Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Pasangan Calon Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) nomor urut 2 UAS-Hairan, membantah keras adanya isu surat kontrak politik yang beredar di media sosial diperuntukkan masyarakat agar memilih dirinya pada tanggal 9 Desember nanti di TPS.Dijelaskan Juru Bicara UAS-Hairan, H Oma bahwa, ada beberapa kejanggalan yang dilihat pada surat kontrak politik yang beredar."Pertama waktu atau tanggal yang tertera pada surat itu, yaitu tanggal 9 Oktober 2020. Pada tanggal itu UAS sedang berada di Desa Kemuning serta khutbah Jum'at di salah satu masjid di sana, dan tidak melakukan kunjungan ke Wilayah Ulu. Beliau baru turun tanggal 18 Oktober 2020" tegas H Oma.Lalu, lanjut H Oma, kejanggalan pada dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. "Kita ragu dengan surat kontrak yang beredar itu. Apakah gorengan agar melemahkan pasangan UAS-Hairan. Kita berdoa semoga saja pihak yang merekayasa surat tersebut di ampuni oleh Allah SWT," kata H Oma."Pasan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKemarin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin genap satu tahun dengan delapan bulan harus menghadapi pandemi Covid-19. Ada sejumlah catatan yang mengiringi jalannya Kabinet Indonesia Maju.Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin terletak pada masalah penegakan hukum. PKS menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.Baca Juga: PKS Akui Kini DPR bak 'Macan Ompong'"Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK. Lalu, penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum dibongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakkan hukum yang masih jauh dari harapan," ujarnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu (21/10/2020).Catatan buruk lain adalah mengenai kebebasan berekspresi. Kontras mencatat setida

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, meminta kepada dua fraksi di DPR RI yakni PKS dan Demokrat untuk tidak mencari perlindungan dibalik aksi-aksi massa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.Ia pun meminta dua fraksi tersebut mengambil inisiatif melakukan legislative review untuk membatalkan UU Omnibus Law.Baca Juga: Dibongkar Semuanya Oleh Orang Istana: Presiden Buruh Berkali-kali Datang ke Kantornya"Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap itu, untuk melakukan legislative review," katanya dalam koferensi pers daring, Rabu (21/10/2020)."PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak omnibus law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa," sambungnya.Menurut dia, KSPI sendiri telah mengirimkan surat kepada parlemen untuk meminta langlah legislatif review dilakukan.Baca Juga: Ahok Diancam Kelompok 212, Eits!! Bekas Orang Demokrat Siap Pasang BadanIa juga m

JPNN.com, JAKARTA - Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilihan Umum (Plh Ketua KPU) Ilham Saputra menyebut metode kampanye daring belum banyak diminati pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada 2020.Read More...

JPNN.com, MEDAN - Calon Wali Kota Medan Akhyar Nasution tidak habis pikir dengan langkah seseorang yang mengaku warga biasa, melaporkannya ke Bawaslu Kota Medan.Read More...

JPNN.com, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi bukan hanya suka menyantap berbagai kuliner tradisional khas Nusantara, tetapi juga jago memasaknya.Read More...

JPNN.com, OGAN ILIR - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) melaporkan KPU dan Bawaslu Ogan Ilir Sumatera Selatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PDIP Ruhut Sitompul, ikut menyoroti setahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang diwarnai gelombang demonstrasi, seperti penolakan Undang-Undang Cipta Kerja."Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo namanya harum di dalam dan luar negeri, kalau ada yang mengatakan hanya harum di luar negeri di dalam negeri tidak, itu kata yang belum move on dan barisan sakit hati serta kadrun-kadrun," cuitnya dalam akun media sosialnya, seperti dikutip, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: PKS Nyeletuk: Setahun Jokowi-Ma'ruf Banyak Kegaduhan dan..Lanjutnya, ia meyakini rakyat Indonesi mencintai Jokowi. Ia pun yakin Jokowi sangat dibanggakan masyarakat.Baca Juga: PKS Kritik Keras Jokowi: Kinerja di bawah Standar, Cebong vs Kadrun Belum Terdamaikan"Rakyat Indonesia bangga punya Presiden RI ke 7 Bapak Joko Widodo benar-benar serasi selaras. Seimbang memimpin negara Indonesia tercinta karena bukan hanya memerangi virus corona de

