0
Thumbs Up
Thumbs Down

Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

Republika Online
Republika Online - Wed, 21 Feb 2018 19:56
Dilihat: 58
Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengungkapkan banyak parpol yang merasa keberatan terhadap larangan kampanye di media massa. Selain parpol, stasiun televisi juga menyatakan keberatan dengan aturan larangan iklan kampanye parpol di media massa.

"Benar bahwa parpol dan juga pihak televisi merasa keberatan dengan larangan iklan kampanye parpol di media massa. Kami memahami bahwa ada pertalian antara iklan dengan pemasukan (pemasukan kepada media televisi)," ungkap Wahyu ketika ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Dia pun mengungkapkan jika masa jeda selama tujuh bulan sebelum masa kampanye pemilu dimulai pada 23 September mendatang banyak menuai protes oleh parpol. Menurutnya, parpol meminta tetap ada kebebasan untuk melakukan sosialisasi dan iklan di media massa.

"Tapi, kami juga menegaskan bahwa parpol dan media harus memahami posisi kami sebagai pembuat regulaasi, bahwa harus ada regulasi selama jeda waktu selama tujuh bulan," lanjut Wahyu.

Wahyu kembali mengingatkan bahwa jeda masa kampanye yang ada saat ini sudah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Jeda masa kampanye dalam Pemilu Serentak 2019 ini berbeda dengan jeda masa kampanye untuk pemilu sebelumnya yang hanya berselang tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT).

"Nah, tujuh bulan ini bagaimana pengaturannya ? kan ada kekosongan aturan. Maka KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers membuat kesepakatan bersama untuk mengantisipasi kekosongan aturan itu, mengantisipasi celah akibat kekosongan aturan yang ada," paparnya.

Kesepakatan bersama tersebut salah satunya mengatur tentang larangan parpol melakukan iklan kampanye di media massa, baik cetak dan elektronik selama tujuh bulan jeda waktu sebelum masa kampanye dimulai. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, parpol tidak boleh memasang iklan kampanye di media massa, terhitung sejak 20 Februari hingga sebelum 23 September 2018.

"Namun, untuk pemberitaan parpol peserta pemilu di media massa tetap diperbolehkan dengan tetap memegang asas keberimbangan," tegas Wahyu.



Berita Terkait
  • KPU Larang Foto Jokowi-JK Jadi Alat Kampanye
  • KPU NTB Berharap tak Ada Info Hoax Selama Masa Kampanye
  • KPU NTB: Jangan Tebar Kebencian Selama Masa Kampanye
Berita Lainnya
  • PBNU: Kekerasan, Teror dan Radikal Bertentangan dengan Islam
  • Jet Canggih Israel Ditembak Jatuh, Ini Jawaban Netanyahu

Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

Parpol Keberatan Larangan Kampanye di Media Massa

Berita Terkait
  
Berita Populer Dari Republika Online
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
Rumah
rumah123
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar