Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, angkat bicara mengenai calon anggota DPD asal NTB, Evi Apita Maya, yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan kepada Evi itu dilayangkan karena dinilai foto yang dipasang di surat suara berbeda dengan wajah aslinya. "Tidak ada masalah. Pokoknya foto yang dia (Evi) serahkan kita anggap itu dia. Kan kami enggak hafal wajah orang satu persatu," ujar Arief di Kantor KPU, Sabtu, 20 Juli 2019. Baca Juga: Gugat Foto Editan, Evi Tuding Farouk Dapat Bisikan dari Anak Buahnya Arief menyerahkan sepenuhnya permasalahan Evi tersebut kepada MK. Arief memilih menunggu hasil putusan MK atas gugatan kepada Evi tersebut. "Sekarang kan sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Ya kita tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi," papar Arief. Arief menerangkan di Pemilu 2019 belum ada aturan foto bagi peserta pemilu. Arief mengungkapkan KPU pernah akan membuat aturan foto namun urung dilakukan. Baca Juga: Dituduh Lolos D

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Ahmad Baidhowi, mengatakan sah-sah saja jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan soal calon menteri dari parpol koalisi. Dia memperkirakan komposisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang akan datang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. "Soal itu (menteri) adalah hak prerogatif Presiden. Namun, Presiden pun tidak bisa dihalangi jika meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk parpol," ujar Baidhowi kepada wartawan usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7). Baca Juga: Soal Calon Menteri Jokowi, PDIP Masih Galau Terlebih, jika parpol koalisi memiliki investasi politik yang cukup besar yakni sebagai pengusung capres-cawapres. Tanpa diusung oleh parpol, Jokowi tidak bisa kembali mencalonkan diri dalam pilpres 2019. "Hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan apakah menterinya berasal dari parpol, atau profesional. Itu kembali kepada Presiden sebagai user-nya, " lanjut Baidhowi.

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Golkar, Andi Harianto Sinulingga, mengungkapkan kalau pihaknya menginginkan kursi Ketua MPR dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 5 tahun ke depan. "Ya Golkar yang penting Ketua MPR dari Golkar, Gerindra juga berpikir begitu. PDIP sudah di DPR. Idealnya memang, meski siapa saja bisa," ucap Andi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019). Baca Juga: Gerindra Klaim Raih Kursi Ketua MPR, PKB Bilang... Menurut Andi kelayakan kursi ketua MPR diberikan kepada partainya karena dalam Pemilu 2019 kemarin partai yang memiliki lambang pohon beringin tersebut memiliki jumlah suara terbanyak kedua. "Kursi pimpinan MPR ada di Golkar sebagai kursi terbanyak kedua di parlemen. Mudah-mudahan partai koalisi setuju untuk itu," ucapnya. "Kecuali ada sedikit dengan PKB, Pak Muhaimin juga menginginkan. Saya kira partai koalisi lebih mendukung supaya Golkar memimpin besok," lanjut Andi. Baca Juga: Kursi Ketua MPR Otomatis Milik Golkar, PKB P

Warta Ekonomi.co.id, JakartaHusain Abdullah, dari Departemen Hubungan Antar Lembaga Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan Ketua Harian DMI Syafruddin tidak ikut ambil bagian dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum (Ketum) PPP. Sebelumnya, nama Syafruddin disebut masuk dalam bursa calon Ketum PPP."Syafruddin yang kini juga sebagai Menpan RB, tidak akan ambil bagian dalam kontestasi tersebut. Pak Syaf akan fokus mengurus DMI, organisasi yang membawahi lebih dari 800 ribu masjid di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2019).Ia mengatakan, sebagai anak bangsa Syafruddin tentu merasa sangat terhormat dan berterima kasih kepada semua pihak yang memandangnya layak dan pantas menduduki posisi politik tertinggi di partai berlambang Kakbah tersebut.Baca Juga: Mukernas PPP Agendakan Revitalisasi Organisasi PartaiNamun, melihat besarnya tanggungjawab di Dewan Masjid sebagai Ketua Harian, lanjut dia, membuat Syafruddin merasa lebih baik fokus mengurus umat lewat DMI."

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, mengatakan momentum rekonsiliasi bisa dijadikan pihak oposisi untuk masuk ke dalam kekuasaan. Jika rekonsiliasi dilakukan secara berlebihan, justru hal ini berpotensi menyakiti relawan. "Tak terbayang bahwa bagaimana selama satu tahun kita meyakinkan harus memilih Jokowi-Ma'ruf Amin. Kemudian berhadapan dengan begitu banyak narasi politik, termasuk narasi kecurangan. Lalu tiba-tiba sandiwara politik itu diakhiri dengan 'Oh iya, masuk saja (ke koalisi pemerintah)'," ujar Maman dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: PKB Tolak PAN, PKS, dan Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Alasannya "Nendang"Dia mengaku memang dalam politik, segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Rekonsiliasi pun bisa menjadi jalan masuknya oposisi kepada kekuasaan. Rekonsiliasi bisa juga dipakai oleh mereka untuk masuk dalam kekuasaan."Tapi menurut saya ini sangat menyakiti juga teman-teman relawan dan ini akan mengang

