Liputan6.com, Jakarta - Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Anita Dewi Kolopaking akan mendengarkan pembacaan tuntutan dalam perkara surat jalan palsu. Sidang tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) digelar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (4/12/2020).Read More...

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) mengagendakan sidang tuntutan untuk terdakwa Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) terkait kasus surat jalan palsu, hari ini, Jumat (4/12/2020). Sidang rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB."Sidangnya sekitar jam 10.00 WIB," singkat Pengacara Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo saat dikonfirmasi MNC Media, Jumat (4/12/2020).Soesilo berkelakar agar Djoko Tjandra dapat dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus surat jalan palsu. Lebih lanjut, kata Soesilo, kliennya saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan pembacaan surat tuntutan. "Harapannya tuntutannya bebas. (Djoko Tjandra) Alhamdulillah sehat," singkat Soesilo.Sekadar informasi, Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan pengacara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat jalan untuk berbagai kepentingan. Djoko Tjandra saat itu tengah berstatus daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus hak tagih Bank Bali sejak 2009."Te

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dkk bakal menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus surat jalan palsu hari ini.Read More...

JAKARTA - Pengacara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Muhammad Rudjito menegaskan kliennya tidak mempunyai kewenangan pembinaan karier hakim di MA. Rudjito membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), terkait Nurhadi yang disebut memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pembinaan hakim."Tidak ada kewenangan Pak Nurhadi yang berkaitan dengan pembinaan terhadap karier hakim. Kan kesannya seperti itu. Bahwa di dalam dakwaan hakim ini di bawah kendali Pak Nurhadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu," kata Rudjito di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (27/11/2020).Menurut Rudjito, kewenangan pembinaan karier hakim di lingkungan MA diurus pada masing-masing direktorat jenderal (ditjen). Di antaranya, Ditjen Peradilan Umum, Ditjen Peradilan Agama, Ditjen Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ditjen Peradilan Militer. Sehingga menurut Rudjito, Nurhadi tak terbukti mengendalikan hakim terkait perkara PT MIT yang didakwakan jaksa KPK.Baca juga: Nurhadi

Jerinx didakwa atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan menyebut kata 'kacung' pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) lewat postingannya di instagram. Sidang tetap dilakukan secara tatap muka di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mulai pukul 10.00 Wita. Sidang kali ini juga akan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube PN Denpasar.Reporter : Claudya, Fotografer : Ngurah EBI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pada Senin (2/11), Jaksa Penuntut Umum menghadirkan salah satu saksi dari pihak imigrasi, Danang Sukmawan selaku Kasi Pengelolaan dan Pelaporan pada Subdit Pengelolaan Data dan Pelaporan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Dalam persidangan, Majelis Hakim menegur Danang lantaran data yang disampaikannya dalam persidangan tidak valid. Majelis Hakim pun meminta Danang kembali memberikan keterangan sebagai saksi pada Rabu (4/11) lusa. "Saudara saksi diwajibkan kembali hadir dalam sidang pada Rabu (4/11) jam 10.00 pagi untuk memberikan penjelasan soal data perlintasan menurut bukti sesuai passport," ujar Ketua Majelis Hakim, Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/11).Kemarahan Majelis hakim berawal saat Jaksa menanyakan Danang perihal

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegur saksi dari pihak imigrasi, Danang Sukmawan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Aktris Vanessa Angel stres menjelang putusan sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya.Read More...

JAKARTA - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat mengklaim dirinya tidak pernah terbukti memerintahkan dan menyuruh manajer investasi (MI) melakukan underlying saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya di pasar modal. Selama persidangan kasus Jiwasraya, kata Heru, JPU sama sekali tidak bisa membuktikan hal tersebut."Salama persidangan, klien kami (Heru Hidayat) tidak pernah terbukti memerintahkan Manajer Investasi dan tidak pernah terbukti menyuruh Manajer Investasi melakukan underlying saham dan reksadana Jiwasraya," ujar Tim Penasihat Hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10/2020).Kresna mengklaim, Heru Hidayat tidak pernah berhubungan dengan investasi Jiwasraya dan tidak mengenal para manajer investasi (MI). Begitu juga, dengan tuduhan nominee Heru Hidayat yang tidak terbukti sama sekali dalam persidangan.Dalam persidangan, nominee yang dituding nominee kliennya, merupakan nominee Piter Rasiman. Apalagi telah diakui sendiri oleh Pite

