JPNN.com, JAKARTA - Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra bersama sejumlah anggotanya tiba di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6) pagi. Yusril mengaku sudah siap menghadapi sidang sengketa Pilpres 2019 sebagai pihak terkait.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani angkat suara terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini mengatakan dalam video yang diunggah pada akun Youtube-nya bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga tidak akan menang pada gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).Ia pun mengibaratkan seperti pemain tinju, kubu Prabowo sudah lempar handuk di ronde pertama."Loh, kalau belum apa-apa mereka sudah merasa kalah itu ya ibarat main tinju habis ronde pertama langsung lempar handuk," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Dalil Permohonan Kubu Prabowo Tak Jelas, KPU Kepusingan Arsul enggan memberikan komentar lebih jauh. Namun, ia menegaskan kalau untuk saat ini jangan membuat spekaluasi di ruang publik ketika tidak bisa membuktikan semua pernyataan, seperti ancaman terhadap saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan."Saya kira itu urusan mereka, t

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap parpol pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak menambah partai politik lain bergabung ke dalam koalisi karena dinilai sudah gemuk.Baca Juga: Muhaimin: Insya Allah Jokowi Menang di Jabar"KIK beranggota sembilan parpol, meskipun hanya lima parpol yang berhasil masuk ke DPR RI. Namun, jumlah kursi parlemen dari parpol anggota KIK sudah dominan," kata Muhaimin di Jakarta, Senin.Menurut Muhaimin, jumlah anggota parlemen dari partai politik anggota KIK sudah dominan yakni sekitar 60 persen dari 575 kursi DPR RI periode 2019-2014, sehingga tidak perlu menambah kursi lagi dari parpol lain di luar anggota KIK."Dengan jumlah tersebut, anggota DPR RI dari KIK sudah cukup dominan untuk memenangkan perdebatan dalam pembahasan legislasi dan lainnya, sehingga stabilitas politik di parlemen akan selalu terjaga," katanya.Namun, Muhaimin segera menambahkan, keputusan menambah atau tidak anggota koalisi ada

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan Azis menyatakan pihaknya telah menyiapkan bukti untuk mematahkan tudingan terkait 17,5 juta pemilih siluman serta "server" atau peladen Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) yang belum tuntas."Jika yang 17,5 juta pemilih dianggap siluman seperti isi permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, berarti DPT Pemilu 2019 hanya 170 juta pemilih, itu tidak mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada DPT Pemilu 2014," kata Viryan di Jakarta, Senin.Tudingan itu seperti yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi (MK).Viryan menyebutkan, Daftar Pemilih Tetap saat penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 sebanyak 190 juta pemilih. Lalu pada Pemilu 2019, DPT bertambah menjadi 192 juta pemilih.Ia menganggapnya mustahil terjadi DPT siluman karena dalam kurun waktu lima tahun usai penetapan DPT Pemilu 2014, jumlah penduduk Indonesia tentu

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak keberatan atas wacana tim kuasa hukum paslon 02 yang menginginkan pemeriksaan saksi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, menggunakan metode telekonferensi.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai isu penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) oleh sejumlah politikus Demokrat sulit terjadi. Sebab, pengusulan KLB itu tidak dilatari pergerakan yang baik dalam wacananya.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo kembali menegaskan pihaknya memerlukan dukungan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama proses sidang sengketa pilpres di MK berlangsung.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum paslon 02 Nicholay Aprilindo bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan saksi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, diperiksa melalui cara telekonferensi.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj menyatakan kadang-kadang suka mual atau seneb jika mendengar pernyataan salah seorang wakil ketua DPR RI.Baca Juga: Said Aqil Sebut Tak Perlu Dibentuk Tim Independen"Ada seorang wakil ketua DPR RI, kalau ngomong, saya suka menjadi seneb (sakit perut)," kata KH Said Agil Siradj pada acara Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H, di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.Menurut Said Agil, dirinya tidak benci pada wakil ketua DPR RI tersebut, tapi pernyataan-pernyataannya tidak menyejukkan bagi persatuan bangsa sering membuat dirinya menjadi sakit perut."Saya tidak perlu sebut nama maupun inisialnya. Saya kira publik tahu karena pimpinan DPR cuma beberapa orang saja," katanya.Pada kesempatan tersebut, Said Agil mengingatkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari PKB agar setelah berada di DPR RI dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan kepada publik. "Dapat membangun persatuan bang