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dianggap menabrak sejumlah aturan dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai jelang digelarnya musyawarah nasional (Munas) 2019.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq dengan tegas menolak kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).Menurut Maman, PAN adalah partai yang tidak konsisten ketika diajak masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Hal itu, berkaca ketika KIK jilid I. Ketika itu, PAN diberi jatah menteri, tetapi ketika kampanye Pilpres 2019 justru mengusung Prabowo Subianto."PKB itu koalisi konsisten tak pernah gabung kesana, masuk dapat menteri tengah jalan pindah lagi sekarang dekat lagi kaya PAN lah saya katakan. Opurtunis partai perlu tapi moralitas partai perlu dibangun," kata Maman dalam diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru' di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Politikus PDIP Ini Keberatan Gerindra Gabung Koalisi JokowiSelain PAN, Maman juga menolak keras kehadiran PKS ke dalam ko

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memegang kendali sepenuhnya terkait dengan sosok yang akan disodorkan untuk dijadikan menteri didalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).Politikus Partai PDIP, Effendi Simbolon mengklaim, sampai saat ini, partai berlambang banteng moncong putih itu belum menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi."Belum ada itu, nanti ibu ketua umum yang menetapkan itu," kata Effendi usai diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru" di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Soal Calon Menteri Jokowi, PDIP Masih GalauSaat disinggung apakah PDIP akan menyiapkan nama tersebut setelah partai koalisi menyelesaikan konflik internal dan menyelenggaran Munas, Effendi membantah hal tersebut.Pasalnya, kata dia, sampai saat ini, sama sekali belum ada pembahasan soal jatah menteri di PDIP. "Tidak, tidak ada hubungannya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memegang kendali sepenuhnya terkait dengan sosok yang akan disodorkan untuk dijadikan menteri didalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).Politikus Partai PDIP, Effendi Simbolon mengklaim, sampai saat ini, partai berlambang banteng moncong putih itu belum menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi."Belum ada itu, nanti ibu ketua umum yang menetapkan itu," kata Effendi usai diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru" di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Soal Calon Menteri Jokowi, PDIP Masih GalauSaat disinggung apakah PDIP akan menyiapkan nama tersebut setelah partai koalisi menyelesaikan konflik internal dan menyelenggaran Munas, Effendi membantah hal tersebut.Pasalnya, kata dia, sampai saat ini, sama sekali belum ada pembahasan soal jatah menteri di PDIP. "Tidak, tidak ada hubungannya

JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM-"Ketika Jokowi dan Susi Melaut- Ini Lakonnya". Kedua sosok pejebat negeri ini memang sama- sama suka berkelana atau blusukan ke berbagai tempat yang mereka mau. Tapi kali ini mereka susuri perairan dengan menaiki sebuah perahu kecil dan dikawal para ajudan. (caca)Walapun bekerja dilaut dan dg Presiden @jokowi ibu @susipudjiastuti ngga bisa diem, aktif dan wajahnya riang gembirawanita tangguh pic.twitter.com/Pk54bb4tez- Presiden Runner Up (@P3nj3l4j4h) July 20, 2019The post "Ketika Jokowi dan Susi Berlakon" appeared first on Citra Indonesia.

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, calon menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin belum dibahas secara internal oleh parpolnya. Keputusan terkait posisi calon menteri dari PDIP sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum."Belum ada itu (pembahasan). Nanti Bu Ketua Umum (Megawati) yang menetapkan itu," ujar Effendi usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Dia pun menilai susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang tidak ada hubungannya dengan rakornas, munas, atau rapimnas parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin."Soal itu tidak ada hubungannya. Kalau internal PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega, " tambahnya.Baca Juga: PDIP Sebut Puan Maharani Sosok Paling Pas Jadi Ketua DPRSebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, sebagai partai pengusung utama dan partai pemenang pemilu, PDIP pasti akan mendapatkan porsi untuk membantu kinerja Jokowi di kabinet. Namun, siapa yang bakal

