JPNN.com, JAKARTA - Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jakarta Barat Ridwan Liong mengaku siap membesarkan partai di daerah yang dipimpinnya.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PDIP Trimedya Panjaitan mengomentari hasil survei Indo Barometer yang menyebut bahwa tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin rendah. Menurutnya, wajar jika kepuasaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo lebih tinggi ketimbang Ma'ruf Amin."Ya memang beliau (Jokowi) yang dijual kan, Pak Jokowi yang dijual. Kalau bagus pemerintahan ini Pak Jokowi dipuji, kalau enggak bagus kan Pak Jokowi juga yang dihujat," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2).Menurutnya, Jokowi tentu memiliki pertimbangan sosiologis, politis, budaya dalam memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Karena itu, tentu ada pembagian tugas di antara keduanya.Baca Juga: Kinerja Anjlok, Jubir Salahkan Media Massa: Kerja Maruf Amin Gak Dianggap Penting"Kalau yang dipahami kan Pak Ma'ruf Amin lebih nanti menjaga pluralisme ini, menjaga keberagaman ini, bersinergi dengan tokoh-tokoh agama, kemudian ekonomi syariah segala macam. Kan perannya lebih ke sa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tidak memandang penting terkait hasil survei Indo Barometer yang diperoleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Maruf hanya berkisar 49,6 persen. Bahkan, hasil tersebut lebih kecil dibanding dengan hasil survei yang diperoleh Jusuf Kalla saat dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden, yang mencapai 53,3 persen.Menurut Fahri, hasil survei yang tinggi juga tidak berguna bagi Ma'ruf Amin lantaran tugas wakil hanya sebagai simbol dan berfungsi sebagai pengganti presiden."Memang Tupoksi pak Wapres itu di dalam demokrasi dalam tradisi kita ya hanya ban serep, dia (Ma'ruf) hanya fungsional kalau difungsikan. Kalau tidak difungsikan dia simbolik aja. Tapi jangan lupa, dia adalah orang yang tidak bisa diganti karena dia dipilih oleh rakyat," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (17/2/2020).Baca Juga: Publik Gak Puas sama Maruf Amin, PAN: Wajar, Porsinya Sa

JPNN.com, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah ahli terkait Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun forum itu tidak secara khusus membahas pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSurvei Indo Barometer yang menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai menteri berkinerja paling bagus terus ditanggapi oleh internal Partai Gerindra. Kali ini, oleh politikus muda Partai Gerindra Kawendra Lukistian.Kawendra mengaku bahwa survei tersebut tidak membuatnya heran ataupun kaget. Sebab, kata dia, kapasitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di atas level menteri."Kalau boleh jujur, saya sih tidak heran, tidak kaget, apalagi terpukau dengan predikat itu, karena kita sama-sama tahu kapasitas Pak Prabowo seperti apa, dan tentu kualitas Pak Prabowo ini pasti di atas rata-rata level menteri pada umumnya," ujar Kawendra, Senin (17/2/2020).Baca Juga: Prabowo Menteri Paling Populer, Faktor Capres atau Andil Jokowi?Dia berpendapat, bersyukur Indonesia punya Menteri Pertahanan dengan kaliber pemimpin negeri. "Alhamdulillah Pak Prabowo menjadi menteri dengan kinerja tertinggi dan paling baik versi Indo Barometer," ungkapnya.Dia m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Trimedya Pandjaitan memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat Prabowo Subianto menjadi menteri terbaikk di Kabinet Indonesia Maju.Ia menilai hasil survei Indo Barometer yang menyebutkan Prabowo Subianto sebagai menteri yang berkinerja baik, menegaskan bahwa Presiden Jokowi berhasil menempatkan orang di posisi terbaik."Itu artinya Presiden Jokowi orang yang tepat menempatkan orang, 'the right man on the right place'," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).Baca Juga: Begini Respons Gerindra Soal Prabowo Jadi Menteri Paling TerpopulerBaca Juga: Ups! Prabowo Pernah Kena Omel Panglima, Sebabnya Bikin Geli. . . .Menurutnya, kalau kabinet Indonesia Maju berhasil ataupun berkinerja buruk maka yang terkena dampaknya adalah Presiden Jokowi. Karena itu, ia menilai wajar jika Presiden memilih orang yang yang terbaik."Kalau kabinet ini berhasil, yang punya nama adalah Presiden Jokowi bukan kabinet Prabowo. Lalu

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto pasrah dengan keputusan partai NasDem untuk Pilkada Bulukumba. Pasalnya ada dua kader internal yang bakal bertarung di momentum tersebut.Setelah muncul nama Arum Spink mendampingi Askar HL yang didorong oleh PPP, Tomy mengaku usungan NasDem untuk Pilkada Bulukumba diserahkan kepada DPP dan DPW.Meskipun menjabat sebagai ketua DPD NasDem Bulukumba, namun dia tetap menghargai semua keputusan partai besutan Surya Paloh itu jika mengusung kader internal lain nanti."Sangat memungkinkan (rekomendasi NasDem ke Arum Spink), saya sebagai ketua partai di Bulukumba partai NasDem tapi saya bukan pemegang rinci yang menentukan kemana arahnya rekomendasi itu tergantung DPW dan DPP," tutur Tomy saat ditemui di Sekretariat Gerindra Sulsel Jalan AP. Pettarani, Makassar, Minggu 16 Februari."Saya selaku ketua sudah menjalankan mandat sebagai ketua dengan memberikan suara terbanyak pada Pileg yang lalu," sambung Wakil Bupati Buluku