JPNN.com, JAKARTA - Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai upaya permintaan perlindungan saksi pihak Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membuat heboh.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto, memastikan, aksi massa dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi bukan dari kubu pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena Prabowo telah mengimbau kepada pendukungnya agar tidak aksi massa saat sidang berlangsung.Baca Juga: Wiranto Akan Temui Mantan Panglima GAM, Bahas Apa?"Bahkan, Prabowo sampai memohon para pendukungnya untuk tak berdemonstrasi," kata Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.Oleh karena itu, dia yakin pihak yang berdemonstrasi bukanlah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno."Sehingga nanti kalau ada gerakan fisik kemudian yang melakukan suatu aktivitas atau aksi dalam rangka MK berarti itu bukan anak buahnya Pak Prabowo. Itu berarti bukan pendukung Prabowo-Sandi, lalu siapa?" kata Wiranto.Wiranto juga menegaskan aksi serupa juga bukan datang dari paslon lainnya yang ikut berkompetisi yakni calon presiden-wakil pre

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Cawapres 02 Sandiaga Uno bakal diangkat menjadi menteri Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua tim kuasa hukum KPU untuk perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) pilpres, Ali Nurdin, mengatakan pihaknya tidak terlalu sulit menjawab dalil-dalil perbaikan permohonan sengketa PHPU Pilpres Prabowo-Sandiaga Uno.Menurutnya, jika dalil yang disampaikan jelas, maka KPU akan mudah menjawab dan membantahnya dengan bukti-bukti yang ada. "Kalau terhadap tuduhan yang jelas, apa, bagaimana dan di mana tempatnya, kami siap membantahnya. Tidak sulit itu," ujar ketika dihubungi wartawan, Senin (17/6).Baca Juga: Besok, KPU Jawab Tuntutan Prabowo di MKNamun Ali melanjutkan, banyak dalil permohonan Prabowo-Sandiaga Uno yang dituduhkan kepada KPU tidak jelas dan membingunkan. KPU, kata Ali, bukannya tidak bisa menjawab dalil tersebut, tetapi banyak dalil Prabowo-Sandiaga Uno yang sulit dipahami."Kesulitan bukan untuk menjawabnya, tapi kesulitan memahami permohonannya karena tidak jelas. Kalau materinya tidak jelas, kesulitan kita itu, membaca dan memahami

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDari data yang dirilis Litbang Kompas dari jajak pendapat menunjukkan 53,5% pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima hasil Pemilu 2019 meski Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah.Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengaku tak percaya dengan hasil jajak pendapat tersebut."Bagaimana mungkin hasil surveinya seperti ini di berbagai lembaga survei? Sedangkan Prabowo-Sandi saja sejak awal menolak hasil Pilpres yang diumumkan oleh KPU karena terdapat banyak sekali kecurangan?," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Besok, KPU Jawab Tuntutan Prabowo di MKIa mengaku heran dengan Litbang Kompas yang melakukan jajak pendapat. Menurutnya jajak pendapat tersebut seolah menggiring opini masyarakat bahwa pemilu telah usai."Yang menjadi pertanyaan mengapa lembaga survei melakukan survei seolah-olah menggiring opini bahwa pemilu telah usai? Padahal saat ini sedang ada proses gugatan di MK RI tentang persel

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan Waketum Gerindra, Fadli Zon tidak tahu aturan perundang-undangan. Hal itu menanggapi kritikan Fadli yang protes rentang waktu penyelenggaraan sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlalu singkat."Kayaknya Fadli Zon nggak tahu aturan deh, karena tahapan pemilu sudah diatur undang-undang, sehingga masa bersidang MK-pun harus menyesuaikan tahapan tersebut," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Ketat, Padat dan Pendek, Kata Fadli ZonInas mengaku heran dengan posisi Fadli Zon yang merupakan pimpinan DPR RI akan tetapi tidak mengerti masalah sepele seperti itu. "Yang mengherankan, ke mana aja Fadli Zon pada saat pembahasan UU Pemilu? Padahal, dia kan Wakil Ketua DPR yang membidangi Politik dan Keamanan dengan ruang lingkup tugas Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi," jelasnya."Jadi seharusnya dia juga concern pada saat pem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai mampu menjaga soliditas internal partai hingga berjalan stabil. Golkar di era kepemimpinan Airlangga juga dinilai berhasil mengawal kebijakan Pemerintahan Jokowi"Airlangga mampu menjaga soliditas internal Golkar dengan stabil. Ini bukan ikhwal mudah mengingat Golkar punya 'DNA' gejolak internal yang dinamis," ujarnya, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Digadang-gadang Jadi Ketum Golkar, Bamsoet Tunggu Arahan JokowiDia menilai sosok Airlangga mampu menjadi figur ketua umum yang dipercaya akar rumput Partai Golkar. Itu terbukti dari sikap resmi politik Partai Golkar yang mengawal Jokowi diterima para kader.Di samping itu, elite Partai Golkar selama masa kampanye dan usai hari pemungutan suara Pilpres 2019 juga berhasil mengawal kebijakan serta Nawacita Jokowi. Mereka yang berada di Tim Kampanye Nasi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi Partai Golongan Karya (Golkar) kembali melakukan rotasi pimpinan untuk posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Posisi Ketua Banggar DPR yang saat ini dipimpin Azis Syamsudin, kini kembali dijabat oleh Kahar Muzakir.Wakil Ketua DPR Utut Adianto memimpin proses pelantikan rotasi pimpinan tersebut."Saya menanyakan paket pimpinan, dalam hal ini Ketua Badan Anggaran dari unsur Fraksi Partai Golkar, semula saudara Azis Syamsuddin digantikan saudara Kahar Muzakir. Apakah dapat disetujui?" tanya Utut kepada Anggota Banggar DPR RI yang hadir di ruang rapat Banggar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Di Bawah Kepemimpinan Airlangga, Golkar...Pertanyaan itu pun dijawab "Setuju" oleh seluruh Anggota Banggar DPR RI yang hadir. Dengan telah disetujuinya pergantian pimpinan ini, Kahar Muzakir selaku Ketua Banggar DPR yang baru, diperkenankan untuk menduduki kursi pimpinan dan dilakukan penyerahan palu sidang dari Utut kepada Ketua Ban

