REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis hakim kasus korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya mengestimasi putusan hukum terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto jatuh pada antara 5 sampai 14 Oktober 2020 mendatang. Ketua Majelis I, Hakim Rosmina meminta para pihak persidangan, agar mengefisiensi pelaksanaan sidang dengan memotong jumlah seluruh saksi.Hakim Rosmina mengatakan, jumlah total saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berjumlah total 179 orang. Jumlah tersebut, belum ditambah pengajuan ahli ke persidangan dari tim penuntut sebanyak 12 nama. Tim penasehat hukum para terdakwa, pun berencana mengajukan enam ahli. "Untuk efisiensi persidangan, dari jaksa penuntut, syukur untuk mengurangi saksi-saksinya," kata Hakim Rosmina saat persidangan lanjutan Jiwasraya, di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (29/7).Hakim Rosmina pun mengingatkan JPU, agar konsisten dengan jumlah saksi yang diajukan dalam setiap persidangan. Peringatan kepada JPU ters

JPNN.com, BANDA ACEH - Sidang korupsi penjualan telur ayam di Dinas Peternakan Aceh dengan kerugian negara mencapai Rp 2,6 miliar dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum terpaksa ditunda.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kejaksaan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani persidangan kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Terkait kasus buronan BLBI Djoko Tjandra Brigjen Pol Prasetyo Utomo akan segera menjalani sidang terkait pelanggaran disiplin.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Setelah dua minggu ditahan di Rutan Salemba, Jakarta, Vicky Prasetyo akan menghadapi sidang perdana. Seperti diketahui, Vicky terjerat kasus pencemaran nama baik.Read More...

Winnetnews.com - Aksi demonstrasi mewarnai sidang kedua kasus korupsi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang digelar di Pengadilan Israel, Minggu (19/7). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya.Kendati sidang kedua tersebut dibalut kericuhan, Netanyahu tak hadir di pengadilan. Dikutip AFP via CNN Indonesia, Senin (20/7), Perdana Menteri sayap kanan ini tetap bersikukuh tidak korupsi.Padahal, Netanyahu sudah dinyatakan bersalah telah Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Tiongkok menghadirkan warganya sebagai saksi untuk membantu penyelidikan kepolisian untuk kasus tewasnya seorang warga negara Indonesia di kapal Lu Huang Yuan Yu 118.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Yudi Purnomo Harahap menilai vonis ringan terhadap dua penyerang penyidik KPK Novel Baswedan menunjukkan urgensi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis."Kami Wadah Pegawai KPK memandang bahwa putusan ini semakin mengukuhkan urgensi agar Presiden RI segera membentuk TGPF untuk menunjukkan komitmen serius atas pemberantasan korupsi," ujar Yudi dalam keterangannya, Jumat (17/7). Menurut dia, TGPF yang harus terbentuk dari berbagai unsur independen serta bebas kepentingan. Mereka juga harus dipastikan hanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Soal vonis dua penyerang Novel, kata Yudi, terdapat beberapa poin penting yang disikapi oleh WP KPK. Pertama, putusan hanya membenarkan tuntutan penuntut umum dan bel

Pengunjung melintasi layar monitor yang menampilkan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (kanan) dan Rony Bugis yang mengikuti sidang putusan secara teleconference di PN Jakarta Utara, Kamis (16/7/2020). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Pengunjung melintasi layar monitor yang menampilkan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (kanan) dan Rony Bugis yang mengikuti sidang putusan secara teleconference di PN Jakarta Utara, Kamis (16/7/2020). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meyakini Majelis Hakin Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memutus perkara dua penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim PN Jakarta Utara dijadwalkan membacakan putusan dua penyerang Novel Baswedan hari ini, Kamis (16/7)."Saya tetap percaya majelis hakim akan memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan dan menyandingkannya dengan rasa keadilan masyarakat," ujar Nawawi dalam pesan singkatnya, Kamis (16/7).Hal senada diungkapkan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Yudi mengatakan, harapan masyarakat terhadap pengusutan perkara kasus teror terhadap Novel berada di palu majelis hakim. "Sekarang harapan masyarakat tentang adanya keadilan hukum tinggal di majelis hakim, setelah tuntutan yang sangat ringan bagi dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik senior KPK Novel Ba

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Djuyamto meminta awak media yang hadir betul-betul menyimak sidang putusan perkara terdakwa penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal ini untuk mengindari kesalahan dalam mengutip.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango percaya majelis hakim akan profesional dalam memutus hukuman bagi dua terdakwa kasus penyerangan Novel Baswedan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Penasihat hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menaruh harapan besar kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang vonis dua penyerang kliennya.Read More...