Penulis : Rifky Rhomadoni || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Syafril Nursal menghadiri sidang ujian promosi doktor bidang ekonomi, Sekjen Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Kota Jambi, Sesraria Yuvanda,di ruang sidang prodi doktor Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Rabu 21/10/2020.Kehadiran Syafril Nursal selaku Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 7 Kota Jambi.Iamengatakan kehadirannya untuk memenuhi undangan sahabat sejawatnya Sesraria Yuvanda. Syafril tampak datang lebih awal dari jadwal, ia tampak menyimak dan meperhatikan proses sidang disertasi tersebut dengan sesekali mencatat poin pentingnya."Alhamdulillah bisa memenuhi undangan sahabat saya Ibu Sesraria Yuvanda. Selamat kepada ibu Sesraria Yuvanda atas ujian promosi doktor bidang ekonomi," ujar Syafril sebelum sidang ujian dimulai.Dalam Disertasinya, Sesraria Yuvanda yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Jambi ini mengangkat judul 'strategi pengembangan industri kecil menengah pangan unggulan di Provinsi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (FH), memberikan pembelaan bagi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Thajaja Purnama (BTP) alias Ahok, dari ancaman Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin.Menurut dia, Ahok menungjukkan mentalnya dalam tekanan luar biasa yang dilontarkan oleh Novel jika Ahok menjadi Presiden.Baca Juga: Takut Banget Kalau Ahok Presiden, Novel 212: Bisa Pertumpahan Darah, Bacotnya Comberan!"Karakter pemenang akan berkata, sudah jgn berandai2 Ahok tak akan bs menang melawan kami. Karakter penuh kasih akan berkata, negara kita demokrasi terbuka, silahkan Ahok maju Pilpres kalau merasa kuat dan mampu melawan kami. Pel.. pel..!!" tulisnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Berandai-andai Jadi RI 1, Ahok Beberkan Rencana KebijakannyaWakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin, buka suara tentang peluang mantan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maju se

JPNN.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan sejarah kelahiran Pancasila tak lepas dari isu peningkatan kesejahteraan rakyat. Para founding fathers kemudian merumuskannya melalui sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, menyatakan dirinya tidak takut jika ditangkap Polisi, seperti sejumlah anggotanya yang dijerat Undang-Uundang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).Sebab, Gatot menilai dirinya pernah menjabat sebagai Panglima TNI harus menjaga marwah dan sumpah prajurit yang membela rakyat dan kebenaran.Baca Juga: Gatot & KAMI Malah Balik Badan, Kalah dengan Elite Gerindra Nih"Jadi saya bukan sombong, tapi karena memang saya sebagai mantan Panglima TNI, saya tidak boleh takut. Saya harus menjaga marwah prajurit-prajuit TNI," ujar Gatot dalam acara ILC yang digelar Selasa malam (20/10).Baca Juga: KAMI Jadi Besar, Gatot Nurmantyo: Terima Kasih Pemerintah!Karena itu, ia mengaku saat melihat inisiator KAMI diborgol, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur, dan Anton Permana.Ia memastikan dirinya tidak takut, justru memperingatkan pemerintah terkait penegakan hukum. Di mana, hukum menurutnya adalah produk ya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPenceramah Sugik Nur Rahardja (Gus Nur) dilaporkan ke pihak Kepolisian lantaran dianggap menghina Nahdlatul Ulama (NU).Dalam video di akun YouTube, Refly Harun, Gus Nur mengibaratkan NU sebagai kendaraan yang sopir dan kernetya mabuk, sementara isi kendaraan tersebut komunis dan liberal.Baca Juga: Bukan yang Pertama Singgung NU, Gus Nur Pernah Divonis 1,5 Tahun PenjaraTerkait itu, Kuasa Hukum Gus Nur, Andry Ermawan mengatakan bahwa kliennya telah mengambil ancang-ancang untuk menghadapi laporan NU yang dilayangkan oleh Aliansi Santri Jember."Gus Nur sudah menghubungi saya untuk laporan dari rekan-reakan Banser NU di sana (Jemeber)," katanya, seperti dilansir, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Berani Tanggung Risiko! Gus Nur di Depan Refly Harun Sebut Rezim Jokowi LaknatullahLanjutnya, ia mengatakan pihaknya bersama bantuan hukum Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur, atau kelompok besutan Imam Besar Habib Rizieq Shihab siap mendampingi kasus Gus Nur."Tim advokasi

