Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menilai keputusan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah tidak mesti berkaitan dengan pembagian jatah menteri di kabinet."Tidak harus. Artinya, koalisi itu 'kan ada dukungan atas kebijakan pemerintah. Ada posisi-posisi lain juga yang bisa disinergikan, tidak selalu di kementerian saya kira," kata Bima Arya, di Jakarta, Ahad.Baca Juga: Mantan Ketum Muhammadiyah Yakin Zulkifli Bisa Benahi PANHal tersebut disampaikannya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin" yang digelar lembaga survei Indo Barometer. Bima menegaskan bahwa PAN tidak akan meminta-minta posisi di kabinet. Pasalnya, jika masuk dalam struktur kabinet, berarti harus ada reshuffle kabinet."Belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang kami tuntut," katanya.Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, kata Wali Kota Bog

JPNN.com, JAKARTA - Politikus PAN Bima Arya Sugiarto berharap Amien Rais tetap dilibatkan dalam struktur kepengurusan partai periode 2020-2025. Menurut Bima Arya, PAN memerlukan seluruh kekuatan untuk mewujudkan target tiga besar dalam Pemilu 2024.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Upaya Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Wali Kota Solo menuai penolakan. Hal itu diketahui usai Indo Barometer membeber hasil survei nasional terkait pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Bupati Maros Andi Tajerimin kini mengincar partai Gerindra untuk mendapat rekomendasi usungan di Pilkada Maros 23 September nanti.Usai mengikuti fit and propert tes di partai Gerindra Sulsel, Andi Tajerimin optimis akan diusung oleh Gerindra di Pilkada Maros. Ia berjanji akan meningkatkan jumlah kursi partai besutan Prabowo Subianto itu, jika diusung dan menang di Pilkada nanti."Gerindra dengan kami itu bahwa kita kan lebih komitmen nanti Insya Allah setelah kami menjabat bupati kedepan, ya minimal Gerindra yang sekarang dapat tiga kursi mungkin bisa kita tingkatkan," kata Andi Tajerimin usai ikuti fit and propert tes di sekretariat Gerindra Sulsel, Jalan AP. Pettarani, Makassar, Minggu 16 Februari.Selain partai Gerindra, dia juga optimis mengendarai partai Golkar yang saat ini telah mengirim namanya ke DPP dan PKB karena ia berencana akan menggandeng kader internal yakni ketua PKB Maros Havid Fasha sebagai calon wakil Bupati Maros."Kalau pasangan I

Penulis : Raden SoehoerEditor : Wahyu NugrohoINFOJAMBI.COM - Bakal Calon Bupati Batanghari Hj Yuninnta Asmara, selalu dicintai semua kalangan. Baik dari kalangan milenial maupun kalangan orang tua.Baru baru ini, Ibu calon pemimpin Kabupaten Batanghari, berkunjung ke desa Jembatan Mas Kecamatan Pemayung.Saat tiba dirumah warga, ternyata kedatangan Yuninnta Asmara yang akrab disapa YA itu sudah ditunggu tunggu. Warga sangat antusias menyambut kedatangan YA beserta simpatisannya. Wati, salah seorang warga setempat mengatakan bahwa, Ibu Yuninnta Asmara merupakan sosok pemimpin hebat. "Tidak bisa diragukan lagi, Ibu Yuninnta sangat mengerti keluhan warga. Kami akan berjuang untuk beliau. Kami yakin, beliaulah orang yang akan memimpin Kabupaten Batanghari mendatang," kata Wati Minggu (16/2/2020).Sebagai calon pemimpin, YA sangat mengerti apa yang diinginkan warga. Setiap kali pertemuan, YA selalu berharap agar warga selalu memberikan saran dan kritikan untuk kemajuan kabupaten Batanghari. "S

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Bakal Calon Bupati Maros, Andi Tejerimin membeberkan alasannya untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.Tajerimin menuturkan, saat ini masyarakat Kabupaten Maros sangat membutuhkan peran pemerintah yang bisa membangun kesejahteraan di Kabupaten tetangga kota Makassar itu."Saya merasa terpanggil di Maros atas situasi dan kondisi di Maros, Masyarakat menengah kebawah itu sangat membutuhkan pemerintah untuk turun," kata Tajerimin usai ikuti fit and propert test di partai Gerindra Sulsel, Jalan AP. Pettarani Makassar, Minggu (16/2).Ia mengaku pernah berdiskusi dan mendengarkan curahan hari masyarakat Kabupaten Maros sehingga mendorong dirinya untuk ikut bertarung pada perebutan kursi 01 di Maros."Saya diskusi, saya biasa tanya pada mereka, adik-adik saya ini kenapa sampai tisak disekolahkan, minimal memperbaiki taraf kehidupan lah, tapi dia menjawabnya dengan singkat bahwa jangan kan sekolah makan pun juga kami susah," tuturnya."Itu

