Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut gugatan terhadap operator seluler, Telkomsel dengan ganti rugi sebesar Rp15 triliun hanya sensasi belaka.Menurutnya, gugatan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. "Gugatan ini hanya sensasi belaka, cari celah dijalan sempit, tujuannya siapa tau dikabulkan. Tp sy katakan, permohonan ini pasti tdk akan dikabulkan oleh Pengadilan," katanya dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3, seperti dikutip, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Fahri Sebut Lobster Gak Bakal Punah, Ferdinand Gak Terima, SampaiBaca Juga: Bendera PDIP Dibakar, Ferdinand Demokrat Tanya: Siapa yang Percaya Pelaku Itu Penyusup?Lanjutnya, ia merasa kasus bocornya data pegiat media sosial Denny Sirefar bukan bertujuan untuk menggugat Telkomsel untuk mengganti rugi."Tujuan dari kasus DS adalah membersihkan BUMN dari kaum radikal, bukan mencari uang," kata dia.Diketahui, Pengacara Denny Siregar, Muannas Alaidid, menegaskan Gugatan itu bukan da

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kedisiplinan masyarakat yang rendah terhadap protokol kesehatan.Hal tersebut dikatakan usai mengikuti rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penanganan dampak pandemik Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Oh, Ada Maunya Nih Partai Tommy Soeharto Dukung Jokowi, TernyataBaca Juga: Diperintah Jokowi, MUI: Prabowo Lebih Kompeten Jadi Presiden"Karena itu tadi presiden memberi arahan kemungkinan akan dipertegas di samping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," katanya.Menurutnya, terkait dasar hukum tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian/lembaga terkait."Intinya presiden melihat imbauan, sosialisasi, dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan. Dan ini mohon m

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa buronan Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra selain sudah memiliki KTP elektronik (KTP-el), buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, juga memiliki paspor."Dapat info Joko Tjandra bukan hanya buat KTP, tapi juga bikin passport," cuitnya dalam akun Twitternya, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Gak Main-Main, Gegara Djoko Tjandra Negara Mau Hidupkan Tim...Menurut dia, jika informasi tersebut benar adanya, ia mengaku prihatin dengan sistem pengamanan di Indonesia. Sebab, penjahat kelas kakap bisa berhasil keluar masuk Indonesia.Terkait itu, ia mengaku akan mencecar instansi keamanan negara dalam rapat kerja bersama Komisi III yang digelar hari ini."Kalau benar demikian sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa kita kebobolan. Akan kami tanyakan saat raker hari ini," tukasnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: peruri.co.id

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat Militer Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengaku heran dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada Menteri Pertahahan Prabowo Subianto untuk mengurusi cadangan pangan. Menurutnya, langkah Jokowi bentuk 'salah kaprah' yang dibiarkan terus-menerus."Pemahaman bahwa keseluruhan urusan ketahanan nasional adalah ranah pertahanan. Padahal, Kemenhan dan TNI hanyalah salah satu kontributor ketahanan nasional dari sisi pertahanan negara," ujar Fahmi saat dihubungi, Senin (13/7/2020).Baca Juga: Diperintah Jokowi, MUI: Prabowo Lebih Kompeten Jadi PresidenDia menegaskan, soal kontribusi ketahanan pangan terhadap ketahanan nasional menjadi domain Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, PU Perumahan Rakyat, BKP, Bulog, dan tentu institusi penegak hukum sebagai instrumen pengawasan."Lalu peran Kemenhan dan TNI? Diminta atau tidak, jika urusan ketahanan pangan ini jadi berpotensi mengancam pertah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengaku terkejut saat dirinya mengetahui bahwa honor panitia pelaksana Asian Games 2018 belum lunas.Kemudian, dalam akun Twitternya @jansen_jsp, ia berharap persoalan ini cepat selesai. "Kaget juga baca ini. Karena banyak yang terlibat di Asian Games ini sekarang sudah jadi petinggi Negeri bahkan Menteri," cuitnya seperti dikutip, Minggu (12/7/2020).Baca Juga: Nasir Demokrat Ngomong Kasar di Rapat DPR, Pengamat: Harus DibinaBaca Juga: Orang Demokrat ke Anies: Nies, Gegara Kamu Warga Jakarta Stress.."Dan acara ini juga jadi jualan utama di Pilpres kemarin," imbuhnya.Sementara itu, dalam cuitan tersebut, ia juga me-mention akun Twitter milik Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama."Semogalah cepat selesai dan uangnya masih ada di tengah Covid ini. Cc: pak @jokowi @erickthohir, @wishnutama, dll," ujar Jansen.Diketahui sebelumnya, masalah honor panitia pelaksana

Warta Ekonomi.co.id, JakartaHasil Munaslub yang digelar oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya tidak hanya memutuskan Muchdi Pr menjadi ketua umum partai terpilih, namun partai besutan Tommy Soeharto mengarahkan dukungan partai terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Berkarya terpilih, Badaruddin Andi Picunang."Partai Berkarya mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Bapak Jokowi dan Wakil Presiden RI Bapak KH Ma'ruf Amin sebagai pasangan dalam pilpres hasil Pemilu 2019 yang sah," katanya dalam dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/7/2020).Baca Juga: Tommy Soeharto Mulai Pecat-pecatin Kader BerkaryaBaca Juga: Khofifah dan Risma Gagal Penuhi Target JokowiLanjutnya, hasil munaslub juga meminta negara untuk mendapuk Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sebab, menurutnya, Soeharto merupakan sosok yang berjasa dalam pembangunan nasional dengan sejumlah jaminannya."Partai Berkarya mem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan PDIP sebagai pendukung utama pemerintah tidak mau ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet. PDIP menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Presiden Jokowi. Namun, Hasto juga berani pasang badan bagi lima kader banteng yang jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.Isu reshuffle memang menguat pasca-video marah-marah Presiden Jokowi viral (18/6/2020) lalu. Sejumlah kinerja menteri jadi sorotan. Beberapa kalangan memberi penilaian mana saja menteri yang layak 'ditendang' Jokowi. Di dalam kabinet saat ini, PDIP mendapatkan porsi paling banyak.Ada lima pos kementerian yang diisi kader Banteng. Mereka adalah Menkumham Yasonna Laoly, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Mensos Juliari Batubara, serta Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati.Baca Juga: Prabowo Bersiap Runtuhkan Taring LuhutHasto mengatakan, di tengah pandemi saat ini, para menteri harus bekerja lebih sigap lagi. Selain itu, pembantu presiden harus punya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekjen PKPI Verry Surya Hendrawan mengatakann pertemuan antara sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, Minggu (12/7) malam, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Perindro Ahmad Rofiq, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika, Waketum PKB Hanif Dhakiri, serta Abdul Kadir Karding dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan, merupakan ajang silatuhramih.Diketahui juga, pertemuan ini tanpa dihadiri Golkar, NasDem dan PSI.Baca Juga: Saat Elektabilitas PDIP-Gerindra Merosot, 2 Partai Ini Malah NaikBaca Juga: AHY Jadi Menteri? Jokowi Ibarat Besarkan Anak Macan Terkam PDIP"Silaturahim untuk mempererat persaudaraan," katanya, Senin (13/7).Kemudian, saat dirinya disinggung pertemuan tersebut terkait reshuffle kabinet, ia pun membantahnya.Menurutnya, pertemuan tersebut hanya membahas hal yang ringan saja. "Tidak. Kita kumpul untuk bahas yang ringan-ringan saja," tuturnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Nova Wahyudi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Tengku Zulkarnainikut merespons ragam komentar publik terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam menangani pangan.Menurutnya, dengan penunjukkan tersebut, membuktikan bahwa Prabowo orang hebat. Bahkan, Prabowo lebih kompeten menjadi presiden."Bagi saya penunjukan itu membuktikan beliau mmg hebat. Bkn saja dlm pertahanan dan pangan, bahkan jadi Presden pun lbh kompeten," katanya dalam akun Twitternya, Senin (13/7/2020).Baca Juga: 'Tiket' Prabowo Lolos Reshuffle JokowiBaca Juga: Bang Sandi Mau Jadi Menteri Jokowi? Ini Jawabnya...Diketahui sebelumnya, Jokowi bersama Prabowo meninjau lokasi Food Estate dan proyek padat karya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.Menhan Prabowo juga sempat mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga akan terus bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan program cadangan ketahanan panga