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Al Haris calon gubernur Jambi nomor urut 3 kembali berbaur dengan pedagang dan pembeli di pasar. Kali ini, Al Haris bluskan ke pasar Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Batanghari, Rabu (21/10).Tidak hanya menyapa pedagang dan melihat kondisi pasar, Al Haris yang berpasangan dengan Abdullah Sani di Pilgub Jambi ini juga membagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan pengunjung pasar.Pantauan di lokasi, Al Haris mengitari semua seluk pasar dan menyapa pedagang pedagang mulai dari penjual sayuran, baju, hingga pedagang basah penjual ikan, ayam dan daging.Al Haris yang sudah blusukan ke sejumlah pasar di Jambi ini mengatakan hampir rata-rata pasar tradisional di Jambi ini dreinasenya tidak berfungi."Memang kondisi pasar yang ada di Jambi ini rata-rata yang paling sering ditemukan adalah adanya dreinase yang tidak berfungsi," sebutnya.Tata kelola Pasar dikatakan Al Haris juga belum pas, belum ada pemisahan pedag

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Warga Betara, Tanjung Jabung Barat antusias silaturahmi dengan Al Haris calon gubernur Jambi nomor urut 3. Meski hujan lewat menguyur Tanjabbar tokoh masyarakat tetap hadir bersilaturahmi dengan Al Haris di desa Pematang Lumut, Selasa (20/10) malam.Arpin Siregar anggota DPRD Tanjabbar Dapil II mengatakan tanda alam kemenangan Haris-Sani di Pilgub Jambi 2020 sudah kelihatan, setiap turun ke tengah masyarakat Al Haris dan Sani selalu mendapat sambutan hangat warga."Lihat malam ini ditengah hujan lebat warga tetap hadir untuk bertemu dengan Wo Haris. Ini pertanda alam Insya Allah Haris-Sani jadi gubernur Jambi," kata Arpin disambut tepuk tangan tokoh masyarakat yang hadir.Arpin mengatakan Al Haris merupakan calon yang tepat dipercaya masyarakat untuk memimpin Jambi, apa lagi masyarakat Tanjabbar karena wakil Al Haris merupakan putra kelahiran Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan."Wakilnya Abdullah Sani asli kelahiran Tanjung Jabu

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Selain silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan pemantapan tim pemenangan selama safari politiknya di Tanjung Jabung Barat.Al Haris calon gubernur Jambi nomor urut 3 juga silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kuala Tungkal, Abu Bakar Jamalia, Selasa (20/10) malam.Al Haris datang ke kediamannya Abu Bakar Jamalia memenuhi undangan silaturrahmi mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dua periode tersebut.Cukup lama keduanya berbincang dan keduanya berharap silaturrahmi terus terjalin. Sebelum Al Haris meninggalkan kediamannya, Abu Bakar Jamalia memimpin doa agar hajat Haris dan Sani di kabulkan Allah SWT."Semoga pertemanan kita selalu terjalin," kata Abu Bakar Jamalia diujung silaturahmi dan diamiini Al Haris.Sementara itu Al Haris mengucapkan banyak terima kasih kepada mantan anggota DPD dua periode tersebut."Saya menghargai orang yang mengundang saya, soalnya keliling dibanyak tempat, dan saya sengaja turun karena ingin melihat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Ferdinand Hutahaean (FH) meminta kepada mahasiswa yang tergabung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk bersyukur atas lahirnya UU Cipta Kerja.Bukan tanpa sebab, ia mengatakan sebagai mahasiswa, merekalah yang akan merasakan dampaknya UU sapu jagat tersebut.Baca Juga: Ferdinand Labrak Tengku Zul: Jangan Provokasi, Belum Paham Ciptaker Tapi Koar-Koar"Dek, saya kasitau dengan bahasa yang sangat mudah ya, bahwa kamu, kalian adalah generasi pertama yang akan menikmati kemudahan mencari kerja atas adanya UU Ciptaker ini." cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Jokowi Diultimatum, Orang Pro Jokowi ke Mahasiswa: Dek, Lurusin Dulu Kencingnya..Sambungnya, ia mengatakan UU Ciptaker tersebut, justru membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih, para investor akan lebih mudah masuk ke Indonesia."Begitu lulus, kalian tak perlu nganggur atau hanya menjadi tenaga kerja non formal. Sadarlah.!" ucapnya.D