JPNN.com, SURABAYA - Dukungan dari warga untuk Eri Cahyadi maju dalam persaingan di Pilkada Surabaya 2020 tak terbendung. Hampir setiap hari, warga menyatakan dukungannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu agar jadi calon wali kota.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuat pernyataan mengejutkan yang meyinggung Kota Surabaya, Jawa Timur. Cak Imin bilang Surabaya sebagai kota sejarah tak ada kemajuan.Elite PKB pun ikut buka suara menjelaskan maksud cuitan Cak Imin. Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengatakan cuitan di akun Twitter itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri beberapa acara di Surabaya."Dan setelah berkeliling kemudian ngetuit begitu, dan saya rasa tidak perlu ada yang sewot karena tidak dalam posisi mengkritik kok. Namanya suara hati," kata Daniel, dalam pesan singkatnya, Minggu, 19 Februari 2020.Baca Juga: Fakta-Fakta Kasus Penghinaan Wali Kota Surabaya, RismaDaniel menekankan ucapan Cak Imin sebagai suara hati yang harus dianggap sebagai masukan dan refleksi bersama agar Surabaya menjadi lebih baik. Ia pun kembali menjelaskan suara hati Cak Imin itu dengan membandingkan Surabaya dengan kota lain seperti Palembang, Sumatera Selatan dan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memecat pejabat yang suka membuat kontroversial.Namun, dia tidak menyebutkan siapa saja pejabat kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang suka bikin kontroversial."Kami rasa masyarakat tahu, siapa-siapa pejabat yang suka buat kontroversial dan gaduh di publik," ujar Handi Risza, Minggu (16/2/2020).Baca Juga: Resmikan Stadion Manahan Solo, Jokowi: Semoga Lokasi Piala Dunia U-20Menurut dia, sangat ironi sekali pada saat Presiden Jokowi ingin menghilangkan gangguan-gangguan dalam perekonomian nasional agar investasi meningkat melalui Omnibus Law, tetapi justru pejabatnya sendiri yang suka membuat gaduh dan kontroversial."Jadi Presiden Jokowi perlu juga memberikan perhatian bahkan menegur atau bahkan memecat sekalipun pejabat yang suka membuat kontroversial," katanya.Dia mengatakan, pejabat pemerintah harus memiliki ritme kerja dan harmoni dengan kebijakan Presiden.Baca

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi Golkar DPRD DKI telah memutuskan untuk mendukung calon wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria."Golkar sudah putuskan mendukung Ahmad Riza Patria," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, Minggu (16/2/2020). Baca Juga: Kata Golkar: Untuk Hadapi Corona, Indonesia Butuh Politik Kesehatan Ala Siti FadilahBasri menuturkan, keputusan untuk mendukung Riza Patria merupakan hasil diskusi antara DPD Golkar DKI Jakarta dengan DPP Golkar. Setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya partai menentukan pilihanya."Sesuai perintah pimpinan partai saja," tuturnya.Baca Juga: Dapat Kunjungan, PDIP Berpesan pada Riza Patria: Jangan Jadi 'Ban Serep' Anies Kalau Terpilih Wagub!Basri mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Riza Patria menggantikan posisi yang kosong usai ditinggalkan Sandiaga Uno. Partai Golkar menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merupakan representasi dari PKS. Oleh sebab itu, diperlu

Warta Ekonomi.co.id, PadangPartai Gerindra menyatakan kadernya yang juga Anggota DPR, Andre Rosiade tak bersalah dalam aksinya yang menggerebek pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. Cara Andre ini sempat disorot dan menuai hujatan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Ahmad Muzani menyebut berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan Mahkamah Kehormatan Partai tak menemukan adanya pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan Andre. Menurut Muzani, Andre sudah diminta keterangan melalui Fraksi di DPR sampai Mahkamah Partai. Baca Juga: Ngeri Banget, Andre Rosiade Siap Tanggung Jawab Dunia Akhirat "Sebenarnya, pemanggilan baik oleh Mahkamah Partai maupun fraksi, lebih merupakan cara kami untuk melakukan tabayun atau konfirmasi atas desas desus itu. Dan hasilnya, kami simpulkan tidak ada pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan saudara Andre baik, sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar," kata Muzani di Padang, Sumatera Ba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay yakin bahwa internal PAN dalam waktu singkat akan melakukan rekonsiliasi dan reunifikasi. Namun, seluruh kader perlu menjaga keteduhan di masa transisi seusai Kongres V PAN kemarin serta menggalang kekuatan menghadapi 2020-2025. "Ya PAN itu insya Allah akan segera dan cepat melakukan rekonsiliasi dan reunifikasi gerakan yang ada," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (15/2/2020). Baca Juga: Zulhas Disarankan Libatkan Amien Rais dalam Struktur Pengurus PAN "Karena itu, kita mengharapkan seluruh kekuatan yang ada di PAN baik di pusat maupun daerah untuk bersama-sama menjaga keteduhan kembali, menjaga silaturahim, menyusun kekuatan baru dalam menyongsong periode 2020-2025 ini," tambahnya. Kemudian lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, dirinya juga yakin bahwa Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum (Ketum) terpilih akan mampu memberikan solusi yang baik dalam menghadapi berbagai persoalan poli

Warta Ekonomi.co.id, JakartaUntuk mencapai target 100 hari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, partai politik (parpol) koalisi pemerintah sudah bertemu dan menyamakan persepsi guna memuluskan RUU tersebut dalam pembahasan di DPR. "Ya beberapa kali pertemuan informal sudah, bahwa omnibus law ini harus kita dukung. Cuma, belum bicara konteks," aku Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (15/2/2020). Baca Juga: Tak Diajak Dialog Soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Pendukung Jokowi Layangkan Protes Namun demikian, dia menjelaskan bahwa itu baru sekedar kesepakatan bahwa RUU Cipta Kerja ini dan beberapa omnibus law lainnya harus disahkan di DPR. Hanya saja, belum pada kesepakatan terkait substansi-substansi dalam RUU yang drafnya mencapai 1.028 halaman itu. "Baru sikap politik bahwa undang-undang ini harus jadi. Terus, harus jadinya seperti apa belum. (Untuk) Dukungan terhadap omnibus law ini sudah," terang pria

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade menanggapi santai banyaknya laporan dari berbagai pihak terhadap dirinya terkait aksi membongkar praktik prostitusi online pada akhir Januari 2020 lalu. Bahkan, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu menganggap, laporan-laporan itu adalah bagian dari risiko perjuangan dirinya sebagai wakil rakyat. "Silakan anda bully saya, anda caci saya ini adalah risiko perjuangan. Kalau ada yang melaporkan saya ke Bareskrim, MKD dan Ombudsman, ya itu risiko perjuangan. Tapi Insya Allah, demi membela masyarakat Dapil ini, saya harus menghadapi dan tidak akan ragu. Saya siap menghadapi segala risiko," kata Andre kepada wartawan di Padang, Sabtu 15 Februari 2020. Baca Juga: Kata Anggota MKD yang Juga Orang PDIP: Langkah Andre Gak Benar Menanggapi pernyataan dari Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu yang menilai, tindakan penggerbekan itu ada potensi maladministrasi, Andre Rosiade balik bertanya maladministrasi apa yang ia lakukan

