Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum (Ketum) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto angkat suara terkait dengan rekomendasi amandemen UUD 1945. Menurutnya, Gerindra sudah sejak lama ingin agar UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya. Namun, presiden dan wakil presiden tetap dipilih lewat pemilu."Gerindra sudah jelas, perjuangan kita kembali UUD 45 yang asli jadi amandemen GBHN bagi kita tidak masalah, kita ingin lebih dari itu kembali ke UUD 45 yang asli," ujar Prabowo seusai upacara Kemerdekaan RI ke-74 di Kantor DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).Baca Juga: Agenda Lain di Balik Amandemen UUD 1945: Jokowi Mau Disingkirkan?Menurut Prabowo, kalau ada kekurangan dalam UUD 45 bisa dilakukan adendum atau perbaikan. Yang jelas, Gerindra memang menginginkan agar batang tubuh UUD 45 dikembalikan ke teks aslinya."Batang tubuhnya bagi kita ingin kembali (ke teks asli)," tegasnya.Soal pemilihan presiden dan wakil presiden, Prabowo menegaskan bahwa

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar masih menyisakan waktu masih cukup lama lagi, namun sejumlah figur mulai gencar melakukan sosialisasi di masyarakat.Salah satunya, Muhammad Ismak. Ketua DPP AAI itu akan menyebarkan 500 Banner dan 20 Baliho sosialisasi di sejumlah titik di Kota Makassar.Ketua tim kerja Muhammad Ismak, Moch. Hasymi Ibrahim mengatakan pihaknya akan menyebarkan baliho dan banner malam ini di jalur-jalur strategis di Kota Makassar."Kita sebar 500 banner di titik strategis jalur Makassar dengan dengan tulisan anak Makassar. Pak Ismak ini anak Makassar jadi kita ingin defenisikan anak Makassar," kata Ami sapaan akrab Hasymi Ibrahim,Ia menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk tim di setiap kecamatan dan akan melakukan sosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat dari bawah."Selama ini penguasa hanya membuat program tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, makanya kita ingin berbeda," ujarnya.Sementara Muham

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, partainya telah menyiapkan tiga nama untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR RI, namun keputusan akhir ada pada Prabowo Subianto. Ketiga nama itu adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad."Anda bisa liat di permukaan yang muncul, ada yang lebih bagus dari saya, ada Fadli, Dasco, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani," kata Edhy Prabowo di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).Baca Juga: Jokowi Puji-Puji Kinerja DPR, Katanya...Dia mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mengambil keputusan siapa yang akan menjadi Wakil Ketua DPR RI. Edhy enggan menyebutkan apakah nama yang dipilih disesuaikan dengan partai lain yang mendapatkan kursi pimpinan DPR seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan Partai Nasdem."Nama saya bisa dimasukkan lagi namun tidaklah, saya kan tahu diri," ujarnya.Sebelumnya, Waki

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai, wacana pemindahan ibu kota merupakan perjuangan partainya sejak 2014. Namun, Prabowo menyebut, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif sebelum pemindahan ibu kota dilaksanakan."Pemindahan ibu kota merupakan perjuangan Gerindra sejak lama yaitu sejak 2014," kata Prabowo usai menghadiri upacara bendera peringatan HUT Ke-74 RI di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).Baca Juga: Misbakhun Yakini Keseriusan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Pemerintahan ke KalimantanPrabowo mengatakan, pemindahan ibu kota perlu penelitian yang baik untuk menentukan lokasi ibu kota yang baru dan bisa diterima semua pihak. Prabowo juga mengingatkan, bahwa pemindahan ibu kota memerlukan biaya yang tidak sedikit."Lokasinya cari tempat yang terbaik. Cari pakar dan konsensus yang terbaik," ujarnya.Baca Juga: Dadah Jakarta, Ibu Kota Mau Pindah ke KalimantanSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi)dalam pidatonya di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan komunikasi yang dijalin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo, lebih pada konsep pembangunan ke depan. Komunikasi itu, kata Edhy, bukan terkait jabatan yang diperoleh apabila Gerindra bergabung dalam pemerintahan."Kami walaupun tidak dapat apa pun, yang penting masih bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan ekonomi, itu jauh lebih utama. Karena yang utama adalah konsep, bukan orang atau jabatan," kata Edhy di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).Baca Juga: Pidato Soal ke Luar Negeri, Hasto: Jokowi Enggak NyindirEdhy mengatakan, pembicaraan antara Prabowo dan Jokowi terkait hal-hal rinci. Kursi menteri belum dibicarakan karena hal yang utama adalah konsep, bukan jabatan. Menurut dia, semua keputusan partai ada di tangan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Semua kader akan patuh kepada keputusa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo terkait studi banding dengan efektivitas anggaran bukanlah suatu sindiran. Hal tersebut disampaikan Hasto di sela peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar PDIP di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."Ya, itu bukan sindiran, namanya presiden kan memberikan arah. Tugas-tugas ke luar negeri harus didedikasikan untuk kepentingan strategis," katanya, di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).Baca Juga: Jokowi Puji-Puji Kinerja DPR, Katanya...Kepentingan strategis yang dimaksudkannya, antara lain membangun visi, kesepahaman, kerja sama, semangat persaudaraan nasional dan internasional. Menurut dia, kunjungan ke luar negeri tidak dilarang sepanjang penting untuk tugas negara dan kepentingan-kepentingan strategis bangsa."Jadi, ke luar negeri yang penting bukan untuk jalan-jalan. Ke luar negeri untuk tugas negara. Itu harus dikedepankan. Masukan