JPNN.com, JAKARTA - Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin menyerahkan keterangan jawaban perbaikan terhadap permohonan perbaikan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKuasa hukum Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Muhammad Yunti, membenarkan bahwa kliennya menerima aliran dana dari tersangka Habil Marati sebesar Rp50 juta dan 4 ribu dolar Singapura,.Ia menegaskan bahwa uang tersebut bukan untuk membeli senjata api."Mengakui, tapi tidak sesuai dengan informasi, hanya tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah pembelian senjata, tidak ada sama sekali. Beliau (Kivlan) pernah bercerita kepada kami kuasa hukumnya, semua aliran dana itu tidak ada hubungan dengan pembelian senjata dan tidak ada hubungan dengan masalah pembunuhan sebagainya. Yang satu itu Rp50 juta yang satu itu 4 ribu dolar Singapura itu untuk peringatan Supersemar di Monas antikomunis," ujarnya kepada wartawan, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Dituding Beri Perintah Bunuh Wiranto CS, Kivlan Bakal Lawan Iwan?Lanjutnya, ia menjelaskan uang sebesar 4 ribu dolar Singapura, akan digunakan untuk aksi antikomunis dalam momentum Supersemar 11 Maret. Sed

Warta Ekonomi.co.id, JakartaVideo Wasekjen PAN, Faldo Maldini yang berjudul 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK' menuai sejumlah tanggapan.Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf, Benny Rhamdani, mengatakan dirinya yakni sikap Faldo tersebut merupakan instruksi sang Ketum, Zulkifli Hasan yang kini ingin merapat ke Jokowi."Yang pasti Faldo sudah dapat instruksi terkait sikap, atas perubahan politik Zulhas yang ingin merapat ke Jokowi-Amin," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Menurutnya, kemungkinan pernyataan Faldo tersebut, salah satu bentuk kesadarannya agar tidak tertinggal oleh partainya. "Kedua, bisa atas kesadaran sendiri Faldo untuk keluar dari peran akting yang dia mainkan selama ini, karena dia nggak ingin ketinggalan kereta, yang nanti dia pasti bisa terasing dari fraksi politik Zulhas. Jadi dia ingin mengamankan dirinya di internal Partai PAN," jelasnya.Baca Juga: Parah! BPN Prabowo Sebut Wasekjen PAN Lebay dan Sok Tahu"Dia mikir, dia masih muda kalau dia tersingkir dari

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan, pembacaan putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres kemungkinan besar tidak akan mundur dari jadwal semula. Sehingga, pembacaan putusan perkara yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga Uno itu tetap dilakukan pada 28 Juni."Sejauh ini tidak ada perubahan apalagi perubahan itu melampaui 28 Juni. Itu yang tentu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau sampai diputus atau MK mengucapkan keputusan melampaui 28 Juni," ujar Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Wow, Kubu Prabowo Punya 12 Truk Bukti, Tim Jokowi: MK Bukan Tong SampahBatas akhir proses penanganan perkara PHPU pilpres di MK jatuh pada 28 Juni. Batas akhir ini merupakan waktu maksimal menangani sengketa PHPU pilpres atau selama 14 hari kerja sejak diregistrasi."Jadi sampai sejauh ini, agendanya tetap. Putusan insyaallah masih 28 Juni,