Penulis : WillyEditor : DoraRomi HariyantoINFOJAMBI.COM - Siapapun bakal calon gubernur atau wakil gubernur Jambi yang ingin bersosialisasi atau kampanye di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak perlu khawatir.Seluruh wilayah kabupaten itu terbuka untuk dikunjungi siapapun. Bahkan atribut peraga kampanye, seperti baligho atau spanduk ikut dijamin keberadaannya."Saya jamin, siapapun boleh masuk ke Tanjabtim, saya pastikan aman dan diterima warga. Masyarakat Tanjabtim itu baik-baik. Orangnya terbuka dan tidak suka politik yang panas-panas. Baliho siapapun aman dipasang di wilayah ini," papar Bupati Tanjabtim, H Romi Hariyanto.Romi yang ditemui di kediamannya, di Gang 75, Kecamatan Jambi Selatan, kota Jambi menceritakan, belum lama ini sejumlah kandidat calon gubernur Jambi bersosialisasi di Tanjabtim.Dia menyebut Al Haris Bupati Merangin, Sukandar Bupati Tebo, lalu Cek Endra Bupati Sarolangun, ada pula Walikota Jambi SY Fasha dan Gubernur Jambi Fachrori Umar."Meski kunjungan mereka dibun

JPNN.com, SURABAYA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi dianggap sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program Wali Kota Tri Rismaharini, khususnya terkait kesejahteraan warga, bidang kesehatan dan lansia.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAmien Rais diprediksi akan tetap mendapatkan posisi dalam Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali dipimpin Zulkifli Hasan.Zuklifli Hasan yang kembali memimpin PAN untuk lima tahun ke depan itu dipercaya tidak akan menyingkirikan Amien, meskipun pendiri PAN itu tidak mendukungnya dalam kongres lalu.Baca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Dicecar KPK Soal Alih Fungsi Hutan RiauSikap itu sebelumnya juga ditunjukan Soetrisno Bachir dan Hatta Rajasa saat keduanya memimpin PAN. Zulkitfli juga diminta untuk tetap menghormati Amien. Salah satunya dengan memasukkan Amien ke dalam kepengurusan PAN.Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Amien Rais bukan hanya tokoh PAN, tapi juga tokoh bangsa. Bagaimanapun, Amien akan tetap dihormati di internal PAN."Sebetulnya PAN sangat menghormati Amien Rais. Apa pun itu kader terbaik PAN saat ini ya Amien Rais," tutur Soetrisno, Sabtu (15/2/2020).Meskipun memiliki keleluasaan untuk mengarahkan lang

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) meminta dukungan dan bantuan masyarakat untuk mengubah Kota Makassar menjadi lebih baik.Itu disampaikan Appi dalam silaturahmi dengan 612 ketua, sekretaris, dan bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Menara Bosowa, Sabtu (15/2/2020)."Kami ingin Kota Makassar jauh lebih baik dari yang selama ini kita rasakan. Saya tidak mungkin mengubah Kota Makassar hanya dengan seorang diri. Saya bukan Superman. Kota ini bisa diubah, kalau kita bergandengan erat. Kita butuh peran aktif seluruh warga masyarakat," kata Appi disambut tepuk riuh undangan yang hadir.Sebagai Manager Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) Appi memang tipikal pemimpin team player. Bukan tipikal pemimpin yang gemar ber-solo career agar tampak pintar sendirian.Guru Besar Hukum dari Universitas Negeri Makassar, Prof Dr Heri Tahir yang hadir sebagai panelis yakin perubahan positif akan bany

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal Calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) mengaku geram dengan oknum pemerintah yang hanya memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.Hal ini diungkapkan Appi, mengawali pidatonya di depan 612 pengurus LPM dan Koordinator BKM se-Kota Makassar, di Menara Bosowa Sabtu 15 Februari 2020.Menurutnya, LPM dan BKM adalah salah satu lembaga masyarakat yang akan meningkatkan pembangunan kota jika diberdayakan sebagaimana mestinya."Saya ingin bertanya apakah selama ini LPM dan BKM sudah diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah kota? Kalau belum, saya janji ki, saya yang akan memaksimalkan di 2020," kata Appi.Menurut Appi, LPM dan BKM harusnya tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan formal pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) semata. Tapi juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan hingga evaluasi."Proses pembangunan yang kita laksanakan harus

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyoroti respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang untuk menjemput anak-anak WNI eks ISIS ke Tanah Air.Ia pun mengingatkan pemerintah jangan mengambil kebijakan seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memisahkan anak-anak migran dari orang tuanya.Menurut dia, memisahkan anak-anak WNI eks ISIS dari orang tuanya memiliki masalah dasar yakni terkait psikologis. Ia mengatakan, pemerintah perlu memikirkan pola penanganan anak-anak di bawah umur tersebut."Jangan sampai seperti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, ketika banyak pengungsi Meksiko orang tuanya enggak boleh masuk tapi anak-anaknya diambil. Ini bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Jajaran Trump Beri Perpanjangan Izin ke Huawei, Biar Tetap Berbisnis dengan Perusahaan ASBaca Juga: Bahaya P

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Islam di DPR menyayangkan pernyataan Kepala Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait musuh besar Pancasila adalah agama. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohammad Sohibul Iman menilai, Kepala BPIP sangat tidak pantas mempertentangkan agama dan Pancasila.Menurut Sohibul, tugas utama Yudian sebagai kepala BPIP adalah merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, bukan mempertentangkan agama dan Pancasila. "Hal semacam itu hanya pantas dikatakan oleh mereka yang tidak memiliki agama atau mereka yang justru menentang Pancasila," ujar Sohibul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).Baca Juga: Jadi Sorotan, Ini Profil Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang Sebut Agama Musuh PancasilaBaca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Dicecar KPK Soal Alih Fungsi Hutan RiauSohibul menilai, orang yang beragama tidak akan mungkin melontarkan pernyataan yang mempertentangkan agama dengan Pancasila. Sebab, agama menjadi salah satu l