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dahlan Iskan mengatakan dirinya pernah mengatakan kepada 10 orang bahwa Indonesia sejauh ini kebal dengan virus corona yang mematikan."Tidak satu pun dari 10 orang itu yang percaya kalau virus corona belum masuk Indonesia," katanya, seperi dikutip, Senin (17/2), dari tulisan di blog pribadinya www.disway.id yang berjudul "Kebal Virus".Baca Juga: Bill Gates Cemaskan Wabah Virus Corona: Ini Tantangan Besar!!Baca Juga: Dampak Virus Corona, Jepang Siap Pulihkan Kondisi"Bahkan ada yang memandang lebih rendah lagi: mungkin peralatan di Indonesia belum memadai untuk bisa mendeteksi virus corona. Saya hanya tertawa mendengar jawaban yang seperti itu. Apa boleh buat. Reputasi kita memang belum tinggi. Padahal dalam banyak hal kita bisa lebih baik," tambah dia.Berikut tulisan lengkap Dahlan Iskan: Kebal VirusInilah pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada 10 orang yang ber

JPNN.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Setjen MPR RI menerima sertifikat pencapaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) level 3 di lingkungan Setjen MPR dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partanaon Dauley mengaku setuju dengan hasil survei Indo Barometer terkait kepuasan publik ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mentok di angka 49,6 persen.Ia mengatakan Ma'ruf Amin memang jarang tampil disejumlah agenda atau acara juga menjadi sebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Maruf Amin tersebut."Kalau mau jujur, Ma'ruf Amin bisa jadi lebih jarang muncul dibandingkan dengan beberapa menteri yang ada. Katakanlah, misalnya, seperti menteri BUMN, menteri PUPR, Pertanian, perhubungan, dan lain-lain. Mungkin karena memang Ma'ruf tidak terlibat langsung dalam eksekusi program-program yang ada," katanya kepada wartawan, Senin (17/2/2020).Baca Juga: NU Nilai 100 Hari Kerja Jokowi-Maruf: Yang Menonjol Cuma Natuna, Jiwasraya...Baca Juga: Begini Respons Gerindra Soal Prabowo Jadi Menteri Paling TerpopulerKarena itu, ia menganggap wajar hasil survei dari Indo Barometer tersebut. "Saya kira wajar saja jika

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kepemiluan Girindra Sandino mengatakan, dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Termasuk di Pemilihan Presiden 2024, tak tertutup kemungkinan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan keangkeran Kediri tidak berlaku bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, ia menilai Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia karena kehendak Yang Maha Kuasa.Ia juga mengatakan bahwa Jokowi sosok yang ikhlas lahir dan bathin menjadi pelayan rakyat. "Kang Mas Joko Widodo itu dalam melakukan tugas tugas sebagai presiden selalu mendedikasikan dirinya pada Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini semata-mata hanya untuk rakyat," ujarnya kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).Baca Juga: Kok Ekonomi Nyungsep Salahkan KPK dan Corona, Gerindra: Jokowi Lindungi Sri Mulyani?Baca Juga: Dilarang ke Kediri, Gerindra Tanya: Kok Jokowi Khawatir, Emang Hasil Curang?Menurut dia, ada ada perbedaan signifikan antara Jokowi dengan para pendahulunya. Ia menilai karier Jokowi hingga ke pusat kekuasaan mengalir begitu saja sekehendak Yang Maha Kuasa."Beda dengan presiden pendahulunya yang sudah bisa terbaca atau tergambar namanya ba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Juru Bicara Gus Dur membuka suara terkait pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang mengaku dirinya melarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pergi ke Kediri.Bukan tanpa sebab, Pramono mengaku takut Jokowi lengser, seperti peristiwa yang terjadi pada Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang lengser pasca ke Kediri.Adhie pun menegaskan bahwa lengsernya Gus Dur bukan karena ke Kediri, melainkan karena kepentingan politik.Baca Juga: Poyuono: Asal Gak Berkhianat dengan Yang Maha Kuasa, Jokowi Aman ke KediriBaca Juga: Dilarang ke Kediri, Gerindra Tanya: Kok Jokowi Khawatir, Emang Hasil Curang?Sambungnya, ia juga ingin meluruskan klenik yang dipercaya Pramono Anung tersebut. "Bukan Kediri yang jadi pantangan penguasa, melainkan "ke diri". "Ke diri, bukan Kediri (kota) yang jadi pantangan bagi penguasa," cetusnya kepada wartawan, Senin (17/2/2020).Jelasnya, kekuasaan jangan hanya untungkan ke diri dan kelompok saja. Tapi harus berorie

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PAN Bima Arya menegaskan kepengurusan partai sepenuhnya menjadi hak prerogatif Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN terpilih periode 2020-2025. Namun, ia berharap Amien Rais akan tetap berada di barisan partainya. Ia menjelaskan, berdasarkan AD/ART, posisi Dewan Kehormatan PAN ditunjuk langsung oleh ketua umum. Namun, ia mengkau tidak mengetahui Zulhas bakal kembali menunjuk Amien Rais sebagai Dewan Kehormatan PAN atau tidak."Kita kembalikan ke Pak Zul, apakah Pak Zul akan menunjuk orang pengganti Pak Amien atau bagaimana kita belum tau juga," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (16/2/2020).Baca Juga: Amien Rais Keok di Kongres, Zulhas Bakal Depak Posisi Wanhor?Baca Juga: Yang Menentukan PAN Dukung Jokowi atau Tidak Bukan Amien Rais, Tapi ini...Namun, meski begitu, ia berharap Amien Rais akan tetap berada di PAN. Terlebih, partainya perlu menghimpun kekuatan penuh untuk memenuhi target sebagai partai tiga besar di Pemilu 2024."Ya saya kira

