INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, keberadaan unicorn justru ikut menanggapi soal keberadaan unicorn di Indonesia. Pasalnya isu ini muncul saat debat capres pada Minggu (17/2) malam saat capres Jokowi menanyakan langkah capres Prabowo untuk membangun infrastruktur unicorn. Menurut Bambang, keberadaan unicorn justru membuat dana masuk ke Indonesia. Sebab, para investor akan menanam dananya secara langsung pada unicorn. "Tidak capital outflow. Justru itu kan menjadi FDI (investasi langsung). Kan kalau misalkan unicorn kita sahamnya sebagian dimiliki asing, tadinya milik lokal, itu kan kalau dihitungan balance of payment itu inflow," ujarnya di Hotel Ayana, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Dia mengatakan, keberadaan unicorn bahkan bisa menjadi salah satu daya tarik untuk membawa lebih banyak investasi ke Indonesia. "Jadi justru perusahaan Indonesia bisa menjadi penarik FDI masuk, capital inflow, bukan capital outflow," tega

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita menyatakan, data penurunan impor jagung yang disebutkan oleh calon presiden (capres) petahanan Joko Widodo (Jokowi) dalam debat ke-2 lalu sudah tepat.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan penyetaraan gaji perangkat desa baru akan direalisasikan mulai Januari 2020.Read More...

Liputan6.com, Pamekasan - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menanggapi pernyataan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto yang mengkritik langkah pemerintah Jokowi-JK lantaran banyak impor sejumlah bahan pangan seperti jagung dan beras.Read More...

INILAHCOM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan meminta bank perkreditan rakyat (BPR) yang tidak bisa memenuhi syarat modal inti minimum pada 2019, segera berkonsolidasi untuk memperkuat modal, ketimbang tumbuh stagnan dan berisiko dikalahkan perusahaan sejenis berbasis teknologi finansial (tekfin). "Daripada kecil-kecil modalnya di bawah Rp3 miliar dan di bawah Rp6 miliar, mereka tidak bisa bersaing dengan peer to peer lending (tekfin), bahkan rentenir. Nah, kalau mereka (BPR) gabung, mereka modalnya bertambah, sumber daya manusia juga mumpuni," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Gedung BI, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Saat ini, menurut dia, terdapat sekitar 1.700 BPR di Indonesia, yang di antara kepemilikannya juga banyak berasal dari badan usaha milik daerah. Sesuai Peraturan OJK No 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Modal Minimum BPR disebutkan bahwa pada akhir 2019, bank harus memenuhi ketentuan modal minimal Rp3 miliar. Sedangkan pada 2024, modal minima

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diajak untuk lebih bersahabat dengan para pelaku start-updi Indonesia. Ini penting agar para anak muda di bidang start-up mendapat ruang berkembang.Read More...

JAKARTA - Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Indonesia berupaya mengalihkan konsumsi energi yang sebelumnya berbasis pada energi fosil minyak, gas, dan batubara, menjadi struktur bauran energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).Sesuai dengan roadmap (peta jalan) industri automotif nasional dan misi mengembangkan industri automotif yang handal dan kompetitif serta berkelanjutan, sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 Indonesia sudah mencanangkan pengembangan produksi kendaraan roda dua berbasis LCEV (low carbon emission vehicle) atau kendaraan rendah emisi."Targetnya tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20% atau sekitar 400.000 unit dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri," ungkap Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Baca Juga: Kemenperin Usulkan Bea Impor Mobil Listrik DipangkasDi samping itu, pada tahu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang sejumlah pengusaha dalam rangka melakukan dialog terkait kondisi ekonomi terkini.Read More...

TANGERANG - Kini bisnis startup mulai digemari kalangan milenial di Indonesia. Seolah tak mau kalah dengan generasi tua yang telah mapan, generasi muda pun mulai terjun untuk berbisnis dan mencoba kesuksesannya.Tapi rupanya, menjajaki dunia startup tak cukup bermodal passion dan ide kreatif saja, melainkan dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman tentang coding. Hal itulah yang kemudian sedikit banyak memengaruhi perkembangan bisnis startup di Tanah Air.Para pegiatnya mengalami stagnasi dalam mengembangkan usaha ide kreatifnya, bahkan tak jarang pula yang bertumbangan gulung tikar. Faktor dominan penyebabnya adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.Coding sendiri merupakan inti sari dari program ataupun aplikasi web yang ingin diciptakan, sehingga jika hal tersebut dipahami dengan baik, laju perkembangan bisnis startup akan terus menanjak.Baca Juga: Menteri Bambang: Unicorn Justru Tarik Modal Asing ke RIMeskipun, ada pula kendala lain yang tak mudah diatasi, seperti k

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memilki gagasan untuk meningkatkan kandungan minyak dan gas (migas) nasional.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Tarif tol Trans Jawa sempat mendapat kritikan dari beberapa pihak beberapa waktu lalu. Pasalnya, tarif tol tersebut terlalu mahal dan memberatkan perusahaan logistik.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto mengatakan, keberadaan unicorn di Indonesia akan mempercepat dana lari ke luar negeri.Read More...

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tugas dan kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, OJK perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dalam pengaturan dan pengawasan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan."Untuk bisa efektif dan efisien, kami harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mahkamah Konstitusi dan juga PPATK," kata Wimboh di Jakarta, Selasa (19/2/2019).Baca Juga: Bos Lembaga Anti Pencucian Uang: Indonesia Berkomitmen Perangi Money LaunderingWimboh mengatakan, akses data kependudukan sangat penting bagi perkembangan industri jasa keuangan, diantara

JAKARTA - Menjamurnya startup di Indonesia dinilai membawa dampak positif bagi perekonomian. Apalagi, apabila startup berkembang pesat dan menjadi unicorn.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, keberadaan unicorn semakin penting dalam perekonomian. Bahkan, kehadiran mereka selama ini mampu menarik aliran modal asing ke RI."Market value yang besar pasti akan mengundang modal masuk dan kita harapkan juga kalau makin besar, dia menjadi pelaku yang semakin global," ujar Bambang di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Baca Juga: Ketahui Asal Usul Istilah 'Unicorn' di Dunia StartupBambang menampik jika investasi asing yang masuk ke unicorn akan merugikan Indonesia. Pasalnya, investasi yang masuk dikategorikan sebagai foreign direct investment (FDI). Dia menyebut, dividen yang nantinya dihasilkan juga tidak akan lebih besar dari FDI yang masuk."Tapi kan, jauh lebih besar inflow-nya daripada dividen outflow-nya. Dan kita juga melihat ka

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak akan mentolerir keberadaan perusahaan fintech yang menyengsarakan nasabahnya. Namun, OJK kesulitan jika nasabah berurusan dengan fintech ilegal atau yang belum terdaftar.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, nasabah yang merasa dirugikan fintech ilegal bisa melaporkan ke polisi."Kalau merasa dirugikan lapor ke polisi, urusannya sudah antara yang meminjam dan yang meminjamkan, ya pasti diproses, urusannya kayak utang piutang ke masyarakat biasa," ujar Wimboh Santoso di Jakarta, Selasa (19/2/2019).Baca Juga: OJK Minta Masyarakat Jauhi Pinjaman Online IlegalKarena itu, dia berharap masyarakat lebih waspada untuk mengenali fintech yang legal dan yang ilegal. Salah satu ciri fintech yang legal, kata dia, adalah tidak memiliki bunga pinjaman yang sangat tinggi."Fintech itu bedakan antara yang terdaftar dan tidak terdaftar. Kalau yang terdaftar sudah ada komitmen-komitmen yang kita lakukan bersama," katanya. Wimboh menega

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini sebagai tindak lanjut upaya OJK memperkuat tugas dan kewenangan memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Read More...

JAKARTA - Kementerian Perdagangan menjelaskan soal data impor jagung yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat calon presiden (capres) 2019. Hal ini menyusul perbedaan data soal impor jagung.Jokowi menyebut, impor jagung sepanjang 2018 sebesar 180 ribu ton yang merujuk pada data Kementerian Pertanian (Kementan). Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, impor jagung mencapai 700 ribu ton. Baca Juga: Soal Impor Jagung, Presiden Jokowi Bicara Data BPS dan KementerianMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perbedaan angka tersebut wajar adanya. Pasalnya, basis perhitungan jagung yang dilakukan kedua instansi pemerintah itu berbeda."Dua-duanya benar, karena kan ada jenis jagungnya, ada yang industri, tapi kan yang dipersoalkan kan yang pakan," ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (19/2/2019).Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengklarifikasi data impor jagung yang disampaikan dalam debat Capres 2019. Dia menyebut, data tersebut berasal dari kem

Liputan6.com, Jakarta - Dalam debat calon presiden (Capres) kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Prabowo Subianto memiliki tanah di Kalimantandi Kalimantan dan Aceh seluas ratusan ribu hektare.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mengumpulkan uang Rp31,5 triliun untuk mendanai kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.Read More...

JAKARTA - Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berencana menggratiskan data untuk dapat diakses secara luas bagi kepentingan studi investasi."Beberapa data umum nantinya akan dapat diakses para calon investor atau untuk studi, tentunya ada beberapa aturan yang harus diikuti," kata Arcandra Tahar dalam Seminar Energi 2019 seperti dikutip Antaranews, di Jakarta, Selasa (19/2/2019). Baca Juga: Disayangkan, Defisit Migas Tak Dibahas Dalam Debat CapresKebijakan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi.Akan ada skema anggota dan nonanggota untuk bisa mengelola akses data tersebut, bagi anggota akan mendapatkan data dasar periode selama empat tahun, selain itu data olahan yang sudah dimiliki oleh operator sebelumnya selama enam tahun, juga akan dapat diakses terbuka, sesuai aturan berlaku.Data intepretasi yang sudah dala

Liputan6.com, Jakarta - Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap I melalui laman sscasn.bkn.go.id, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24.00 WIB.Read More...

JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai, pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga lingkungan hidup merupakan hal yang sejalan. Keduanya saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Memang selalu ada perdebatan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga lingkungan hidup, sebab keduanya dikatakan hal yang saling bertentangan. Bila mendorong pertumbuhan ekonomi maka diperlukan pembangunan, namun hal ini akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup.Sebaliknya, upaya terus menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam dinilai bakal menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, membuat banyak batasan dalam pengembangan ekonomi, seperti dalam eksplorasi sumber daya alam."Tentu perdebatan kedua paham ini tak bisa dibiarkan terus-menerus, sebab tidak produktif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kita. Maka, harus ada titik temunya," ujar dia dalam acara mengenai pengurangan emisi nasional di Hotel Sari Pan Pasific,

Liputan6.com, Jakarta - PT Bali Bintang Sejahtera, badan usaha yang membawahi klub sepak bola Bali United akan melepas saham ke publik atau initial public offering (IPO) sekitar 33,3 persen pada 2019.Read More...

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/PPN dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, keberadaan unicorn berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Sebab, dengan ada unicorn berarti bisnis Indonesia sudah bertaraf internasional.Read More...

JAKARTA - Jejaring baru untuk pembangunan karbon berkelanjutan di Indonesia yang bernama Jaringan Indonesia Rendah Emisi (JIRE) resmi diluncurkan. Jaringan ini dimaksudkan mendukung upaya pemerintah untuk pengurangan emisi nasional.JIRE akan menjadi wadah bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengkajian kebijakan rendah karbon, peningkatan pengetahuan dan saling berbagi informasi praktek cerdas dalam pengurangan emisi. Selain itu, dapat menjadi akses pendanaan untuk pembangunan rendah karbon, dengan peningkatan keterlibatan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya di dalam implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia.Dalam peluncuruan tersebut, hadir Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoeiar, Mantan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Christiana Figueres. UNFCC merupakan lembaga PBB yang mengurusi masalah peru

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis perekonomian 2020-2024 yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor manufaktur. Ada tiga arah kebijakan utama yang disiapkan, antara lain peningkatan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan daya saing ekspor manufaktur, dan penguatan strategi industri hulu."Program ini untuk menjaga sustainability pembangunan ekonomi dengan baseline pertumbuhan 5,4%. Kami juga sudah berbicara kebijakannya. Dengan langkah strategis ini, capaian hari ini harus dilanjutkan dengan target selanjutnya," ucap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dikutip dari Harian Neraca, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).Implementasi inisiatif Making Indonesia 4.0 juga diyakini dapat mendongkrak tiga aspek, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) secara umum, kontribusi menufaktur dan kesempatan kerja. Target yang diproyeksikan adalah pertumbuhan PDB hingga 1-2% dari baseline, membuka lebih dari 10 juta lapangan kerj

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro menyatakan, prestasi BUMN di sektor infrastruktur masih belum mendapat apresiasi dengan seharusnya. Banyak masyarakat yang tidak menyadari percepatan pembangunan infrastruktur tak lepas dari peran BUMN.Read More...

JAKARTA - Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah semakin menggenjot kinerja industri pengolahan nonmigas yang punya orientasi ekspor agar lebih produktif dan inovatif sehingga dapat mengisi pasar global secara luas."Kami masih mendorong implementasi roadmap Making Indonesia 4.0. Ini sudah menjadi komitmen Presiden Joko Widodo untuk terus meningkatkan kualitas ekspor produk Indonesia," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dikutip dari Harian Neraca, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).Menurut Menperin, revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan pada model bisnis baru di sektor manufaktur, yang dinilai mampu meningkatkan kinerja hingga 20-50% lebih baik dari sebelumnya. Hal ini karena melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi."Jadi, tentunya penerapan industri 4.0 diyakini bisa memacu produktivitas dan kualitas secara efisien sehingga produk yang dihasilkan lebih inovatif dan kom

JAKARTA - Kelebihan daya dari pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau panel surya dapat dijual oleh konsumen ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di sisi lain, pemasangan panel surya semakin praktis sehingga memudahkan konsumen.Ketentuan penjualan kelebihan daya itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)."Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2018 membuat hak dan kewajiban antara konsumen dan PT PLN menjadi jelas sehingga win-win solution untuk para konsumen PT PLN yang dapat turut serta mendukung pencapaian target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 23% pada 2025," papar Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY) Jackson Tandiono, dikutip dari Harian Neraca, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).Baca Juga: KESDM Proyeksikan Kenaikan Penjualan Listik 6,40% Tahun IniDikutip dari laman Ditjen EBTKE, menurut Direktur Aneka Energi Baru da