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan agenda pembacaan putusan pada Senin (26/10) hari ini. Dua terdakwa yang menjalani putusan yakni, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minerba Tbk Heru Hidayat. "Iya betul sidang putusan terdakwa Benny Tjokro dan Heru Hidayat dengan agenda pembacaan putusan," kata Kepala Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo dalam pesan singkatnya, Senin (26/10).Benny Tjokro dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 5 miliar, subsider selama 1 tahun kurungan serta uang pengganti Rp 6,07 triliun. Sama halnya dengan Benny, Heru Hidayat juga dituntut hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda senilai Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan serta uang pengganti Rp 10.728.783.375. Sebelumnya, empat terdakwa kasus Jiwasraya lainnya, Hary Prasetyo, mantan Direk

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan sidang perdana kasus dugaan tindak pidana suap penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra dan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) dilaksanakan pada 2 November 2020. Sidang itu akan mengadili lima terdakwa.Read More...

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menyeret Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) pada Senin, 2 November 2020, mendatang. Agenda sidang yakni pembacaan surat dakwaan.Ada lima terdakwa yang bakal menjalani persidangan perdananya terkait kasus dugaan korupsi pada 2 November 2020, nanti. Kelima terdakwa itu yakni, Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, H Tommy Sumadi, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Napoleon Bonaparte."Sidang pertama direncanakan hari Senin, tanggal 2 November 2020, pukul 10.00 WIB," kata Kepala Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyo melalui pesan singkatnya, Sabtu (24/10/2020).Bambang menjelaskan, PN Jakarta Pusat menerima berkas perkara atau surat dakwaan lima terdakwa tersebut pada Jumat, 23 November 2020. Kemudian, langsung ditetapkan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan untuk kelima terdakwa tersebut.Baca Juga : Gus Nur Ditetapkan Tersangka U

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengagendakan sidang tuntutan terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat Kamis (15/10) hari ini. Sedianya, keduanya menjalani sidang tuntutan pada Kamis (24/9) lalu. "Benar (Sidang tuntutan Benny Tjokro dan Heru Hidayat), pukul 10.00 WIB rencananya, " ujar Jaksa Penuntut Umum, Bima Suprayoga kepada Republika.co.id, Kamis (15/10). Penundaan sidang tuntutan terhadap Benny Tjokrosaputro dilakukan lantaran saat itu ia terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga dibantarkan dan menjalani isolasi di Rumah Sakit Adhyaksa. Sama dengan Benny, penundaan agenda sidang Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, juga lantaran yang bersangkutan dalam kondisi sakit.Pada Senin (12/10), empat terdakwa korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya divonis seumur hidup. Mereka adalah mantan Direktu

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus narkoba dengan terdakwa Vanessa Angel, Senin (12/10/2020). Beragendakan tuntutan, Vanessa Angel hadir ditemani oleh suaminya Bibi Ardiansyah.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang tuntutan terhadap Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro. Penundaan ini dilakukan, lantaran Benny terkonfirmasi positif Covid-19.Sedianya, Benny akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada Kamis (24/9) siang. Namun, karena terkonfirmasi positif, Benny langsung menjalani perawatan di RS Adhyaksa.Ketua Majelis Hakim Rosmina menyampaikan, pihaknya telah mendengar secara langsung tim dokter yang merawat Benny Tjokrosaputro. Faktor kesehatan menjadi alasan sidang pembacaan tuntutan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan."Jadi kami setelah mendengar penjelasan dari dokter dan setelah musyawarah ternyata kami menahan terdakwa Benny di Rutan Kejaksaan Agung. Namun dengan penjelasan ini terdakwa sedang berada di RS dan terkonfirmasi virus Covid. Kami berpendapat tidak bisa menyidangkan, karena itu sudah melanggar hak asasi kalau menyidang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk Benny Tjokrosaputro ditunda, karena pemilik PT Hanson International Tbk tersebut terkonfirmasi positif Covid-19. Benny didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,807 triliun."Mengapa terdakwa Benny sampai ada di rumah sakit?" tanya ketua majelis hakim Rosmina di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (24/9)"Sejak tanggal 23 September langsung masuk kamar isolasi karena terkonfirmasi positif COVID-19," kata dokter RS Adhyaksa yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung.Atas penjelasan tersebut, majelis hakim pun menunda sidang. Majelis hakim pun meminta JPU untuk segera mengajukan surat untuk membantarkan Benny Tjokrosaputro."Kami berpendapat, kami tidak bisa menyidangkan karena itu sudah melanggar hak asasi kalau menyidang

Liputan6.com, Jakarta - Majelis hakim menunda sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Jiwasraya, dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro lantaran Komisaris PT Hanson International itu positif Covid-19. Benny tengah menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit (RS) Adhayksa.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan kasus korupsiPT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwaKomisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik senior Novel Baswedan berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencegah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi UU KPK. Dia mengatakan, KPK lahir dari adanya reformasi dan diamanatkan dalam TAP MPR nomor 8."Artinya ketika ada semua hal terkait pelemahan KPK pastilah itu harus dipandang sebagai pengingkaran amanat reformasi," kata Novel Baswedan di Jakarta, Rabu (23/9).Hal tersebut dia ungkapkan saat memberikan keterangan sebagai saksi pemohon dalam sidang MK terkait uji formil UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dia mengatakan, revisi tersebut sangat berdampak pada kinerja KPK.Novel menekankan empat hal dalam keteragannya itu yakni penyadapan, penggeledahan, penyitaan dan penghentian penyidikan serta penuntutan. Dia mengatakan, KPK memang tidak memerlukan izin manapun untuk melakukan penyadapan berdasarkan UU yang lama."Hal ini bukan berarti tidak ada pengawasan karena proses terse

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Jaksa Pinangki hadir dengan mengenakan gamis dan kerudung berwarna merah muda.Saat memasuki ruang persidangan Pinangki memilih diam dan tidak menjawab lontaran pertanyaan dari para awak media. Hingga saat ini, pembacaan dakwaan terhadap Pinangki masih berlangsung.Pinangki akan didakwa dengan tiga dakwaan alternatif. Pertama, Primair: Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kedua, Pinangki juga akan didakwa Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakw

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengeluarkan surat panggilan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait isu akuisisi PT Bank Bukopin.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Vanessa Angel akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (31/8/2020). Ibu satu anak ini menjadi terdakwa kasus kepemilikan narkotika berupa Xanax tanpa izin.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Vanessa Angel bakal menjalani sidang pertama kasus kepemilikan narkotika. Sidang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (31/8/2020) siang.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Terdakwa kasus kepemilikan narkoba Vanessa Angel akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 31/8/2020).Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan penyidikan kasus korupsi yang ditangani penyidik Novel Baswedan tetap dikerjakan meskipun Novel terkonfirmasi positif Covid-19."Penyidikan perkara tetap dikerjakan oleh Direktorat Penyidikan, kan ada penyidik yang lainnya," ucap Firli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/8)Lebih lanjut, ia juga memastikan penyidikan kasus korupsi tetap dituntaskan yang nantinya akan diatur oleh Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK."Pekerjaan tetap dituntaskan dan kita harus tetap sehat. Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan yang mengatur," ujar Firli.Sebelumnya, Novel juga telah membenarkan dirinya terkonfirmasi positif Covid-19. "Iya (benar positif COVID-19), Alhamdulillah saya merasa sehat," kata Novel saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Menurut Novel, ia sempat demam dan batuk lalu menjalani tes swab, namun saat ini kondisinya stabil dan akan menjalani isolasi mandiri.Berita TerkaitKPK Klai

Sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Lucinta Luna kembali ditunda Pengadilan Negeri Jakarta Barat.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang perkara penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa artis Lucinta Luna, Rabu (26/8/2020). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Setelah diproses, perkara kasus dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Vanessa Angel akhirnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 31 Agustus 2020.Read More...