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Arteria Dahlan menilai langkah anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menggerebek pekerja seks komersial (PSK) di Sumatera Barat, tidak dapat dibenarkan."Tidak bisa dibenarkan, kerja anggota DPR RI walaupun ada hak imunitas, juga bersandar pada ketentuan dan koridor hukum," kata Arteria Dahlan yang juga Politisi PDIP, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Dear MKD, Hukum Andre Rosiade Seberat-beratnyaBaca Juga: Aksi Gerebek Ala Satpol PP Andre Rosiade, MKD Kritik Kerja Anggota DewanMenurut dia, meskipun Andre memiliki hak imunitas sebagai anggota dewan, aksi atau tindakannya harus berdasarkan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.Terkait dengan hak imunitas, lanjut dia, secara tegas diatur dalam Pasal 224 UU MD3 sehingga sepanjang menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sehingga mudah dilihat apakah Andre memiliki surat tugas atau tidak dalam menggeledah."Kalau pengawasan silakan saja, kemudia

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordintor Tim 9 DPP Partai Golkar Cyrillus Kerong memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut dikatakan terkait laju ekonom Indonesia yang loyo.Menurutnya, Kepala Negara akan merombak dalam waktu dekat, khususnya di tim ekonomi."Sebelum lebaran atau sesudah saya yakin akan ada menteri yang di-reshuffle. Ada sekitar 9 menteri," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Saat Ekonomi Penuh Ketidakpastian, Obligasi Bisa Jadi PilihanBaca Juga: Duo Saham Telekomunikasi Jeblok Karena Sentilan Erick Thohir dan Utang Jatuh TempoLanjutnya, ia pun menjelaskan bahwa memasuki tahun 2020, kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Inodnesia akan semakin sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Menurutnya, hal ini ditandai dengan adanya daya beli masyarakat yanng merosot. "Ini akibat pertumbuhan kredit yang bakal lebih rendah dari 7 persen selama 2020. Dalam kondisi yang sulit ini, sebagian besar uan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tim politik kesehatan yang kuat untuk menghadapi ancaman virus Corona. Ia mengatakan agar dapat menyiapkan contigency plan berbagai kemungkinan akibat virus Corana, yang sudah berdampak besar didalam negeri.H "Dulu saat menghadapi flu burung, Siti Fadilah menghadapi secara politik bukan sekedar tehnis kesehatan. Operasi flu burung yang mematikan itu gagal akhirnya di Indonesia. Pindah ke Meksiko pake Flu babi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020), saat menanggapi pernyataan Siti Fadilah beberapa waktu lalu.Baca Juga: Golkar Semprot Fachrul Razi: Banyak Ngomong KontroversialBaca Juga: Corona Oh Corona, Berkat Kamu Industri Ponsel China Porak PorandaMenurut dia, Siti Fadilah sangat dibutuhkan untuk kembali bisa membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan akibat virus Corona."Hanya politik kesehatan Siti Fadilah yang pernah menghadapi operasi flu burung y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto menyarankan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk tidak memberikan jabatan apapun terhadap Mulfachri Harahap dan Hanafi Rais di kepengurusan PAN periode 2020-2025.Ia mengatakan hal ini untuk menghindari bayang-bayang Amien Rais. "Kalau tujuannya Zulhas ini mau cleansing, ya ada Mulfachri dan Hanafi. Memang jangan memberikan peluang kepada klik-kliknya (pendukung) Amien Rais di partai," katanya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Tenang, Tenang, Zulhas Bisa Ikuti Tradisi Amien Rais Kok, Jadi Ketum Partai, Terus...Baca Juga: Nasib Abah Amien Ada di Genggaman Zulhas, Bakal Masuk Pengurus PAN?Lanjutnya, ia juga menambahkan untuk saat ini, Hanafi menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR. Sedangkan Mulfachri sebagai Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR.Menurut dia, Mulfachri merupakan salah satu sosok yang memiliki kedekatan dengan Amien Rais sehingga perlu dijauhkan dari k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, untuk memberikan sanksi yang berat terhadap anggota DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade terkait kasus dugaan penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat.Menurut Wakil Indonesia untuk ASEAN Commission the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, Yuyum Fhahni Paryani. Ia menduga Andre telah melanggar peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas aksinya tersebut."Kami meminta MKD DPR-RI untuk memberikan sanksi berat atas pelanggaran peraturan TPPO yang dilakukan oleh anggota DPR-RI Andre Rosiade," katanya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Aksi Gerebek Ala Satpol PP Andre Rosiade, MKD Kritik Kerja Anggota DewanBaca Juga: Buntut Jebak PSK, Andre Ujung-ujungnya Mau Ikut Pilkada?Lanjutnya, ia pun mengaku heran bahwa Andre yang duduk di Komisi VI DPR justru melakukan pengerebekan. Padahal, sepengetah

JPNN.com, JAKARTA - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, Kemah Bakti Nusantara (Kembara) menjadi wahana kebersamaan antara kader dengan pimpinan dan pejabat publik dari internal parpolnya.Read More...

