Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021 - 2024 sebentar lagi digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi membagi debat itu dalam tiga tahap.Dalam kontestasi Pilkada Provinsi Jambi tahun ini ada tiga calon yang maju. Mereka adalah calon nomor urut satu, Cek Endra - Ratu Munawarroh, nomor urut dua Fachrori Umar - Syafril Nursal, dan nomor urut tiga, Al Haris - Abdullah Sani.Tahap pertama, dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2020. Dalam tahap ini, ketiga calon gubernur akan menyampaikan visi misinya dalam membangun Provinsi Jambi jika nanti terpilih.Tahap kedua, digelar tanggal 21 Nopember 2020. Dalam kesempatan ini giliran masing-masing calon wakil gubernur menyampaikan visi misinya. Tahap ketiga, seluruh calon gubernur dan wakil gubernur akan saling beradu argumentasi.Untuk debat ini, KPU Provinsi Jambi melibatkan lima orang pakar, bertugas membuat dan menyusun materi yang akan ditanyakan kepada para calon ke

JPNN.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih melihat banyaknya calon kepala daerah yang menggelar kampanye secara tatap muka pada Pilkada serentak 2020. Catatan Bawaslu, sebanyak 95 persen kegiatan kampanye dilaksanakan secara tatap muka.Read More...

JPNN.com, SURABAYA - Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji telah menyiapkan program pengembangan santri dan pesantren.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Rocky Gerung menyatakan bahwa Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab lebih paham Pancasila dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurut dia, pemerintah harus mampu menenangkan keadaan atau memberi harapan politik bagi bangsa. Sebab, terdapat fakta bahwa Habib Rizieq adalah tokoh yang berpengaruh dan Pemerintahan Jokowi selama ini dinilai diskriminarif terhadap fakta tersebut.Baca Juga: "Coba Bayangkan jika Habib Rizieq Turun di Bandara, Dijemput Gatot dan Anies"Bahkan, sambungnya, masyarakat menilai Jokowi memulai politik dengan membelah isu keagamaan dan sosial dengan sinyal Pancasila. Timbul persepsi anti Pancasila, lalu terbalik diskursusnya ketika Habib Rizieq menunjukkan dirinya.Baca Juga: Ada yang Menanti-nanti Habib Rizieq Pulang Kampung"Bahkan dia (Habib Rizieq) lebih mengerti isi doktrin itu (Pancasila) dari Presiden Jokowi. Karena dia menulis tesis tentang itu," katanya, dalam akun Youtubenya, seperti dikutip, Kamis (22/1

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPegiat media sosial, Denny Siregar, mengungkapkan sosok Sugik Nur Rahardja atau Gus Nur yang ternyata punya banyak pekerjaan selama persilatan politik pasca Pilpres 2014.Bahkan, teranyar, Gus Nur membuat heboh dengan pernyataan membongkar 'borok' Nahdlatul Ulama di era Jokowi.Baca Juga: Denny Siregar untuk Demokrat: Seolah-olah Prorakyat, tapi Merampok Paling BanyakDiketahui, Gus Nur dilaporkan Aliansi Santri Jember ke Polisi, lantaran dianggap telah menyampaikan fitnah dan menghina Nahdlatul Ulama (NU) atas pernyataannya di saluran Youtube Refly Harun.Terkait itu, Denny pun buka-bukaan rekam jejak Gus Nur dari sosoknya.Baca Juga: Bukan yang Pertama Singgung NU, Gus Nur Pernah Divonis 1,5 Tahun PenjaraMenurut Denny, Gus Nur tidak pantas disapa Gus, karena bukan anak kiai. "Sebenarnya oleh sebagian orang tidak layak menyandang sebutan Gus. Karena gelar Gus itu di NU diberikan kepada anak kyai yang punya pondok pesantren. Tetapi Gus Nur yang ini sama sekali b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaIsu Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) kuat pada Pilpres 2024 tiba-tiba muncul, setelah Amerika Serikat (AS) menghapus travel ban Prabowo. Bahkan Menhan AS Mark Esper mengundang Prabowo pada 15 Oktober lalu guna membahas kerja sama pertahanan.Hal tersebut dianggap sebagai lampu hijau atau restu AS kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu untuk maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.Menanggapi isu itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco mengatakan bahwa Pemilu 2024 masih jauh panggang dari api. Menurutnya, restu yang paling penting adalah dari rakyat Indonesia jika memang Prabowo hendak maju di Pilpres.Baca Juga: Mayoritas Rakyat Puas atas Kinerja Jokowi, Pendukung Prabowo Justru Kecewa"Secara masih lama 2024, dapat restu dari mana? Yang paling penting itu kan restu dari rakyat Indonesia kalau mau nyapres," kata Dasco saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