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menyoroti laju ekonomi Indonesia yang terus memburuk. Diketahui, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,02 persen.Terkait itu, menurut dia, pemerintah justru mengkambinghitamkan KPK dan virus corona untuk mencari pembenaranSambungnya, termasuk pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang sempat menyebut KPK sebagai penghambat investasi. Bahkan, ia juga mengingat pernyataan PPresiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menyebut virus corona turut andil dalam laju ekonomi."Padahal, sebelum muncul virus corona, target pertumbuhan ekonomi juga tak pernah tercapai, bahkan terus mengalami penurunan? Sekarang malah di bawah 5 persen. Jangan-jangan babi putih pun bisa jadi kambing hitam," katanya kepada wartawan, Senin (17/2/2020).Baca Juga: Ekonomi Loyo, Pak Jokowi Kapan Mau Reshuffle?Baca Juga: Ekonomi Makin Nyungsep, Gerindra: Ayo Pak Jokowi, Pecat Sri MulyaniLanjutnya, ia mengatakan perekonomian negara sa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Gerindra, Iwan Sumule menyoroti larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kediri, Jawa Timur, dengan alasannya, agar tidak dilengserkan.Ia mengatakan keangkeran Kediri hingga saat ini belum terbukti terhadap presiden yang dihasilkan dari gelaran pemilihan presiden secara langsung.Seperti halnya presiden periode 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dua kali bekunjung ke Kediri namun terbukti tak lengser, hal ini dikatakan oleh Politisi Demokrat, Andi Arief."Sepertinya Kediri hanya angker bagi presiden yang tak dipilih lewat pilpres langsung," cuit Iwan Sumule dalam akun Twitternya, Minggu (16/2).Baca Juga: Menteri Era SBY Singgung Larangan ke Kediri: Jokowi Tak Takut Setan Lengser, Kan?Baca Juga: Pramono Anung Bilang Jokowi ke Kediri Bisa Dilengserkan, Ini Respons Elite PDIPLanjutnya, ia menjelaskan bahwa tiga presiden sebelumnya yang diduga lengser setelah berkunjung ke Kediri adalah Sukarno, BJ Habibie, dan Abdurrahman Wahid

JPNN.com, JAKARTA - Pilkada 2020 tinggal hitungan bulan. Partai Gerindra memberikan sinyal mendukung putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah untuk diusung sebagai calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan DPP Partainya telah memutuskan anggota DPR RI Andre Rosiade tidak bersalah dalam skandal pengerebekan PSK di Kota Padang, Sumatera Barat.Ia mengatakan pihaknya telah memanggil Andre Rosiade, baik di tingkat fraksi maupun mahkamah partai. Menurut dia, pemanggilan itu lebih pada tabayun atau konfirmasi terhadap desas-desus yang muncul ke permukaan publik.Sambungnya, ia mengatakan partainya telah mendengarkan pemaparan yang bersangkutan secara menyeluruh. Hasilnya tidak ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan.Baca Juga: Begini Respons Gerindra Soal Prabowo Jadi Menteri Paling TerpopulerBaca Juga: Andre Rosiade Grebek PSK, Gerindra Lantang: Dia Gak Salah, Silakan Jalan Terus!"Kami dorong terus berbuat untuk masyarakat Sumatera Barat dan melakukan kritik untuk kepentingan rakyat," katanya, Minggu (16/2/2020).Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade mengaku bersyukur dengan keputusan partai tersebut."Terima

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri tak terima dengan twit Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal Kota Surabaya.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang berbau mistik karena melarang Presiden Joko Widodo ke Kediri, Jawa Timur agar tak lengser menjadi perhatian. Alasan Pramono, Kediri dinilai sebagai wilayah angker bagi seorang presiden.Elite partai politik pun merespons soal larangan Jokowi ke Kediri ini. Salah satu yang mengkritisi adalah Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon. Namun, Jansen mengibaratkan larangan ke Kediri sama dengan tak pernahnya Jokowi menghadiri forum sidang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).Baca Juga: Menteri Era SBY Singgung Larangan ke Kediri: Jokowi Tak Takut Setan Lengser, Kan?"Kalau terkait tidak pernah ke PBB itu, apa karna mistik takut lengser juga ya?" demikian cuitan Jansen di akun Twitternya, @jansen_jsp yang dikutip Warta Ekonomi, Senin (17/2/2020).Jansen pun menggunggah video pidato Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ketika hadir di forum PBB. Video itu saat SBY hadir dan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengakui strategi partai dalam menghadapi pemilu akan dikaji ulang. Hal ini termasuk opsi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bima menjelaskan, saat mencalonkan sebagai ketua umum untuk kedua kalinya, Zulkifli Hasan memaparkan berbagai visinya. Salah satunya termasuk strategi partai dalam hal koalisi dengan pemerintah.Baca Juga: Tenang, Tenang, Zulhas Bisa Ikuti Tradisi Amien Rais Kok, Jadi Ketum Partai, Terus...Di Pilpres 2019 lalu, PAN memutuskan tak mendukung Jokowi lagi dan memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, kemudian pasangan yang diusung itu kalah."Ada keinginan PAN juga berperan di dalam pemerintahan. Jadi saat ini saya kira kita dalam fase mengkaji ulang itu semua, riset kembali ke titik nol untuk kemudian didiskusikan lagi secara internal dan nanti diputuskan di rakernas PAN yang pertama," jelas Bima di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Minggu 16 Februari 2