Penulis : Raden SoehoerEditor : DoraINFOJAMBI.COM Jelang pilkada 23 September 2020 mendatang, akun bodong menjamur di dunia maya, khususnya di Facebook.Baru-baru ini akun bodong mengatasnamakan Camilia Maju Camilia viral di grup Suara Rakyat Batanghari (SRB).Akun tersebut memposting "Saya akan maju apabila saya didukung oleh rakyat, tapi saya tidak mau melemparkan janji palsu kepada rakyat karena janji yang palsu itu saya takut nantinya menimpa kepada diri saya dan keluarga saya".Satu jam sebelumnya, akun Camilia Maju Camilia juga memposting di grup yang sama, berbunyi "Rakyat peduli dengan saya sukuralhamdulillah tidak diperdulikan saya juga tidak masalah tapi ingat pesan saya jikalau kamu ingin memilih berpikirla sebelum menyesal karna menyesal tidak perna ada d awal kata pasti ada nya di akhir kata ".Melihat postingan tersebut, Tim Camelia Pudji Astuti merasa dirugikan. Jumat (14/2/2020), kuasa hukum Camelia Pudji Astuti, yang diketuai Jarkasman resmi membuat surat pengaduan dugaan

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin mengungkapkan belum ada kandidat yang mengerucut untuk pemilihan walikota (Pilwalkot) Makassar 2020. Hal ini lantaran tahapan di DPD masih berproses."Kami di Desk Pilkada Sulsel baru akan menjadwalkan pelaksanaan fit untuk Makassar. Begitupun survei yang sementara berjalan dan diperkirakan tanggal 24 (Februari) baru rampung," kata Wawan, Jumat (14/2).Setelah itu, Desk Pilkada Sulsel baru akan menyerahkan pertimbangan untuk tiga nama besar yang akan diusul ke Ketua DPD Gerindra Sulsel pada (25/2) besok hari."Selanjutnya, Ketua DPD akan membawa ke DPP untuk diputuskan satu calon yang akan diusung," lanjut Wawan.Pernyataan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini sekaligus membantah pernyataan Syawaluddin Arief yang menyebutkan bahwa usungan Gerindra Sulsel di Pilwalkot Makassar sudah mengerucut ke salah satu kandidat. Menurut Wawan, Syawal memang salah satu Tim Desk Pilkada namun bukan pengambil kebijakan partai."Bahwa Syawal

JPNN.com, JAKARTA - Legislator Partai Demokrat (PD) Didik Mukrianto meminta pimpinan DPR menindaklanjuti usul tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Anggota Komisi Hukum DPR itu menegaskan, dibentuk atau tidaknya Pansus Jiwasraya harus diputuskan dalam rapat paripurna.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, Kuta, BaliAnggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan terkait pemeriksaan oleh Mahkamah Partai Gerindra terkait isu menjebak PSK di hotel di Padang, Sumatera Barat."Tidak ada masalah dan tidak ada keputusan apa-apa. Yang pasti saya sebagai kader yang taat loyal dan patuh kepada pimpinan. Tentu saya menghadiri undangan itu, tapi alhamdulillah partai sudah mendengarkan keterangan saya dan juga alhamdulillah positif dan baik," katanya kepada wartawan saat kunjungan di Bali, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Disindir Andre Soal Memaki Orang Tua, Arteria Jawab Santai: Kami Punya KekuasaanBaca Juga: Jelaskan Soal Gerebek PSK, Andre Rosiade Disumpah AlquranIa mengatakan, pihaknya akan selalu hadir saat diundang partainya. Ia juga mengatakan memaparkan akan maju Pilkada di Sumatera Barat tahun 2024."Yang jelas saya sebagai kader yang taat loyal dan patuh kepada pimpinan saya akan selalu akan hadir kalau diundang oleh partai. Ya insyaallah akan maju Pilkada Sumatera

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Partai Keadilan Sejahterah (PKS) telah secara resmi mendukung Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Maros, Harmil Mattotorang dan Ilham Najamuddin di Pilkada Maros 2020.Bahkan partai berlambang bulan sabit ini telah memberikan SK rekomendasi usungan kepada pasangan kandidat tersebut di Kantor DPW PKS Sulsel di Jalan Ir Sutami, Makassar, pada Kamis 13 Februari malam.Usai memberikan rekomendasi usungan, PKS Sulsel memastikan akan all out memenangkan kandidat usungannya pada 23 September 2020 mendatang."SK ini membawa ruh dan semangat untuk berjuang All out memenangkan pilkada demi kemajuan masyarakat Maros," kata tim penjaringan PKS Sulsel, Muzayyin Arif, Jumat 14 Februari.Wakil ketua DPRD Sulsel ini menjelaskan dengan dukungan PKS, maka akan melengkapi syarat usungan 7 kursi untuk pasangan Harmil-Ilham karena NasDem yang sejak awal telah mendukung Wakil Bupati Maros itu sebagai kadernya."2 kursi PKS di Maros menggenapkan syarat dukungan bagi pasangan A.To

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Gerindra menegaskan pihaknya tidak ingin mencampuri internal PAN yang mengaku rugi jika menjadi bagian oposisi.Menurut Juru Bicara Gerindra, Habiburokhman, oposisi ataupun koalisi sama baiknya. "Kami tidak mau ikut campur dapur tetangga. Ini murni hak sahabat-sahabatku di PAN. Dalam sistem ketatanegaraan kita secara umum, baik koalisi maupun oposisi, sama mulianya," katanya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020). Baca Juga: Pilih Beragama Atau Berpancasila? Gerindra yang TanyaBaca Juga: Tenang, Tenang, Zulhas Bisa Ikuti Tradisi Amien Rais Kok, Jadi Ketum Partai, Terus...Lanjutnya, ia menuturkan fungsi partai politik sejadinya memperjuangkan rakyat. Menurutnya apa pun sikap politik suatu partai, yang terpenting fungsi tersebut bisa dijalankan."Yang penting adalah bagaimana partai politik bisa melaksanakan fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat," jelas dia.Sambungnya, Gerindra pun meyakini sikap apapun yang akan diambil PAN, adalah yang terbaik untuk rak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada unsur dinasti terkait rencana Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada Solo 2020. Bahkan, Jokowi pun berjanji tidak akan ikut kampanye untuk Gibran.Menurutnya, keinginan Gibran merupakan hak dirinya sebagai warga negara. Berbeda jika misalnya ia langsung menunjuk Gibran menjadi seorang pejabat."Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri. Tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi," katanya, seperti dilansir dari wawancara khusus dengan BBC, yang diterbitkan, Kais (13/2).Baca Juga: Punya Rp102 Miliar, Koleksi Mobil Saingan Gibran Pada Walkot Solo Ini Cakep BangetBaca Juga: Pakar: Jokowi & RI Akui ISIS sebagai Negara Islam BerdaulatLanjutnya, ia mengatakan bahwa keinginan Gibran hanya sebatas mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Samb