JPNN.com, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa ikhtiar wali kota saat ini Tri Rismaharini untuk memberdayakan warga eks lokalisasi Dolly bakal terus berlanjut.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik Rocky Gerung menilai, Habib Rizieq Shihab (HRS) mempunyai pengikut yang banyak di Indonesia. Bahkan, hal tersebut merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri.Menurutnya, semakin Rizieq ditolak untuk kembali ke Indonesia, maka semakin dimuliakan oleh pengikutnya.Baca Juga: Sttt... Habib Rizieq Segera Pulang, Tiket Pesawat Sebentar Lagi di Tangan"Di dalam psikologi politik, Habib Rizieq itu semakin diumpetin semakin, sebut saja glorifikasi, berlangsung natural sekali. Orang itu dianggap oleh pengikutnya, ditunggu sebagai masengger of truch." ucapnya dalam akun dari Chanel YouTubenya, Rocky Gerung Official, Kamis (22/10).Baca Juga: Soal Habib Rizieq Mau Pulang, Ruhut PDIP: Siapa Raja Ngeles? Ya KadrunLanjutnya, ia mengatakan fenomena HRS ini yang harus disadari pemerintah. Bahwa semakin Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu disingkirkan, semakin orang menumpuk energi untuk membawanya pulang. "Jadi penguasa mesti baca itu dalam keadaan Indone

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAmerika Serikat (AS) telah mencabut larangan berkunjung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke negeri Paman Sam tersebut.Pada 15 Oktober lalu Menhan AS Mark Esper mengundang Prabowo untuk berkunjung selama 4 hari guna membahas kerja sama pertahanan kedua negara.Baca Juga: Gerak Cepat Prabowo Bahas Jet Eurofighter Typhoon dengan AustriaMenanggapi hal itu, mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono melihat hal itu sebagai peluang Ketum Partai Gerindra itu untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.Baca Juga: Prabowo Dapat Visa AS, Hariz Azhar Sindir Pedas"Setelah Prabowo diundang ke Amerika Serikat setelah lama di-banned untuk bisa masuk Amerika Serikat karena tuduhan sebagai pelaku kejahatan HAM di Indonesia, di mana Amerika telah menolak untuk menerbitkan visa untuknya karena dia diduga terlibat dalam kerusuhan yang membunuh ratusan orang saat Soeharto dipaksa mundur sebagai presiden tahun 1998," kata Arief dalam keteranganny

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang anti Pancasila.Menurutnya, bila Presidium KAMI Gatot Nurmantyo menjadi presiden, ia juga akan dicap hal serupa. Ia juga menilai selama ini setiap pemerintahan yang berkuasa kerap dituding tak sejalan dengan Pancasila.Baca Juga: Siapa Bilang Gatot Ciut? Gak, Taringnya Masih Tajam!Hal itu ditemui sejak era kepemimpinan Soekarno hingga ia lengser. Kemudian Soeharto juga mengalami hal serupa.Baca Juga: Pentolan KAMI Kena Sindir Mahfud Soal Komunis: Dulu Jadi Panglima Enggak Ditangkap?"Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama," katanya, menjadi pembicara di Indonesian Lawyers Club bertajuk 'Setahun Jokowi-Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi', seperti dikutip, Kamis (22/10/2020)

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.Baca Juga: Terungkap Seterang-terangnya, Luhut Ngaku Selain Dirinya, Ada Sosok Lain Pencetus Omnibus LawBahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guy

Penulis : Rifky Rhomadoni || Editor : Wahyu NugrohoINFOJAMBI.COM - Calon wakil gubernur, Syafril Nursal terus bergerilya di Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini jendral polisi bintang dua itu bertemumasyarakat Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh, Kamis (22/10/2020).Kedatangan Syafril Nursal di sambut rombongan pria berkopiah yang sudah menunggu sejak pagi. Tidak ketinggalan Zul Uton selaku ahlul bait dan sejumlah tokoh masyarakat serta pemuda yang sudah menunggu sejak pagi.Zul Auton dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Syafril Nursal yang juga merupakan mantan Kapolda Sulteng. Karena telah memenuhi undangan dirinya sekaligus bertemu masyarakat Muaro Kumpeh. Ia menegaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di Muaro Kumpeh akan bergerak total memenangkan Fachrori-Syafril 9 Desember 2020."Saya mewakili mayarakat mengucapkan terimakasih atas kedatangan pak. Semoga silaturahmi ini bisa terjalin baik," katanya.Disamping itu, Zul Auton juga menyampaikan beberapa kel

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean merespons komentar Front Pembela Islam (FPI) terhadap satu tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf.Awalnya, pasukan Habib Rizieq Shihab ini menilai rezim Jokowi mengecewakan karena menghilangkan harapan bangsa Indonesia menatap masa depan.Baca Juga: Jokowi Dicap Tak Pro Rakyat, Moeldoko Bantah Pakai Bukti"Tidak ada harapan masa depan. Hutang menumpuk, ketidakadilan merajalela, rakyat miskin makin miskin," kata Sekretaris Umum FPI, Munarman.Baca Juga: Sekretaris FPI Bilang KBRI di Arab Saudi Sok TahuJawab Ferdinand, ia pun mempertanyakan masa depan Indonesia yang diinginkan oleh FPI. Menurutnya, pemerintah selalu fokus untuk memakmurkan rakyat."Masalahnya masa depan yang seperti apa yang diinginkan oleh FPI dan masa depan apa yang ditargetkan oleh pemerintah? Setahu saya, pemerintah menargetkan kesejahteraan rakyat dan makmur bersama. Entah yang diinginkan FPI. Yang pasti pemerintah tak menargetkan dapat 72 bidada