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyebut posisi Amien Rais di kepengurusan PAN periode 2020-2025 akan bergantung dari keputusan Zulkifli Hasan selaku ketua umum."Saya belum tahu, Dewan Kehormatan ini prerogatif dari ketua umum," kata Bima di Jakarta, Minggu.Baca Juga: Bang Zulhas Bersih-Bersih PAN Aja, Amien Rais Cs Jangan Dikasih JabatanPada kepengurusan DPP PAN periode sebelumnya, Amien Rais menjabat Ketua Dewan Kehormatan, tetapi Bima tidak bisa memastikannya pada kepengurusan baru ini. Wali Kota Bogor itu menjelaskan posisi Dewan Kehormatan memang tidak dipilih di dalam kongres, melainkan ditunjuk atau dipilih oleh ketua umum."Bang Hatta (Hatta Radjasa) dipilih di kongres sebagai Ketua MPP (Majelis Pertimbangan Partai). Kalau Dewan Kehormatan tidak di kongres, Dewan Kehormatan ditunjuk atau dipilih oleh ketua umum," katanya.Akan tetapi, Wakil Ketua Umum PAN periode lalu itu memastikan struktur Dewan Kehormatan terdapat di dalam

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan keputusan partai untuk memilih menjadi oposisi atau masuk ke koalisi pemerintah bakal ditentukan dalam rapat kerja nasional."Kelihatannya nanti ketika rakernas. ketika rakernas, nanti akan ada penegasan sikap partai," kata Bima di Jakarta, Minggu.Baca Juga: Survei Indo Barometer: Prabowo jadi Menteri yang Paling Terkenal di Kabinet JokowiSetelah kepengurusan baru DPP PAN dibentuk, kata dia, akan diputuskan arah partai, termasuk sikap untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi di pemerintahan. Ditanya maksud statemen Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa PAN berada di tengah tetapi sedikit ke kanan, Bima berpendapat bahwa partai memang harus bersikap tegas."Menurut saya harus lebih tegas memang, ya. Posisinya, di dalam atau di luar. Kalau saya melihatnya jangan ada lagi posisi yang nanggung atau grey area," tegas mantan Wakil Ketua Umum PAN itu.Pilihannya hanya ada du

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menilai keputusan untuk bergabung dengan koalisi pemerintah tidak mesti berkaitan dengan pembagian jatah menteri di kabinet."Tidak harus. Artinya, koalisi itu 'kan ada dukungan atas kebijakan pemerintah. Ada posisi-posisi lain juga yang bisa disinergikan, tidak selalu di kementerian saya kira," kata Bima Arya, di Jakarta, Ahad.Baca Juga: Mantan Ketum Muhammadiyah Yakin Zulkifli Bisa Benahi PANHal tersebut disampaikannya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin" yang digelar lembaga survei Indo Barometer. Bima menegaskan bahwa PAN tidak akan meminta-minta posisi di kabinet. Pasalnya, jika masuk dalam struktur kabinet, berarti harus ada reshuffle kabinet."Belum tentu juga Pak Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang kami tuntut," katanya.Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, kata Wali Kota Bog

JPNN.com, JAKARTA - Politikus PAN Bima Arya Sugiarto berharap Amien Rais tetap dilibatkan dalam struktur kepengurusan partai periode 2020-2025. Menurut Bima Arya, PAN memerlukan seluruh kekuatan untuk mewujudkan target tiga besar dalam Pemilu 2024.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Upaya Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Wali Kota Solo menuai penolakan. Hal itu diketahui usai Indo Barometer membeber hasil survei nasional terkait pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Bupati Maros Andi Tajerimin kini mengincar partai Gerindra untuk mendapat rekomendasi usungan di Pilkada Maros 23 September nanti.Usai mengikuti fit and propert tes di partai Gerindra Sulsel, Andi Tajerimin optimis akan diusung oleh Gerindra di Pilkada Maros. Ia berjanji akan meningkatkan jumlah kursi partai besutan Prabowo Subianto itu, jika diusung dan menang di Pilkada nanti."Gerindra dengan kami itu bahwa kita kan lebih komitmen nanti Insya Allah setelah kami menjabat bupati kedepan, ya minimal Gerindra yang sekarang dapat tiga kursi mungkin bisa kita tingkatkan," kata Andi Tajerimin usai ikuti fit and propert tes di sekretariat Gerindra Sulsel, Jalan AP. Pettarani, Makassar, Minggu 16 Februari.Selain partai Gerindra, dia juga optimis mengendarai partai Golkar yang saat ini telah mengirim namanya ke DPP dan PKB karena ia berencana akan menggandeng kader internal yakni ketua PKB Maros Havid Fasha sebagai calon wakil Bupati Maros."Kalau pasangan I

Penulis : Raden SoehoerEditor : Wahyu NugrohoINFOJAMBI.COM - Bakal Calon Bupati Batanghari Hj Yuninnta Asmara, selalu dicintai semua kalangan. Baik dari kalangan milenial maupun kalangan orang tua.Baru baru ini, Ibu calon pemimpin Kabupaten Batanghari, berkunjung ke desa Jembatan Mas Kecamatan Pemayung.Saat tiba dirumah warga, ternyata kedatangan Yuninnta Asmara yang akrab disapa YA itu sudah ditunggu tunggu. Warga sangat antusias menyambut kedatangan YA beserta simpatisannya. Wati, salah seorang warga setempat mengatakan bahwa, Ibu Yuninnta Asmara merupakan sosok pemimpin hebat. "Tidak bisa diragukan lagi, Ibu Yuninnta sangat mengerti keluhan warga. Kami akan berjuang untuk beliau. Kami yakin, beliaulah orang yang akan memimpin Kabupaten Batanghari mendatang," kata Wati Minggu (16/2/2020).Sebagai calon pemimpin, YA sangat mengerti apa yang diinginkan warga. Setiap kali pertemuan, YA selalu berharap agar warga selalu memberikan saran dan kritikan untuk kemajuan kabupaten Batanghari. "S