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Eks terpidana narkoba Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ), secara resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Pelantikan ini dilakukan oleh Wakil ketua pengadilan negeri Makassar pada Jumat 14 Februari.Pengambilan sumpah sebagai wakil rakyat ini berlangsung di lantai tiga gedung DPRD Makassar di ruang Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua Pemilihan DPRD Kota Makassar, Rudiyanto Lallo.Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo menyebut pihaknya hanya menjalankan perintah UU. Adapun pelantikan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan tim hukum di DPRD Makassar. Di sisi lain, RTQ telah memili SK sebagai anggota dewan Makassar."Waktu pelantikan secara bersamaan yang bersangkutan tak dilantik karena tak bisa keluar dari Polres. Atas surat dari PPP maka kami membahas bersama tenaga ahli. Itu adalah haknya untuk dilantik. Selama ini PPP sudah rugi karena tidak dilantik. Konstituennya juga rugi," kata Rudianto Lallo.P

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Hendri Satrio mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bisa mengikuti jejak pendahulunya Amien Rais yang merangkap jabatan menjadi ketum partai sekaligus pimpinan MPR RI.Menurut dia, Amien Rais saat itu menjadi Ketum PAN dan menjadi Ketua MPR RI periode 1999-2004. Menurutnya lagi, hal tersebut tidak masalah lantaran tidak ada undang-undang yang melarang."Amien Rais dulu Ketua Partai," ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Gak Hadir di Penutupan Kongres PAN, Ternyata Amien Rais Ada di...Baca Juga: Waketum PAN: Amien Rais Tokoh Reformasi, Dia Identik dengan PANKemudian, saat ditanya Zulkifli harus hengkang dari Pimpinan MPR RI atau tidak. Menurut dia, hal tersebut tergantung keinginan dari Zulhas."Enggak juga, itu tergantung idealisme dan niat Zulhas aja," ucapnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Foto/Okezone

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto mengatakan agar Zulkifli Hasan harus bisa tegak berdiri menjadi satu-satunya yang berpengaruh di PAN dalam mengarungi kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PAN periode kedua. Istilahnya tidak ada matahari kembar di PAN di bawah bayang-bayang Amien Rais.Satyo mengatakan, salah satu cleansing ialah dengan tidak memberikan jabatan apapun terhadap Mulfachri Harahap dan Hanafi Rais di kepengurusan PAN periode 2020-2025."Kalau tujuannya Zulhas ini mau cleansing, ya ada Mulfachri dan Hanafi. Memang jangan memberikan peluang kepada klik-kliknya (pendukung) Amien Rais di partai," ujar Satyo Purwanto dalam rilisnya kepada, Jumat, (14/2/2020).Baca Juga: Nasib Abah Amien Ada Digenggaman Zulhas, Bakal Masuk Pengurus PAN?Satyo juga menjelaskan untuk saat ini, Hanafi Rais menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR RI, sedangkan Mulfachri sebagai Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI.Menu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pendukung Amien Rais masih banyak di Partai Amanat Nasional (PAN). Sejumlah kader pun menurutnya masih menganggap Amien sebagai ikon PAN."Tapi apakah Amien Rais akan dijadikan Ketua Dewan Kehormatan lagi atau tidak oleh Zulhas (Zulkifli Hasan), itu tergantung dari kompromi dari keduanya," kata Ujang saat dihubungi, Jumat (14/2/2020).Diketahui, Zulhas resmi kembali memimpin PAN. Dalam kongres kemarin, Amien yang juga Ketua Dewan Kehormatan tak mendukung Zulhas. Menurut Ujang, jika PAN ingin menjadi partai modern, tidak bisa bergantung pada satu figur. Karena, partai modern itu yang dibangun sistem kelembagaan partai yang profesional dan baik. Namun, di Indonesia ini figur di partai masih penting dan figur partai seperti Amien masih dibutuhkan.Baca Juga: Zulhas Ngegas: Gak Usah Ngadu-ngadu Saya dan Pak Amien, Jangan!"Karena karakter masyarakat kita masih mengikuti pola patron-client.

JPNN.com, JAKARTA - Mantan politikus Senayan Ruhut Sitompul tiba-tiba mencuit soal Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja menggelar Kongres V di Kendari.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPutra Pendiri PAN Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, mengungkapkan bahwa sang ayah berada di dalam kamar hotel bersamanya, saat penutupan Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).Ia mengatakan dirinya bersama ayahnya berbincang membahas Pilkada 2020. Menurut dia, memenangkan Pilkada 2020 menjadi pekerjaan besar untuk PAN. "Betul (nggak hadir), ketika Pak Amien nggak hadir penutupan itu saya lagi dengan Bapak di kamar Bapak di lantai 14," katanya kepada wartawan, Kamis (13/2/2020).Baca Juga: Zulhas Jadi Ketum Lagi, Kharisma Amien Rais Sudah LunturBaca Juga: Waketum PAN: Amien Rais Tokoh Reformasi, Dia Identik dengan PANLanjutnnya, ia mengatakan ketidakhadiran sang ayah tidak perlu dibesar-besarkan. Ia juga meminta untuk tidak terbawa perasaan (baper) bagi kader PAN yang jagoannya kalah di Kongres V PAN."Ya, kami bincang-bincang saja, bincang-bincang lebih terkait pilkada sih. Karena setelah kongres ini ada pekerjaan rumah lebih besar, yaitu pilkada s