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPerebutan kursi panas ketua MPR-RI terus bergulir menyusul pernyataan Gerindra yang akan mendapatkan jatah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh lain dari berbagai kalangan.Menaggapi hal tersebut, Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan penetapan ketua MPR RI hendaknya berdasarkan figur kebutuhan bangsa ini, hal itu akan lebih mudah diterima masyarakat, karena kebutuhan masyarakat adalah persoalan bangsa ini bisa ditemukan solusinya."Dan yang paling terpenting adalah pengalaman. Bangsa ini adalah bangsa besar, membutuhkan figur yang sudah jelas track recordnya dan berpengalaman. Oleh sebab itu, Cak Imin sangat ideal menjadi ketua MPR RI," kata dia kepada Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: "Komposisi Terbaik Adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP"Dihubungi secara terpisah, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Wasekjen PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa penentuan kabinet sebenarnya tidak ada urusan dengan partai. Dia menilai Presiden Jokowi tidak tersandera dengan partai dalam menentukan kabinet.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP, Effendi Simbolon, mengatakan Puan Maharani merupakan sosok paling pas untuk menjadi ketua DPR RI periode mendatang. Puan diketahui meraih suara tertinggi nasional untuk pileg DPR RI 2019."Saya kira baliau (Puan) paling pas ya," ujar Effendi kepada wartawan usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Effendi tidak menjelaskan alasannya lebih lanjut. Dia hanya menegaskan di antara semua caleg yang kemungkinan besar lolos ke DPR RI, Puan yang paling pantas memimpin lembaga legislatif itu. "Ya paling pas lah beliau, " tambahnya. Baca Juga: Digadang-gadang Duduki Kursi Ketua DPR, Puan Maharani: Diputuskan oleh KetumSebagaimana diketahui, dalam pileg DPR RI, Puan Maharani yang maju di Dapil V Jateng meraih 404.304 suara sah. Kemudian, Dedi Mulyadi yang maju dari Partai Golkar di Dapil Jabar VII meraih sekitar 205 ribu suara sah.Di posisi ketiga ada Hasan Basri Agus dari Partai Golkar yang maju di Dapil Jambi meraih 200.2

Warta Ekonomi.co.id, JakartaInternal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar saat ini telah mengajukan surat permohonan untuk merombak struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Demikian diungkapkan Ketua DPP Golkar Lawrence Siburian ketika dihadirkan menjadi pembicara dalam diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru' di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019)."DPP mengusulkan merombak DPP atau mereka mengajukan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham," kata Lawrence.Baca Juga: Golkar: Di Luar Terlihat Ada Gejolak, Padahal . . .Terkait hal itu, Lawrence menyatakan sebetulnya bahwa tidak ada urgensi yang mendesak dalam pengajuan perombakan internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Lagipula, kata dia, dalam tahun ini, Golkar akan mengadakan musyawarah nasional (munas).Selain itu, kata Lawrence, pengajuan perubahan struktur kepengurusan itu melanggar aturan dasar dan rumah tanggal (AD/ART) part

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menyatakan tidak berkenan apabila Gerindra diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan seluruh partai koalisi tidak perlu memanjakan Gerindra dengan menyerap aspirasi dan mengakomodasi kepentingan partai besutan Prabowo Subianto itu demi embel-embel rekonsiliasi bangsa."Saya kira cukup kan kami bukan musuh, bukan perang, hanya kontestasi lima tahunan. Jadi, tak perlu dimanjakan juga," kata Effendi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Gerindra Mau Jadi Koalisi, PDIP Masih Pikir-PikirMenurut Effendi, dengan diterimanya Gerindra masuk ke koalisi Jokowi, hal itu akan merusak model demokrasi Indonesia. Mengingat, hal itu hanya akan ditafsirkan rakyat bahwa proses perpolitikan hanyalah pembagian kekuasaan.Dengan begitu, dikatakan Effendi, ke depannya masyarakat Indonesi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWishnutama Kusubandio atau akrab disapa Wishnutama sudah dikenal luas di bidang pertelevisian Indonesia. Kariernya di dunia pertelevisian cukup mentereng dengan berbagai pencapaian.Pada tanggal 21 Mei lalu, Wishnutama mengejutkan publik dengan kabar bahwa dirinya mundur dari jabatan CEO salah satu stasiun tv swasta. Melalui sebuah unggahan di Instagram, suami Gista Putri ini mengucapkan perpisahan kepada semua yang telah bekerja bersamanya selama ini.Dalam foto bertemakan hitam putih itu, Wishnutama juga sekaligus mengumumkan siapa yang akan meneruskan tugasnya sebagai CEO. Ia sendiri nantinya akan bertindak sebagai Komisaris Utama."Pada kesempatan ini juga diumumkan bahwa sesuai dengan keputusan pemegang saham, secara resmi sejak tgl 5 April 2019 saya telah ditunjuk untuk menjadi Komisaris Utama @netmediatama . Selanjutnya jabatan CEO akan dilanjutkan oleh sahabat saya Deddy Sudarijanto. Sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk saya selama ini telah bekerja

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Golkar Indra Bambang Utoyo turut meramaikan bursa calon ketua umum partai berlambang beringin itu. Indra ikut melantai di bursa calon ketum Golkar karena kepemimpinan Airlangga Hartanto tidak mampu membawa partai ke arah yang lebih baik.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq menilai pertemuan Joko Widodo-Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada Sabtu (13/7/2019) lalu dilakukan secara sengaja.Menurutnya, Jokowi sengaja janjian dengan Prabowo di Stasiun MRT karena ingin menyampaikan makna secara simbolis bahwa keduanya tetap pada satu rel yang sama yakni menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.Tapi meski berjalan pada rel yang sama, kata Maman, antara Jokowi dengan Prabowo cukup berada pada gerbongnya masing-masing.Baca Juga: Jokowi-Prabowo Naik Kereta Bareng Tak Berpengaruh, Gerindra Tetap Oposisi"Jadi pesan di MRT itu adalah semacam pesan simbolik Jokowi bahwa kita satu rel menjaga konstitusi NKRI, Pancasila, dan gerbong kita tetap berbeda. Ada gerbong di eksekutif, ada gerbong di oposisi," ujar Maman dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru, di d'Consulate Re