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan untuk terdakwa Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, hari ini, Kamis (16/7/2020). Sidang rencananya digelar pukul 10.00 WIB. Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut bakal menghadapi sidang putusan atas perkaranya terkait dugaan korupsi pengadaan alkes di RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012. Wawan juga bakal divonis atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)."Iya benar hari ini sidang putusan TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.Baca Juga: Sidang Korupsi Alkes, Wawan Sebut Perusahaannya Beroperasi Sebelum Atut Jadi GubernurDikonfirmasi terpisah, salah satu kuasa hukum Wawan, TB Sukatma berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan nota pembelaan atau pleidoi kliennya. Terlebih,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak, Ketua Mahkamah Agung memberikan jaminan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak objektif terkait putusan dua terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Utara dijadwalkan membacakan putusan dua penyerang Novel Baswedan pada Kamis (16/7)."Kami juga mendesak agar Majelis Hakim tidak ikut andil dalam peradilan sesat saat membacakan putusan besok," kata Anggota Tim Advokasi, Kurnia Ramadhana dalam pesan singkat yang diterima Republika, Rabu (15/7).Selain itu, sambung Kurnia, Komisi Yudisial juga harus aktif untuk mendalami dan memeriksa apabila ada inidikasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tak hanya kepada Komisi Yudisial, Tim Advokasi juga mendesak, agar Komisi Kejaksaan harus memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Desakan ini dilayangkan, karena Tim Advokasi menil

JPNN.com, JAKARTA - Tim Advokasi Novel Baswedan memberikan catatan yang bersifat desakan, terkait sidang putusan terhadap terdakwa perkara kasus penyiraman air keras, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir pada Kamis (16/7).Read More...

Covesia.com - Sidang perdana kasus NN (26), pekerja seks yang digerebek Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, yang rencananya digelar pada hari ini, Kamis (9/7/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Padang, ditunda."Ditunda," tegas Penasihat hukum NN dari Lembaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) Sumbar, Riefia Nadra.Alasan penundaan sidang tersebut, menurut dia, NN belum sampai 14 hari ditahan di Rutan Anak Air Padang."Protokoler dari Rutan seperti itu. Tidak boleh tahanan dibawa sebelum 14 hari," jelasnya.Sebelumnya, disebutkan NN ditahan di Polsek Padang Timur. Kemudian dipindahkan ke Rutan Anak Air."Dipindahkan pada tanggal 29 Juni atau 1 Juli. Saya lupa pastinya," imbuhnya.Riefia mengatakan, sidang perdana NN dijadwalkan digelar pada Kamis (16/7/2020) mendatang di PN Kelas 1 A Padang.Dia menceritakan, berkas perkara kasus NN dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Padang ke pengadilan pada Kamis (25/6/2020).Diberitakan sebelumnya Polda Su

JAKARTA - Odituran Militer Tinggi II, Jakarta Timur memutuskan persidangan Letda (Mar) RW tersangka pembunuh anggota Babinsa Pekojan Kodim 0503/JB, Serda Saputra akan dibuka secara umum. Serda Saputra menjadi korban pembunuhan di Hotel Mercure, Tambora, Jakarta Barat, pada Senin 22 Juni 2020."Perkara ini nanti persidangannya akan dibuka untuk umum, bisa diikuti," kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Eddy Rate Muis, Selasa (7/7/2020). Baca juga: Tusuk Serda Saputra hingga Tewas, Letda RW Bakal Dijerat Pasal Berlapis Dia menuturkan, alasan sidang tersebut dibuka agar masyarakat umum bisa turut dapat memantau fakta-fakta yang teraktual. Menurutnya, itu juga menjadi keputusan yang baik demi kemajuan hukum Indonesia yang mengedepankan transparansi."Ini menunjukkan suatu langkah yang sangat baik dalam hal penegakkan hukum. Jadi kita sangat sangat terbuka dan transparan ya," tuturnya. Baca juga: Danpuspom TNI : Letda RW Mabuk saat Tusuk Serda SaputraDia kembali memastika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah memberi klarifikasi kepada Komisi Kejaksaan Agung (Komjak) ihwal laporan tim penasihat hukumnya. Ini terkait rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua terdakwa penyerangnya. Novel berharap peradilan semakin baik."Klarifikasi (Komjak) dan penyampaian hal-hal berkaitan dengan laporan saya dan kuasa hukum. Tentunya kita semua berharap peradilan semakin baik ke depan," kata Novel di Jakarta, Kamis (2/7).Novel juga berharap Kejaksaan Agung dapat berlaku objektif dalam menangani perakara hukum. "Ini adalah bentuk dukungan saya dan kita semua terkait dengan kebaikan penegakan hukum ke depan. Tentunya dengan tugas-tugas Komisi Kejaksaan Agung. Kita tentunya mengapresiasi respons dari Komjak yang begitu baik," tutur Novel.Komisi Kejaksaan RI mengaku tak menutup kemungkinan akan memangil tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senio