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDeputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, berandai-andai jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan beberapa orang di lingkarannya untuk menemui para penolak Undang-undang Cipta Kerja.Diketahui, aksi penolakan UU Sapu Jagat ini terjadi dibeberapa wilayah Indonesia, termasuk Istana Negara Jakarta, yang menjadi sasaran dunjuk rasa baik dari kalangan mahasiswa, buruh maupun elemen lainnya.Baca Juga: Demokrat: Jokowi-Maruf Amin Hadapi Tahun yang Sulit"Sedang menghayal. Seperti apa jalan ceritanya kalo Pak Jokowi mengutus Fadjroel, Ali Ngabalin dan Ruhut Sitompul menerima demonstrasi buruh, mahasiswa dan LSM pegiat demokrasi di Istana. Berapa ya bayarannya?" cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Kamis (22/10/2020).Baca Juga: Ahok Diancam Kelompok 212, Eits!! Bekas Orang Demokrat Siap Pasang BadanDiketahui, ketiga nama tersebut merupakan orang dalam Istana. Seperti, Fadjroel Rachman saat ini menjabat Staf Khusus Presiden Republik In

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua harian DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), M. Eko Purwanto, ikut merespons kepuasan masyarakat yang turun saat satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.Ia berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi kedua para pembantunya terkesan memiliki agenda politik sendiri.Baca Juga: Akhirnya Rocky Gerung Puji Jokowi, Ungkap Keberhasilan Eh Gak Tahunya Bohong!Menurut dia, indikasi Jokowi kerja keras sendiri tanpa teamwork sangatlah kuat. "Kita ambil contoh, dimana Wapres KH. Makruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres seperti Jusuf Kalla, yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional," katanya, seperti dilansir, RMOL, Kamis (22/10/2020).Baca Juga: Moeldoko Blak-blakan Semua Menteri Dimarahi Jokowi, Kali Ini Gegara...Lanjutnya, ia menilai saat ini Mensesneg Pratikno nampak menonjol peran politiknya. Bahkan dalam penyusunan kabinet sampai penentuan eselon di kementerian/lembaga.Ia pun

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan pengakuan yang membuat heboh terkait sosok siapa saja pencetus UU Omnibus Law Cipta Kerja.Pengakuan Luhut diungkap dalam seminar virtual bertajuk Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Luhut Ngide: Pengusaha Bandel Ogah Bayar Pesangon, Jebloskan ke Penjara!Luhut dalam kesempatan tersebut mengakui rencana pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker sudah lama dipikirkan. Yang tepatnya, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menkopolhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.Baca Juga: Jangan Kaget! Ini Pengumuman Penting dari Istana dan Kabar Buruk bagi Penolak Omnibus Law"Ini terus terang, jujur, temen-temen sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar,"

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Arya Bima menampik anggapan bahwa pemerintah saat ini telah melakukan tindakan represif atau pembungkaman terhadap pihak-pihak yang kontra.Ia pun memberikan contoh bagaimana Rocky Gerung mencaci presiden namun tidak dijebloskan ke dalam penjara.Baca Juga: PDIP Desak Pemerintahan Jokowi Sosialisasikan UU Cipta Kerja"Represif seperti apa ya? Saya lihat jurus demokrasi, di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu doyannya ngeritik caci maki kepada Jokowi itu di Youtube maupun di ruang publik lewat media itu, kayak gitu tuh coba lihat," ucapnya, dalam acara Mata Najwa, Rabu malam (21/10).Lanjutnya, ia menegaskan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia sudah kebablasan. Sebab, setiap masyarakat sering melakukan caci maki melalui berbagai media.Baca Juga: Politisi PDIP ke Prabowo: Jangan Beli Jet Tempur Bekas"Gini lho maksud saya, era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablas

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja.Diketahui, kabar tersebut menjadi berita buruk bagi pihak-pihak yang menolak UU sapu jagat. Diketahui, aksi penolakan UU ini terjadi dibeberapa wilayah Indonesia, mulai dari buruh, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat.Baca Juga: Jokowi Dicap Tak Pro Rakyat, Moeldoko Bantah Pakai Bukti"Tinggal menunggu waktu, ya tinggal menunggu waktu, dalam beberapa saat," ungkapnya, dalam rekaman suara kepada wartawanan, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Moeldoko Blak-blakan Semua Menteri Dimarahi Jokowi, Kali Ini Gegara...Dengan demikian, Omnibus Law Cipta Kerja tak lama lagi masuk menjadi lembaran negara. "Setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara," imbuhnya.Lanjutnya, ia mengatakan Presiden Jokowi sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, dengan hasilnya Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Politik, Rocky Gerung akhirnya memberikan pujian terhadap satu tahun periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurut dia, Presiden Jokowi dalam periode kedua telah berhasil melakukan upaya penegakkan hukum. Terutama, berhasil memborgol teroris, koruptor, dan penggelap pajak.Baca Juga: Moeldoko Blak-blakan Semua Menteri Dimarahi Jokowi, Kali Ini Gegara..."Saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang, Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris, yang namanya Syahganda Nainggolan," katanya, dalam acara Mata Najwa, Rabu malam (21/10).Baca Juga: Komnas HAM sebut Era Jokowi Kebebasan Berpendapat Terbatasi Terutama Dijerat UU ITE"Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat, Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi boong," imbuhnya.Ia pun mengatakan orang-orang yang diborgol Presiden Jokowi merupakan pejuang demokrasi. Namun, haknya berdemokrasi seakan dikebiri dengan adanya penangkapan."Semuan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja saat ini. Mengingat, aksi demo dilakukan pada masa pandemi virus corona.Menurut Luhut, aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi dapat menimbulkan klaster penyebaran virus baru. Padahal pemerintah saat ini tengah berusaha keras untuk menekan angka penyebaran virus corona.Oleh karena itu, Menko Luhut mengajak ke beberapa pihak untuk menurunkan ego politiknya sejenak. Sehingga angka penyebaran virus corona juga bisa terus turun tanpa adanya klaster baru lagi.Baca Juga: Resesi RI di Depan Mata, Luhut Klaim: Tak Seburuk Negara Lain"Terus terang saya tidak setuju demo dilakukan sekarang. Jagalah birahi politik kita karena apa yang kita lakukan dapat menimbulkan klaster baru," dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity secara virtual, Rabu (21/10/2020).Lagi pula lanjut Menko Luhut, tidak ada niatan bagi pemerintah untu

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Duet pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) nomor urut 2, H Romi Hariyanto - H Robby Nahliyansyah dipercaya sebagai kandidat paling ideal menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pertama sehingga pemerintahan selanjutnya lebih leluasa meneruskan RPJPD kedua dengan pondasi yang kuat dan akomodatif.Adalah mantan bupati Tanjabtim dua periode H Abdullah Hich dan mantan anggota DPRD Tanjabtim periode pertama dan kedua Sabaruddin yang sepakat bahwa Romi - Robby lah yang paling pas menuntaskan RPJPD pertama Tanjabtim. Ditemui di sela Paripurna khusus DPRD Tanjabtim dalam rangka HUT Tanjabtim ke-21, Rabu (21/10/2020) siang, Abdullah Hich dan Sabaruddin menegaskan alasan mereka cukup kuat dan rasional.Dikatakan Abdullah Hich, kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah pemekaran di pesisir timur Provinsi Jambi itu membutuhkan political will yang kuat dari pemimpinnya. Karena itu pemimpi

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Pasangan Calon Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) nomor urut 2 UAS-Hairan, membantah keras adanya isu surat kontrak politik yang beredar di media sosial diperuntukkan masyarakat agar memilih dirinya pada tanggal 9 Desember nanti di TPS.Dijelaskan Juru Bicara UAS-Hairan, H Oma bahwa, ada beberapa kejanggalan yang dilihat pada surat kontrak politik yang beredar."Pertama waktu atau tanggal yang tertera pada surat itu, yaitu tanggal 9 Oktober 2020. Pada tanggal itu UAS sedang berada di Desa Kemuning serta khutbah Jum'at di salah satu masjid di sana, dan tidak melakukan kunjungan ke Wilayah Ulu. Beliau baru turun tanggal 18 Oktober 2020" tegas H Oma.Lalu, lanjut H Oma, kejanggalan pada dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. "Kita ragu dengan surat kontrak yang beredar itu. Apakah gorengan agar melemahkan pasangan UAS-Hairan. Kita berdoa semoga saja pihak yang merekayasa surat tersebut di ampuni oleh Allah SWT," kata H Oma."Pasan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKemarin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin genap satu tahun dengan delapan bulan harus menghadapi pandemi Covid-19. Ada sejumlah catatan yang mengiringi jalannya Kabinet Indonesia Maju.Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin terletak pada masalah penegakan hukum. PKS menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.Baca Juga: PKS Akui Kini DPR bak 'Macan Ompong'"Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK. Lalu, penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum dibongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakkan hukum yang masih jauh dari harapan," ujarnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu (21/10/2020).Catatan buruk lain adalah mengenai kebebasan berekspresi. Kontras mencatat setida

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, meminta kepada dua fraksi di DPR RI yakni PKS dan Demokrat untuk tidak mencari perlindungan dibalik aksi-aksi massa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.Ia pun meminta dua fraksi tersebut mengambil inisiatif melakukan legislative review untuk membatalkan UU Omnibus Law.Baca Juga: Dibongkar Semuanya Oleh Orang Istana: Presiden Buruh Berkali-kali Datang ke Kantornya"Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap itu, untuk melakukan legislative review," katanya dalam koferensi pers daring, Rabu (21/10/2020)."PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak omnibus law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa," sambungnya.Menurut dia, KSPI sendiri telah mengirimkan surat kepada parlemen untuk meminta langlah legislatif review dilakukan.Baca Juga: Ahok Diancam Kelompok 212, Eits!! Bekas Orang Demokrat Siap Pasang BadanIa juga m

JPNN.com, JAKARTA - Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (Plh Ketua KPU) Ilham Saputra menyebut metode kampanye daring belum banyak diminati pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada 2020.Read More...