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Ali Lubis, mengatakan Wasekjen PAN, Faldo Maldini sok mengerti tentang hukum. Hal itu diungkapkan setelah Faldo merilis video 'Prabowo Tidak Akan Menang Pemilu di MK'."Menurut saya apa yang disampaikan oleh Saudara Faldo itu terlalu lebay karena mendahului takdir Tuhan, apalagi Saudara Faldo ini kan bukan orang hukum tapi sok mengomentari proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Wiranto Tantang Prabowo, Faldo Maldini: Itu CandaanIa menambahkan, pihaknya yakin dengan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan dan kini berproses di MK. Karena itu menyarankan Faldo untuk duduk manis melihat perkara tersebut bergulir sebelum diputuskan majelis hakim."Sebab BPN 02 melalui kuasa hukumnya pada prinsipnya memiliki keyakinan bahwa perkara sengketa pilpres di MK ini akan diterima permohonannya oleh majelis hakim dengan berbagai macam alat bukti dan saksi-saksi yang akan dihadirkan di m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, jawab santai terkait sindiran Wakil Ketua TKN, Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani yang menyebut jumlah saksi kubu Prabowo-Sandiaga dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), kebanyakan.Menurutnya, terkait hal itu, ia menyebut selera humor TKN dalam menghadapi sidang MK terlalu rendah."TKN selera humornya rendah. Kalau sedikit, mereka akan bilang kan dalilnya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), saksinya kok sedikit. Kalau banyak, mereka bilang kebanyakan, yang mana yang bener?" katanya kepada wartawan, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Saksi Prabowo Bakal Beri Kejutan, TKN Teriak Omong KosongSambungnta, ia mengatakan bisa saja BPN menghadirkan lebih banyak saksi untuk membongkar kecurang Pilpres yang TSM. Namun, kini pihaknya hanya mengakomodir 20 orang saja. Baca Juga: Digadang-gadang Jadi Ketum Golkar, Bamsoet Tunggu

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra merasa diteror oleh kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akibat berlindung di balik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Yusril, upaya tim hukum 02 yang meminta saksinya untuk dilindungi LPSK memiliki motif tersendiri.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPR Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih atas dorongan kalangan muda Partai Golkar yang menginginkan dirinya maju menjadi ketua umum (ketum) Partai Golkar.Politikus yang biasa disapa Bamsoet ini meminta semua pihak untuk menahan diri. "Jangan ribut-ribut dulu sampai hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024 diputuskan pada tanggal 28 Juni 2019," urainya dalam pernyataan tertulisnya, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Bamsoet Kaget Dirinya Didorong Jadi Ketum GolkarBamsoet meminta diberi waktu karena dirinya harus meminta pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk sesepuh Partai Golkar. "Beri saya waktu. Karena sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi dan kader sekaligus pengurus harian Partai Golkar, saya harus minta pertimbangan dan berbagai masukan. Selain dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, juga dari para senior dan sesepuh Golkar, termasuk Plt ketua

JPNN.com, JAKARTA - Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo - Sandiaga bakal menghadirkan 30 orang saksi dalam sidang gugatan hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Juru bicara BPN Prabowo - Sandiaga Andre Rosiade mengatakan, dalam proses persidangan pihaknya akan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPDI Perjuangan membantah isu penggantian Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dalam agenda percepatan kongres.Ketua DPP PDIP bidang hukum, Trimedya Pandjaitan, menegaskan agenda kongres adalah restrukturisasi pengurus hingga pembatasan kader yang akan duduk di eksekutif."Tidak ada, kita membutuhkan (Megawati sebagai Ketum) dan dari atas sampai bawah, dan kita juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDIP dan terbukti kemarin 2019 kita masih bisa menang," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Ia membenarkan adanya agenda regenerasi dalam dewan pimpinan pusat PDIP. Namun, regenerasi itu bukan berarti menyentuh pucuk pimpinan, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.Baca Juga: PDIP Rakernas Rabu, yang Dibahas Soal....Regenerasi itu, lanjut Trimedya, bisa saja terjadi dalam lingkaran sekretaris jenderal, ketua DPP, wakil sekjen dan posisi lainnya."Itu kan bagian dari regenerasi, tapi kita bisa menangkap apa yang diinginkan ibu tentu gerak