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sudah berusia satu tahun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai periode kedua pemerintahan mantan Wali Kota Solo itu diwarnai kegaduhan dan kegagapan.Politikus PKS, Sukamta mengatakan, kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah. Padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19.Baca Juga: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini : Satu Tahun Jokowi Masih Jauh dari Capaian KeberhasilanAnggota Komisi I DPR itu memaparkan beberapa kegaduhan yang disebabkan oleh para pembantu presiden, misalnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menyatakan akan melarang cadar dan celana cingkrang. Kementerian Agama (Kemenag) juga sempat mewacanakan sertifikasi untuk para penceramah."Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung. Lalu, Pak Menkumham yang buat pernyataan mengaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Demokrat Andi Arief menyarankkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan ikhwal aksi unjuk rasa masayrakat dan mahasiswa, di Jakarta, Selasa (20/10)."Pak Jokowi, rakyat sudah bergerak. Mohon tanggapi, bukan tangkapi," cuitnya dalam akun Twitter @AndiArief_. Selasa.Baca Juga: Wejangan Demokrat untuk Pemerintah: Tak Semua Represi Hasilkan Ketakutan!Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga mengomentari sebuah pemberitaan media daring soal warga membagikan makanan kepada pendemo di Patung Kuda.Baca Juga: Terpojok, Ini Pembelaan KAMI Jabar Soal Dana Rp12 Juta Demo UU Cipta Kerja"Ini realita, rakyat sudah kongkret mendukung," ujarnya.Diketahui sebelumnya, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda diwarnai aksi solidaritas dari masyarakat sekitar.Bahkan, warga membagikan makanan kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Patung Kuda.Sementara, Polda Metro Jaya antisipasi adanya penyusup a

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan sentilan kepada Presidium KAMI Gatot Nurmantyo soal menjadi pemimpin yang tidak selalu bisa melakukan hal di luar kewenangannya."Saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk mengatakan misalnya 'KAMI' itu oposisi. Saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari KAMI itu yang dikritik?" tanyanya, seperti dikutip dari tayangan YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/20/2020).Baca Juga: Bikin Geger! Aksi Ricuh UU Ciptaker Hingga Penangkapan, Mahfud Curigai Orang Dekat SBYLanjutnya, ia menjelaskan selama ini poin yang menjadi kritikan oleh KAMI yang saat itu juga diundang sebagai pengisi acara ILC hanya mengulang kritik-kritik lama."Soal oligarki? Itu kritik kita juga pada Pak Gatot ketika jadi panglima. Korupsi? Kritik kita juga dulu. Pro komunis? Juga dulu ada begitu. Anda liberal? Ada juga dulu," paparnya.Baca Juga: Mahfud MD: Silakan Unjuk Rasa, Tapi Hati-hati Ada

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPutra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, ikut mengomentari satu tahun Pemerintahan ayahnya dan Wakil Presiden Maruf Amin, hari ini, Selasa (20/10).Menurut pandangan Gibran, pemerintahan ayahnya masih banyak pekerjaan rumah. "PR (pekerjaan rumah)-nya masih banyak. Anda tahu sendiri, salah satunya Covid ini," ujarnya, disela kampanye blusukan di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Selasa (20/10).Baca Juga: Gibran Mau Tambah Virtual Box untuk Kampanye: Nanti Ibu Megawati Bisa PakaiKarena itu, ia berharap pemerintahan Jokowi ke depannya akan lebih baik. Terutama bisa mengatasi Pandemi Covid-19 agar kehidupan bisa kembali normal.Namun, ia enggan memberi nilai atas capaian pemerintahan periode kedua ayahnya. "Kalau saran dan kritik biar warga aja yang memberikan. Biar masyarakat yang menilai," ucapnya.Baca Juga: Pilkada Solo Tetap Lanjut Walau Pandemi, Gibran Janjikan Hal IniSebelumnya,Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEkonom senior, Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mendengar pujian Bank Dunia atas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk menemui rakyat yang menolak UU Ciptaker. Terutama, elemen buruh dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi.Baca Juga: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini : Satu Tahun Jokowi Masih Jauh dari Capaian Keberhasilan"Pak Jokowi, jangan dengar celotehan Bank Dunia, dengarkanlah rintihan rakyat yang merasa dikhianati," cuitnya, dalam akun Twitter @FaisalBasri, seperti dilihat, Selasa (21/10/2020).Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Setahun, Ya Tuhan...Satu Rakyat Tanggung Utang Rp20,5 Juta!Diketahui sebelumnya, Kepala Negara mengutup rilis Bank Dunia dalam cuitannya mendukung penerbitan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mendongkrak pemulihan ekonomi dalam negeri."Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Ini kata Bank Dunia