JPNN.com, MEDAN - Calon Wali Kota Medan Akhyar Nasution tidak habis pikir dengan langkah seseorang yang mengaku warga biasa, melaporkannya ke Bawaslu Kota Medan.Read More...

JPNN.com, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi bukan hanya suka menyantap berbagai kuliner tradisional khas Nusantara, tetapi juga jago memasaknya.Read More...

JPNN.com, OGAN ILIR - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melaporkan KPU dan Bawaslu Ogan Ilir Sumatera Selatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Ruhut Sitompul, ikut menyoroti setahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang diwarnai gelombang demonstrasi, seperti penolakan Undang-Undang Cipta Kerja."Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo namanya harum di dalam dan luar negeri, kalau ada yang mengatakan hanya harum di luar negeri di dalam negeri tidak, itu kata yang belum move on dan barisan sakit hati serta kadrun-kadrun," cuitnya dalam akun media sosialnya, seperti dikutip, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: PKS Nyeletuk: Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kegaduhan dan..Lanjutnya, ia meyakini rakyat Indonesi mencintai Jokowi. Ia pun yakin Jokowi sangat dibanggakan masyarakat.Baca Juga: PKS Kritik Keras Jokowi: Kinerja di bawah Standar, Cebong vs Kadrun Belum Terdamaikan"Rakyat Indonesia bangga punya Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo benar-benar serasi selaras. Seimbang memimpin negara Indonesia tercinta karena bukan hanya memerangi virus corona de

Penulis : Rifky Rhomadoni || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Syafril Nursal menghadiri sidang ujian promosi doktor bidang ekonomi, Sekjen Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Kota Jambi, Sesraria Yuvanda,di ruang sidang prodi doktor Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Rabu 21/10/2020.Kehadiran Syafril Nursal selaku Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Kota Jambi.Iamengatakan kehadirannya untuk memenuhi undangan sahabat sejawatnya Sesraria Yuvanda. Syafril tampak datang lebih awal dari jadwal, ia tampak menyimak dan meperhatikan proses sidang disertasi tersebut dengan sesekali mencatat poin pentingnya."Alhamdulillah bisa memenuhi undangan sahabat saya Ibu Sesraria Yuvanda. Selamat kepada ibu Sesraria Yuvanda atas ujian promosi doktor bidang ekonomi," ujar Syafril sebelum sidang ujian dimulai.Dalam Disertasinya, Sesraria Yuvanda yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Jambi ini mengangkat judul 'strategi pengembangan industri kecil menengah pangan unggulan di Provinsi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (FH), memberikan pembelaan bagi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Thajaja Purnama (BTP) alias Ahok, dari ancaman Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin.Menurut dia, Ahok menungjukkan mentalnya dalam tekanan luar biasa yang dilontarkan oleh Novel jika Ahok menjadi Presiden.Baca Juga: Takut Banget Kalau Ahok Presiden, Novel 212: Bisa Pertumpahan Darah, Bacotnya Comberan!"Karakter pemenang akan berkata, sudah jgn berandai2 Ahok tak akan bs menang melawan kami. Karakter penuh kasih akan berkata, negara kita demokrasi terbuka, silahkan Ahok maju Pilpres kalau merasa kuat dan mampu melawan kami. Pel.. pel..!!" tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Berandai-andai Jadi RI 1, Ahok Beberkan Rencana KebijakannyaWakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin, buka suara tentang peluang mantan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maju se

JPNN.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sejarah kelahiran Pancasila tak lepas dari isu peningkatan kesejahteraan rakyat. Para founding fathers kemudian merumuskannya melalui sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, menyatakan dirinya tidak takut jika ditangkap Polisi, seperti sejumlah anggotanya yang dijerat Undang-Uundang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).Sebab, Gatot menilai dirinya pernah menjabat sebagai Panglima TNI harus menjaga marwah dan sumpah prajurit yang membela rakyat dan kebenaran.Baca Juga: Gatot & KAMI Malah Balik Badan, Kalah dengan Elite Gerindra Nih"Jadi saya bukan sombong, tapi karena memang saya sebagai mantan Panglima TNI, saya tidak boleh takut. Saya harus menjaga marwah prajurit-prajuit TNI," ujar Gatot dalam acara ILC yang digelar Selasa malam (20/10).Baca Juga: KAMI Jadi Besar, Gatot Nurmantyo: Terima Kasih Pemerintah!Karena itu, ia mengaku saat melihat inisiator KAMI diborgol, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur, dan Anton Permana.Ia memastikan dirinya tidak takut, justru memperingatkan pemerintah terkait penegakan hukum. Di mana, hukum menurutnya adalah produk ya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenceramah Sugik Nur Rahardja (Gus Nur) dilaporkan ke pihak Kepolisian lantaran dianggap menghina Nahdlatul Ulama (NU).Dalam video di akun YouTube, Refly Harun, Gus Nur mengibaratkan NU sebagai kendaraan yang sopir dan kernetya mabuk, sementara isi kendaraan tersebut komunis dan liberal.Baca Juga: Bukan yang Pertama Singgung NU, Gus Nur Pernah Divonis 1,5 Tahun PenjaraTerkait itu, Kuasa Hukum Gus Nur, Andry Ermawan mengatakan bahwa kliennya telah mengambil ancang-ancang untuk menghadapi laporan NU yang dilayangkan oleh Aliansi Santri Jember."Gus Nur sudah menghubungi saya untuk laporan dari rekan-reakan Banser NU di sana (Jemeber)," katanya, seperti dilansir, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Berani Tanggung Risiko! Gus Nur di Depan Refly Harun Sebut Rezim Jokowi LaknatullahLanjutnya, ia mengatakan pihaknya bersama bantuan hukum Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur, atau kelompok besutan Imam Besar Habib Rizieq Shihab siap mendampingi kasus Gus Nur."Tim advokasi