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku tak akan hadir dalam sidang vonis dua penyerang dirinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) akan membacakan vonis terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis pada Kamis (16/7)."Tidak (hadir di PN Jakut)," kata Novel saat dikonfirmasi, Rabu (1/7).Alasan tidak akan hadir dalam sidang lantaran sudah putus harapan untuk mendapatkan keadilan sebagai korban teror penyiraman air keras yang kini mengakibatkan mata kirinya cacat. "Sulit untuk menaruh harapan terhadap proses hukum yang banyak janggal dan jauh dari fakta kejadian," tegas Novel.Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakut dalam sidang pembacaan tuntutan pada 11 Juni 2020 lalu menuntut satu tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis karena menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel.Jaksa menyampaikan aksi terdakwa tersebut untuk memberikan pelajara

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendahulukan reshuffle Jaksa Agung ST Burhanuddin."Kenapa Jaksa Agung harus direshuffle? Sebab IPW menilai Jaksa Agung sudah mengangkangi hukum, tidak patuh hukum, dan tidak memberi kepastian hukum dalam kasus pembunuhan di Bengkulu yang diduga dilakukan Novel Baswedan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).Sebelumnya, dalam butir dua putusan majelis prapradilan PN Bengkulu No:02/PID.PRA/2016/PN Bgl tgl 4 April 2019 dinyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan No:B.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tgl 22 Feb 2016 yang dikeluarkan kejaksaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Baca Juga: Pesimis, Novel Baswedan: Susah Taruh Harapan dalam Proses di Luar NalarBaca Juga: Jokowi Marah-Marah, Istana Ramah-RamahSehingga di butir empat majelis prapradilan memerintahkan agar menyerahkan BAP No 31/Pid.B/2016/PN.Bgl atas nama terdakwa N

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua terdakwa penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, mengomentari masifnya pemberitaan negatif terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua kliennya. Tim kuasa hukum menilai, banyak pihak yang seolah-olah paling mengerti dan benar dalam kasus penyerangan terhadap Novel."Banyak dari kalangan masyarakat, pemerhati, praktisi hukum tidak mengikuti seluruh proses persidangan seolah-olah paling mengerti dan benar. Padahal tidak dapat gambaran utuh dan fakta di persidangan," kata tim kuasa hukum, Rudy Heriyanto saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/6).Masih dalam duplik, disebutkan bahwa apabila masyarakat mengikuti proses persidangan maka tidak akan mengkritisi tuntutan JPU. "Kalangan tertentu misleading dan mispersepsi terhadap tuntuan JPU. Karena dari awal tidak tahu fakta persidangan, namun dengan seenaknya komentari rendahnya tuntuan jaksa dan cari pembenara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua terdakwa penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan, mengomentari masifnya pemberitaan negatif terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap dua kliennya. Tim kuasa hukum menilai, banyak pihak yang seolah-olah paling mengerti dan benar dalam kasus penyerangan terhadap Novel."Banyak dari kalangan masyarakat, pemerhati, praktisi hukum tidak mengikuti seluruh proses persidangan seolah-olah paling mengerti dan benar. Padahal tidak dapat gambaran utuh dan fakta di persidangan," kata tim kuasa hukum, Rudy Heriyanto saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/6).Masih dalam duplik, disebutkan bahwa apabila masyarakat mengikuti proses persidangan maka tidak akan mengkritisi tuntutan JPU. "Kalangan tertentu misleading dan mispersepsi terhadap tuntuan JPU. Karena dari awal tidak tahu fakta persidangan, namun dengan seenaknya komentari rendahnya tuntuan jaksa dan cari pembenara