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD merespons aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat pada 23 dan 28 Oktober 2020, di sejumlah daerah.Terkait itu, Mahfud menyebut proses penyerapan aspirasi dalam penyusunan omnibus law UU Cipta Kerja sudah berjalan.Baca Juga: Bikin Geger! Aksi Ricuh UU Ciptaker Hingga Penangkapan, Mahfud Curigai Orang Dekat SBY"Bahwa ada orang tidak setuju, itu soal lain," kata Mahfud dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Maruf di salah satu televisi swasta, Jakarta, Selasa (20/10) malam.Karena itulah, ia mengatakan dibentuk lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani pengaduan terhadap perundang-undangan.Baca Juga: Mahfud MD: Silakan Unjuk Rasa, Tapi Hati-hati Ada...Ia juga mengatakan jika memang mau mencari kesalahan, tentu semua UU punya sisi kelemahan sehingga dipersilakan jika mengajukan judicial review ke MK."Mana ada UU di Indonesia tidak diprotes? Yang

JPNN.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan berharap program beasiswa untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi rakyat kecil bisa diperluas.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin, buka suara tentang peluang mantan terpidana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maju sebagai Presiden RI.Ia menilai Ahok tetap memiliki peluang menjadi calon presiden apapun latar belakangnya. "Cuma pasti kalau Ahok jadi presiden akan terjadi kegaduhan yang luar biasa, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah yang luar biasa karena waktu jadi gubernur atau wakil gubernur saja sudah banyak makan korban nyawa," katanya, saat menanggapi video blak-blakan Ahok seandainya menjadi presiden seperti yang ditayangkan dalam sebuah video, seperti dilansir, Suara.com, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Keras Sekali, Jubir Alumni 212 Sebut Ahok atau Kodok Pun Bisa Jadi PresidenDiketahui, pada tahun 2015, Novel pernah dipenjarakan Ahok (ketika masih menjadi gubernur Jakarta) selama tujuh bulan dalam kasus menghasut orang lain berbuat melawan hukum, ketika demonstrasi berujung ricuh di depan Balai Kota Jakarta pada Jumat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo yang memuji Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dipertanyakan.Pasalnya, pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut dipublikasikan setelah rekan-rekannya seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat ,dan Anton Permana ditahan Bareskrim Polri.Diketahui, Syahganda, Jumhur dan Anton ditangkap Kepolisian pada Selasa (13/10/2020) di tempat berbeda. Kemudian, pernyataan Gatot Nurmantyo yang memuji UU Cipta Kerja itu diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (15/10/2020).Baca Juga: KAMI Jabar Buka-bukaan Dana Rp12 Juta ke Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja"Pascapenangkapan petinggi KAMI oleh polisi seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana, tiba-tiba Gatot Nurmantyo (GN) memuji dan memberikan pernyataan tentang tujuan mulia dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa GN dan KAMI jadi kurang greget? Atau memang pengaruhnya kuran

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM kembali menegaskan bahwa proses panjang pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dimulai sejak Januari 2020 lalu sudah sangat transparan. Penegasan ini penting untuk menghindari polemik berkepanjangan di tengah masyarakat yang masih mempertanyakan transparansi proses pembahasan UU Cipta Kerja.Baca Juga: Ferdinand Labrak Tengku Zul: Jangan Provokasi, Belum Paham Ciptaker Tapi Koar-KoarWidyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM, Nasruddin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020), menyatakan proses panjang penyusunan RUU Cipta Kerja sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15/ 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 87/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 12/ 2011 tentang pembentukan peraturan peru

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto, menyebut secara umum kinerja pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua di bawah standar. Kinerja yang ada sekarang jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat."Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan. Yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," kata Mulyanto, Selasa (20/10/2020).Mulyanto juga menyoroti fenomena masyarakat yang seakan terpecah menjadi dua bagian yang kerap disebut Cebong dan Kadrun. Dalam situasi ini, katanya, pemerintah bukan mendamaikan justru menjadi sumber perpecahan dengan adanya kelompok influencer di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara.Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Setahun, Ya Tuhan...Satu Rakyat Tanggung Utang Rp20,5 Juta!"Tak tanggung-tanggung, besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin,

JPNN.com, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sebaik-baiknya contoh pemimpin adalah Nabi Muhammad SAW.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja diperlukan masyarakat yang tengah mencari kerja di tengah pandemi Covid-19."Negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata. Tapi negara juga memikirkan gimana nasib orang-orang yang saat ini depan mata butuh mendapat pekerjaan. Buruh jadi atensi, tapi di belakang buruh masih banyak orang antri perlu dapat pekerjaan," katanya, Selasa (20/10/2020), dalam acara televisi.Baca Juga: Moeldoko Pastikan Presiden Jokowi Sudah Tepati Janji KampanyeLanjutnya, berkaca dari animo masyarakat pada Kartu Prakerja, ia mengatakan masih banyak pihak yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan.Ia menyebut sudah ada 34,2 juta peserta yang sudah mendaftar dalam program tersebut. Terkait itu, ia pun mengaku khawatir lapangan pekerjaan semakin sempit apabila tidak ada perubahan pada regulasi.Baca Juga: Cie...Cie... Gatot Nurmantyo dan Moeldoko Masih Tebar-Tebar PesonaKarena itu, pemerintah perlu melakukan reforma