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan Basuki Tjahaja Purnama mendapatkan perintah dari Megawati Soekarnoputri untuk menata partai. Hal itu disampaikan Hasto saat berpidato dalam upacara HUT Ke-74 RI di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara prinsip mendukung 10 kursi pimpinan MPR RI demi untuk mewakili semua kepentingan. Penambahan menjadi 10 kursi pimpinan MPR RI sebelumnya diusulkan oleh PAN."Prabowo malah secara prinsip mendukung ini (10 kursi Pimpinan MPR), karena kalau tidak salah pernah pimpinan berasal dari semua fraksi," kata Edhy Prabowo di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).Baca Juga: Soal Menteri, Prabowo Tunggu Kode-Kode JokowiEdhy mengatakan, wilayah Indonesia sangat luas sehingga apabila ada perwakilan di pimpinan MPR akan sangat bagus. Menurut dia, jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dan DPD sebanyak 136 orang, masih sangat kecil dibandingkan luas wilayah Indonesia."Ini pandangan dari Prabowo tentang MPR yang disampaikan ke partai," ujarnya.Namun menurut dia secara prinsip, yang memutuskan adalah semua fraksi dan kelompok DPD RI

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBertempat di Sekretariat DPD RJB Indonesia Jakarta Selatan, daerah Jagakarsa Jaksel, Ketum RJB Indonesia, Silvia Devi Soembarto, beserta jajaran, menyambangi Pengurus san relawan RJB Indonesia JakSel.Baca Juga: RJB Gelar Syukuran di Surakarta, Markas JokowiKunjungan dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI ke-74 dan menjalin silaturahim serta sosialisasi branding Relawan Jokowi Bersatu menjadi RJB Indonesia.Kunjungan ini juga tidak luput untuk memupuk sikap militan para relawan, agar tetap berkiprah dalam mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf Amin selama 5 tahun kedepan. Hadir dalam kegatan ini Ketua DPD RJB Indoresia Jakarta Selatan, Bapak Anton Haryadi beserta jajaran, juga hadir Ketua DPD Partai Nasdem Jakarta Selatwn, Bapak Wishmu Wibawamurti yang di daulat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD RJB Indonesia.Dalam sambutannya, Silvia mengingatkan, dengan selesainya Pilpres 2019 dan dimenangkan Jokowi-Maruf Amin, jangan menyurutkan semangat kerja relawan, jus

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, yang akan digelar di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8).Baca Juga: Soal Menteri, Prabowo Tunggu Kode-Kode Jokowi"Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara HUT RI ke-74 di DPP Partai Gerindra di Jalan RM. Harsono, Jakarta pada Sabtu pukul 09.00 WIB," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Jumat.Dasco berharap pengurus DPP dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra serta anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang berada di Jakarta dapat menghadiri upacara tersebut.Menurut dia, setelah upacara bendera akan dilanjutkan dengan perlombaan bersama masyarakat yang ada di sekitar DPP Partai Gerindra dalam rangka memperingati HUT RI Ke-74.Penulis: ***Editor: Ferry HidayatFoto: Sigid Kurniawan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto masih menunggu isyarat Presiden Joko Widodo terkait nama menteri dari Gerindra."Pangan, air, dan energi sesuatu fundamental yang vital bagi bangsa. Kalau ini dianggap penting, maka Pak Prabowo menyodorkan beberapa nama," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).Baca Juga: Pantun Bamsoet dan Politik Meja Makan Ala Jokowi-PrabowoBaca Juga: Disapa Langsung Jokowi, Sandi Ge'er?Lanjutnya, ia mengatakan Prabowo juga sangat menyoroti tiga bidang tersebut. Tak hanya itu, bahkan, ia menyebut Gerindra sudah menyampaikan urgensi kedaulatan pangan, air, dan energi kepada pejabat teras Jokowi, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Karena itu, jika pemerintahan periode kedua Jokowi tak memprioritaskan tiga hal itu, Prabowo dan Gerindra enggan masuk dalam pemerintahan."Kita ingin menyodorkan itu, tapi kalau tidak (diterima), ya biasalah kita kan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait studi banding bukan ditunjukan buat DPR, akan tetapi jajaran menterinya. Ia pun menilai para pembantu Jokowi kerap ke luar negeri untuk studi banding."Saya kira itu singgungan kepada eksekutif lebih banyak ya. Tadi saya lihat pidato itu banyak untuk eksekutif. Teguran kepada eksekutif," katanya kepada wartawan, di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Jleb!! Sentilan Jokowi untuk Pejabat yang Doyan Studi Banding ke Luar NegeriBaca Juga: Listrik Mati Hampir Sepulau Jawa, Fahri Hamzah Buka Suara...Menurutnya, terdapat perbedaan fungsi antara legislatif dan eksekutif saat kunjungan kerja ke luar negeri. Sambungnya, ketika anggota dewan ke luar negeri selama ini semata-mata mengusung misi diplomasi bagi Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kunjungan kerja para menteri yang selama ini ke luar negeri justru untuk belajar soal persoalan teknis."Kala

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung peran partai politik dalam membangun Indonesia. Bahkan, ia menyebut sejumlah partai memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa dan negara."Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran bersama. Peran PDI Perjuangan Golkar dan Nasdem, PKB dan PPP Perindo, PSI dan Hanura, PBB dan PKPI," katanya dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Gerindra Ngegas ke Nasdem, Kenapa Nih?Baca Juga: Good Job! Pak Jokowi Pidato Kenegaraan, Pasar Keuangan Indonesia Tokcer!Sambungnya, "Dan jangan lupa juga peran Gerindra, PKS dan Partai Demokrat serta PAN, Partai Berkarya dan Partai Garuda," tambah Jokowi.Lanjutnya, ia meyakini semua pihak sepakat dengan satu visi Indonesia Maju, akan mampu melakukan lompatan kemajuan untuk mendahului kemajuan bangsa lain.Bahkan, ia menyebut Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa. Tapi, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang s

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Panitia hak angket DPRD Sulsel telah memfinalisasi point-point yang menjadi hasil rekomendasi untuk disetujui di rapat paripurna yang diagendakan pada Senin 19 Agustus 2018.Terdapat 7 point rekomendasi yang diusulkan panitia hak angket kepada pimpinan DPRD Sulsel untuk dilanjutkan dalam rapat pembahasan di paripurna nanti.Ketua panitia hak angket DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan rekomendasi akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulsel. Berdasarkan kesimpulan selama proses persidangan terdapat sejumlah pelanggaran UU yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.Yakni UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan."Termasuk kalau misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian negara berarti masuk dalam UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor," kata Kadir Halid saat ditemui di ruang fraksi Golkar DPRD Sulsel, Jumat 16 Agustus 2019.Dengan demiki

JPNN.com, JAKARTA - Masih ingat dengan mantan istri Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan? Namanya kini diusung maju sebagai kandidat Wali Kota Medan pada Pilkada 2020 mendatang. Pernyataan dukungan datang dari Generasi Optimis Indonesia (GO Indonesia).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka rapat paripurna, Jumat (16/8) dengan cara yang berbeda. Ia mengawali pidatonya dengan pantun."Segi 4 belah ketupat, Ketupat dibuat bila lebaran tiba. Para pemimpin jangan saling sindir silang pendapat, agar menteri tetap sehat dan kuat," kata Bamsoet di gedung Parlemen MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Peluang Bamsoet Gantikan Airlangga, Dari Mata PengamatBaca Juga: Good Job! Pak Jokowi Pidato Kenegaraan, Pasar Keuangan Indonesia Tokcer!Lanjutnya, ia mengajak mengajak semua masyarakat untuk bersyukur karena esok hari, tanggal 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia."Kita patut bersyukur bahwa hingga saat ini telah banyak kemajuan yang kita raih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya.Sambungnya, "Kita bersyukur menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," tambah Di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP Adian Napitupulu, enggan membeberkan perihal pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Dikabarkan, Adian dipanggil Jokowi untuk ditanyakan kesiapan dirinya menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilis II.Namun, saat disodorkan pertanyaan oleh awak media, ia hanya bergeming."Cuma dipanggil doang, iye. Sudahlah bos," katanya kepada wartawan, di sela-sela Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Mendadak Dipanggil Jokowi, Adian Fix Jadi Menteri?Baca Juga: Nasdem Meluruskan: 100 Persen Menteri Jokowi adalah ProfesionalBahkan, sejumlah pertanyaan dari wartawan soal pertemuan tersebut tak ada satu pun yang ditanggapi."Janganlah (jangan tanya), tolonglah, tolong please. Nanti ada waktunya, kita jelaskan terbuka," tukasnya.Staf Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu, Musyafaur Rahman membenarkan Adian penuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (13/8).Namun, ia mengaku belum mengetahui pertemuan tersebut

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons pernyataan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menegaskan bahwa sangat kecil peluang partai politik oposisi mendapatkan jatah kursi menteri pada pemerintahan baru Joko Widodo.Ia mengingatkan bahwa Partai Nasdem tidak mendahului keputusan Presiden Jokowi perihal penyusunan Kabinet Kerja jilid II. "Itu (kabinet) kan menjadi wewenang Presiden," ujarnya kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Hah!! Ada Parpol di Luar Koalisi Jokowi Dapat Jatah Menteri, Kok Bisa?Baca Juga: Nasdem Pede Jokowi Tak Pilih Pendukung Prabowo Jadi MenteriSelain itu, ia menegaskan partainya merupakan partai yang peduli masa depan bangsa dan hanya mengajukan gagasan untuk kemandirian, khususnya bidang ketahanan pangan dan ekonomi.Menurutnya, selama gagasan itu diterima pemerintah, Gerindra tidak masalah tidak mendapatkan posisi apappun di pemerintahan."Kita hanya menyodorkan, hanya mengingatka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengaku terhorman disapa langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR RI.Ia pun mengucapkan rasa terima kasih karena telah disapa langsung. "Sangat terhormat, terima kasih Pak Jokowi," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019). Baca Juga: Jokowi Sebut Sandiaga Sahabat, Peserta Sidang MPR Tepuk TanganBaca Juga: Sandiaga: Tak Usah Ngomong Revolusi 4.0 Kalau...Menunrutnya, meski sempat menjadi rival di Pilpres 2019, ia mengatakan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan bangsa. "Pasti akan berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Sandi.Sambungnya, "Tentunya kami diundang oleh teman-teman dan juga diberikan penghormatan oleh bapak Presiden dan memang kami bersahabat," kata Dia. Sementara itu, saat ditanya apakah ini pertanda dirinya dan Gerindra merapat ke pemerintah, Sandi tak menjawab dengan gamblang. "Ya mudah-mudahan kita bisa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal komposisi kabinet yang memberikan kuota 55% untuk profesional dan 45% dari partai politik.Ia mengaku apa yang diputuskan oleh presiden merupakan hak dan wewenang Jokowi sebagai presiden terpilih."Dan kita tentu merespons dengan mendukungnya," katanya kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf, MPR: Mari Kita Rajut Kembali Merah PutihBaca Juga: Tiba di Gedung Kura-Kura, Jokowi Akan Sampaikan 3 Kali Pidato KenegaraanLanjutnya, ia menganggap, Jokowi berhak menentukan komposisi yang tepat dalam menyusun menteri kabinet. Sambungnya, jika mengacu pada komposisi 55% kalangan profesional dan 45% dari parpol, maka jumlah 18 kursi menteri profesional dan 16 kursi menteri dari parpol."16 (kursi) tadi akan dibagi di kalangan parpol-parpol pendukung tentu dengan asas proporsional yang artinya PDI Perjuangan paling banyak karena punya kur