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Al Haris calon gubernur Jambi nomor urut 3 kembali berbaur dengan pedagang dan pembeli di pasar. Kali ini, Al Haris bluskan ke pasar Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Batanghari, Rabu (21/10).Tidak hanya menyapa pedagang dan melihat kondisi pasar, Al Haris yang berpasangan dengan Abdullah Sani di Pilgub Jambi ini juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan pengunjung pasar.Pantauan di lokasi, Al Haris mengitari semua seluk pasar dan menyapa pedagang pedagang mulai dari penjual sayuran, baju, hingga pedagang basah penjual ikan, ayam dan daging.Al Haris yang sudah blusukan ke sejumlah pasar di Jambi ini mengatakan hampir rata-rata pasar tradisional di Jambi ini dreinasenya tidak berfungi."Memang kondisi pasar yang ada di Jambi ini rata-rata yang paling sering ditemukan adalah adanya dreinase yang tidak berfungsi," sebutnya.Tata kelola Pasar dikatakan Al Haris juga belum pas, belum ada pemisahan pedag

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Warga Betara, Tanjung Jabung Barat antusias silaturahmi dengan Al Haris calon gubernur Jambi nomor urut 3. Meski hujan lewat menguyur Tanjabbar tokoh masyarakat tetap hadir bersilaturahmi dengan Al Haris di desa Pematang Lumut, Selasa (20/10) malam.Arpin Siregar anggota DPRD Tanjabbar Dapil II mengatakan tanda alam kemenangan Haris-Sani di Pilgub Jambi 2020 sudah kelihatan, setiap turun ke tengah masyarakat Al Haris dan Sani selalu mendapat sambutan hangat warga."Lihat malam ini ditengah hujan lebat warga tetap hadir untuk bertemu dengan Wo Haris. Ini pertanda alam Insya Allah Haris-Sani jadi gubernur Jambi," kata Arpin disambut tepuk tangan tokoh masyarakat yang hadir.Arpin mengatakan Al Haris merupakan calon yang tepat dipercaya masyarakat untuk memimpin Jambi, apa lagi masyarakat Tanjabbar karena wakil Al Haris merupakan putra kelahiran Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan."Wakilnya Abdullah Sani asli kelahiran Tanjung Jabu

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Selain silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan pemantapan tim pemenangan selama safari politiknya di Tanjung Jabung Barat.Al Haris calon gubernur Jambi nomor urut 3 juga silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kuala Tungkal, Abu Bakar Jamalia, Selasa (20/10) malam.Al Haris datang ke kediamannya Abu Bakar Jamalia memenuhi undangan silaturrahmi mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dua periode tersebut.Cukup lama keduanya berbincang dan keduanya berharap silaturrahmi terus terjalin. Sebelum Al Haris meninggalkan kediamannya, Abu Bakar Jamalia memimpin doa agar hajat Haris dan Sani di kabulkan Allah SWT."Semoga pertemanan kita selalu terjalin," kata Abu Bakar Jamalia diujung silaturahmi dan diamiini Al Haris.Sementara itu Al Haris mengucapkan banyak terima kasih kepada mantan anggota DPD dua periode tersebut."Saya menghargai orang yang mengundang saya, soalnya keliling dibanyak tempat, dan saya sengaja turun karena ingin melihat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Ferdinand Hutahaean (FH) meminta kepada mahasiswa yang tergabung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk bersyukur atas lahirnya UU Cipta Kerja.Bukan tanpa sebab, ia mengatakan sebagai mahasiswa, merekalah yang akan merasakan dampaknya UU sapu jagat tersebut.Baca Juga: Ferdinand Labrak Tengku Zul: Jangan Provokasi, Belum Paham Ciptaker Tapi Koar-Koar"Dek, saya kasitau dengan bahasa yang sangat mudah ya, bahwa kamu, kalian adalah generasi pertama yang akan menikmati kemudahan mencari kerja atas adanya UU Ciptaker ini." cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Jokowi Diultimatum, Orang Pro Jokowi ke Mahasiswa: Dek, Lurusin Dulu Kencingnya..Sambungnya, ia mengatakan UU Ciptaker tersebut, justru membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih, para investor akan lebih mudah masuk ke Indonesia."Begitu lulus, kalian tak perlu nganggur atau hanya menjadi tenaga kerja non formal. Sadarlah.!" ucapnya.D