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPegiat media sosial Denny Siregar ikut merespons aksi mahasiswa yang kembali turun ke jalan menolak Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (20/10).Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) memberikan ultimatum kepada Jokowi.Baca Juga: Ketua Baleg Klaim Tak Ada Fraksi Tolak Omnibus Law di Tingkat PanjaPria yang kerap membela Presiden Joko Widodo, pun lantas mempertanyakan ultimatum mahasiswa itu."Dek, gini deh dek mmm gimana mulainya ya..," cuitnya, dalam akun Twitternya, seperti dilihat, Rabu (21/10/2020).Baca Juga: Ketua Baleg DPR soal Penolakan Omnibus Law: Tak Ada Satu Fraksi pun yang Menolak"Oke gini deh, "KALIAN ITU SAPAAAAA ?? LURUSIN DULU KENCING.." sambungnya.Diketahui sebelumnya, BEM SI mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu membatalkan Omninibus Law Cipta Kerja.Bahkan, mahasiswa memberikan ultimatum kepada Kepala Negara. "Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 824

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Melanjutkan safari kampanyenya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, calon Gubernur Jambi nomor urut tiga, Al Haris, Selasa kemarin bersilaturrahmi dengan warga Tebing Tinggi.Dalam silaturahmi bersama warga di rumah anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, Nova Anggun Sari ini, Al Haris memperkenalkan istrinya, Hesti, kepada warga."Ini mantan pacar saya, wong deso juga," kata Al Haris.Menurut Al Haris, dia sengaja turun langsung bersilaturrahmi dengan warga untuk melihat kondisi masyarakat lebih dekat.Dia menyebutkan, saat ini cukup banyak warga yang terdampak ekonominya karena pandemi Covid-19. Terutama ibu rumah tangga yang sangat mengatur ekonomi keluarganya."Jadi di balik senyum ibu-ibu saat ini, sebenarnya banyak beban yang dipikirkan, ada beban sekolah anak, kebutuhan keluarga dan sebagainya," kata Al Haris.Untuk membantu perekonomian keluarga, Al Haris menyebutkan dirinya punya program bantuan usaha kecil yang bisa dimanfaatkan ibu

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiINFOJAMBI.COM - Tukang becak di kota Kuala Tungkal, Tanjabbar sempat tidak yakin dengan tawaran Al Haris yang ingin mengayuh becak.Bahkan calon Gubernur Jambi nomor urut tiga ini beberapa kali mengulang tawarannya ke tukang becak."Biar saya yang bawa Pak, biar saya yang bawa, dulu saya susah juga pak," kata Al Haris kepada tukang becak.Si tukang becak lalu turun dan memberikan becaknya ke Al Haris, namun si tukang becak kembali dapat tawaran untuk jadi penumpangnya."Naik saja Pak, biar saya yang kayuh," katanya.Si tukang becak yang sehari-harinya mengayuh becak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tampak seakan tak percaya menaiki becaknya yang dikayuh Al Haris, calon kuat Gubernur Jambi itu.Cukup jauh Al Haris mengayuh becak. Dari osko pemenangan hingga posko koalisi, di Jalan Panglima Cama, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat.Rais, tukang becak mengatakan, tidak heran melihat Al Haris mengayuh becak sendiri. Dia mengatakan, Al Haris memang so

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEkonom senior Rizal Ramli menilai keliru anggapan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurutnya, saat ini yang ada justru sudah enam tahun.Sementara, yang baru satu tahun hanyalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, Rizal juga melihat Ma'ruf selama ini hanya berperan sebagai pelengkap Jokowi saja sehingga semua tetap harus melihatnya sebagai enam tahun pemerintahan Jokowi."Bapak Wapres ini kan antara ada dan tiada, kayak pelengkap doang. Kita harus melihatnya bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah tahun keenam," kata Rizal dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi sampai Demonstrasi, Selasa (20/10/2020).Baca Juga: Ekonomi hingga Politik Rezim Jokowi Ambyar, Elite PKS Bawa-bawa Nama Rizieq sampai GatotRizal melihat, di tahun keenam ini, indikator ekonomi juga sudah merosot bahkan sebelum munculnya pandemi Covid-19. Saat ini, menurutnya utang pemerintah sudah sangat besar sehingga untuk membayar bunganya s