SPIELBERG - Direktur Olahraga Tim Aprilia Gresini, Massimo Rivola, memastikan pihaknya akan tetap setia menanti keputusan soal nasib Andrea Iannone di pentas MotoGP. Hal itu siap dilakukan Aprilia, meski sidang Iannone sendiri dipastikan mengalami penundaan.Iannone kini diketahui tengah tersangkut kasus doping. Ia diganjar hukuman karena hasil tes urine di MotoGP Malaysia 2019 menyatakan dirinya positif menggunakan salah satu zat terlarang yang masuk daftar doping.Kandungan zat terlarang itu sendiri diketahui terdapat dalam diri Iannone karena kontaminasi lewat daging yang dimakannya sebelum balapan di Malaysia. Meski pihak berwenang telah turut mengakui adanya hal itu, The Maniac Joe -julukan Iannone- tetap diganjar hukuman.BACA JUGA: Joan Mir Punya Ambisi Besar di MotoGP 2020Hukuman tersebut berupa larangan membalap. Iannone pun tak tinggal diam mendapati kondisi ini dan telah mengajukan banding. Tetapi, sampai saat ini, sidang banding Iannone belum juga digelar.Kabarnya, sidang ters

JAKARTA - Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut), Fedrik Adhar Syarifuddin meninggal dunia pada siang tadi. Jaksa Fredik dikabarkan positif terinfeksi virus corona saat dinyatakan meninggal dunia."Benar (karena Covid-19)," kata Jaksa Agung, ST. Burhanuddin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (17/8/2020).Jaksa Fredik merupakan Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Selain perkara Novel, Ia juga pernah menjadi salah satu tim jaksa yang menangani kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Baca Juga : 534 Warga Binaan Lapas Paledang Bogor Dapat Remisi Hari KemerdekaanBaca Juga : Pasien OTG Covid-19 Tak Perlu Tes Swab Ulang, Hanya Jalani IsolasiSebelumnya, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung), Hari Setiyono mengatakan, Fedrik meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro, pada pukul 11.00 WIB. Menurut Hari, Fedrik meninggal akibat komplikasi penyakit gula."Pada hari ini Senin tanggal 1

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, Fedrik Adhar, meninggal dunia, Senin (17/8/2020). Dia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan.Read More...

JAKARTA - Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono mengatakan, Jaksa Fedrik Adhar Syaripudin meninggal dunia pada hari ini Senin (17/8/2020).Fedrik sendiri merupakan jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan."Innalillahi wainailaihi rojiun.. telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Robertino Fedrik Adhar Syaripuddin, SH. MH. Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara," ujar Hari saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2020).Hari mengungkapkan bahwa Fedrik meninggal pada pukul 11.00 di RS Pondok Indah Bintaro. "Pada hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 di RS Pondok Indah Bintaro," jelasnya."Semoga almarhum Husnul Khotimah, Aamiin ya robbal alamin," sambungnya.Sebelumnya, nama Fedrik juga menjadi perbincangan pada 2017 saat menjadi JPU dalam kasus pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Fedrik masuk menjadi satu dari 13 JPU yan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis hakim kasus korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya mengestimasi putusan hukum terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto jatuh pada antara 5 sampai 14 Oktober 2020 mendatang. Ketua Majelis I, Hakim Rosmina meminta para pihak persidangan, agar mengefisiensi pelaksanaan sidang dengan memotong jumlah seluruh saksi.Hakim Rosmina mengatakan, jumlah total saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berjumlah total 179 orang. Jumlah tersebut, belum ditambah pengajuan ahli ke persidangan dari tim penuntut sebanyak 12 nama. Tim penasehat hukum para terdakwa, pun berencana mengajukan enam ahli. "Untuk efisiensi persidangan, dari jaksa penuntut, syukur untuk mengurangi saksi-saksinya," kata Hakim Rosmina saat persidangan lanjutan Jiwasraya, di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (29/7).Hakim Rosmina pun mengingatkan JPU, agar konsisten dengan jumlah saksi yang diajukan dalam setiap persidangan. Peringatan kepada JPU ters

JPNN.com, BANDA ACEH - Sidang korupsi penjualan telur ayam di Dinas Peternakan Aceh dengan kerugian negara mencapai Rp 2,6 miliar dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum terpaksa ditunda.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kejaksaan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani persidangan kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Terkait kasus buronan BLBI Djoko Tjandra Brigjen Pol Prasetyo Utomo akan segera menjalani sidang terkait pelanggaran disiplin.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Setelah dua minggu ditahan di Rutan Salemba, Jakarta, Vicky Prasetyo akan menghadapi sidang perdana. Seperti diketahui, Vicky terjerat kasus pencemaran nama baik.Read More...