JPNN.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi akan menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, periode 2019-2024.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMuktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Agustus mendatang dipastikan akan kembali memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum. Sebagaimana diketahui, muktamar PKB akan digelar pada 20 Agustus 2019.Demikian disampaikan Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019). Menurutnya, parpolnya saat ini fokus mempersiapkan pemilu 2024, bukan sekedar menegaskan ketokohan."Jadi pada muktamar Agustus di Bali nanti, kami tidak rebutan soal pimpinan. Kami sudah punya pimpinan. Kami kembali pilih Cak Imin sebagai ketua umum, " ujar Maman di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Cak Imin Ngebet Jadi Ketua MPR, Airlangga: Ingat, Posisi Parlemen Bergantung pada. . . .Maman menambahkan, 'akrobat politik' Cak Imin memberikan dampak positif kepada parpolnya. Misalnya, saat Cak Imin menyampaikan keinginan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Jokowi."Pada akhirnya Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin, Cak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMuktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Agustus mendatang dipastikan akan kembali memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum. Sebagaimana diketahui, muktamar PKB akan digelar pada 20 Agustus 2019.Demikian disampaikan Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq dalam diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019). Menurutnya, parpolnya saat ini fokus mempersiapkan pemilu 2024, bukan sekedar menegaskan ketokohan."Jadi pada muktamar Agustus di Bali nanti, kami tidak rebutan soal pimpinan. Kami sudah punya pimpinan. Kami kembali pilih Cak Imin sebagai ketua umum, " ujar Maman di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Cak Imin Ngebet Jadi Ketua MPR, Airlangga: Ingat, Posisi Parlemen Bergantung pada. . . .Maman menambahkan, 'akrobat politik' Cak Imin memberikan dampak positif kepada parpolnya. Misalnya, saat Cak Imin menyampaikan keinginan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Jokowi."Pada akhirnya Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin, Cak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Demokrat mengaku pihaknya enggan meminta-minta jabatan dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekjen (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. Menurut dia, Partai Demokrat siap dalam posisi di dalam atau di luar pemerintahan."Partai Demokrat yang pasti jangan minta-minta jabatan. Bagi kami harus jelas programnya. Diajak ke dalam atau keluar. Kami siap di posisi manapun," ujar Didi dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi : Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).Di menuturkan, posisi sebagai penyeimbang pun sehat untuk pemerintahan ke depan. Sebab tidak mungkin semua pihak harus ada dalam posisi seragam. Baca Juga: Tiga Tokoh Partai Demokrat Dinilai Menyimpang dari Partai, Siapa Mereka?Sementara itu, saat disinggung tentang kemungkinan tawaran jabatan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Didi menegaskan hal itu tetap harus dilanjutkan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi, membantah anggapan bahwa partainya pada waktu belakangan ini terjadi gejolak yang menyebabkan di internal tidak dalam kondisi yang kondusif.Ricky menjelaskan, kalau Golkar kini sedang mengalami sebuah dinamika, dan hal tersebut pun masih berjalan sesuai koridornya, sehingga ia menyebutkan kalau dinamika di dalam Partai Golkar masih positif."Kalau orang lihat di luar seolah ada gejolak, padahal gejolaknya tidak ada," ungkap Ricky saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Partai Lain Mulai Oleng, Tapi PDIP Sangat. . . . Dipimpin Bu MegaLebih lanjut, Ricky mengungkapkan kalau partainya tengah sibuk melakukan konsolidasi berdasarkan hasil Pemilu dan Pilpres 2019 kemarin sehingga apapun yang terjadi kini di internal partainya pasti akan bisa diselesaikan dengan baik."Partai Golkar saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan konsolidasi dari hasil-hasil pemilu kemarin. Yang kita tahu bahwa

JPNN.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan melaksanakan muktamar pada 20 Agustus 2019 di Bali. Anggota Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq mengatakan, muktamar nanti akan kembali memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP Effendi Simbolon menilai partainya masih kondusif dan sangat dinamis, walau banyak partai lain yang mengalami gejolak semisal pemilihan ketua umum."Kami bersyukur PDIP tetap baik dan dinamis demokrasi terbuka sehat tumbuh segar, kami bersyukur tidak seperti partai lain banyak turbulensinya," ujar Effendi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru, di d'Consulate Resto, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Gerindra Mau Jadi Koalisi, PDIP Masih Pikir-PikirMenurut Effendi, PDIP memiliki faktor identik yang membuat perbedaan dari partai lainnya. Faktor sejarah juga menjadi alasan penting PDIP hingga saat ini berjalan sangat dinamis."Saya kira ada perbedaaan dari kromosom sejarah kelahirannya. PDIP identik sebuah perlawan massa yang sangat otoriter jadi kelahiran PDIP sangat fenomenal sangat memiliki historis sangat kuat," jelanya.Baca Juga: Bu Mega dan Prabowo Mau Bertemu, PDIP Bilang: Ra