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ihwal rendahnya tuntutan untuk Rahmad Kadir, dan Ronny Bugis, terdakwa penyiram air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan. "Ada yang membuat terenyuh penegakan hukum di masyarakat, di republik ini. Di tengah (Korps) Adhayska yang saya anggap lagi fit, tercolek sedikit dengan kasus Baswedan," kata Habib Aboe saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Burhanuddin dan jajaran, Senin (2/6). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa bagaimanapun, rendahnya tuntutan terhadap terdakwa penyiram Novel itu kerap menjadi pertanyaan rakyat, tokoh masyarakat, termasuk konstituennya di daerah pemilihan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjawab persoalan tuntutan satu tahun penjara terhadap Rahmad Kadir, dan Ronny Bugis, terdakwa penyiram air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengkritisi tuntutan 1 tahun penjara, terhadap dua terdakwa penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Banyak yang menilai, tuntutan tersebut tidak masuk akal.Anggota Komisi III Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mempertanyakan hal tersebut kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung siang ini, tuntutan tersebut dirasa aneh."Saya ikuti isi rekuisitor, sepanjang pengalaman saya jadi lawyer sebelum cuti memang alasan yang termuat di rekuisitor banyak yang di luar nalar sehat," ujar Taufik di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6).Menurut Taufik, jika hal seperti itu terus terjadi, bukan tak mungkin kepercayaan publik terhadap kejaksaan akan menurun. Sehingga, Burhanuddin perlu dengan menjelaskan hasil putusan terhadap penyerang Novel."Ini penting untuk bisa menunjukkan kepada publik agar penegakan hukum dapat dipercaya," ujar pria yang

Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mendengarkan Jaksa Penutut Umum (JPU) membacakan tuntutan dalam sidang online di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6/2020). Wawan terjerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus sejumlah korupsi. (merdeka.com/Dwi Narwoko)Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mendengarkan Jaksa Penutut Umum (JPU) membacakan tuntutan dalam sidang online di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6/2020). Wawan terjerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus sejumlah korupsi. (merdeka.com/Dwi Narwoko)Read More...

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, hari ini, Senin (29/6/2020). Sidang putusan rencananya digelar pukul 10.00 WIB.Nahrawi bakal menjalani sidang vonis atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait percepatan proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)."Insya Allah sidang putusan Pak Imam (Nahrawi) hari Senin ini, jam 10 pagi," kata Kuasa Hukum Imam Nahrawi, Wa Ode Nur Zainab saat dikonfirmasi Okezone, Senin (29/6/2020).Wa Ode mengaku belum mengetahui apakah terdakwa Imam Nahrawi akan dihadirkan di PN Jakarta Pusat, atau hanya lewat video conference, pada sidang putusannya hari ini. Namun, Wa Ode mengaku sudah meminta agar Imam Nahrawi bisa dihadirkan secara langsung di pengadilan."Entah nanti sidangnya seperti apa. Beberapa waktu yang lalu, saat pemeriksaan saksi, kami sudah moho

batampos.co.id - Sejumlah saksi kunci dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak dihadirkan ke persidangan. Hal ini pun turut disesalkan oleh Tim Advokasi Novel Baswedan. Dalam video berdurasi lima menit 36 detik yang diterima JawaPos.com (grup Batampos Online), menampilkan dua saksi kunci yang sempat melihat ada orang []Artikel Dua Saksi Kunci Dihadirkan ke Persidangan Kasus Penyiraman Novel Baswedan pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

Mantan Kadis DPKAD Pemkot Bandung Herry Nurhayat (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6/2020). Herry akan menjalani persidangan secara online terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013. (merdeka.com/Dwi Narwoko)Mantan Kadis DPKAD Pemkot Bandung Herry Nurhayat (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/6/2020). Herry akan menjalani persidangan secara online terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012-2013. (merdeka.com/Dwi Narwoko)Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum perkara penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menyampaikan tanggapan terkait nota pembelaan (pledoi) dua terdakwa penyerang Novel. Pada Senin (15/6) pekan lalu, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir sudah menyampaikan pledoi melalui kuasa hukum."Agenda Senin (22/6) sidang penyerang Novel Baswedan yakni tanggapan (replik) Jaksa," ujar Humas PN Jakut sekaligus Ketua Majelis Hakim kasus Novel, Djuyamto, kepada wartawan, Ahad (21/6). "Rencananya pukul 10.00 WIB," tambah dia.Dua penyerang penyidik KPK Novel Baswedan itu dituntut satu tahun penjara. Jaksa menilai keduanya terbukti melakukan penganiayaan terencana yang mengakibatkan luka-luka berat.Para penyerang Novel tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena, para terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan

Warta Ekonomi.co.id, BogorKontraS meminta majelis hakim yang menangani kasus Novel Baswedan tidak ragu memvonis terdakwa Rahmat Akdir Mahulette dan Ronny Bugis di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).Sebelumnya, JPU menuntut dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan itu dengan hukuman satu tahun penjara."Memohon kepada majelis hakim untuk tidak ragu membuat putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum," kata Staf Advokasi KontraS, Andi M Rezaldy kepada awak media, Jumat (19/6/2020).Baca Juga: Eks Pimpinan KPK: Rezim Jokowi Diskriminatif terhadap Kasus NovelAndi menyampaikan, KontraS telah menyerahkan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penyiraman air keras. Menurutnya, pihaknya memang tidak berkaitan dengan pokok perkara disidangkan, namun bertalian dengan kepentingan publik.Selain itu, KontraS berharap Majelis dapat mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut dengan lebih memperhatikan kalau penyiraman air keras yang menimpa Novel

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta Majelis hakim perkara penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diiminta memutuskan perkara secara adil. Hakim diminta tak ragu mengabaikan tuntutan jaksa penuntut terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny BugisRead More...

JPNN.com, MEDAN - Jefri Pratama, 42, terdakwa sekaligus eksekutor hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Jamaluddin, menyampaikan penyesalannya pada persidangan kasus pembunuhan berencana yang digelar di ruang Cakra VIII, Rabu (17/6/2020).Read More...

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menegaskan, Presiden Jokowi tetap berkomitmen kuat pada hukum di Indonesia.Read More...

Komisi Yudisial (KY) memantau majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkara penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari menilai kasus Novel Baswedan adalah cerminan dari penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini juga tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Bintang Emon mengaku tak menyangka bahwa video dirinya yang mengomentari kasus Novel Baswedan bakal berbuntut panjang. Di mana Bintang tak habis pikir pelaku mengatakan dirinya tidak sengaja menyiram air keras ke mata Novel dan dituntut hanya satu tahun penjara.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Karena video sindiran sidangkasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, Bintang Emon mendapat masalah. Ia sempat difitnah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFoto-foto hidup glamor yang dipamerkan salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan, Fedrik Adhar, di akun media sosialnya terus menjadi perbincangan publik.Berdasar Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) di KPK, Jaksa Fedrik Adhar memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5,8 miliar yang disetorkannya pada tahun 2018.Baca Juga: Mau Nyiram Badan Kenanya Mata, Pernyataan Jaksa Dibilang...Menanggapi itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Asfinawati, menilai seorang Jaksa yang notabene adalah pegawai negeri tidak sepatutnya memamerkan gaya hidup mewah.Menurut Asfinawati, perilaku demikian bisa melanggar kode etik kejaksaan dalam Instruksi Jaksa Agung RI.Selain itu, lanjut Asfinawati, Jaksa yang memamerkan gaya hidup mewah juga bisa melanggar Undang Undang Nomor 5 Nomor 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan disiplin Pegawai Negeri sebagaimana Surat Edaran MenPanRB Nomor 13 Tahun 20

Liputan6.com, Jakarta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai wajar komika Bintang Emon mengomentari persidangan penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komika Bintang Emon dikabarkan telah dillaporkan ke Kementerian komunikasi dan Informatika (Kominfo) perihal komentarnya tentang kasus Novel Baswedan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara penting bekerja profesional, modern, terpercaya (promoter) untuk membuktikan wajah Novel Baswedan disiram air keras atau disiram air aki yang sudah dicampur air biasa.Read More...

Winnetnews.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral menyatakan Presiden Jokowi tidak bisa melakukan intervensi urusan hukum, termasuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap pelaku penyiraman air keras penyidik Novel Baswedan. Menurutnya, Jokowi hanya sebatas memberi dukungan untuk pengakan hukum agar keadilan ditegakkan."Presiden tidak intervensi. Presiden tidak bisa mencampuri urusan judicial, paling hanya memberikan dorongan penguatan agar keadilan ditegakkan dan bisa memuaskanRead More...