Winnetnews.com - Aksi demonstrasi mewarnai sidang kedua kasus korupsi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang digelar di Pengadilan Israel, Minggu (19/7). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya.Kendati sidang kedua tersebut dibalut kericuhan, Netanyahu tak hadir di pengadilan. Dikutip AFP via CNN Indonesia, Senin (20/7), Perdana Menteri sayap kanan ini tetap bersikukuh tidak korupsi.Padahal, Netanyahu sudah dinyatakan bersalah telah Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Tiongkok menghadirkan warganya sebagai saksi untuk membantu penyelidikan kepolisian untuk kasus tewasnya seorang warga negara Indonesia di kapal Lu Huang Yuan Yu 118.Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Yudi Purnomo Harahap menilai vonis ringan terhadap dua penyerang penyidik KPK Novel Baswedan menunjukkan urgensi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis."Kami Wadah Pegawai KPK memandang bahwa putusan ini semakin mengukuhkan urgensi agar Presiden RI segera membentuk TGPF untuk menunjukkan komitmen serius atas pemberantasan korupsi," ujar Yudi dalam keterangannya, Jumat (17/7). Menurut dia, TGPF yang harus terbentuk dari berbagai unsur independen serta bebas kepentingan. Mereka juga harus dipastikan hanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Soal vonis dua penyerang Novel, kata Yudi, terdapat beberapa poin penting yang disikapi oleh WP KPK. Pertama, putusan hanya membenarkan tuntutan penuntut umum dan bel

Pengunjung melintasi layar monitor yang menampilkan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (kanan) dan Rony Bugis yang mengikuti sidang putusan secara teleconference di PN Jakarta Utara, Kamis (16/7/2020). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Pengunjung melintasi layar monitor yang menampilkan dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette (kanan) dan Rony Bugis yang mengikuti sidang putusan secara teleconference di PN Jakarta Utara, Kamis (16/7/2020). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)Read More...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meyakini Majelis Hakin Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat memutus perkara dua penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim PN Jakarta Utara dijadwalkan membacakan putusan dua penyerang Novel Baswedan hari ini, Kamis (16/7)."Saya tetap percaya majelis hakim akan memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan dan menyandingkannya dengan rasa keadilan masyarakat," ujar Nawawi dalam pesan singkatnya, Kamis (16/7).Hal senada diungkapkan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Yudi mengatakan, harapan masyarakat terhadap pengusutan perkara kasus teror terhadap Novel berada di palu majelis hakim. "Sekarang harapan masyarakat tentang adanya keadilan hukum tinggal di majelis hakim, setelah tuntutan yang sangat ringan bagi dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik senior KPK Novel Ba

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Djuyamto meminta awak media yang hadir betul-betul menyimak sidang putusan perkara terdakwa penyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal ini untuk mengindari kesalahan dalam mengutip.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango percaya majelis hakim akan profesional dalam memutus hukuman bagi dua terdakwa kasus penyerangan Novel Baswedan.Read More...

Liputan6.com, Jakarta Penasihat hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menaruh harapan besar kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang vonis dua penyerang kliennya.Read More...

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan untuk terdakwa Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, hari ini, Kamis (16/7/2020). Sidang rencananya digelar pukul 10.00 WIB. Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut bakal menghadapi sidang putusan atas perkaranya terkait dugaan korupsi pengadaan alkes di RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012. Wawan juga bakal divonis atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)."Iya benar hari ini sidang putusan TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.Baca Juga: Sidang Korupsi Alkes, Wawan Sebut Perusahaannya Beroperasi Sebelum Atut Jadi GubernurDikonfirmasi terpisah, salah satu kuasa hukum Wawan, TB Sukatma berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan nota pembelaan atau pleidoi kliennya. Terlebih,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak, Ketua Mahkamah Agung memberikan jaminan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak objektif terkait putusan dua terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Utara dijadwalkan membacakan putusan dua penyerang Novel Baswedan pada Kamis (16/7)."Kami juga mendesak agar Majelis Hakim tidak ikut andil dalam peradilan sesat saat membacakan putusan besok," kata Anggota Tim Advokasi, Kurnia Ramadhana dalam pesan singkat yang diterima Republika, Rabu (15/7).Selain itu, sambung Kurnia, Komisi Yudisial juga harus aktif untuk mendalami dan memeriksa apabila ada inidikasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tak hanya kepada Komisi Yudisial, Tim Advokasi juga mendesak, agar Komisi Kejaksaan harus memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.Desakan ini dilayangkan, karena Tim Advokasi menil

JPNN.com, JAKARTA - Tim Advokasi Novel Baswedan memberikan catatan yang bersifat desakan, terkait sidang putusan terhadap terdakwa perkara kasus penyiraman air keras, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir pada Kamis (16/7).Read More...