Warta Ekonomi.co.id, BandungGerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat berharap para tokoh bangsa maupun elite politik, baik di tingkat pusat dan daerah, untuk kembali membangun komunikasi. Termasuk Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto."Perhelatan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden telah selesai, maka sudah seharusnya para Capres menyambung tali silaturhmi kembali meski saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi," kata Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Jawa Barat Abdy Yuhana usai acara halal bihalal GMNI Jabar di Hotel Aryaduta Bandung, Minggu malam (16/6/2019).Baca Juga: Adian CS Kena Semprot Akademisi, Gara-Gara Dukung Jokowi?Abdi juga mengimbau agar semua pihak untuk salingvmenghormati proses yang tengah berjalan di MK terkait Pilpres 2019. "Apapun hasil keputusan dari MK, kita harus hormati, kita harus hargai. Karena itu merupakan konsensus bersama bahwa persoalan yang menyangkut pemilu harus diselesaikan melalui MK," tegasnya.Tak bisa d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnalis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, mengkritisi ikrar kelompok yang menamakan aktivis 98.Ia menyikapi satu dari delapan butir ikrar dalam piagam aktivis 98 itu yang menyatakan siap menjadi tulang punggung dalam mengawal dan mensukseskan Nawacita jilid dua bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang dibacakan saat acara halal bihalal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6) kemarin. "Agak aneh aktivis 98 bersedia menjadi tulang punggung seseorang," ujar Badrun dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Ngaku Nggak Kuat Jadi Menteri Jokowi, Adian: Ampun Bos!Ubedilah yang juga sebagai Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) ini menilai ikrar butir ke-8 itu memungkinkan ditafsirkan secara kuat bahwa kepentingan pragmatis sedang menghantui aktivis 98 faksi Adian Napitupulu. "Langkah pragmatis di tengah luka korban kejahatan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Pandjaitan, mengatakan partainya bakal menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) dua hari mendatang. Dengan agenda membahas segala persiapan Kongres V PDIP, yang jadwalnya dipercepat."Lusa kita akan (menggelar Rakernas)," ujarnya singkat di Jakarta, Senin (17/6/2019).Ia menambahkan, fokus Rakernas yang akan digelar pada Rabu (19/6) ini akan membahas ke pengisian pimpinan DPRD hingga DPR RI. "Yang menjadi perhatian DPP adalah, setelah pileg ini bagaimana pengisian pimpinan DPRD, kalau DPR, tentu itu Ibu Ketua Umum yang banyak menentukan. Dan itu lah tugas utamanya Rakernas itu nanti, dan itu memang sudah mulai bergolak itu," jelasnya.Baca Juga: Regenerasi PDIP, Langkah Jokowi Terganjal Trah SukarnoSenada dengan itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira, menjelaskan Rakernas juga akan membahas terkait persiapan Kongres V PDIP yang akan digelar di Bali pada awal Agustus mendatang."(Materi Rakernas) Ya

JPNN.com, JAKARTA - Eks politikus Demokrat Tridianto menilai pernyataan Andi Arief yang menuduh Max Sopacua dan Ahmad Mubarok ingin menjual kursi ketua umum Partai Demokrat kepada Sandiaga Uno atau Gatot Nurmantyo adalah hal yang tak masuk akal.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PDIP bidang hukum Trimedya Pandjaitan membantah isu penggantian Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum dalam agenda percepatan kongres.Ia mengungkapkan agenda kongres adalah restrukturisasi pengurus hingga pembatasan kader yang akan duduk di eksekutif."Tidak ada, kita membutuhkan (Megawati sebagai Ketum) dan dari atas sampai bawah, dan kita juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDIP dan terbukti kemarin 2019 kita masih bisa menang," katanya di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Regenerasi PDIP, Langkah Jokowi Terganjal Trah SukarnoTrimedya membenarkan adanya agenda regenerasi dalam dewan pimpinan pusat PDIP. Namun, regenerasi itu bukan berarti menyentuh pucuk pimpinan, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.Regenerasi itu, kata Trimedya, bisa saja terjadi dalam lingkaran sekretaris jenderal, ketua DPP, wakil sekjen dan posisi lainnya. "Itu kan bagian dari regenerasi, tapi kita bisa menangkap apa ya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III, Arsul Sani, ikut bersuara terkait larinya narapidana korupsi KTP-el, Setya Novanto ke toko bangunan di Bandung, Jawa Barat.Menurutnya, hal tersebut bukanlah kesalahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, di kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tambahnya, berhasilnya Setnov melakukan pelesiran karena kebijakan lapas, dan Menkumham sebelumnya yang menjadikan Lapas Sukamiskin di Bandung jadi tahanan koruptor.Ia menilai, pelesiran Setnov merupakan sesuatu yang berat untuk dibicarakan. "Kebijakan dasar, tapi ini kan bukan dimulai dari zamannya Yasonna, tapi zaman Menkumham sebelumnya yang menjadikan lapas Sukamiskin itu jadi lapas utama dari terpidana kasus korupsi, ini sudah 5 tahun lebih," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Jawaban Kemenkumham Soal Novanto: Bukan Pelesiran, Tapi Hilang dari RSLanjutnya, ia menjelaskan kalau yang dibenahi tersebut ialah pembagian isi dari pen