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato keterangan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dan Nota Keuangan di hadapan anggota DPR, Jakarta, Jumat (16/8). Salah satu yang disampaikan Kepala Negara ialah soal alokasi anggaran pendidikan. Sesuai amanat UUD 1945, telah disiapkan alokasi 20 persen dari belanja negara untuk pendidikan.Presiden menyebut, anggaran pendidikan tahun 2020 disiapkan sebesar Rp505,8 triliun. Angka ini berarti ada kenaikan sebesar 2,7 persen bila dibanding alokasi anggaran pendidikan dari APBN untuk tahun 2019 yang sebesar Rp492,5 triliun.Baca Juga: Disapa Langsung Jokowi, Sandi Ge'er?Baca Juga: Tutup Sidang, Zulhas Mainkan Pantun untuk JokowiJokowi mengaku ingin kenaikan anggaran ini dapat menutupi kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dasar, terutama bidang literasi, matematika, dan sains.Jokowi juga menjanjikan pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan untuk merancang pelatihan yang sesuai de

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan calon wakil presiden Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota DPR dan DPD, yang menyampaikan Ibu Kota Negara Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan.Ia mengaku enggan berkomentar lebih jauh. Namun, ia mengatakan terkait pemindahan Ibu Kota perlu dilakukan kajian terlebih dahulu."Kami harus pelajari secara seksama usulan pemindahan Ibu Kota," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara, Nggak Nyangka!!Baca Juga: Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Eh Fadli Zon Tanyakan DuitLanjutnya, secara pribadi, ia mengaku tidak bisa menyetujui atau menolak. Menurutnya, Indonesia masih perlu mempertimbangkan untung dan rugi memindahkan Ibu Kota negara."Pasti sangat besar (dampaknya) dan kita harus belajar daripada kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan itu ibukota di beberapa negara lain," jelasnya.Lebih lanjut, ia menilai dengan k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya yang menyampaikan secara resmi Ibu Kota Negara Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan.Menurutnya, pemindahan Ibu Kota perlu dilakukan kajian lebih serius dan bukan sekadar wacana. Bahkan, ia meminta pemerintah harus melihat kondisi ekonomi di Indonesia, pasalnya memindahkan Ibu Kota memakan uang negara lebih banyak."Pendalamannya kan uangnya dari mana, kemudian time table seperti apa, berapa tahun kita mau pindahkan Ibu Kota. Artinya kita harus bangun infrastruktur di tempat Ibu Kota baru itu," katanya kepada wartawan, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Terungkap!! Lokasi Ibu Kota Negara Baru di Sidang MPR/DPR/DPRBaca Juga: Ternyata Ini yang Paling Ditunggu-tunggu dari Pidato JokowiSambungnya, "Lahannya, pemindahan tempat tempat dan SDM dan segala sesuatu itu harus dihitung keperluannya dan berapa lama kita pindahkan itu. Ka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKaum buruh dan aktivis yang bergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat alias Gerak, ditangkap polisi ketika menggelar aksi di kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jumat (16/8/2019). Sebelumnya, mereka sempat diadang polisi dan alat komunikasinya disita.Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Akbar Rewako mengatakan, pihaknya bersama rekan buruh dan aktivis ditangkap polisi ketika menggelar aksi di kawasan, Gedung DPR/MPR RI, Jumat (16/8/2019. Ia mengaku aparat menyita alas komunikasi dan bus yang akan dipakai peserta aksi.Bahkan, ia mengatakan sejumlah peserta aksi mendapatkan kekerasan dari aparat hingga pemukulan."Aparat sudah berbuat sewenang-wenang kepada rakyat yang ingin menyuarakan pendapatnya. Kami meminta aparat segera melepaskan peserta aksi dari serikat buruh dan berhenti melakukan tindakan represif terhadap rakyat," katanya kepada wartawan.Baca Juga: Ngeliput Demo di DPR, Jurnalis Diintimidasi Polisi Hingga DipukuliBaca Juga: Jokowi: Kita Tak Bo

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolisi intimidasi wartawan saat meliput demo buruh di depan Gedung DPR, Jumat (16/8/2019) siang. Buruh demo saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato.Terlihat beberapa jurnalis terintimidasi oleh polisi dari Polda Metro Jaya. Salah satunya jurnalis dari SCTV saat merekam video menggunakan ponselnya di pukul oleh personel polisi sehingga terpental jatuh di depan Stasiun TVRI.Begitu pula dengan jurnalis dari Viva.co,id, saat merekam polisi membubarkan paksa pengunjuk rasa buruh menggunakan ponselnya.Baca Juga: Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara, Nggak Nyangka!!Baca Juga: Jokowi: Kita Tak Boleh Alergi Terhadap KritikKetika mengambil video, tiba-tiba seorang anggota meminta video atau foto untuk dihapus, kalau tidak akan dibawa ke mobil. Padahal, Ia sudah menjelaskan dia adalah wartawan."Hapus video tadi, kalau nggak saya bawa ke mobil," kata Jurnalis Viva yang menirukan anggota polisi berbaju putih dengan emosi.Kemudian, Wartawan Foto Bisnis Indonesia,

JPNN.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan pidato tanpa teks dalam Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan terkait pertemuan antara Plt. Ketua PPP Suharso Monoarfa dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman Prabowo di Kertanegara, membahas soal peluang berkoalisi di Pilkada 2020."Karena ini mau pilkada langsung 270 daerah, 9 di antaranya gubernur, kan seperti biasa di bawah itu kan tidak bisa kemudian linier seperti di atas koalisinya," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Bertemu Prabowo, Rombongan PPP Curhat Apa?Baca Juga: Nasdem Pede Jokowi Tak Pilih Pendukung Prabowo Jadi MenteriSambungnya, "Nah di beberapa daerah kami juga membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan Gerindra," tambah Arsul.Selain itu, ia menyebut kalau Prabowo menyampaikan konsep pembangunan yang berbeda dari yang lain. Konsep tersebut disingkat menjadi FEW atau Food (pangan), Energy (energi) dan Water (sumber daya air).Karena itu, ia menganggap menarik konsep pembangunan milik P

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan dalam rangka Hari Kemerdekaan ke 74 tahun, menyentil para pejabat negara yang kerap melakukan studi banding ke luar negeri.Ia mengingatkan agar para pejabat eksekutif untuk efisien dalam menggunakan anggaran negara. "Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri," ujarnya di ruang paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Tutup Sidang, Zulhas Mainkan Pantun untuk JokowiBaca Juga: Ternyata Ini yang Paling Ditunggu-tunggu dari Pidato JokowiLanjutnya, ia mengatakan seharusnya jajaran eksekutif bisa memanfaatkan informasi yang bisa didapat dari teknologi digital, dan bukan jauh-jauh hingga ke luar negeri."Padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," katanya.Sambungnya, "Kita mau ke Amerika ada. Komplit di sini. Mau ke Rusia di sini ada, ke Jerman di sini juga ada semua. Dan ini juga relevan untuk bapak ibu anggota dewan," u

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengirim sinyal bahwa dirinya belum mendapatkan informasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan susunan kabinet final pemerintahan mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2019 mengatakan Komisi Yudisial (KY) terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan. KY telah menjalankan fungsi preventif dengan mengusulkan pengangkatan empat calon hakim agung."KY telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik," kata Jokowi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Ternyata Ini yang Paling Ditunggu-tunggu dari Pidato JokowiBaca Juga: Akui Bertemu Jokowi di Singapura, Surya Paloh Bungkam!!Ia mengatakan, KY juga sudah menjalankan fungsi represifnya dengan merekomendasikan MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim.Menurut Jokowi, semua pencapaian dari lembaga-lembaga negara tersebut adalah modal bagi bangsa Indonesia untuk b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai sikap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan pernyataan kerasnya mengenai Indonesia yang mulai bergeser dari ideologi Pancasila menuju kapitalis liberal memiliki daya tawar tinggi untuk mendapatkan posisi prestisius di pemerintahan."Dalam komunikasi politik, menekan dengan opini sangat familiar. Selain dijadikan materi diplomasi, hal ini juga berimplikasi pada peningkatan daya tawar," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (16/8/2019).Baca Juga: Pasrah Putusan Jokowi, Surya Paloh: Terserah Bapak PresidenBaca Juga: Surya Paloh Masih Pikir-Pikir Calonkan Anies di 2024Sambungnya, "Jika memang itu yang hendak dilakukan Nasdem, bukan tidak mungkin Nasdem telah berada pada posisi puncak dan tidak dapat ditawar lagi," tambahnya.Lanjutnya, ia mengatakan dengan adanya statement di ruang publik tersebut. Ia menilai Surya Paloh dan juga Nasdem tengah menunjukkan jati dirinya seperti ingin menarik diri dari koalisi."Jika membaca aktifi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang bersama MPR/DPR/DPD, Jumat (16/8), mengungkap lokasi ibu kota baru. Namun, ia tidak menyebut detail lokasi tersebut.Jokowi mengungkapkan ibu kota pindah ke Kalimantan. Ia pun meminta izin ke peserta sidang. "Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Jokowi Umumkan Ibu Kota Negara Pindah 16 AgutusBaca Juga: Ternyata Ini yang Paling Ditunggu-tunggu dari Pidato JokowiIa pun berharap berharap dengan pindah ibu kota, maka ekonomi Indonesia bisa adil dan merata."Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi," ucapnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Si