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDewan Syura DPP PKB, Maman Imanul Haq, menyebut partainya saat ini tidak perlu melakukan sesuatu yang dibuat-buat atau gimmick dalam menentukan kursi ketua umum partai. Baginya, yang terpenting saat ini ketua umum yang menjabat dapat memperkuat program-program PKB."Saya rasa hari ini kita tidak perlu bikin sesuatu yang dibuat-buat. Menurut saya partai harus berpikir bukan sosok atau figur yang bisa betul-betul memperkuat. Tapi kami memperkuat di program yang dimiliki PKB," ujar Maman dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru, di d'Consulate Resto, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Kacau! Ada Oknum Nakal Manfaatkan Nama PKB Demi Keuntungan PolitikMaka dari itu, Maman memastikan bahwa Ketua Umum PKB saat ini Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak akan diganti dari jabatannya. Hal ini untuk menghindari gimmick terkait dinamika pergantian ketua umum.Baca Juga: Soal Kursi Pimpinan MPR, Gerindra Sudah Lob

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Golkar, Lawrence Siburian, menyatakan bahwa Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memerlukan dukungan dari partai politik (parpol) yang internalnya solid.Menurutnya, kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam lima tahun kedepan memerlukan dukungan yang maksimal dari parpol. Terutama, kata dia, dari partai yang tergabung dalam koalisinya."Saya kira memang peranan partai sangat diharapkan dan solid dukung pemerintahan yang ada," kata Lawrence dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).Baca Juga: Airlangga Vs Bamsoet Berebut Golkar1, Dua-Duanya Perlu Lobi ke. . .Menurut Lawrence, dukungan yang solid dari partai koalisi diperlukan sebagai penyeimbang dari pemangku kekuasaan dalam memimpin negara."Tadi dikatakan bahwa Jokowi butuhkan dukungan solid dari parpol koalisi tentunya semua parpol saya kira betul, kalau Presiden terpilih betul-betul bisa tindak tanpa batas batasnya konstitusi dan hukum," ujar di

JPNN.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon bersyukur bahwa tidak ada gejolak yang terjadi di partainya. Dia menegaskan bahwa hal ini salah satunya berkat kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menjelaskan bahwa TKN bertugas untuk memenangkan. Tidak benar bila TKN ikut melakukan penyusunan kabinet.Menurut dia, pemilihan menteri kembali kepada Jokowi. TKN tidak akan terlibat dalam pemilihan menteri dalam kabinet nanti.Baca Juga: Erick Thohir Terus Terang, Investor ABBA Girang!Saat ditanya kesediaanya menjadi menteri, Erick tidak menyatakan secara terang. Dia hanya menjelaskan saat ini komposisi kabinet sudah baik. Banyak juga sosok baik yang menurut Erick layak menjadi menteri.Baca Juga: Ogah Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Erick Thohir Lebih Pilih Jadi. . .Hal itu juga ia ungkapkan secara langsung kepada media saat ditemui di Kantor Setneg pada Rabu (17/07/2019). "Saya rasa tadi banyak juga figur-figur (milenia) yang bagus," tegas Erick kepada media di Kantor Setneg, Jakarta.Penulis: RedaksiEditor: Lestari NingsihFoto: Agus Aryanto

JPNN.com, JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir, Sabtu (19/7) malam. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Akhmad Baidowi mengatakan salah satu keputusan Mukernas yang dihasilkan Mukernas adalah terkait pelaksanaan Muktamar PPP.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, SerangPelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Soeharso Monoarfa, resmi membuka Mukernas IV di Kota Serang, Banten. Pelaksanaan Mukernas mengagendakan revitalisasi organisasi di tubuh partai berlambang kakbah itu setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019."Tema mukernas kali ini yakni Revitalisasi PPP untuk Indonesia yang maju dan berkeadilan. Tema ini sudah sesuai dengan kondisi kita saat ini," ujar Suharso di Hotel Ledian, Serang, Banten, Jumat 19 Juli 2019 malam.Dijelaskan Suharso, pengambilan tema ini sengaja diambil terkait dengan hasil pemilu serentak yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang berjalan dengan lancar.Baca Juga: Jangan Lupa! PPP Juga Minta Jatah Kursi MPR"Kita melakukan revitalisasi, menghidupkan kembali kerangka organisasi, revitalisasi, konstalasi organisasi," katanya.Kemudian, Mukernas juga akan membahas program-program partai kedepan. Termasuk mendengarkan aspirasi dan evaluasi dari DPW PPP se Indonesia setelahelihat hasil akhir di