JPNN.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest ikut mengkritik tuntutan jaksa dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan. Menurut dia, setidaknya ada dua kejanggalan dalam tuntutan superingan tersebut.Read More...

batampos.co.id - Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sangat rendah terhadap dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan terus mendapat sorotan. Tuntutan setahun penjara itu dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Agung Nugroho mengatakan, tuntutan terhadap dua oknum Polri, Ronny Bugis []Artikel Berharap Vonis untuk Penyerang Novel Melebihi Tuntutan Jaksa pertama kali tayang di batampos.co.id.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugi mengatakan alasan terdakwa melakukan aksi penyiraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan karena kasus sarang Burung Walet. Dengan demikian mereka menegaskan bahwa aksi terdakwa merupakan inisiatif pribadi bukan instansi Kepolisian."Terdakwa melakukan penyiraman dipicu oleh kebencian terdakwa atas sikap saksi korban yang tidak satria dan tidak menjaga marwah dan jiwa korsa sebagai mantan anggota kepolisian dalam kasus penganiayaan terhadap peristiwa pencurian sarang walet di Bengkulu," jelas tim kuasa hukum terdakwa di PN Jakarta Utara, Senin (15/6)Dalam kasus sarang burung walet yang sudah terjadi 16 tahun silam, Novel yang masih betugas Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu dianggap mengorbankan bawahannya dalam kasus yang menewaskan salah satu tersangka pencuri sarang walet tersebut. Namun menurut tim kuasa hukum, terdakwa tidak berniat melakuka

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Tuntutan pidana yang hanya satu tahun penjara dinilai melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP."Menurut keyakinan saya, dalam kasus yang menimpa Novel Baswedan ini, ada kekuatan besar yang mengatur, mulai dari awal hingga ke tahap persidangan," kata Razikin, dalam keterangannya, Senin (15/6).Menurut dia, kasus yang terjadi seakan telah dirancang di balik layar. Kasus yang menimpa Novel Baswedan seperti drama berseri yang dirancang cukup canggih dan di akhir cerita menjadi misteri. "Karena sutradaranya akan tetap tersembunyi," kata Razikin menambahkan.Sejak kasus ini terjadi pada 2017 lalu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Banyak energi dari berbagai pihak telah terserap untuk mengungkap ka

Liputan6.com, Jakarta - Sejak Senin (15/6/2020) pagi, nama Bintang Emon bertengger di jajaran trending topic Indonesia. Namanya jadi perbincangan hangat setelah ada pihak yang menyebut bahwa ia terlibat narkoba.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai jaksa penuntut umum (JPU) memiliki alasan hukum tersendiri terkait tuntutan ringan terhadap dua terdakwa penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan. Seperti diketahui, dua terdakwa dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU)."Jadi itu biar kejaksaan dan itu ada alasan-alasan hukum yang tentu bisa mereka (JPU) pertanggungjawabkan sendiri," kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (15/6).Mahfud enggan berkomentar banyak mengenai tuntutan hukum terhadap dua terdakwa penyerang Novel karena persoalan itu merupakan ranah kejaksaan. Selaku Menko Polhukam, ia menegaskan tidak bisa ikut campur dalam persoalan yang ditangani pengadilan."Ya itu urusan kejaksaan ya. Saya tidak boleh ikut urusan pengadilan. Saya ini koordinator, menteri koordinator bukan menteri eksekutor," kata Mahfud MD.Dalam kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, JPU menuntut kedua terdakwa p

JPNN.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai jaksa penuntut umum (JPU) memiliki alasan hukum tersendiri terkait tuntutan ringan terhadap dua terdakwa penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada Senin (15/6) sore di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam nota pembelaannya, kedua terdakwa menyayangkan tuntutan satu tahun pidana terhadap kedua terdakwa tidak mempertimbangkan fakta persidangan.Dalam pledoinya, kedua terdakwa tetap meyakini dalam melakukan perbuatannya dengan tidak sengaja. "Kami sayangkan dalam tuntutan tidak memperhatikan fakta di persidangan. Jaksa bersikukuh mempertahankan tuntutan," kata Tim Kuasa Hukum Terdakwa Rahmat Kadir, Rudy Heriyanto membacakan pledoi di PN Jakarta Utara, Senin (15/6).Dalam nota pembelaan disebut, Rahmat Kadir melakukan perbuatannya karena dorongan rasa benci pribadi kepada Novel Baswedan. Penyiraman yang menggunakan air keras itu dipicu kebencian terdakwa kepada Novel yang tidak menjaga jiwa korsa. "Pengakuan terdakwa