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Bakal Calon Bupati Maros, Andi Tejerimin membeberkan alasannya untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.Tajerimin menuturkan, saat ini masyarakat Kabupaten Maros sangat membutuhkan peran pemerintah yang bisa membangun kesejahteraan di Kabupaten tetangga kota Makassar itu."Saya merasa terpanggil di Maros atas situasi dan kondisi di Maros, Masyarakat menengah kebawah itu sangat membutuhkan pemerintah untuk turun," kata Tajerimin usai ikuti fit and propert test di partai Gerindra Sulsel, Jalan AP. Pettarani Makassar, Minggu (16/2).Ia mengaku pernah berdiskusi dan mendengarkan curahan hari masyarakat Kabupaten Maros sehingga mendorong dirinya untuk ikut bertarung pada perebutan kursi 01 di Maros."Saya diskusi, saya biasa tanya pada mereka, adik-adik saya ini kenapa sampai tisak disekolahkan, minimal memperbaiki taraf kehidupan lah, tapi dia menjawabnya dengan singkat bahwa jangan kan sekolah makan pun juga kami susah," tuturnya."Itu

JPNN.com, SURABAYA - Dukungan dari warga untuk Eri Cahyadi maju dalam persaingan di Pilkada Surabaya 2020 tak terbendung. Hampir setiap hari, warga menyatakan dukungannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu agar jadi calon wali kota.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuat pernyataan mengejutkan yang meyinggung Kota Surabaya, Jawa Timur. Cak Imin bilang Surabaya sebagai kota sejarah tak ada kemajuan.Elite PKB pun ikut buka suara menjelaskan maksud cuitan Cak Imin. Ketua DPP PKB, Daniel Johan mengatakan cuitan di akun Twitter itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri beberapa acara di Surabaya."Dan setelah berkeliling kemudian ngetuit begitu, dan saya rasa tidak perlu ada yang sewot karena tidak dalam posisi mengkritik kok. Namanya suara hati," kata Daniel, dalam pesan singkatnya, Minggu, 19 Februari 2020.Baca Juga: Fakta-Fakta Kasus Penghinaan Wali Kota Surabaya, RismaDaniel menekankan ucapan Cak Imin sebagai suara hati yang harus dianggap sebagai masukan dan refleksi bersama agar Surabaya menjadi lebih baik. Ia pun kembali menjelaskan suara hati Cak Imin itu dengan membandingkan Surabaya dengan kota lain seperti Palembang, Sumatera Selatan dan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memecat pejabat yang suka membuat kontroversial.Namun, dia tidak menyebutkan siapa saja pejabat kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang suka bikin kontroversial."Kami rasa masyarakat tahu, siapa-siapa pejabat yang suka buat kontroversial dan gaduh di publik," ujar Handi Risza, Minggu (16/2/2020).Baca Juga: Resmikan Stadion Manahan Solo, Jokowi: Semoga Lokasi Piala Dunia U-20Menurut dia, sangat ironi sekali pada saat Presiden Jokowi ingin menghilangkan gangguan-gangguan dalam perekonomian nasional agar investasi meningkat melalui Omnibus Law, tetapi justru pejabatnya sendiri yang suka membuat gaduh dan kontroversial."Jadi Presiden Jokowi perlu juga memberikan perhatian bahkan menegur atau bahkan memecat sekalipun pejabat yang suka membuat kontroversial," katanya.Dia mengatakan, pejabat pemerintah harus memiliki ritme kerja dan harmoni dengan kebijakan Presiden.Baca

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi Golkar DPRD DKI telah memutuskan untuk mendukung calon wakil gubernur (cawagub) yang diusulkan Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria."Golkar sudah putuskan mendukung Ahmad Riza Patria," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, Minggu (16/2/2020). Baca Juga: Kata Golkar: Untuk Hadapi Corona, Indonesia Butuh Politik Kesehatan Ala Siti FadilahBasri menuturkan, keputusan untuk mendukung Riza Patria merupakan hasil diskusi antara DPD Golkar DKI Jakarta dengan DPP Golkar. Setelah pertimbangan yang cukup matang, akhirnya partai menentukan pilihanya."Sesuai perintah pimpinan partai saja," tuturnya.Baca Juga: Dapat Kunjungan, PDIP Berpesan pada Riza Patria: Jangan Jadi 'Ban Serep' Anies Kalau Terpilih Wagub!Basri mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Riza Patria menggantikan posisi yang kosong usai ditinggalkan Sandiaga Uno. Partai Golkar menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merupakan representasi dari PKS. Oleh sebab itu, diperlu