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulsel saat ini tengah menggodok 17 calon pimpinan DPRD di Kabupaten/Kota. Proses seleksi calon pimpinan dewan ini bakal dirampung hingga batas waktu 30 Agustus mendatang.Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan pihaknya saat ini telah melakukan wawancara dengan nama-nama yang diusulkan masing-masing DPD Kabupaten/Kota."Sudah dua malam lalu kami sudah merapatkan dan hasilnya akan sekarang melakukan wawancara dengan calon yang diusulkan setelah selesai nanti maka akan diusulkan ke DPP Siapa yang akan dijadikan pimpinan DPRD," kata Syahar sapaan akrab Syaharuddin Alrif di ruang kerjanya, Kamis 15 Agustus 2019.Lanjut Syahar, jika proses seleksi sudah final maka DPW akan mengerucutkan menjadi satu nama saja dan akan diserahkan kepada DPP."Kan sudah jelas disitu, ini yang pimpinan DPRD, ini yang ketua fraksi daripada dikirim kesana (banyak) kebingungan lagi dpp. Jadi mending satu nama saja," ujar Syahar.W

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mengakui soal pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Singapura. Ia mengaku pertemuan tersebut dilakukan pasca Kongres PDIP ke-V di Bali, beberapa pekan lalu."Ada (bahasan), nanti abis ini kita ngobrol ya," katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Pak Surya Paloh, Ngaca Dulu!!Baca Juga: Anies, Jangan Berkhianat!!Lanjutnya, terkait komposisi kabinet yakni 55 persen untuk profesional dan 45 persen untuk partai politik, ia menyerahkan dan mendukung seluruh keputusan itu kepada Jokowi sebagai pemilik hak preorgatif presiden."Kalau itu yang terbaik bagi presiden ya bagus saja dan kita support," katanya.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem, Johnny G Plate mengungkapkan adanya pertemuan antara Paloh dan Jokowi. Ia menegaskan pertemuan tersebut merupakan agenda internal partai. "Kami pergi bertemu di sana untuk urusan kami. Kami tidak t

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI Zulkifli Hasan melalui pantun penutup sidang meminta kepada masyarakat untuk menerima hasil Pemilu serentak 2019, dengan mendukung penuh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin."Buka hati dengan tulus dan bersih, sambut saudara sehangat mentari, mari rajut kembali Merah Putih, kita dukung Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin memimpin negeri," katanya saat Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Jokowi Sebut Sandiaga Sahabat, Peserta Sidang MPR Tepuk TanganBaca Juga: Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf, MPR: Mari Kita Rajut Kembali Merah PutihBerdasarkan pantauan, pantun tersebut mendapat apresiasi dari peserta Sidang Tahunan MPR RI yang merupakan anggota DPR dan DPD RI, dengan bertepuk tangan.Diketahui, posisi Zulkifli saat Pilpres 2019 berseberangan dengan Jokowi pada pilpres lalu. Penulis: RedaksiEditor: Vicky Fad

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Hendri Satrio menyebut tak hanya pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Tetapi, pidato Jokowi soal pemindahan Ibu Kota yang paling ditunggu-tunggu publik"Mudah-mudahan APBN kali ini lebih menceriakan dan akan mencerahkan. Apakah nanti lebih ke infrastruktur lagi seperti yang dibicarakan di visi Indonesia atau ini arahnya kemana, nanti kita simak," ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Jokowi Umumkan Ibu Kota Negara Pindah 16 AgutusBaca Juga: Di Sidang Tahunan MPR, Pidato Jokowi Indonesia Banget!!Lanjutnya, ia mengatakan pengumuman perpindahan ibu kota negara merupakan pidato yang paling ditunggu dalam pidato Presiden tahunan ini dihadap anggota DPR dan DPD. "Bagaimana persiapannya, dan mengapa perlu dipindahkan, apakah ada perhitungan-perhitungan dari para ilmuwan soal bencana yang mungkin terjadi di Pulau Jawa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 2019, menyebut mantan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang hadir sebagai sahabatnya.Sebelumnya, Jokowi menyebut nama-nama para tamu undangan, mulai dari ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara Menteri Kabinet Kerja serta Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.Lanjutnya, kemudiann Jokowi menyebutkan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang hadir diantaranya BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Hamzah Haz, Boediono beserta B Herawati Boediono, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin.Baca Juga: Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf, MPR: Mari Kita Rajut Kembali Merah PutihBaca Juga: Pak SBY Absen, Bang Sandi Wakili Prabowo di Sidang Tahunan MPRTak hanya itu, saat Jokowi menyebut nama Sa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI, Zulkifli Hasan menyampaikan rasa kagum atas terselenggaranya Pemilu serentak di Indonesia yang menghasilkan pemenang Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin."Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin yang telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024," ucapnya saat membuka Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Tiba di Gedung Kura-Kura, Jokowi Akan Sampaikan 3 Kali Pidato KenegaraanBaca Juga: Di Sidang Tahunan MPR, Pidato Jokowi Indonesia Banget!!Lanjutnya, ia menyebut Pemilu serentak, terjadi gejolak yang luar biasa. Bahkan, ia menyebut terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, sebagai pengawal demokrasi dan rumah konstitusi, MPR berdiri tegak di tengah dengan tidak terlibat polarisasi dan memanas-manasi suasana politik."Bukti nyata tampak pada saat berlangsungnya Pem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI, Zulkifli Hasan menyampaikan rasa kagum atas terselenggaranya Pemilu serentak di Indonesia yang menghasilkan pemenang Pilpres 2019, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin."Kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin yang telah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024," ucapnya saat membuka Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).Baca Juga: Tiba di Gedung Kura-Kura, Jokowi Akan Sampaikan 3 Kali Pidato KenegaraanBaca Juga: Di Sidang Tahunan MPR, Pidato Jokowi Indonesia Banget!!Lanjutnya, ia menyebut Pemilu serentak, terjadi gejolak yang luar biasa. Bahkan, ia menyebut terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Menurutnya, sebagai pengawal demokrasi dan rumah konstitusi, MPR berdiri tegak di tengah dengan tidak terlibat polarisasi dan memanas-manasi suasana politik."Bukti nyata tampak pada saat berlangsungnya Pem

JPNN.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Sidang yang dihadiri Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri sebanyak 473 anggota MPR, yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak pernah berbicara dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai berlambang kepala burung Garuda tersebut.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMomentum Idhul Adha menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena seluruh struktur partai dari tingkat ranting hingga DPP menyelenggarakan pemotongan kurban.Baca Juga: Presiden PKS: Kami Pastikan OposisiMenurut Ketua Fraksi PKS DPR semua aleg dan pejabat publik PKS hingga kader partai berlomba menyetor hewan kurban untuk dipotong bersama masyarakat di kantor-kantor partai. PKS sendiri, menurut Jazuli, mewajibkan kurban pejabat publik dan kadernya untuk berqurban setiap tahun dengan target jumlah yang telah ditetapkan."Catatan DPP, kurban PKS hingga tiga Hari Tasyriq kemarin berjumlah tak kurang dari 70 ribu ekor sapi dan domba. Alhamdulillah tradisi ibadah kurban di PKS selalu kita sambut dan selenggarakan dengan gembira dan suka cita," ungkap Jazuli.Tujuannya, lanjut Anggota Dapil Banten ini, tentu ikhlas ibadah kepada Allah dan pada saat yang sama hal ini menjadi momentum pengokohan khidmat PKS untuk membahagiakan rakyat melal

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pertemuannya dengan Plt Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa pada Kamis sore, lebih pada upaya menyambung komunikasi politik antara keduanya.Baca Juga: Sore Ini, Prabowo Bertemu Petinggi Partai Koalisi Jokowi, Ngapain Yah?"Pertemuan ini sebenarnya menyambung komunikasi politik, menyambung persahabatan lama," kata Prabowo usai menerima kunjungan Suharso di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan dirinya dan Suharso banyak membicarakan soal kebangsaan serta kondisi ekonomi saat ini.Menurut dia, dirinya memberikan pendapat dan pemikiran-pemikiran terkait kondisi ekonomi saat ini."Dan beliau (Suharso) menyampaikan kondisi, terutama karena PPP merupakan partai religius. Saya mengatakan partai religius itu tetap nasionalis, dan partai nasionalis juga tetap religius, jadi kami ada banyak kesamaan," ujarnya.Selain itu menurut dia, pertemuannya dengan Suharso tersebut berlangsung de

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik Abi Rekso memandang Partai Demokrat saat ini tidak terlalu menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dari segi kekuatan politik."Pertanyaan yang menarik terkait Demokrat, apakah Demokrat menguntungkan atau tidak bagi pak Jokowi. Menurut saya, bagi Jokowi tidak ada untungnya dari sisi kekuatan politik," kata Abi Rekso dihubungi di Jakarta, Kamis.Baca Juga: Bilang Tak Masalah Dapat Menteri atau Tidak, Demokrat Lagi Ngambek?Pernyataan Abi menyikapi peluang Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi dalam pemerintahan mendatang.Abi menyampaikan dengan koalisi partai politik yang ada saat ini kekuatan Jokowi sudah mencapai sekitar 62 persen. Pola komunikasi Jokowi dengan partai oposisi juga dinilai sudah cukup baik.Dengan fakta tersebut, maka kekuatan Demokrat yang hanya tujuh persen lebih, menurutnya tidak terlalu diperhitungkan lagi sebagai kekuatan partai politik."Saya tidak tahu apakah ada kekuatan politik lain seperti mi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengaku tak masalah terkait komposisi menteri yang telah dibocorkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam komposisi tersebut, seluruhnya merupakan profesional dalam bidangnya."Yang dimaksudkan Pak Joko Widodo itu 100 persen mereka (menteri) adalah profesional, ada 55 persen profesional nonpartai politik, dan 45 persen profesional dari partai politik. Jadi ini jangan dikotomikan," ujar Johnny di Kompleks Parlemen RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).Baca Juga: Hah!! Ada Parpol di Luar Koalisi Jokowi Dapat Jatah Menteri, Kok Bisa?Baca Juga: Pasrah Putusan Jokowi, Surya Paloh: Terserah Bapak PresidenJohnny menjelaskan, pembicaraan soal posisi menteri telah dibicarakan oleh internal koalisi. Hal tersebut juga dinilai telah disetujui oleh partai yang berada dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK)."Saya kira secara internal dibicarakan koalisi, dan artinya didukung koalisi. Maka kabinet ini jug

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang secara terang-terangan saat memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, menyebut Indoensia saat ini menganut sistem negara kapitalis yang liberal bukan lagi berlandaskan ideologi pancasila, Menurutnya, hal tersebut memiliki masksud yang terselubung untuk menyerang pemerintah."Hemat saya, statemen SP secara konteks bisa saja benar, dan ini adalah sikap kritis politisi. Meskipun di belakang itu, ada semacam motif politik untuk menyerang pemerintah, termasuk serangan terhadap PDIP sebagai mitra koalisi yang juga menaungi Presiden," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).Baca Juga: Pasrah Putusan Jokowi, Surya Paloh: Terserah Bapak PresidenBaca Juga: Kini Partai Pendukung Jokowi Tak Bisa LeluasaLanjutnya, ia menyimpulkan ada dua hal pernyataan dari Surya Paloh. "SP bicara dalam kapasitas politisi, dia memahami antara realitas dan konsep yang hanya dipahami

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) mengatakan ada peluang bagi partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mendapatkan jatah kursi di Kabinet Kerja Jilid II."Tidak juga (menutup peluang parpol di luar KIK). Tentu beliau (Jokowi) punya pemikiran yang lebih jauh dan lebih memungkinkan untuk sejalan dengan pikirannya," katanya di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (15/8/2019).Baca Juga: Jokowi Bocorkan Sosok Menteri Muda: Di Bawah 30 Tahun, Siapa Pemuda Itu?Baca Juga: OSO Realistis Hanura Tak Dikasih Menteri oleh Jokowi?Lanjutnya, ia mengaku sudah diajak Jokowi membahas pengisian posisi menteri. Bahkan, ia mengaku sudah tahu siapa saja nama-nama menteri yang telah disusun Jokowi tersebut."Kalau saya sih sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada Presiden sendiri," jelasnya.Lebih lanjut, di Hanura sendiri, ia mengaku telah menyetorkan sebanyak 40 nama-nama kader untuk dipilih Jokowi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan bila jabatan Jaksa Agung dalam Kebinet Kerja Jilid II bukan dari kalangan politik.Diketahui, saat ini Jaksa Agung diisi oleh M Prasetyo yang sebelumnya merupakan kader Nasdem.Selain itu, ia juga mengaku mendukung komposisi menteri yang diputuskan Jokowi, yaitu 55 persen dari profesional dan 45 persen dari unsur parpol."Apa pun juga terserah Bapak Presiden," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (15/8/2019) kemarin.Baca Juga: Pak Surya Paloh, Ngaca Dulu!!Baca Juga: Kini Partai Pendukung Jokowi Tak Bisa LeluasaLanjutnya, ia pun mengklaim belum mengetahui susunan kabinet Pemerintahan Jokowi periode kedua ini."Belum (diberitahukan). Mungkin saya barangkali terakhir," katanya.Sambungnya, "Mungkin saya, barangkali terakhir kali. Ya nggak apa-apa lah ya," tambahnya.Terkait itu, ia mengatakan apapun keputusan Jokowi, pihaknya akan tetap mendukung. Termasuk soal komposisi menteri."Apapu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi tidak akan menambah anggota ke dalam koalisi pemerintah. Selama ini, dia mengatakan, belum ada kesepakatan apa pun dalam internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK)."Kami harus menunggu apa yang menjadi kesepakatan KIK, apa yang menjadi arahan dan sikap dari pak Jokowi, jadi tentu kami tunggu itu dulu," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Kamis (15/8/2019).Baca Juga: Jika Ada Angin Surga Istana, Karding Bisa Geser Cak IminBaca Juga: Jokowi Pangkas Lembaga Negara di KIK Jilid II, Alasannya. . .Lanjutnya, ia meminta masyarakat untuk tidak berasumsi menyusul banyaknya pandangan-pandangan terkait KIK. Mantan wakil ketua tim kampanye nasional KIK ini mengatakan, KIK masih belum bisa memastikan apakah akan menerima anggota koalisi oposisi ke dalam koalisi pemerintahan."Semua punya peluang diterima atau ditolak karena memang belum ada kesepakatan soal itu,

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi tidak akan menambah anggota ke dalam koalisi pemerintah. Selama ini, dia mengatakan, belum ada kesepakatan apa pun dalam internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK)."Kami harus menunggu apa yang menjadi kesepakatan KIK, apa yang menjadi arahan dan sikap dari pak Jokowi, jadi tentu kami tunggu itu dulu," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Kamis (15/8/2019).Baca Juga: Jika Ada Angin Surga Istana, Karding Bisa Geser Cak IminBaca Juga: Jokowi Pangkas Lembaga Negara di KIK Jilid II, Alasannya. . .Lanjutnya, ia meminta masyarakat untuk tidak berasumsi menyusul banyaknya pandangan-pandangan terkait KIK. Mantan wakil ketua tim kampanye nasional KIK ini mengatakan, KIK masih belum bisa memastikan apakah akan menerima anggota koalisi oposisi ke dalam koalisi pemerintahan."Semua punya peluang diterima atau ditolak karena memang belum ada kesepakatan soal itu,

JPNN.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumpulkan 1.000 kiai dari berbagai pelosok negeri dalam forum Munas Alim Ulama se-Indonesia, yang merupakan rangkaian Muktamar V PKB di Nusa Dua, Bali 20-21 Agustus.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf mengatakan partainya tidak masalah jika tidak mendapatkan kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II, Joko Widodo. Menurutnya, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden sehingga Demokrat tak mau ikut mencampuri."Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kami sudah menyatakan kami bersama pemerintah apapun keputusan pemerintah akan kami hargai khususnya presiden Jokowi selaku presiden terpilih ya hak prerogatif presiden," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/8/2019).Baca Juga: Kini Partai Pendukung Jokowi Tak Bisa LeluasaBaca Juga: Demokrat Manis-Manis ke Jokowi, AHY Ngebet Jadi Menteri?Lanjutnya, ia mengatakann Demokrat juga tidak sama sekali menyodorkan nama menteri kepada Jokowi."Jadi kami bukan masalah dapat atau tidak dapat kursi (menteri), selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga," ucapnya.Diketahui, Presid