Covesia.com - Sidang perdana kasus NN (26), pekerja seks yang digerebek Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, yang rencananya digelar pada hari ini, Kamis (9/7/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Padang, ditunda."Ditunda," tegas Penasihat hukum NN dari Lembaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) Sumbar, Riefia Nadra.Alasan penundaan sidang tersebut, menurut dia, NN belum sampai 14 hari ditahan di Rutan Anak Air Padang."Protokoler dari Rutan seperti itu. Tidak boleh tahanan dibawa sebelum 14 hari," jelasnya.Sebelumnya, disebutkan NN ditahan di Polsek Padang Timur. Kemudian dipindahkan ke Rutan Anak Air."Dipindahkan pada tanggal 29 Juni atau 1 Juli. Saya lupa pastinya," imbuhnya.Riefia mengatakan, sidang perdana NN dijadwalkan digelar pada Kamis (16/7/2020) mendatang di PN Kelas 1 A Padang.Dia menceritakan, berkas perkara kasus NN dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Padang ke pengadilan pada Kamis (25/6/2020).Diberitakan sebelumnya Polda Su

JAKARTA - Odituran Militer Tinggi II, Jakarta Timur memutuskan persidangan Letda (Mar) RW tersangka pembunuh anggota Babinsa Pekojan Kodim 0503/JB, Serda Saputra akan dibuka secara umum. Serda Saputra menjadi korban pembunuhan di Hotel Mercure, Tambora, Jakarta Barat, pada Senin 22 Juni 2020."Perkara ini nanti persidangannya akan dibuka untuk umum, bisa diikuti," kata Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Eddy Rate Muis, Selasa (7/7/2020). Baca juga: Tusuk Serda Saputra hingga Tewas, Letda RW Bakal Dijerat Pasal Berlapis Dia menuturkan, alasan sidang tersebut dibuka agar masyarakat umum bisa turut dapat memantau fakta-fakta yang teraktual. Menurutnya, itu juga menjadi keputusan yang baik demi kemajuan hukum Indonesia yang mengedepankan transparansi."Ini menunjukkan suatu langkah yang sangat baik dalam hal penegakkan hukum. Jadi kita sangat sangat terbuka dan transparan ya," tuturnya. Baca juga: Danpuspom TNI : Letda RW Mabuk saat Tusuk Serda SaputraDia kembali memastika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah memberi klarifikasi kepada Komisi Kejaksaan Agung (Komjak) ihwal laporan tim penasihat hukumnya. Ini terkait rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua terdakwa penyerangnya. Novel berharap peradilan semakin baik."Klarifikasi (Komjak) dan penyampaian hal-hal berkaitan dengan laporan saya dan kuasa hukum. Tentunya kita semua berharap peradilan semakin baik ke depan," kata Novel di Jakarta, Kamis (2/7).Novel juga berharap Kejaksaan Agung dapat berlaku objektif dalam menangani perakara hukum. "Ini adalah bentuk dukungan saya dan kita semua terkait dengan kebaikan penegakan hukum ke depan. Tentunya dengan tugas-tugas Komisi Kejaksaan Agung. Kita tentunya mengapresiasi respons dari Komjak yang begitu baik," tutur Novel.Komisi Kejaksaan RI mengaku tak menutup kemungkinan akan memangil tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senio

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku tak akan hadir dalam sidang vonis dua penyerang dirinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) akan membacakan vonis terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis pada Kamis (16/7)."Tidak (hadir di PN Jakut)," kata Novel saat dikonfirmasi, Rabu (1/7).Alasan tidak akan hadir dalam sidang lantaran sudah putus harapan untuk mendapatkan keadilan sebagai korban teror penyiraman air keras yang kini mengakibatkan mata kirinya cacat. "Sulit untuk menaruh harapan terhadap proses hukum yang banyak janggal dan jauh dari fakta kejadian," tegas Novel.Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakut dalam sidang pembacaan tuntutan pada 11 Juni 2020 lalu menuntut satu tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis karena menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel.Jaksa menyampaikan aksi terdakwa tersebut untuk memberikan pelajara