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTersiar kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengeluarkan fatwa bahwa periode jabatan presiden menjadi 7-8 tahun.Menanggapi hal tersebut, Persaudaraan Alumni 212 menilai bahwa fatwa tersebut sarat dengan kepentingan politik bagi golongan tertentu."Kalau usulan itu mau disampaikan atau diterapkan saat ini agar rezim ini berkuasa sampai tujuh atau delapan tahun, sampai 2027. Jelas ini sudah bermuatan politik praktis demi mendukung Kiai Ma'ruf Amin lebih lama lagi," ujar Novel Bamukmin selaku Wakil Sekretaris Jenderal PA 212.Baca Juga: Ekonomi hingga Politik Rezim Jokowi Ambyar, Elite PKS Bawa-bawa Nama Rizieq sampai GatotNamun, Novel menganggap bahwa usulan tersebut lumrah adanya. Pasalnya, sebagai bagian dari umat Islam, mereka berhak untuk berpartisipasi dan menyuarakan hak politiknya.Di sisi lain, Novel mencurigai adanya oknum yang sengaja menjadikan MUI sebagai komoditas politik."Kalau sudah selesai masa tugas Jokowi ya bisa saja. Namun, kalau d

JPNN.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai support system atau sistem pendukung sangat penting untuk membantu proses kesembuhan pasien Covid-19.Read More...

JPNN.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengungkapkan bahwa kehidupan di pondok pesantren sangat luar biasa untuk diamati. Selain menjadi pusat ilmu agama, ponpes juga sangat berbaur dan mewarnai masyarakat sekitar.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Sejumlah pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah menunjukkan komitmennya menciptakan Pilkada Sehat 2020.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, DemakPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat Calon Bupati Demak Mugiyono dari keanggotaan partai. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan rekomendasi PDIP, dan memilih maju kontestasi Pilkada Demak 2020 dari partai politik lain.Ketua DPC PDIP Demak, Fahrudin Bisri Slamet, mengatakan, pemecatan Mugiyono tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 72/KPTS/X/2020. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, tertanggal 20 Oktober 2020."Ini masuk dalam kategori pelanggaran berat, karena melanggar kode etik dan disiplin partai," kata Slamet, Selasa (20/10/2020).Baca Juga: PDIP Terheran-Heran: Ada Kepala Daerah Tenang-Tenang Lihat Fasilitas Umum Dirusak AnarkoKetua DPRD Demak itu menambahkan, tindakan Mugiyono merupakan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai. Sebab, setiap kader wajib menjaga arah perjuangan agar sejalan dengan ideologi dan sikap politik partai."Kita harus patuh

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas memastikan bahwa semua fraksi setuju Omnibus Law saat pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Mahfum diketahui pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di sidang paripurna DPR sempat mendapat penolakan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera."Saya ingin memastikan bahwa dalam proses pembahasan daftar inventaris masalah, saya ingin memastikan tidak ada satu fraksi pun yang menolak di tingkat Panja," kata Supratman dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa, 20 Oktober 2020 malam.Baca Juga: Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini : Satu Tahun Jokowi Masih Jauh dari Capaian KeberhasilanSementara mengenai sikap Demokrat dan PKS dalam sidang paripurna, Supratman mengakui tidak bisa mengintervensi. Hanya saja, dia menegaskan, kembali bahwa tidak ada proses voting saat pembahasan di tingkat Panja atau Baleg."Saya memastikan bahwa dalam pembahasan DIM itu, tidak ada kepu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menunjuk Ahmad Riza Patria sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ahmad Riza menggantikan Muhammad Taufik yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta."DPP Pak Prabowo merasa perlu ada regenerasi, saya yang ditunjuk, saya merasa bersyukur telah diberikan kepercayaan dari Pak Prabowo pimpinan DPP sudah ditunjuk, dikeluarkan SK-nya," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2020.Penunjukan Ahmad Riza itu sebagai Ketua DPD DKI itu sebagai regenerasi kepemimpinan di tubuh partai itu sendiri. Sebab, ketua sebelumnya Muhammad Taufik sudah lama memimpin DPD Gerindra DKI.Baca Juga: Prabowo Dijamu Makan Siang Sama Bos Pentagon Mark Esper"Bang Taufik ketua DPD yang pertama di DKI sampai hari ini sudah lebih dari 12 tahun, banyak prestasi yang dibuat oleh Taufik memenangkan dua kali Pilkada, meningkatkan perolehan kursi dan s