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai Hanura I Gede Pasek Suardika tidak mempermasalahkan jika Partai Amanat Nasional (PAN) ingin masuk koalisi Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Sebab, kata Pasek, hal tersebut urusan Presiden Jokowi dengan PAN."Kita tentu tidak mencampuri. Karena semua juga sudah tahu mana pengusung, mana pendukung saat pilpres," ujar Pasek, Jumat (14/2/2020).Menurut dia, tidak masalah juga jika personel Koalisi Pemerintah Jokowi-Ma'ruf bertambah. "Malah bagus. Yang penting jangan terlalu banyak meminta dan merengek saja," kata mantan kader Partai Demokrat itu.Baca Juga: 'Gak Usah Ngadu-ngadu Saya dan Pak Amien, Jangan!'Dia pun menyarankan PAN segera beradaptasi dengan yang sudah ada di Koalisi Jokowi-Ma'ruf jika ingin masuk jadi pendukung pemerintah."Apalagi Hanura juga masih tetap sabar menunggu kader-kadernya diajak secara langsung di pemerintahan sekarang. Nanti jangan yang belakangan (masuk) enggak bisa nahan hasrat kekuasaan," pungkas

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyoroti tersangka kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW), yang masih buron Harun Masiku, yang diketahui dirinya berada di Indonesia.Ia mengakui kehebatan Harun dalam bersembunyi. Menurut dia, kehebatan itu ia sampaikan menggunakan istilah, Sepandai-pandainya tupai melompat dia jatuh juga."Nazaruddin saja entah kemana, kita buru itu di luar negeri. Apalagi ini di dalam negeri. Tapi saya tetap tidak Suudzon, saya percaya bahwa aparatur penegak hukum mampu menangkapnya cepat atau lambat," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2020).Baca Juga: Harun Masiku Masih Buron, Laode Endus Kejanggalan"Ada aparatur kita desakan KPK, kita desakan kepolisian yang bertugas untuk itu. Kapolri sudah memerintahkan sampai ke bawah. Kita awasi terus, kita dorong terus," lanjut dia.Lanjutnya, ia mengatakan keberadaan Harun tidak bisa terus menerus ditutupi. Sebab, menurutnya, publik tidak bisa dibohongi.Meski begitu, ia mengaku pihak

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi memberikan dukungan pada pasangan Harmil Mattotorang dan Andi Ilham Najamuddin di Pilkada Maros 2020.Secara resmi SK DPP PKS diserahkan ketua DPW PKS Sulsel di aula kantor DPW PKS Sulsel, Makassar, Kamis, (13/2).Ketua DPW PKS Sulsel, Surya Darma mengatakan SK DPP PKS tersebut ia terima dua hari lalu di kantor DPP di Jakarta.Rekomendasi PKS ini merupakan perintah kepada seluruh kader PKS untuk berjuang memenangkan calon kepala daerah di Maros."Sebelumnya kami telah mengirim dua paket usungan ke DPP, tetapi DPP memilih paket pasangan Harmil - Ilham, " paparnyaSurya juga menekankan bahwa SK itu adalah penguat ruh perjuangan PKS untuk memenangkan pasangan ini di Pilkada Maros.Sementara itu, Muzayyin Arif, Wakil Ketua DPRD Sulsel mengatakan penunjukan pasangan ini di Pilkada Maros menjadi rekomendasi pertama dari PKS untuk pilkada 2020 di Sulsel.Ini menjadi tanda bahwa PKS menaruh perhatian besar dan harapan bahwa dapat m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengecam aksi penggerebekan PSK berinisial NN yang dilakukan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade beberapa waktu lalu di Kota Padang. Diketahui, NN sebelumnya sempat mengaku disetubuhi sebelum digerebek.Menurutnya, Andre telah menggunakan jebakan tersebut untuk mengkriminalisasi NN. "Itu lebih miris. Bahwa kemudian dia gerebek dan digunakan jasanya sebagai prostitusi, itu merupakan contoh buruk kenapa sebenarnya perempuan seperti NN lebih dibutuhkan oleh penggunanya. Saya tidak tahu dalam hal ini mengapa jebakan dipakai," katanya kepada wartawan, di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).Baca Juga: Jelaskan Soal Gerebek PSK, Andre Rosiade Disumpah AlquranKarena itu, ia pun meminta aparat kepolisian untuk tidak lagi melakukan penggerebekan dalam upaya memberangus praktik prostitusi.Ia menilai penggerebekan terhadap NN tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. "Saya pikir jelas, tadi kami men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Arteria Dahlan menjawab sindiran Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade yang tidak pernah maki orang tua.Arteria yang juga anggota MKD mengatakan kalau pihaknya mempunyai kekuasaan dalam konteks menjaga kehormatan anggota dewan."Disini kami punya kekuasaan untuk melakukan fungsi fungsi pemeriksaan dalam konteks menjaga kehormatan dewan," katanya kepada wartawan, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Baca Juga: Andre Ngegas ke PDIP: Ngaca Dulu Sebelum NgomongLanjutnya, ia menjelaskan, sebaiknya Andre Rosiade menghormati dan melakukan kewajiban untuk segera diperiksa bukan malah mengancamnya."Harusnya yang Pak Andre lakukan adalah mengormati dan menjalankan kewajibannya unthk diperiksa, bukan mengancam ancam saya, untuk menghadirkan kasus kasus yang kemarin," ucapnya.Lebih lanjut, ia mengklaim terkait pernyataannya kepada Prof Emil Salim tersebut sudah clear. "Ini semakin konyol, kasian Pak Andrenya di mata publik nanti, kasus s