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, meminta pasangan masing-masing capres Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali merajut persaudaraan sebagai sesama anak bangsa."Ya kami mendukung (rekonsiliasi), bahkan kami menyampaikan permohonan kepada beliau (Prabowo-Jokowi) untuk pertemuan bisa dilakukan dalam waktu sesingkat singkatnya pada kesempatan pertama," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Percaya Kubu Prabowo Punya Bukti 12 Truk?Ia menambahkan, momen rekonsiliasi Prabowo-Jokowi penting dilaksanakan di bulan Syawal. Meyakini seluruh masyarakat pasti menanti-nantikan pertemuan tersebut. Semua pihak harus mau islah, rekonsiliasi demi kepentingan bangsa ke depan."Jadi sekarang ini, mohon maaf tidak perlu lagi ada 01, tidak perlu lagi ada 02, yang ada adalah kosong-kosong," imbuhnya."Kita mulai dari semangat baru, dengan niat untuk sama-sama semua kekuatan bangsa, apapun pilihannya, apapun partainya, kita bangun

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSejumlah kader Partai Golkar mendesak agar Musyawarah Nasional (Munas) segera dilakukan. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan dirinya enggan berkomentar terkait usul tersebut.Oleh sebab itu, dirinya sebagai pengurus dirinya akan mematuhi semua keputusan partai. "Pertama saya adalah pengurus DPP Partai Golkar pengurus harian, jadi apapun nanti keputusan partai itulah yang harus kita patuhi. Bahwa jadwal munas adalah 2019, iya, artinya dari mulai Januari sampai Desember itu lah jadwal munas kita, tinggal partai atau DPP memutuskan kapan waktu yang pas untuk menyelenggarakan itu," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Ia mengimbau para kader muda yang mendorong Munas digelar untuk bersabar. Mengingat saat ini sengketa Pemilu masih berjalan di MK.Baca Juga: Bamsoet Kaget Dirinya Didorong Jadi Ketum Golkar"Tapi yang pasti saya mengimbau dan saya berharap bahwa kita menunggu dulu keputusan MK tanggal 28 yang akan menetapkan pak Jokowi sebagai pres

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengaku baru mengetahui dirinya didorong untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Namun demikian, dirinya belum berpikir untuk bersaing memperebutkan kursi pucuk pimpinan tersebut."Saya baru dengar. Jadi saya melihat, jujur saya belum berpikir ke arah sana," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Ia menegaskan saat ini dirinya masih fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua DPR. Hingga saat ini belum ada pihak yang secara langsung menyampaikan dorongan agar dirinya menjadi Ketum.Baca Juga: Ini Usulan Bamsoet Soal Antisipasi Perang Dagang"Saya lagi fokus menyelesaikan tugas-tugas sebagai Ketua DPR sampai nanti berakhir akhir September. Tapi saya berterima kasih ini saya menganggap ini aspirasi dari pada Golkar," terangnya.Ia menghargai aspirasi para kader muda Golkar yang mendorongnya menjadi Ketum. Namun meminta semua pihak untuk tidak perlu merasa alergi pada aspirasi arus bawah."Kita tidak perlu merasa alergi, saya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWaketum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritisi jadwal sidang gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sangat padat dan ketat."Saya melihat memang jadwal sidang-sidang MK ini sangat ketat, sangat padat. dan sebenarnya secara logika sebenernya waktunya sangat pendek ya, terlalu pendek. Bahkan untuk mengurai sebuah persoalan yang dalam, persoalan nasional," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Ia menambahkan, semestinya MK memberi waktu lebih banyak sehingga pihaknya bisa mengurai persoalan dan mencari kebenaran dengan lebih mendalam.Baca Juga: Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun Penjara, Apa Kata Fadli Zon?"Seharusnya memang waktu yang diberikan itu lebih panjang lagi, untuk semua pihak gitu ya sehingga bisa mengeksplorasi, karena kita mencari kebenaran dan mencari keadilan di sini. Jadi kebenaran dan keadilan yang final, menurut hukum yang ada di negara kita gitu loh terkait dengan pilpres maupun pileg," jelasnya.Kendati demikian, dirinya

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku pihaknya akan menyampaikan penolakan gugatan Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6) besok.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaCalon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengajak seluruh anggota Tunas Indonesia Raya (Tidar) untuk tidak pernah lelah menyuarakan kebenaran dan berjuang menuju Indonesia adil dan makmur. Sandiaga juga mengajak para pemuda untuk tidak apatis karena bangsa ini dinilainya membutuhkan anak muda yang kritis dan berkontribusi untuk negara. "Saya mengutip sedikit pernyataan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang negara bisa lakukan untuk kamu, tapi tanyakan apa yang kamu bisa lakukan untuk bangsa dan negara," kata Sandiaga melalui akun Instagramnya, Senin (17/6/2019). Baca Juga: Buset!! Sandiaga Ingin Dijadikan Ketum DemokratHal itu diungkapkan Sandiaga saat bersilaturahmi dengan anggota Tidar Jakarta Timur, Senin (17/6/2019). Menurut dia, sejak dirinya turun ke politik, anggota Tidar selalu memberi banyak dukungan. "Mereka tidak pernah meng

