GenPI.co - Ribuan pengemudi Ojek Online alias ojol bersatu di Kota Bandung turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran. Pengemudi Ojol melakukan protes terhadap kebijakan PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. Hal itu diketahui dari unggahan video di akun instagram @infojawabarat, Rabu (21/07/2021). Dalam video berdurasi 36 detik itu terlihat para pengemudi ojol berseragam lengkap sedang melakukan konvoi di jalanan untuk menolak perpanjangan PPKM Darurat. Hal itu diduga karena kebijakan PPKM Darurat berdampak pada penurunan pendapatan para ojol. Pasalnya banyak ruas jalan dan toko-toko di Kota Bandung yang ditutup selama dua pekan kebijakan PPKM Darurat berjalan. Para pengemudi ojol yang disinyalir berjumlah ratusan ribu tersebut sembari meneriaki para toko di pinggir jalan untuk tidak takut membuka tokonya. "Buka, buka, buka, buka woi," seru para pengemudi ojol dengan kompak. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan poin penting perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat itu adalah evaluasi. Sehingga ia mengharapkan pemerintah bisa mencapai hal tersebut. "Poin penting dari perpanjangan PPKM Darurat adalah pengawasan, evaluasi, dan apa rencana besarnya ketika diperlonggar. Tiga hal ini memengaruhi kemungkinan kami kembali ke PPKM Darurat atau tidak. Saya harap kami tetap berperilaku sesuai realita dan tentu saja tetap optimistis," katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Rabu (21/7).Kemudian, ia melanjutkan banyak yang menyangkal realitas Covid-19 yang selalu berujung tidak baik. Sekarang, media internasional menyoroti kondisi Indonesia. Dalam hal ini tidak usah kaget dan lebih baik terima saja. Indonesia harus bangkit untuk membuktikan bisa menjadi baik."Memang sangat mudah mengabaikan angka-angka kematian akibat Covid-19. Tapi ketika itu

JAKARTA - Kadin berharap ekonomi tetap berjalan, meski kebijakan PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021.Menurut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, pengusaha memahami pentingnya penanganan di sektor kesehatan menjadi satu keharusan untuk mengendalikan pandemi. Namun, di sisi lain roda ekonomi tidak bisa berhenti.Baca Juga: Tak Tahu PPKM Darurat Diperpanjang, Ratusan Pengendara Diputar Balik di Penyekatan Jaktim "Kesehatan ini walau di sisi lain sangat penting, roda ekonomi juga harus berjalan. Jadi, ada balance antara kesehatan dan ekonomi," katanya dilansir dari Antara, Rabu (21/7/2021).Arsjad mengungkapkan kalangan pengusaha mendukung penuh langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi.Baca Juga: Layanan Imigrasi Dihentikan, Layanan Paspor Hanya untuk WNI dengan Kondisi Mendesak Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga roda ekonomi untuk terus berjalan demi kesejahteraan pekerja."Penting sekali bagi ekonomi terus berjalan, karena kalau tidak berjalan, bagaim

Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 ini dilakukan berdasar Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali yang ditandatangani Gubernur Wayan Koster pada Buda Pon Bala, Rabu (21/7/2021).PPKM Level 3 yang diterapkan di Bali sendiri berbeda dengan istilah yang diumumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 yang menggunakan istilah Level 4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada Rabu (21/7/2021) sampai dengan Minggu (25/7/2021). PPKM Level 3 di Bali diberlakukan pada sembilan kabupaten/kota. Pada PPKM Level 3 ini, pelaku usaha agak bisa bernafas lega dibandingkan pada PPKM Darurat yang diberlakukan pada 3-20 Juli 2021.Untuk pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok, kini bisa buka hingga pukul 21.00 Wita. Sebelumnya segala kegiatan di pasar tradisional ini harus sudah tutup pukul 20.00 Wita. Hal yang sama diberlakukan untuk