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025, Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada konflik antara dirinya dengan Amien Rais. Menurutnya, persaingan antara dirinya dengan Mulfachri Harahap dan Amien Rais dalam kongres PAN sudah selesai, dan kini semua kembali bersatu untuk membesarkan partai berlambang matahari itu."Kami (PAN) sudah terlatih menggelar lima kali kongres, begitu selesai kami bersatu lagi. Jadi enggak usah diadu-adu saya, Mulfachri, Pak Amien, jangan," ujar Zulkifli Hasan, Kamis (13/2/2020).Mantan Ketua MPR itu menegaskan, PAN adalah partai yang demokrastis. Ia mengatakan terkait isu-isu soal hubungannya dengan Amien Rais yang tidak harmonis jelang kongres, menurutnya, itu adalah hal yang biasa. Namun, semua pihak akan menghormati dan menerima apapun hasil kongres.Baca Juga: Gerindra Cetus: Muliakan Pak Amien Rais, Beliau Milik Bangsa!"PAN itu demokratis, jadi bisa dua kali (jadi ketua umum) bisa satu kali, tergantung kepada pemilik

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok berencana meluncurkan buku terbarunya, terkait perjalanan dirinya di Mako Brimob. Buku tersebut berjudul 'Panggil Saya BTP: Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob'.Terkait itu, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin berpendapat kisah Ahok dalam penjara tidak layak untuk dibukukan. Menurutnya, pemerintah memberi ruang bagi penista agama."Membuat buku kisah Ahok sama juga memberikan bukti pemerintah rezim Jokowi adalah jelas pembelaannya terhadap penista agama sampai di demo oleh umat Islam berjilid-jilid sampai 7 juta orang pada 2 Desember 2016," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: 'Agama Musuh Pancasila', PA 212 Berkeras: Bukti Rezim Makin Bobrok!Baca Juga: PA 212 Ngomel, Sampai Bilang: Rezim Jokowi Bobrok, Ternyata Ini PenyebabnyaLanjutnya, ia mengatakan Ahok sedang dikondisikan oleh rezim. "Jadi jelas dengan kisah Ahok yan

JPNN.com, JAKARTA - Putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais membenarkan ayahnya tak hadir saat penutupan Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Jokowi ikut dikritik gara-gara ucapan Kepala Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Sebagai kepala negara, Jokowi punya tugas berat sehingga harus mengurangi beban politik dari jajaran pejabat pembantu yang justru bikin gaduh.Hal ini disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman lewat akun Twitternya. Sebagai tokoh oposisi, ia mengingatkan agar Jokowi jangan sampai gagal memimpin negara karena kegaduhan jajaran pembantunya."Pak @jokowi sebaiknya bpk kurangi beban politik dr pembantu2 yg suka bikin gaduh. Saya ada di kubu politik berbeda tp tdk ingin bpk gagal memimpin Indonesia gara2 kegaduhan mereka," demikian cuitan Sohibul dikutip, Jumat (14/2/2020). Sohibul menambahkan PKS sebagai oposisi merupakan mitra politik pemerintahan Jokowi. Tugas penting saat ini adalah membuat kebijakan yang bisa sejahterahkan rakyat."Saya mitra politik dlm menjayakan NKRI n mensejahterakan rakyat. Kita memiliki tugas berat

Penulis : Rifky RhomadoniEditor : DoraINFOJAMBI.COM Bakal calon Gubernur Jambi, Fachrori Umar mengembalikan berkas pendaftaran ke tim penjaringan Partai Golkar, di Sekretariat Partai Golkar Provinsi Jambi, Kamis (13/2/2020) sore.Partai berlambang pohon beringin ini tampaknya menjadi partai yang diperebutkan para bakal calon Gubernur Jambi periode 2021 - 2024.Para bakal calon Gubernur Jambi yang dikenal cukup kuat meminta dukungan dari partai pimpinan Airlangga Hartarto ini.Menurut Fachrori, Partai Golkar merupakan partai pertamanya saat terjun ke dunia politik. Di partai ini dia belajar lika-liku politik di Indonesia, terutama di Provinsi Jambi.Fachrori mengklaim sudah ada partai politik yang akan mengusungnya. Untuk pemilihan Gubernur Jambi ini dia akan berdampingan dengan Safrial.Fachrori memilih Safrial yang saat ini menjabat Bupati Tanjung Jabung Barat, lantaran merasa cocok dan dekat. Fachrori memang sudah lama mengenal Safrial. #

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Masyarakat akan dilibatkan secara langsung bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawal jalannya pelaksanaan Pilkada 2020.Semua bentuk indikasi kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan Pilkada dapat dilaporkan secara langsung melalui aplikasi khusus bernama Gowaslu.Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan Gowaslu bertujuan memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pilkada."Di Sulsel ada sebanyak 12 daerah yang akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Selain dari petugas pengawas, Bawaslu butuh dukungan langsung masyarakat, teknologi ini kami harapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan," kata Saiful Jihad, di Makassar, Kamis (13/2).Aplikasi yang diluncurkan sejak Agustus 2016 oleh Bawaslu ini dapat diunduh di toko penyedia layanan aplikasi di pons

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menilai seharusnya KPK bisa menangkap Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang hingga kini masih buron."Seharusnya kalau dia masih ada di Indonesia, bisa didapat. Seharusnya," katanya, usai diskusi bertema "Menakar Peluang Pengujian Formil Revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi", di Jakarta, Kamis (13/2/2020).Baca Juga: 35 Hari Harun Masih Buron, Demokrat Usul KPK dan Polri Gelar SelametanBaca Juga: Oh, Jadi Ini Alasan BIN Gak Mau Ikut Buru Harun Masiku, CkckckLaode mencontohkan saat KPK saat dirinya masih menjabat ada beberapa tersangka yang dimasukkan daftar pencarian orang (DPO), tetapi banyak yang berhasil ditangkap.Bahkan, kata dia, KPK saat itu sering juga membantu kejaksaan mendapatkan buronan yang mereka cari atas kasus yang menjeratnya."Bukan cuma peralatan, KPK punya orang dan bisa bekerja sama dengan polisi. Kan di polisi ada intelijen, di kejaksaan ada