JPNN.com, JAKARTA - Tim kuasa hukum paslon 02 akan mendatangkan empat truk berisi alat bukti ke gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (17/6). Bukti itu berkaitan dengan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni ragu bahwa tim kuasa hukum kubu 02 Prabowo-Sandi mempunyai bukti sebanyak 12 truk. Hal tersebut pernah digembar-gemborkan kubu Prabowo saat akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi."Tim hukum 02 mengklaim memiliki bukti sebanyak 12 truk. Melihat cara kampanye Prabowo-Sandi dan tim sejak awal yang suka berbohong, saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar punya bukti autentik yang memiliki substansi hukum untuk dibawa ke persidangan," katanya dalam keterangan resmi pada wartawan, Selasa (17/6).Baca Juga: Netizen: "Korupsi Mudik Gratis Ala Gabener", Ini Jawaban Anak Buah AniesSekjen PSI tersebut menganggap kubu Prabowo sering berbohong. Termasuk saat mereka pernah mengklaim menang 62 persen. Namun sat di MK angkanya berubah jadi 52 persen. Ia mempertanyakan kemana 10 persen suara yang digembar-gemborkan."Saya hanya mengingatkan, MK bukan tempat pembuangan akhi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah, menilai isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang diwacanakan kader senior Partai Demokrat bertujuan untuk menjegal karir politik Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Pasalnya, menurutnya dia, AHY kerap menjadi replika SBY dengan menemui para elit partai lain. "Bagi kader potensial hal demikian tidak menguntungkan, sehingga KLB dikemukakan agar proses regenerasi berjalan jauh sebelum AHY benar-benar menguasai Demokrat," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (17/6/2019).Baca Juga: AHY Gantikan SBY Jadi Ketum?Sambungnya "Jika KLB berhasil digelar dan SBY harus tunduk keputusan KLB dengan tidak lagi memimpin Demokrat, ada harapan AHY kehilangan posisi strategis," tambanya.Lebij lanjut, ia menyebut wacana KLB muncul lantaran hasil Pemilu 2019, partai Demokrat kurang bagus. "Setiap parpol pasti melakukan evaluasi hasil pemilu, dan Demokrat sebagai parpol yang memiliki jejak pemenan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, meragukan klaim BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyatakan akan membawa 12 truk bukti ke Mahkamah Konstitusi. T"Tim hukum 02 mengklaim memiliki bukti sebanyak 12 truk. Melihat cara kampanye Prabowo-Sandi dan tim sejak awal yang suka berbohong, saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar punya bukti autentik yang memiliki substansi hukum untuk dibawa ke persidangan," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).Ia menyoroti soal inkonsistensi kubu Prabowo-Sandiaga yang berkali-kali mengganti klaim kemenangannya. Saat awal, Prabowo menyatakan menang 62% dan dalam gugatannya ke MK, pihak 02 menyatakan kemenangan 52%.Baca Juga: Jokowi Tak Segan Buat Keputusan 'Gila', PDIP Malah Bilang Begini"Mereka pernah mengklaim menang 62%. Sekarang jadi 52%. Bagaimana pertanggungjawaban moral mereka? Kemana menggelundungnya angka 10% itu?," katanya.Olehnya itu, ia mengingatkan agar tim Prabowo-Sandiaga tak asal memasukk

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Majelis Tinggi Demokrat Max Sopacua menilai Andi Arief sosok yang suka berimajinasi. Penilaian Max didasari dari twit Andi terkait munculnya upaya politikus senior partai berlambang Mercy itu, yang ingin menjual kursi Ketua Umum Demokrat kepada orang luar.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Tim Hukum Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin sudah menyiapkan jawaban selaku pihak terkait untuk persidangan PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Kuasa hukum mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Pitra Romadoni Nasution, mengaku akan melaporkan salah satu tersangka kasus percobaan pembunuhan empat tokoh nasional dan 1 pimpinan lembaga survei Kurniawan alias Iwan atas tuduhan memberikan keterangan palsu.Menurutnya, kesaksian Iwan dalam video testimoninya soal ancanam pembunuhan itu sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi."Makanya kami mau melaporkan saudara Iwan, karena telah melanggar pasal 55 dan 317 KUHP," katanya kepada wartawan, Senin (17/6/2019).Baca Juga: Ryamizard Ingin Bantu Kivlan Zen, Staf Bilang: Bapak Mikir DuluLanjutnya, ia mengaku akan mendatangi Bareskrim, Senin (17/6) siang.Adapun empat tokoh itu yaitu, Menko Polhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mantan Kadensus 88 Antiteror Gories Mere dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.Baca Juga: Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Kinerja WirantoPenulis: Re