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sudah berusia satu tahun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai periode kedua pemerintahan mantan Wali Kota Solo itu diwarnai kegaduhan dan kegagapan.Politikus PKS, Sukamta mengatakan, kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah. Padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19.Baca Juga: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini : Satu Tahun Jokowi Masih Jauh dari Capaian KeberhasilanAnggota Komisi I DPR itu memaparkan beberapa kegaduhan yang disebabkan oleh para pembantu presiden, misalnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menyatakan akan melarang cadar dan celana cingkrang. Kementerian Agama (Kemenag) juga sempat mewacanakan sertifikasi untuk para penceramah."Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung. Lalu, Pak Menkumham yang buat pernyataan mengaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Demokrat Andi Arief menyarankkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan ikhwal aksi unjuk rasa masayrakat dan mahasiswa, di Jakarta, Selasa (20/10)."Pak Jokowi, rakyat sudah bergerak. Mohon tanggapi, bukan tangkapi," cuitnya dalam akun Twitter @AndiArief_. Selasa.Baca Juga: Wejangan Demokrat untuk Pemerintah: Tak Semua Represi Hasilkan Ketakutan!Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga mengomentari sebuah pemberitaan media daring soal warga membagikan makanan kepada pendemo di Patung Kuda.Baca Juga: Terpojok, Ini Pembelaan KAMI Jabar Soal Dana Rp12 Juta Demo UU Cipta Kerja"Ini realita, rakyat sudah kongkret mendukung," ujarnya.Diketahui sebelumnya, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda diwarnai aksi solidaritas dari masyarakat sekitar.Bahkan, warga membagikan makanan kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Patung Kuda.Sementara, Polda Metro Jaya antisipasi adanya penyusup a

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan sentilan kepada Presidium KAMI Gatot Nurmantyo soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya."Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya 'KAMI' itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?" tanyanya, seperti dikutip dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/20/2020).Baca Juga: Bikin Geger! Aksi Ricuh UU Ciptaker Hingga Penangkapan, Mahfud Curigai Orang Dekat SBYLanjutnya, ia menjelaskan selama ini poin yang menjadi kritikan oleh KAMI yang saat itu juga diundang sebagai pengisi acara ILC hanya mengulang kritik-kritik lama."Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu," paparnya.Baca Juga: Mahfud MD: Silakan Unjuk Rasa, Tapi Hati-hati Ada

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPutra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, ikut mengomentari satu tahun Pemerintahan ayahnya dan Wakil Presiden Maruf Amin, hari ini, Selasa (20/10).Menurut pandangan Gibran, pemerintahan ayahnya masih banyak pekerjaan rumah. "PR (pekerjaan rumah)-nya masih banyak. Anda tahu sendiri, salah satunya Covid ini," ujarnya, disela kampanye blusukan di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Selasa (20/10).Baca Juga: Gibran Mau Tambah Virtual Box untuk Kampanye: Nanti Ibu Megawati Bisa PakaiKarena itu, ia berharap pemerintahan Jokowi ke depannya akan lebih baik. Terutama bisa mengatasi Pandemi Covid-19 agar kehidupan bisa kembali normal.Namun, ia enggan memberi nilai atas capaian pemerintahan periode kedua ayahnya. "Kalau saran dan kritik biar warga aja yang memberikan. Biar masyarakat yang menilai," ucapnya.Baca Juga: Pilkada Solo Tetap Lanjut Walau Pandemi, Gibran Janjikan Hal IniSebelumnya,Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEkonom senior, Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mendengar pujian Bank Dunia atas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk menemui rakyat yang menolak UU Ciptaker. Terutama, elemen buruh dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi.Baca Juga: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini : Satu Tahun Jokowi Masih Jauh dari Capaian Keberhasilan"Pak Jokowi, jangan dengar celotehan Bank Dunia, dengarkanlah rintihan rakyat yang merasa dikhianati," cuitnya, dalam akun Twitter @FaisalBasri, seperti dilihat, Selasa (21/10/2020).Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Setahun, Ya Tuhan...Satu Rakyat Tanggung Utang Rp20,5 Juta!Diketahui sebelumnya, Kepala Negara mengutup rilis Bank Dunia dalam cuitannya mendukung penerbitan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mendongkrak pemulihan ekonomi dalam negeri."Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Ini kata Bank Dunia

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD merespons aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat pada 23 dan 28 Oktober 2020, di sejumlah daerah.Terkait itu, Mahfud menyebut proses penyerapan aspirasi dalam penyusunan omnibus law UU Cipta Kerja sudah berjalan.Baca Juga: Bikin Geger! Aksi Ricuh UU Ciptaker Hingga Penangkapan, Mahfud Curigai Orang Dekat SBY"Bahwa ada orang tidak setuju, itu soal lain," kata Mahfud dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Maruf di salah satu televisi swasta, Jakarta, Selasa (20/10) malam.Karena itulah, ia mengatakan dibentuk lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani pengaduan terhadap perundang-undangan.Baca Juga: Mahfud MD: Silakan Unjuk Rasa, Tapi Hati-hati Ada...Ia juga mengatakan jika memang mau mencari kesalahan, tentu semua UU punya sisi kelemahan sehingga dipersilakan jika mengajukan judicial review ke MK."Mana ada UU di Indonesia tidak diprotes? Yang