Warta Ekonomi.co.id, PadangPartai Gerindra menyatakan kadernya yang juga Anggota DPR, Andre Rosiade tak bersalah dalam aksinya yang menggerebek pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. Cara Andre ini sempat disorot dan menuai hujatan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Ahmad Muzani menyebut berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan Mahkamah Kehormatan Partai tak menemukan adanya pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan Andre. Menurut Muzani, Andre sudah diminta keterangan melalui Fraksi di DPR sampai Mahkamah Partai. Baca Juga: Ngeri Banget, Andre Rosiade Siap Tanggung Jawab Dunia Akhirat "Sebenarnya, pemanggilan baik oleh Mahkamah Partai maupun fraksi, lebih merupakan cara kami untuk melakukan tabayun atau konfirmasi atas desas desus itu. Dan hasilnya, kami simpulkan tidak ada pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan saudara Andre baik, sebagai anggota DPR yang mewakili Sumbar," kata Muzani di Padang, Sumatera Ba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay yakin bahwa internal PAN dalam waktu singkat akan melakukan rekonsiliasi dan reunifikasi. Namun, seluruh kader perlu menjaga keteduhan di masa transisi seusai Kongres V PAN kemarin serta menggalang kekuatan menghadapi 2020-2025. "Ya PAN itu insya Allah akan segera dan cepat melakukan rekonsiliasi dan reunifikasi gerakan yang ada," kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (15/2/2020). Baca Juga: Zulhas Disarankan Libatkan Amien Rais dalam Struktur Pengurus PAN "Karena itu, kita mengharapkan seluruh kekuatan yang ada di PAN baik di pusat maupun daerah untuk bersama-sama menjaga keteduhan kembali, menjaga silaturahim, menyusun kekuatan baru dalam menyongsong periode 2020-2025 ini," tambahnya. Kemudian lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, dirinya juga yakin bahwa Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum (Ketum) terpilih akan mampu memberikan solusi yang baik dalam menghadapi berbagai persoalan poli

Warta Ekonomi.co.id, JakartaUntuk mencapai target 100 hari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, partai politik (parpol) koalisi pemerintah sudah bertemu dan menyamakan persepsi guna memuluskan RUU tersebut dalam pembahasan di DPR. "Ya beberapa kali pertemuan informal sudah, bahwa omnibus law ini harus kita dukung. Cuma, belum bicara konteks," aku Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Sabtu (15/2/2020). Baca Juga: Tak Diajak Dialog Soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Pendukung Jokowi Layangkan Protes Namun demikian, dia menjelaskan bahwa itu baru sekedar kesepakatan bahwa RUU Cipta Kerja ini dan beberapa omnibus law lainnya harus disahkan di DPR. Hanya saja, belum pada kesepakatan terkait substansi-substansi dalam RUU yang drafnya mencapai 1.028 halaman itu. "Baru sikap politik bahwa undang-undang ini harus jadi. Terus, harus jadinya seperti apa belum. (Untuk) Dukungan terhadap omnibus law ini sudah," terang pria

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi VI DPR-RI, Andre Rosiade menanggapi santai banyaknya laporan dari berbagai pihak terhadap dirinya terkait aksi membongkar praktik prostitusi online pada akhir Januari 2020 lalu. Bahkan, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu menganggap, laporan-laporan itu adalah bagian dari risiko perjuangan dirinya sebagai wakil rakyat. "Silakan anda bully saya, anda caci saya ini adalah risiko perjuangan. Kalau ada yang melaporkan saya ke Bareskrim, MKD dan Ombudsman, ya itu risiko perjuangan. Tapi Insya Allah, demi membela masyarakat Dapil ini, saya harus menghadapi dan tidak akan ragu. Saya siap menghadapi segala risiko," kata Andre kepada wartawan di Padang, Sabtu 15 Februari 2020. Baca Juga: Kata Anggota MKD yang Juga Orang PDIP: Langkah Andre Gak Benar Menanggapi pernyataan dari Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu yang menilai, tindakan penggerbekan itu ada potensi maladministrasi, Andre Rosiade balik bertanya maladministrasi apa yang ia lakukan

Penulis : WillyEditor : DoraRomi HariyantoINFOJAMBI.COM - Siapapun bakal calon gubernur atau wakil gubernur Jambi yang ingin bersosialisasi atau kampanye di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak perlu khawatir.Seluruh wilayah kabupaten itu terbuka untuk dikunjungi siapapun. Bahkan atribut peraga kampanye, seperti baligho atau spanduk ikut dijamin keberadaannya."Saya jamin, siapapun boleh masuk ke Tanjabtim, saya pastikan aman dan diterima warga. Masyarakat Tanjabtim itu baik-baik. Orangnya terbuka dan tidak suka politik yang panas-panas. Baliho siapapun aman dipasang di wilayah ini," papar Bupati Tanjabtim, H Romi Hariyanto.Romi yang ditemui di kediamannya, di Gang 75, Kecamatan Jambi Selatan, kota Jambi menceritakan, belum lama ini sejumlah kandidat calon gubernur Jambi bersosialisasi di Tanjabtim.Dia menyebut Al Haris Bupati Merangin, Sukandar Bupati Tebo, lalu Cek Endra Bupati Sarolangun, ada pula Walikota Jambi SY Fasha dan Gubernur Jambi Fachrori Umar."Meski kunjungan mereka dibun

JPNN.com, SURABAYA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi dianggap sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program Wali Kota Tri Rismaharini, khususnya terkait kesejahteraan warga, bidang kesehatan dan lansia.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAmien Rais diprediksi akan tetap mendapatkan posisi dalam Partai Amanat Nasional (PAN) yang kembali dipimpin Zulkifli Hasan.Zuklifli Hasan yang kembali memimpin PAN untuk lima tahun ke depan itu dipercaya tidak akan menyingkirikan Amien, meskipun pendiri PAN itu tidak mendukungnya dalam kongres lalu.Baca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Dicecar KPK Soal Alih Fungsi Hutan RiauSikap itu sebelumnya juga ditunjukan Soetrisno Bachir dan Hatta Rajasa saat keduanya memimpin PAN. Zulkitfli juga diminta untuk tetap menghormati Amien. Salah satunya dengan memasukkan Amien ke dalam kepengurusan PAN.Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Amien Rais bukan hanya tokoh PAN, tapi juga tokoh bangsa. Bagaimanapun, Amien akan tetap dihormati di internal PAN."Sebetulnya PAN sangat menghormati Amien Rais. Apa pun itu kader terbaik PAN saat ini ya Amien Rais," tutur Soetrisno, Sabtu (15/2/2020).Meskipun memiliki keleluasaan untuk mengarahkan lang