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat dan Peneliti Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta penundaan jawaban atas permohonan sengketa Pemilu 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak logis.Menurutnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dapat mempersiapkan segala jawaban terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)."KPU butuh waktu untuk mempersiapkan data perkara biasa (wajar terjadi) dalam sengketa pemilu. Meski begitu, KPU seharusnya jauh lebih siap menghadapi gugatan 02 biar tak ada spekulasi liar publik," katanya kepada wartawan, Minggu (16/6/2019).Baca Juga: Saksi Prabowo Bakal Beri Kejutan, TKN Teriak Omong KosongLanjutnya, ia pun menilai sikap KPU tersebut merupakan bukti tidak memiliki persiapan yang matang. "Apalagi sidang MK merupakan tempat perang terakhir 02 untuk menang Pilpres. KPU mestinya juga sudah menakar semua pertanyaan 02 sehingga data-datanya m

JPNN.com, JAKARTA - Presiden Jokowi terus memberi sinyal akan mengangkat menteri dari kalangan aktivis untuk kabinetnya ke depan. Jokowi mengaku saat ini belum ada menteri dari kalangan aktivis.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMahkamah Kontitusi (MK) akan kembali menggelar sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 pada Selasa 17 Juni 2019, besok. Sidang baru dilanjutkan besok karena untuk memberi kesempatan kepada termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan jawaban kembali setelah dalam persidangan sebelumnya pemohon, yakni pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan materi gugatan yang didominasi materi yang kedua atau di luar materi awal.Menganggapi hal ini, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni menganggap sejak awal mendaftar di MK, tim hukum Prabowo-Sandi banyak melakukan narasi politik ketimbang argumen hukum. Termasuk klaim menyiapkan saksi yang mengejutkan dalam sidang nanti. "BW (Ketua tim hukum Prabowo-Sandi,Bambang Widjojanto) misalkan mengatakan bahwa mereka dihalang-halangi menuju MK, padahal memang banyak ruas jalan yang ditutup karena kerusuhan Bawaslu akibat demonstrasi pen

JPNN.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut pihaknya menyiapkan jawaban atas dokumen permohonan perbaikan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga. Sesuai rencana, jawaban KPU itu akan dikirim ke MK, Selasa (18/6) pukul 08.30 WIB.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus senior Partai Demokrat (PD), Max Sopacua, menanggapi tudingan Wasekjen PD, Andi Arief yang menyebut punya skenario sebagai makelar ketum baru."Hoax. Saya nggak berminat untuk membahas sesuatu yang hoax," ujar Max di Jakarta, Minggu (16/6/2019).Senada dengan dengan itu, Ahmad Mubarok yang juga masuk dalam tudingan Andi Arief menepis hal yang sama. Bahkan menegaskan tidak benar jika dirinya menawarkan kursi Ketum PD ke Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo."Nggak ada itu, dia juga nggak kenal saya. Dia nggak tahu kalau saya pendiri awal. dia nggak tahu itu," tegasnya.Baca Juga: Ketimbang Era SBY, Rezim Jokowi Dinilai Lebih DemokratisJustru dirinya menilai Andi Arief tidak mengetahui strategi dalam berpolitik yang dipelajari dari Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."(Merusak partai) nggak lah, ini kan catur politilk. Langkah utara tapi mau ke selatan, orang nggak tahu. Ini kan catur politik. saya belajarnya ke Pak SBY," jelas Mubarok.Ia juga enggan m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai percepatan Kongres PDI-Perjuangan (PDIP) membuka peluang adanya regenerasi kepemimpinan bagi partai tersebut.Ia menyebut nama Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki peluang masuk dalam bursa calon Ketum PDIP. Namun, langkah Jokowi terganjal untuk menjadi Ketum PDIP karena bukan keturunan Presiden RI Sukarno."Tapi problemnya Jokowi bukan trah biologis Sukarno," katanya kepada wartawan, Minggu (16/6/2019).Baca Juga: Kongres Dipercepat, PDI Perjuangan Ingin Ganti Posisi Megawati?Lanjutnya, berdasarkan survei, Jokowi mempunyai peran besar mendongkrak elektabilitas PDIP di Pemilu 2019 karena faktor coattail effect. PDIP di Pileg 2019 berdasarkan penghitungan KPU ditetapkan meraih 27.053.961 suara atau setara dengan 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah"(Regenerasi) tergantung selera hati teman-teman di PDIP," katanya lagi.Lebih lanjut, di satu sisi, mungkin saja fungsionaris PDIP tetap a