JPNN.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan berharap program beasiswa untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi rakyat kecil bisa diperluas.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin, buka suara tentang peluang mantan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maju sebagai Presiden RI.Ia menilai Ahok tetap memiliki peluang menjadi calon presiden apapun latar belakangnya. "Cuma pasti kalau Ahok jadi presiden akan terjadi kegaduhan yang luar biasa, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah yang luar biasa karena waktu jadi gubernur atau wakil gubernur saja sudah banyak makan korban nyawa," katanya, saat menanggapi video blak-blakan Ahok seandainya menjadi presiden seperti yang ditayangkan dalam sebuah video, seperti dilansir, Suara.com, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Keras Sekali, Jubir Alumni 212 Sebut Ahok atau Kodok Pun Bisa Jadi PresidenDiketahui, pada tahun 2015, Novel pernah dipenjarakan Ahok (ketika masih menjadi gubernur Jakarta) selama tujuh bulan dalam kasus menghasut orang lain berbuat melawan hukum, ketika demonstrasi berujung ricuh di depan Balai Kota Jakarta pada Jumat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo yang memuji Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dipertanyakan.Pasalnya, pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut dipublikasikan setelah rekan-rekannya seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat ,dan Anton Permana ditahan Bareskrim Polri.Diketahui, Syahganda, Jumhur dan Anton ditangkap Kepolisian pada Selasa (13/10/2020) di tempat berbeda. Kemudian, pernyataan Gatot Nurmantyo yang memuji UU Cipta Kerja itu diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (15/10/2020).Baca Juga: KAMI Jabar Buka-bukaan Dana Rp12 Juta ke Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja"Pascapenangkapan petinggi KAMI oleh polisi seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana, tiba-tiba Gatot Nurmantyo (GN) memuji dan memberikan pernyataan tentang tujuan mulia dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa GN dan KAMI jadi kurang greget? Atau memang pengaruhnya kuran

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan. Penegasan ini penting untuk menghindari polemik berkepanjangan di tengah masyarakat yang masih mempertanyakan transparansi proses pembahasan UU Cipta Kerja.Baca Juga: Ferdinand Labrak Tengku Zul: Jangan Provokasi, Belum Paham Ciptaker Tapi Koar-KoarWidyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM, Nasruddin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020), menyatakan proses panjang penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15/ 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 87/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan peru

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto, menyebut secara umum kinerja pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat."Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," kata Mulyanto, Selasa (20/10/2020).Mulyanto juga menyoroti fenomena masyarakat yang seakan terpecah menjadi dua bagian yang kerap disebut Cebong dan Kadrun. Dalam situasi ini, katanya, pemerintah bukan mendamaikan justru menjadi sumber perpecahan dengan adanya kelompok influencer di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara.Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Setahun, Ya Tuhan...Satu Rakyat Tanggung Utang Rp20,5 Juta!"Tak tanggung-tanggung, besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin,

JPNN.com, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sebaik-baiknya contoh pemimpin adalah Nabi Muhammad SAW.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja diperlukan masyarakat yang tengah mencari kerja di tengah pandemi Covid-19."Negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata. Tapi negara juga memikirkan gimana nasib orang-orang yang saat ini depan mata butuh mendapat pekerjaan. Buruh jadi atensi, tapi di belakang buruh masih banyak orang antri perlu dapat pekerjaan," katanya, Selasa (20/10/2020), dalam acara televisi.Baca Juga: Moeldoko Pastikan Presiden Jokowi Sudah Tepati Janji KampanyeLanjutnya, berkaca dari animo masyarakat pada Kartu Prakerja, ia mengatakan masih banyak pihak yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan.Ia menyebut sudah ada 34,2 juta peserta yang sudah mendaftar dalam program tersebut. Terkait itu, ia pun mengaku khawatir lapangan pekerjaan semakin sempit apabila tidak ada perubahan pada regulasi.Baca Juga: Cie...Cie... Gatot Nurmantyo dan Moeldoko Masih Tebar-Tebar PesonaKarena itu, pemerintah perlu melakukan reforma

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPegiat media sosial Denny Siregar ikut merespons aksi mahasiswa yang kembali turun ke jalan menolak Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (20/10).Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) memberikan ultimatum kepada Jokowi.Baca Juga: Ketua Baleg Klaim Tak Ada Fraksi Tolak Omnibus Law di Tingkat PanjaPria yang kerap membela Presiden Joko Widodo, pun lantas mempertanyakan ultimatum mahasiswa itu."Dek, gini deh dek mmm gimana mulainya ya..," cuitnya, dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Ketua Baleg DPR soal Penolakan Omnibus Law: Tak Ada Satu Fraksi pun yang Menolak"Oke gini deh, "KALIAN ITU SAPAAAAA ?? LURUSIN DULU KENCING.." sambungnya.Diketahui sebelumnya, BEM SI mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu membatalkan Omninibus Law Cipta Kerja.Bahkan, mahasiswa memberikan ultimatum kepada Kepala Negara. "Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 824