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan bahwa partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartanto itu telah meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merombak struktur kepengurusan partai di internal.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPeran Airlangga Hartarto dalam memimpin Partai Golkar dinilai tidak terlalu moncer. Hal itu tampak dari perolehan suara partai berlambang Pohon Beringin itu yang pada Pemilu 2019 turun jika dibanding pada Pemilu 2014.Pengamat politik dari Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai, menurunnya prestasi Golkar bisa direkam dari Pemilu 2019 di mana raihan kursi di DPR terbilang menurun."Banyak persoalan yang menjadi catatan di kepemimpinan Airlangga. Meskipun Golkar posisinya nomor dua (dari jumlah kepemilikan kursi-red), tetap ini bagian kelemahan Pak Airlangga," kata Ari di Jakarta, Jumat 19 Juli 2019.Baca Juga: Airlangga Pimpin Golkar Lagi? Duh, Jokowi Bakal Sulit Kasih Restu Nih!Menurut Ari, lemahnya kepemimpinan Airlangga membuka peluang Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang secara bersamaan muncul sebagai penantang Airlangga dalam menggapai kursi Golkar satu. Ari mengaku yakin, Bamsoet akan memanfaatkan kelemahan Airlangga untuk meyakinkan pemilik hak suara dalam Mus

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih belum dapat mengambil sikap terkait peluang bergabungnya Partai Gerindra di pemerintahan. PDI-Perjuangan masih harus menunggu keputusan bersama dari Koalisi Indonesia Kerja."PDIP nunggu diajak rembugan Presiden bareng-bareng dengan parpol koalisi lain," kata Politikus PDI-P, Eva Kusuma Sundari kepada Okezone, Jumat (19/7/2019).Peluang bergabungnya Partai Gerindra di pemerintahan mencuat setelah adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga makan siang bersama di sebuah restoran daerah Senayan.Baca Juga: Gerindra Incar Kursi MPR, Reaksi PDIPPertemuan tersebut syarat terbukanya rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi yang sempat 'panas' di Pilpres 2019. Bahkan, Jokowi sudah menyatakan akan merundingkan kembali dengan Koalisi Indonesia Kerja soal kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintah.Pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo aka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAda tiga komponen yang dinilai menjadi penentu kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin (KMA) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ketiga hal tersebut yakni Islam-Nahdlatul Ulama (NU), Jawa, dan Non-Muslim.Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Seminar bertema "Faktor NU dalam Kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin" yang digelar Penggeran Budaya bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Hours Coffee and More, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: ISNU Sambangi Ma'ruf Amin, Katanya Bahas. . .Baca Juga: Ternyata, Bertemu Jokowi di MRT, Prabowo Tak Kabari Orang GerindraMenurutnya, penduduk muslim di Indonesia sebanyak 87,2% atau sekitar 207,2 juta. Dari total populasi muslim terserbut, berdasarkan exit poll yang dilakukan, sebanyak 51% muslim Indonesia memilih Prabowo dan 49% memilih Jokowi.Dari total pemeluk Islam, jika data tersebut

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara terkait isu Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR.Ia pun mempersilahkan jika Gerindra memiliki tujuan tersebut. Pasalnya, ia menilai setiap partai memiliki target masing-masing."Setiap parpol bisa punya target, bagaimana MPR juga dipimpin oleh kadernya," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Bu Mega dan Prabowo Mau Bertemu, PDIP Bilang: Rajut PersahabatanBaca Juga: "Komposisi Terbaik Adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP"Lanjutnya, ia mengatakan nantinya pemilihan ketua MPR akan melalui mekanisme musyawarah antara para anggota DPR dan DPD. Karena itu posisi ketua MPR akan menjadi pembahasan bagi para wakil rakyat di periode mendatang."Nanti ada mekanisme bahas bersama," ucapnya. Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan DPP Golkar, Nusron Wahid, menilai deklarasi sejumlah Calon Ketua Umum Partai Golkar pada Kamis kemarin (18/7), menandakan kaderisasi internal berjalan baik. "Adanya banyak calon yang deklarasi menandakan ada banyak kader di lingkungan Partai Golkar. Menandakan bahwa ada suasana yang kondusif dan sangat demokratis di internal Partai Golkar," katanya, kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Golkar dan PKB Tolak Gerindra Duduki Kursi MPR, Alasannya...Baca Juga: Begini Kira-kira Wajah Fadli Zon dan Bamsoet Kalau Jadi TuaLanjutnya, ia mengatakan deklarasi pencalonan tidak terlalu cepat meski DPP Golkar belum menggelar rapat Pleno dan Rapimnas untuk menentukan jadwal Munas.Menurut anggota tim sukses Bambang Soesatyo, para calon ketua umum dan seluruh kader Partai Golkar ingin melakukan perubahan secara konstitusional dan sejalan dengan AD/ART partai."Mau Munas setelah Oktober atau sebelum Oktober, oke

Warta Ekonomi.co.id, BogorWakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco mengatakan dalam pertemuan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo di MRT, beberapa waktu lalu, ternyata di luar sepengetahuan Dewan Pembina Gerindra.Menurutnya, ketidaktahuan Dewan Pembina akan rencana Prabowo bertemu Jokowi tersebut lantaran Prabowo yang belum sempat melapor."Pada prinsipnya Pak Prabowo tadi menerangkan soal rencana pertemuan MRT yang memang tidak disampaikan ke Dewan Pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Ternyata Ada Udang di Balik Batu! Gerindra Ngaku Prabowo Punya 'Kepentingan Besar' saat Temui JokowiBaca Juga: Gerindra Rapat di Hambalang, Nasib Habib Rizieq...Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut akhirnya Prabowo memberikan klarifikasinya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat dirinya bertemu Jokowi."Nah namun tadi sudah disampaikan pada teman-teman Dewan Pembina bahwa pertemuan itu tujuannya adalah untuk mered