JPNN.com, PALANGKARAYA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Ben Bahat dan Ujang Iskandar saat ini disibukkan dengan jadwal kampanye yang padat di berbagai daerah.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menilai Golkar sebagai partai politik yang peduli terhadap kondisi masyakarat saat ini yang sedang berjuang melawan Covid-19.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PKS Mulyanto mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi- Kyai Ma'ruf Amin dalam bidang politik dan partisipasi publik. Menurut dia, Jokowi menganggap kehadiran oposisi di parlemen dan ekstra parlemen dianggap sebagai ancaman.Tampak dari awal pemerintahan, Jokowi ingin merangkul dan memborong semua partai politik untuk masuk dalam barisan parpol pendukung pemerintah. Padahal, demokrasi mensyaratkan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan sehingga Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya."Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi Pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara," ujarnya.Baca Juga: Evaluasi PKS: Aktivis Ditangkapi, Dana Buzzer Lebih Besar dari Dana Vaksin Covid-19Contoh dari sikap pemerintah yang seolah terancam adalah dengan dibungkamnya tokoh-tokoh Islam keumatan ya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDalam menjaga kondusivitas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak jajaran humas instansi pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk turut serta memaksimalkan fungsi kehumasan.Baca Juga: Petinggi KAMI Ahmad Yani Hampir Ditangkap Polisi"Sampaikan informasi yang cepat dan tepat, serta mampu mengkonter isu-isu negatif," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karopenmas Brigjen Pol. Awi Setyono pada pembukaan Pertemuan Bakohumas, di Jakarta Selatan, Selasa (20/10).Dalam pertemuan yang dikemas dengan kegiatan webinar bertemakan "Kontroversi Pilkada? Humas Jaga Kondusivitas" itu, Kadiv Humas Polri mengemukakan isu-isu itu berhubungan dengan Pilkada secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada gilirannya kehadiran Humas pemerintah mampu menjaga kondisivitas, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.Baca Juga: Dengar Baik-Baik, Polri Nggak Akan

JPNN.com, SURABAYA - Motivator kondang Kota Surabaya, Chandra Putra Negara sangat mengagumi sifat merakyat dari Calon Walikota nomor urut 2, Machfud Arifin.Read More...

JPNN.com, SURABAYA - Calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku sering mendapat curhat dari siswa maupun wali murid.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, berharap pandemi Covid-19 tidak mengurangi legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyodorkan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat krisis di masa pandemi Covid-19.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap satu tahun Pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin diwarnai oleh tantangan yang praktis tidak pernah dibayangkan sebelumnya yakni pandemi COVID-19."Dalam tantangan yang tidak ringan tersebut konsolidasi politik dan pemerintahan merupakan modal terpenting. Krisis harus dihadapi dengan komunikasi politik yang handal, kemampuan membangun harapan, dan perlunya memercepat gerak dan laju perekonomian untuk rakyat," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).Baca Juga: PDIP Sindir Kepala Daerah Tenang Fasum Dirusak, Nah Lho, Hidung Anies Ditunjuk-tunjukHasto menyatakan, PDIP menyadari beratnya tantangan yang dihadapi. Koordinasi, kerja sama, dan kemampuan melakukan komunikasi publik bagi seluruh jajaran kabinet bersifat wajib.Menteri harus fokus pada ruang lingkupnya. Hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat, dan upa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, ikut menilai satu tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan dijadikan momentum oleh sejumlah pihak untuk mengkritisi kinerja sang presiden.Hal tersebut juga dilakukan oleh relawan Jokowi, namun bukan pada sang Presiden, melainkan kepada para pembantu Presiden alias Menteri Kabinet.Baca Juga: Getol Kritik Pemerintah, MUI Pasang Badan buat Jokowi-Maruf: Jangan Mudah Ngecap Gagal!Menurut dia, para pembantu Jokowi lebih sibuk dengan urusan masing-masing ketimbang menunjang kinerja presiden."Satu tahun Presiden Jokowi. Jokowinya bekerja siang malam, Pembantunya berbisnis dan berpolitik siang malam. Copot para Brutus!" tulisnya dalam akun media sosialnya, sepeti dikutip, Selasa (20/10/2020).Baca Juga: Posting Foto Jokowi Menunduk Depan SBY, Eks Anak Buah AHY Sampaikan 2 PesanLanjutnya, ia mengatakan JoMan tentu tak rela melihat Jokowi bekerja sendirian sementara para pembantunya malah sibuk dengan