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) meminta dukungan dan bantuan masyarakat untuk mengubah Kota Makassar menjadi lebih baik.Itu disampaikan Appi dalam silaturahmi dengan 612 ketua, sekretaris, dan bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Menara Bosowa, Sabtu (15/2/2020)."Kami ingin Kota Makassar jauh lebih baik dari yang selama ini kita rasakan. Saya tidak mungkin mengubah Kota Makassar hanya dengan seorang diri. Saya bukan Superman. Kota ini bisa diubah, kalau kita bergandengan erat. Kita butuh peran aktif seluruh warga masyarakat," kata Appi disambut tepuk riuh undangan yang hadir.Sebagai Manager Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) Appi memang tipikal pemimpin team player. Bukan tipikal pemimpin yang gemar ber-solo career agar tampak pintar sendirian.Guru Besar Hukum dari Universitas Negeri Makassar, Prof Dr Heri Tahir yang hadir sebagai panelis yakin perubahan positif akan bany

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal Calon Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) mengaku geram dengan oknum pemerintah yang hanya memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.Hal ini diungkapkan Appi, mengawali pidatonya di depan 612 pengurus LPM dan Koordinator BKM se-Kota Makassar, di Menara Bosowa Sabtu 15 Februari 2020.Menurutnya, LPM dan BKM adalah salah satu lembaga masyarakat yang akan meningkatkan pembangunan kota jika diberdayakan sebagaimana mestinya."Saya ingin bertanya apakah selama ini LPM dan BKM sudah diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah kota? Kalau belum, saya janji ki, saya yang akan memaksimalkan di 2020," kata Appi.Menurut Appi, LPM dan BKM harusnya tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan formal pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) semata. Tapi juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan hingga evaluasi."Proses pembangunan yang kita laksanakan harus

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyoroti respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang untuk menjemput anak-anak WNI eks ISIS ke Tanah Air.Ia pun mengingatkan pemerintah jangan mengambil kebijakan seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memisahkan anak-anak migran dari orang tuanya.Menurut dia, memisahkan anak-anak WNI eks ISIS dari orang tuanya memiliki masalah dasar yakni terkait psikologis. Ia mengatakan, pemerintah perlu memikirkan pola penanganan anak-anak di bawah umur tersebut."Jangan sampai seperti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, ketika banyak pengungsi Meksiko orang tuanya enggak boleh masuk tapi anak-anaknya diambil. Ini bakal menimbulkan persoalan baru terhadap anak-anak," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Jajaran Trump Beri Perpanjangan Izin ke Huawei, Biar Tetap Berbisnis dengan Perusahaan ASBaca Juga: Bahaya P

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Islam di DPR menyayangkan pernyataan Kepala Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait musuh besar Pancasila adalah agama. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohammad Sohibul Iman menilai, Kepala BPIP sangat tidak pantas mempertentangkan agama dan Pancasila.Menurut Sohibul, tugas utama Yudian sebagai kepala BPIP adalah merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, bukan mempertentangkan agama dan Pancasila. "Hal semacam itu hanya pantas dikatakan oleh mereka yang tidak memiliki agama atau mereka yang justru menentang Pancasila," ujar Sohibul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).Baca Juga: Jadi Sorotan, Ini Profil Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang Sebut Agama Musuh PancasilaBaca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Dicecar KPK Soal Alih Fungsi Hutan RiauSohibul menilai, orang yang beragama tidak akan mungkin melontarkan pernyataan yang mempertentangkan agama dengan Pancasila. Sebab, agama menjadi salah satu l

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Arteria Dahlan menilai langkah anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menggerebek pekerja seks komersial (PSK) di Sumatera Barat, tidak dapat dibenarkan."Tidak bisa dibenarkan, kerja anggota DPR RI walaupun ada hak imunitas, juga bersandar pada ketentuan dan koridor hukum," kata Arteria Dahlan yang juga Politisi PDIP, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Dear MKD, Hukum Andre Rosiade Seberat-beratnyaBaca Juga: Aksi Gerebek Ala Satpol PP Andre Rosiade, MKD Kritik Kerja Anggota DewanMenurut dia, meskipun Andre memiliki hak imunitas sebagai anggota dewan, aksi atau tindakannya harus berdasarkan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.Terkait dengan hak imunitas, lanjut dia, secara tegas diatur dalam Pasal 224 UU MD3 sehingga sepanjang menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sehingga mudah dilihat apakah Andre memiliki surat tugas atau tidak dalam menggeledah."Kalau pengawasan silakan saja, kemudia