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tidak ingin berandai-andai terkait peluang tidak ingin berandai-andai terkait peluang dirinya menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.Namun, ia mengaku siap memberikan kontribusi, jika dibutuhkan negara."Ya saya tidak ingin berandai-andai, memang saya juga mendengar banyak spekulasi yang beredar di media massa maupun media sosial. Saya merasa bahwa apapun yang menjadi peran saya nantinya, jika rakyat dan negara membutuhkan kontribusi generasi muda tentunya kita siap," kata AHY, dalam menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewakili SBY, di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Puti Soekarno dan AHY Isi Kabinet Jokowi?Baca Juga: SBY Gelar Rapat Lagi, Arah Demokrat Kini...Lanjutnya, ia mengatakan sebagai generasi muda siap berperan untuk bangsa."Tentunya sebagai warga negara yang baik saya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait langkah politik Partai Pimpinan Prabowo Subianto Gerindra yang akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi perlu memiliki keseimbangan dalam politik. Bahkan, keseimbangan itu ditunjukan dengan adanya pihak oposisi sebagai pengawas pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah bisa saja salah arah dalam perjalanannya. Maka dari itu, oposisi sebagai pengawas dibutuhkan untuk melakukan fungsi kritiknya. "Ya nanti dilihat, tapi negeri ini demokrasi, perlu keseimbangan," kata JK di Jakarta, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Mau Ajak Gerindra Koalisi Boleh, Tapi Jokowi Harus. . .Baca Juga: Polri Terima Tantangan Jokowi: Ungkap Tersangka Kasus Novel dalam 3 BulanDiketahui, pertemiuan Prabowo dan Jokowi ditafsirkan pertemuan itu adalah bentuk rekonsiliasi dan gerbang masuknya Gerindra kedalam koalisi pemerintah yang sebelumnya sudah diisi oleh PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTim Advokasi Novel Baswedan, Arief Maulana, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah mendukung kegagalan kinerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.Menurutnya, sampai saat ini, TGPF belum mampu mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK tersebut. Bahkan, pengungkapan tersebut seolah terkesan mundur karena mengusulkan pembentukan tim teknis dari Polri.Diketahui, Jokowi memberikan waktu tiga bulan kepada tim teknis Polri untuk menuntaskan kasus ini."Seharusnya langsung TGPF Independen. Polisi sudah gagal selama dua tahun lebih," katanya kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Polri Terima Tantangan Jokowi: Ungkap Tersangka Kasus Novel dalam 3 BulanBaca Juga: Polri: Kami Lakukan yang Terbaik untuk Kasus NovelLanjutnya, ia mengatakan seharusnya presiden membentuk TGPF Independen jika memiliki niat serius dalam mengungkap kasus Novel Baswedan. Sebab, menurutnya, TGPF bentukan Kapolri

JPNN.com, JAKARTA - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, posisi yang bakal diberikan kepada Prabowo Subianto di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bakal ditentukan oleh sikap Partai Gerindra.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Golkar mengaku tak setuju dengan usulan bahwa Partai Gerindra diberi kursi Ketua MPR, sebagai bagian semangat rekonsiliasi. Menurut mereka, posisi itu sudah seharusnya diberikan kepada partai berlambang pohon beringin itu."Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI, yang diduduki Partai Golkar," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Ternyata Ada Udang di Balik Batu! Gerindra Ngaku Prabowo Punya 'Kepentingan Besar' saat Temui JokowiBaca Juga: KBN Jangan Merusak Cita-Cita Jokowi Genjot InvestasiAce menjelaskan, rekonsiliasi antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bukan merupakan ajang bagi-bagi kursi. Namun, jika Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin."Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekadar bagi-bagi kursi, ka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku belum tahu kapan akan dilakukan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Namun, kata Hasto, PDIP mendukung terciptanya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Pertemuan kedua tokoh tersebut penting dilakukan untuk membangun kembali persahabatan sebagai pemimpin bangsa."Pertemuan sangat baik dilakukan oleh para pemimpin termasuk Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo. Bagaimana pun juga keduanya untuk membangun persahabatan sebagai pemimpin dan untuk itu tentu saja dialog kepemimpinan adalah hal yang baik bagi bangsa dan negara," kata Hasto usai menghadiri malam Anugerah KPAI, di lantai 3 Gedung iNews Center, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Prabowo, Jokowi, dan Bu Mega Akan Bertemu, PA 212 Sewot!Baca Juga: Wow! Bu Mega Pegang Kendali Calon Menteri PDIP di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, mengaku partainya sesak napas ketika memilih berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.Ia menyatakan, berdasarkan riwayat sejarah sejak berdiri, PAN memang selalu berada di dalam pemerintahan."Memang kalau kita lihat saat ini hitorical, kita bicara historis, dari berdirinya PAN sampai dengan Tahun 2018 kemarin, PAN itu belum pernah berada dalam oposisi. Hanya di Tahun 2019, Pemilu, PAN pertama kali berada di luar pemerintahan," katanya dalam diskusi bertajuk 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Polri Terima Tantangan Jokowi: Ungkap Tersangka Kasus Novel dalam 3 BulanBaca Juga: KBN Jangan Merusak Cita-Cita Jokowi Genjot InvestasiLanjutnya, ia mengungkapkan pengalaman pribadinya saat PAN berada di luar pemerintahan Jokowi dan memilih

