0
Thumbs Up
Thumbs Down

Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

covesia
covesia - Tue, 30 Apr 2019 15:50
Dilihat: 66
Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

Covesia.com - Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip terjaring operasi tangkap tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kader Partai Hanura ini diamankan karena diduga terkait pengadaan proyek.

Selain Sri, ada lima orang lainnya yang ditangkap. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan Sri ditangkap karena diduga terkait transaksi proyek di Pemkab Kepulauan Talaud.

"Kami konfirmasi, ada tim penindakan KPK yang ditugaskan ke Manado dan Talaud pagi ini. Diduga telah terjadi transaksi terkait pengadaan atau proyek di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud," kata Syarif dalam keterangannya, Selasa (30/4/2019).

Sri diduga menerima barang-barang mewah. "Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah," ujar Syarif.

Sri sebelumnya pernah menjadi sorotan publik setelah dinonaktifkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena melakukan kunjungan ke Amerika Serikat tanpa izin. Lawatan Sri awalnya diungkap Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

"Iya sering ke luar negeri tidak lapor, saya juga tidak tahu sebagai gubernur. Ketahuannya waktu pimpinan MPR/DPR dan DPD berkunjung ke sana yang bersangkutan tidak ada padahal urusan perbatasan," ujar Olly, Minggu (14/1/2018).

Menurut Olly, Sri diketahui 2 kali berpergian ke luar negeri tanpa izin. Olly juga mengatakan jika Sri sering berpergian lama dan kadang hampir satu bulan lamanya. Kepergian Sri pertama kali diketahui selama 10 hari, sedangkan kepergian yang kedua diketahui hampir 1 bulan. Olly pun tidak mengetahui dengan pasti Sri ke luar negeri dengan menggunakan dana dari mana. "Yang jelas kalau nggak pakai izin pakai dana pribadi," ungkapnya.

Usut punya usut, Sri kemudian dinonaktifkan Kemendagri. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan penonaktifan Sri terkait pelanggaran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas penonaktifan itu, Sri mengaku dikriminalisasi. Sri mengaku merasa dikriminalisasi. Dia mengaitkan penonaktifan ini dengan rencananya mengajukan cuti untuk tahapan pilkada.

"Kalau saya lihat, posisi saya sekarang ini, saya merasa saya ini dikriminalisasi," ucap Sri.

Sri mengaku pergi ke AS pada Oktober-November 2017 hanya satu kali. Kata Sri, semestinya dia mendapatkan sanksi pada Desember 2017.

Buntut dari penonaktifan Kemendagri, Sri dicopot sebagai Ketua DPC PDIP Talaud. Sri lalu menyeberang ke Partai Hanura. "Beliau mengatakan siap memimpin Partai Hanura di Talaud," kata Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani.

Sri lalu masuk ke Hanura kubu Manhattan atau yang mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang. "Saya juga tertarik dengan sosok Pak OSO. Saya melihat beliau ini tegas dan peduli dengan kader juga peduli dengan daerah perbatasan," kata Sri.


Sumber: Detikcom

Sumber: covesia

Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

Ini Dia Rentetan Kontroversi Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin Hingga OTT KPK

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri