Politik

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan membelotnya kader Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan (Sumsel), yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin terlalu dibesar-besarkan oleh media mainstream. Sebaliknya, ia pun menyesali ketika peristiwa besar seperti 212 malah tidak diberitakan.n"Cuma persoalannya kan media mainstream ini, hal-hal yang kecil aja pun yang itu dianggap bisa memberi citra negatif kepada 02, itu kan diberitakan besar, sedangkan hal-hal sangat besar seperti reuni 212 itu tidak akan diberitakan," katanya, Kamis (13/12/2018).Lanjutnya, ia mengklaom tidak semua kader partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang benar-benar mendukung mereka. Sambungnya, jika pun hal ini dibuka, tidak akan ada media mainstream yang memberitakan sebesar itu."Tapi kalau kalian tanya jumlahnya, sangat, sangat, sangat, saya ulang lagi, sangat, sangat, sangat, sangat, sangat signifikan, bahwa kader partai pendukungnya itu bekerja untuk pemenangan Prabowo-Sandi,"

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPeneliti Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Ali Munhanif menduga akan memainkan isu agama dan politik identitas terkait rencana pemindahan Markas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Solo, Jawa Tengah."Salah satu alasan yaitu mudahnya isu identitas agama dan primordial di tingkat bawah Solo atau Jateng umumnya," katanya, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).Lanjutnya, ia menyebut Solo kerap menjadi tempat kelompok yang diketahui memiliki pemahaman radikal. Sambungnya, ia mencontohkan seperti gesekan yang kerap terjadi antara santri dengan Islam abangan di wilayah Solo.Menurutnya, apabila Solo berhasil dieksploitasi dengan politik identitas, ia memprediksi tim Prabowo-Sandi akan menggaungkannya ke level nasional. "Umpamanya, di Solo saja kalah apalagi di tempat lain," tukasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Adeng Bustomi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir meminta kepada jajarannya untuk tidak tinggal diam ketika presiden dan Capres di serangan lawan. Ia pun menilai saat ini kubu Jokowi-Ma'ruf cenderung bersikap defensif."Ofensif yang saya maksud adalah, kita nggak boleh tinggal diam kalau dijelek-jelekin Pak Presiden kita dan Capres kita," ujarnya, Kamis (13/12/2018).Lanjutnya, ia meminta kubu Jokowi-Ma'ruf untuk tidak diam terkait sejumlah laporan hukum yang dilakukan kubu lawan."Masa sabar terus. Kalau memang yang diberitakan tidak benar, kita harus memberitakan yang benar," jelasnya.Ia menilai, tindakan ofensif dipilih usai kubu Jokowi-Ma'ruf terus dilaporkan ke kepolisian maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)."Beliau itu suka tidak suka adalah petahana. Masa karena beliau petahana nggak boleh buat keputusan? Kan nggak bisa. Yang namanya presiden harus bergerak buat keputusan," tukasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFot

JPNN.com, KEDIRI - Badan Pengawas Pemilu Kota Kediri berencana menertibkan atribut kampanye peserta pemilu yang banyak beredar di alat mobil angkutan umum.Read More...

JPNN.com, BANYUWANGI - Bawaslu dan Satpol PP menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) pilpres dan pileg yang dipasang sepanjang jalan protokol di Kabupaten Banyuwangi, Jatim.Read More...

JPNN.com, SURABAYA - Spanduk bertuliskan Soeharto Pahlawan Negara tampak bertebaran di beberapa titik di Surabaya.Read More...

JPNN.com, MAGETAN - Sosialisasi aturan pemasangan alat peraga kampanye sepertinya tidak diindahkan parpol. Karena masih banyak ditemukan APK yang dipasang sembarangan.Read More...

JPNN.com, KEBUMEN - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jateng, Kamis (13/12). Dia ingin bertemu dengan warga Kebumen dan mencicipi kuliner khas daerah itu.Read More...

JPNN.com, KEBUMEN - Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengaku miris dan gemas mendengar Kebumen sebagai kabupaten termiskin kedua di Jawa Tengah. Sandi gemas karena Kebumen punya potensi besar berupa sumber daya alam, terutama pertanian dan pariwisata.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra yang menjadi penasihat hukum Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) memastikan kliennya tak akan tunduk pada ultimatum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memerintahkan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus mundur dari posisi pengurus partai. Menurutnya, tak ada aturan yang mewajibkan ketua DPD RI itu mundur dari posisi ketua umum Hanura hanya demi menjadi calon senator pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Deklarasi puluhan kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) di Sumatera Selatan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, membuat elite partai pimpinan Zulkifli Hasan meradang.Read More...

Pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra mengharapkan dirinya berada di garis depan membela Joko Widodo - Ma'ruf Amin apabila terdapat sengketa pemilu pascapencoblosan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKuasa hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mendatangi Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin."Hari ini saya melakukan pertemuan dengan Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf. Kami membicarakan tugas-tugas dalam menangani Pilpres 2019. Membicarakan tugas-tugas saya sebagai 'lawyer', di luar tugas-tugas yang ditangani Direktorat Hukum dan Advokasi," kata Yusril di sela Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, di Jakarta, Kamis (13/12/2018).Menurut Yusril, tugas-tugasnya sebagai "lawyer" pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dengan tugas-tugas Direktorat Hukum dan Advokasi tidak akan tumpang tindih. Melalui Rakernas ini, kata Yusril, sekalian perkenalan dan memahami tugas masing-masing.Yusril menjelaskan, antara dirinya sebagai lawyer dengan Direktorat Hukum dan Advokasi, saling bertukar informasi terkait hal-hal yang ingin di dindaklanjuti dan ditangani,

JPNN.com, JAKARTA - Peneliti Seven Strategic Studies Girindra Sandino mengatakan, e-KTP rawan disalahgunakan pada Pemilu 2019, terutama pada saat pemungutan suara 17 April mendatang.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta kembali mempersoalkan DPT Pemilu 2019. Kali ini yang diributkan adalah masuknya ribuan orang gila dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-2 (DPT-HP2).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, KebumenCawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan 'pos pertempuran' Prabowo-Sandi tak hanya akan dibangun di Solo, namun juga di kota-kota besar di Jateng-DIY untuk memenangkan Pilpres 2019. Namun terkait anggaran, ia mengaku tidak ada anggaran khusus untuk mendirikan posko tersebut."Justru relawan yang membiayai sendiri. Setiap kali kunjungan justru malah saya dapat uang, ada yang nyumbang Rp5 juta ada yang nyumbang Rp1 juta, dan di sini semuanya juga dengan sukarela," ujarnya di Kebumen, Kamis (13/12/2018).Ia menambahkan, cara berfikir lama bahwa untuk kegiatan politik harus menyiapkan anggaran khusus kini sudah berubah. Rumah pemenangan tersebut justru merupakan bentuk antusias masyarakat dalam mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Sandi."Sekarang masyarakat yang secara antusias menghadirkan rumah pemenangan untuk kita gunakan berkoordinasi," katanya.Sebagian kalangan menilai bahwa keberadaan pos tempur itu tidak akan efektif memecah suara lawan politik d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaRencana kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendirikan 'pos pertempuran' di Solo, Jawa Tengah (Jateng) ternyata juga ditanggapi oleh Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy (Rommy).Rommy mengatakan, apa yang dilakukan Prabowo-Sandi itu hanya gimik politik semata."Kalau saya sih, melihat itu strategi political gimmick saja," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).Bahkan menurutnya, mustahil Prabowo-Sandi bisa menggempur kandang banteng, sebutan untuk Jateng yang memang menjadi lumbung suara bagi PDIP. Sebab Partai Demokrat saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden untuk dua periode yang tidak pernah mendulang suara signifikan di Jateng."Kita tahu persis ketika Demokrat berkuasa selama 10 tahun, tidak mampu menjadi pemenang di Jateng," katanya."Jateng itu kan dari dulu sudah memiliki kedekatan ideologis dengan partai tertentu dan kedua tentu hari ini kan partai pemenang pertama dan kedua itu ada bersama-sama dengan Pak Jokowi, yaitu PDIP dan PKB," lanjutnya.

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah tepat dikatakan sebagai kelompok teroris sehingga dalam memberantasnya sepatutnya melibatkan TNI dengan payung hukum UU Anti-terorisme."Menurut saya, KKB ini sudah masuk ke dalam cakupan tindak pidana terorisme," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/12/2018).Dia mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme.Menurut dia dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, peran TNI dalam memberantas terorisme ini dimasukkan ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)."Itu tindak lanjut dari UU TNI dan UU Pemberantasan terorisme," ujarnya.Dia mengatakan dalam UU Terorisme disebutkan yang dimaksud terorisme adalah tindakan yang dengan sengaja mengguna

JPNN.com, JAKARTA - Pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) membuat tim hukum siber.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus politikus La Nyalla Mahmud Mattalitti mengakui dirinya menyebar isu Joko Widodo adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan antek asing pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kini, La Nyalla menyeberang mendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Lantas apakah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, tidak takut jika La Nyalla nanti melakukan hal yang sama di Pilpres 2019 demi kemenangan pasangan calon nomor urut 01 tersebut?Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Operasi Militer Selain Perang (PP OMSP) guna mengatasi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua."Aksi kekerasan dengan senjata api yang dilakukan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua tidak boleh terjadi lagi. Aksi kekerasan yang menghilangkan nyawa WNI harus diakhiri," kata Sukamta, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/12/2018).Menurut Sukamta, dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI sudah mengamanahkan adanya OMSP, tapi aturan turunannya yang lebih teknis belum ada PP sehingga pemerintah perlu segera menerbitkan PP yang mengatur OMSP.Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, penembakan yang menewaskan 31 orang pekerja pembangunan trans-Papua adalah peristiwa serius. "Kami mendesak pemerintah segera mencari solusi yang lebih cerdas untuk melakukan pembangunan yang menyejahterakan, tapi tetap menghormati adat istiadat Papua, kata

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPDI-Perjuangan menilai kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemicu sehingga sejumlah kader PAN memberi dukungannya kepada pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya menyambut baik dukungan sejumlah kader PAN tersebut kepada Jokowi-Ma'ruf. Hal itu tidak lepas dari rekan jejak dan keberhasilan Jokowi pada daerah di Indonesia."Ya itu juga menunjukkan bahwa terkait dengan pilpres apa pun sosok Pak Jokowi dengan rekam jejak yang jelas, kemudian prestasi program-programnya ini menjadi pilihan," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).Hasto menambahkan, Jokowi tidak punya masalah soal keislaman. Terlebih setelah meminang KH Mar'uf Amin sebagai calon wakil presiden."Sebenarnya nggak ada lagi persoalan-persoalan. Kalau ada yang mempersoalkan Pak Jokowi dari aspek keislaman, kemudian dari berbagai isu yang tidak produktif. Itu justru mereka tidak siap bersaing, tidak punya program-program unggulan

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) Erick Thohir salut atas kejujuran mantan tokoh Gerindra di Jawa Timur La Nyalla Mataliti.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWasekjen Partai Golkar, Maman Abdurahman, mengatakan isu mengenai shalat capres Prabowo Subianto yang dibahas berlarut-larut tak produktif. Karena itu, untuk menyelesaikannya ia mengusulkan ada tes resmi baca Alquran di acara debat capres."Polemik mengenai Prabowo bisa salat atau tidak, mualaf atau bukan, lebih baik kita sudahi. Saya menyarankan KPU agar membuat sesi khusus tambahan di dalam materi debat capres yakni sesi baca Alquran dan materi dialog tafsir Quran," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).Menurutnya, usul tersebut sangat relevan dengan derasnya harapan agar nilai Islam masuk dalam berbagai aktivitas kehidupan berbangsa. Sehingga soal materi keislaman di debat capres bisa ditambah, asal semua pihak sepakat."Apabila hal ini bisa direalisasikan, jauh lebih produktif dan konstruktif dari pada hanya sekadar teriak-teriak saling menyalahkan dan menghujat," katanya.Seperti diketahui, beberapa hari ini, isu kehidupan religi capres mulai menguat. Ha

JPNN.com, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily berharap La Nyalla Mahmud Mattalitti, tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBergabungnya Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti dengan memberikan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf disambut hangat oleh Tim Kampanye Nasional (TKN). Namun La Nyalla diminta tidak lagi menggunakan cara-cara menyebarkan kabar bohong atau hoax terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti yang dilakukan 2014 lalu.Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan pihaknya menyambut baik masuknya La Nyalla. Namun meminta tidak menyebarkan kabar bohong terhadap pasangan calon nomor urut 02, seperti yang pernah dilakukan terhadap Jokowi pada 2014 silam."Tentu tidak menyerang hoax ke Prabowo. Kita berharap Pak La Nyalla jangan melakukan hal serupa seperti pada 2014," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).Karena itu, ia berharap masuknya La Nyalla juga bisa mengklarifikasi terhadap apa yang telah disebarkan pada 2014 silam. Dimana menyebut Jokowi bagian dari PKI dan sebagainya."Tentu harapan kami Pak La Nyalla bisa mengklarifikasi terhadap apa yang

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKampanye Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno di Sumatera Utara kembali disoroti Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Sandi diminta tidak meniru Ratna Sarumpaet.Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, awalnya mengomentari tentang tren di media sosial yaitu tanda pagar (tagar) 'Sandiwara Uno'. Tagar itu berkaitan dengan potongan video yang beredar menampilkan poster bertuliskan 'Pak Sandiaga Uno, sejak kecil kami sudah bersahabat, jangan pisahkan kami gara-gara Pilpres. Pulanglah!!!'."Itu akhirnya kan muncul itu hashtag (tagar). Nggak tahu dari mana, tapi berarti publik kan merespons 'Sandiwara Uno' itu," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/12/2018)."Artinya berpolitik harus dengan ketulusan, nggak usah playing victim. Toh Ratna Sarumpaet sudah gagal sebagai playing victim, nggak perlu dicontoh-contoh lagilah," lanjutnya.Hasto mengakui ada yang aneh dari potongan video yang beredar, belakangan diketahui isinya menampilkan kampanye

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Dewan Penasihat Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, M Romahurmuziy menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mendorong La Nyalla Mattaliti untuk mengaku pernah menyebarkan isu Jokowi PKI. Ia menilai pengakuan tersebut atas inisiatif La Nyalla."Pada prinsipnya kita tidak dalam posisi mendorong Nyalla melakukan demikian. Soal Nyalla kemudian mengumumkan sendiri itu adalah inisiatif dia," Kata pria yang disapa Rommy, Kamis (13/12/2018).Lanjutnya, ia pun menyambut baik eks Politikus Gerindra yang mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Tak hanya itu, ia pun menilai sosok La Nyalla merupakan sosok yang militan dalam mendukung seseorang."Pengaruh La Nyalla ya bisa ditakar dari partai yang pernah dia pimpin. Tetapi kalau kita lihat La Nyalla ini kan punya militansi ketika dia memberikan dukungan," ungkapnya.Ia pun mencontohkan sikap militan La Nyalla dalam menyebarkan Jokowi PKI di Pemilu 2014."Ketika Nyalla yang jelas-jelas dulu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono meminta Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk tidak sesumbar memberikan pernyataan tentang partainya ke publik. Hal ini menanggapi tertangkapnya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang merupakan kader Nasdem."Makannya buat Pak Surya Paloh jadi orang jangan sesumbar, suka merasa paling bersih, sok benar tapi pada kenyataannya banyak kadernya yang tersangkut korupsi," ujarnya, Kamis (13/12/2018).Lanjutnya, ia mengatakan bahwa Surya Paloh pernah menyatakan jika ada kadernya yang tersangkut korupsi maka akan membubarkan partainya. Sambungnya, tak hanya itu, kader Nasdem yang duduk di dalam kabinet Jokowi terus melakukan impor bahan pokok yang akhirnya menyulitkan para petani."Partainya selalu ngomong 'tidak terima mahar, tidak terima mahar', eh kadernya malah impor terus," tukasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Darwin Fatir