Warta Ekonomi.co.id, BogorSekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dalam rapat yang digelar Dewan Pembina Partai Gerindra, di Kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tidak membahas soal kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.Tak hanya itu, ia mengaku dalam rapat tersebut tidak membahas soal posisi mantan Cawapres Sandiaga Uno yang sudah keluar partai sejak mendamping Prabowo di Pilpres 2019."Kita tidak membahas (Sandiaga dan Rizieq Shihab), kita tidak membahas orang perorang. Rapat ini bicara tentang internal," katanya kepada wartawan di Hambalang, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Imam Besar Tak Bisa Keluar dari Arab Saudi, Kubu Habib Rizieq Kebakaran Janggut!Baca Juga: Wiranto: Habib Rizieq Punya Masalah Pribadi di Arab Saudi, Jadi Harus Tanggung Jawab Dulu!Lanjutnya, ia mengatakan bahwa rapat tersebut fokus membahas internal partai untuk strategi ke depan. "Kita membahas arah dan strategi perjuangan secara keseluruhan ke depan. Karena sekali lagi t

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEkonom senior, Rizal Ramli, usai memberikan keterangan tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di KPK. Dirinya sempat menyinggung laporannya tentang korupsi di balik impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ia menyatakana da indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor pangan, yang diduga melibatkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang melebihi kapasitas, banyak petani mengalami kerugian. "Impor beras kebanyakan, impor garam 1,5 juta ton lebih besar dari seharusnya atau yang diperlukan. Coba saja lihat Bulog, berasnya banyak banget. Jual ke petani enggak laku, itu akan ada financial losses yang dialami Bulog," katanya, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Menteri Lukita Minta Thailand Kaji Ulang Kuota Impor, Kenapa?Baca Juga: Buwas Batal Mundur dari Posisi Bos BulogLanjutnya, ia mengatakan Bulog lah yang dirugikan akibat perbedaan pendapat antara Kementerian Perdagangan yang memilih impor dan Bulog yang kelebihan stok. "Saya

Warta Ekonomi.co.id, BantenMenteri Agama Periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pihaknya menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadikan dirinya sebagai Menteri Agama dalam periode kedua Jokowi-Ma'ruf.Sebelum menjabat di era Jokowi, Lukman juga pernah menjabat Menag di Kabinet Indonesia Bersatu II, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden."Tidak, tidak, saya sudah merasa lebih dari cukup (jadi menag). Kalau saya sudah selesai, cukup," katanya kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Pemilihan Jabatan di Kemenag, Menteri Lukman Gampang DipengaruhiBaca Juga: Tak Ada Logika Jatah-jatahan dalam Komposisi Pimpinan KPKLanjutnya, ia mengatakan masih banyak kader partai yang lebih mempuni untuk mengisi kursi Menag.Seperti diketahui, Lukman kekinian terseret kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kemenag. Bahkan, ia disebut-sebut menerima uang Rp70 juta dari Haris Hasanuddin, untuk mendapatkan kursi Kepala Kantor Wilayah Kementrian A

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi menyatakan partainya siap bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin jika diperlukan.Ia mengatakan, meski demikian hal tersebut menjadi hal prerogatif Jokowi selaku presiden."Kalau saya pribadi posisi di luar pemerintahan sangat bagus dalam rangka check and balances, itu sangat bagus sekali. Tepati ya kita lihat saja ke depan," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (19/7/2019).Baca Juga: Puti Soekarno dan AHY Isi Kabinet Jokowi?Baca Juga: Polri Terima Tantangan Jokowi: Ungkap Tersangka Kasus Novel dalam 3 BulanSambungnya, "Artinya partai Demokrat itu kalau memang diperlukan juga, tapi kan ini sepenuhnya hak prerogatif presiden siap dalam posisi apapun," tambahnya.Selain itu, ia pun mengklaim sikap Demokrat baik sebelum dan setelah Pilpres 2019, selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.Ia pun mencontohkan, bagaimana ketika Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai De

JPNN.com, JAKARTA - Partai Gerindra menggelar rapat dewan pembina partai di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7). Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hadir dalam rapat tersebut. Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, rapat membahas berbagai hal. Satu di antaranya berkaitan dengan arah politik Gerindra setelah Pilpres 2019 berakhir.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawan mengklaim bahwa sejumlah pertemuan yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Joko Widodo bukan dalam rangka untuk bergabung dalam koalisi atau minta kursi di kabinet. Menurut Didi, AHY bertemu dengan Jokowi dalam rangka menurunkan tensi politik.Read More...