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKoordintor Tim 9 DPP Partai Golkar Cyrillus Kerong memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merombak Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut dikatakan terkait laju ekonom Indonesia yang loyo.Menurutnya, Kepala Negara akan merombak dalam waktu dekat, khususnya di tim ekonomi."Sebelum lebaran atau sesudah saya yakin akan ada menteri yang di-reshuffle. Ada sekitar 9 menteri," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Saat Ekonomi Penuh Ketidakpastian, Obligasi Bisa Jadi PilihanBaca Juga: Duo Saham Telekomunikasi Jeblok Karena Sentilan Erick Thohir dan Utang Jatuh TempoLanjutnya, ia pun menjelaskan bahwa memasuki tahun 2020, kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Inodnesia akan semakin sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Menurutnya, hal ini ditandai dengan adanya daya beli masyarakat yanng merosot. "Ini akibat pertumbuhan kredit yang bakal lebih rendah dari 7 persen selama 2020. Dalam kondisi yang sulit ini, sebagian besar uan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tim politik kesehatan yang kuat untuk menghadapi ancaman virus Corona. Ia mengatakan agar dapat menyiapkan contigency plan berbagai kemungkinan akibat virus Corana, yang sudah berdampak besar didalam negeri.H "Dulu saat menghadapi flu burung, Siti Fadilah menghadapi secara politik bukan sekedar tehnis kesehatan. Operasi flu burung yang mematikan itu gagal akhirnya di Indonesia. Pindah ke Meksiko pake Flu babi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020), saat menanggapi pernyataan Siti Fadilah beberapa waktu lalu.Baca Juga: Golkar Semprot Fachrul Razi: Banyak Ngomong KontroversialBaca Juga: Corona Oh Corona, Berkat Kamu Industri Ponsel China Porak PorandaMenurut dia, Siti Fadilah sangat dibutuhkan untuk kembali bisa membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan akibat virus Corona."Hanya politik kesehatan Siti Fadilah yang pernah menghadapi operasi flu burung y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto menyarankan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk tidak memberikan jabatan apapun terhadap Mulfachri Harahap dan Hanafi Rais di kepengurusan PAN periode 2020-2025.Ia mengatakan hal ini untuk menghindari bayang-bayang Amien Rais. "Kalau tujuannya Zulhas ini mau cleansing, ya ada Mulfachri dan Hanafi. Memang jangan memberikan peluang kepada klik-kliknya (pendukung) Amien Rais di partai," katanya kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Tenang, Tenang, Zulhas Bisa Ikuti Tradisi Amien Rais Kok, Jadi Ketum Partai, Terus...Baca Juga: Nasib Abah Amien Ada di Genggaman Zulhas, Bakal Masuk Pengurus PAN?Lanjutnya, ia juga menambahkan untuk saat ini, Hanafi menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR. Sedangkan Mulfachri sebagai Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR.Menurut dia, Mulfachri merupakan salah satu sosok yang memiliki kedekatan dengan Amien Rais sehingga perlu dijauhkan dari k

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, untuk memberikan sanksi yang berat terhadap anggota DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade terkait kasus dugaan penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat.Menurut Wakil Indonesia untuk ASEAN Commission the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, Yuyum Fhahni Paryani. Ia menduga Andre telah melanggar peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atas aksinya tersebut."Kami meminta MKD DPR-RI untuk memberikan sanksi berat atas pelanggaran peraturan TPPO yang dilakukan oleh anggota DPR-RI Andre Rosiade," katanya di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (14/2/2020).Baca Juga: Aksi Gerebek Ala Satpol PP Andre Rosiade, MKD Kritik Kerja Anggota DewanBaca Juga: Buntut Jebak PSK, Andre Ujung-ujungnya Mau Ikut Pilkada?Lanjutnya, ia pun mengaku heran bahwa Andre yang duduk di Komisi VI DPR justru melakukan pengerebekan. Padahal, sepengetah

JPNN.com, JAKARTA - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, Kemah Bakti Nusantara (Kembara) menjadi wahana kebersamaan antara kader dengan pimpinan dan pejabat publik dari internal parpolnya.Read More...

Penulis : Raden SoehoerEditor : DoraINFOJAMBI.COM Jelang pilkada 23 September 2020 mendatang, akun bodong menjamur di dunia maya, khususnya di Facebook.Baru-baru ini akun bodong mengatasnamakan Camilia Maju Camilia viral di grup Suara Rakyat Batanghari (SRB).Akun tersebut memposting "Saya akan maju apabila saya didukung oleh rakyat, tapi saya tidak mau melemparkan janji palsu kepada rakyat karena janji yang palsu itu saya takut nantinya menimpa kepada diri saya dan keluarga saya".Satu jam sebelumnya, akun Camilia Maju Camilia juga memposting di grup yang sama, berbunyi "Rakyat peduli dengan saya sukuralhamdulillah tidak diperdulikan saya juga tidak masalah tapi ingat pesan saya jikalau kamu ingin memilih berpikirla sebelum menyesal karna menyesal tidak perna ada d awal kata pasti ada nya di akhir kata ".Melihat postingan tersebut, Tim Camelia Pudji Astuti merasa dirugikan. Jumat (14/2/2020), kuasa hukum Camelia Pudji Astuti, yang diketuai Jarkasman resmi membuat surat pengaduan dugaan

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Sekretaris DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin mengungkapkan belum ada kandidat yang mengerucut untuk pemilihan walikota (Pilwalkot) Makassar 2020. Hal ini lantaran tahapan di DPD masih berproses."Kami di Desk Pilkada Sulsel baru akan menjadwalkan pelaksanaan fit untuk Makassar. Begitupun survei yang sementara berjalan dan diperkirakan tanggal 24 (Februari) baru rampung," kata Wawan, Jumat (14/2).Setelah itu, Desk Pilkada Sulsel baru akan menyerahkan pertimbangan untuk tiga nama besar yang akan diusul ke Ketua DPD Gerindra Sulsel pada (25/2) besok hari."Selanjutnya, Ketua DPD akan membawa ke DPP untuk diputuskan satu calon yang akan diusung," lanjut Wawan.Pernyataan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini sekaligus membantah pernyataan Syawaluddin Arief yang menyebutkan bahwa usungan Gerindra Sulsel di Pilwalkot Makassar sudah mengerucut ke salah satu kandidat. Menurut Wawan, Syawal memang salah satu Tim Desk Pilkada namun bukan pengambil kebijakan partai."Bahwa Syawal