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSelama ini, "taring" Luhut Binsar Pandjaitan di kabinet Jokowi dianggap begitu kuat. Namun, perlakuan istimewa yang ditunjukkan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto bisa membuat Ketum Gerindra itu nyalip kekuatan Luhut.Di periode pertama pemerintahan Jokowi, dominasi Luhut di kabinet begitu besar. Luhut bisa mengurus apa saja. Ia terlibat berbagai proyek besar seperti divestasi 51 persen saham Freeport, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan (LRT), mengurus pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), dan sebagainya.Saking banyaknya yang diurus, Luhut sampai disindir ekonom Faisal Basri sebagai menteri segala urusan. Bahkan, ada yang menyebut sebagai RI 1,5.Baca Juga: Luhut & Prabowo Pernah Digembleng Polisi Jerman, Latihan Anti...Di periode kedua Jokowi, dominasi Luhut sebenarnya masih kuat. Banyak juga urusan negara yang dipegang Luhut. Namun, hadirnya Prabowo dipandang bisa memengaruhi posisi Luhut.Dalam setengah tahun terakhir ini, Prabowo sep

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengacara Denny Siregar, Muannas Alaidid ikut mengomentari terkait pernyataan Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Haikal Hassan atau Babe Haikal soal uang Rp5 juta untuk akun penyebar data DS yakni @Opposite6891Sebelumnya, Haikal mengatakan bahwa uang tersebut untuk membantu kebutuhan primer keluarga @Opposite6891, dan bukan untuk membocorkan data pribadi Denny Siregar."Untuk kasus adanya transferan ke opposite, saya bantu untuk kebutuhan primer keluarganya di Jakarta. Dan ybs bukan orang yang ada dalam daftar yang dikeluarkan polisi untuk dicari. Kalau ada data itu, mustahil saya mau transfer, karena itu membantu sebuah kejahatan. @xdigeeembok," ujar Haikal.Baca Juga: Babe Haikal Kasih Usulan ke Presiden Jokowi Soal...Baca Juga: Polresta Tasikmalaya: Kita Pasti Panggil Denny Siregar!Menurutnya, jika nantinya akun @Opposite6891 mengakui menerima uang itu untuk sebuah kejahatan, maka Haikal Hassan juga akan kena tindak pidana."Kalo si Pemilik akun Oppo

JPNN.com, JAKARTA - Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan ada tiga tokoh yang layak bertarung di Pilpres 2024 mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng selebritis sekaligus pecinta hewan, Irfan Hakim, yang memiliki subscribers youtube 4,9 juta. Ini adalah kolaborasi ke-4 dirinya bersama selebritis dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada kawula muda melalui konten youtube Bamsoet Channel. Sebelumnya, Bamsoet sudah berkolaborasi dengan Raffi Ahmad, Jessica Iskandar (Jedar), dan Baim Wong."Kolaborasi bersama selebritis yang sudah memiliki banyak subscriber adalah cara terbaru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui video di youtube, subscriber selebritis dengan jumlah jutaan bisa turut menyaksikan konten tentang Empat Pilar MPR RI. Kolaborasi ini sekaligus menunjukan kepedulian para selebritis terhadap kondisi bangsa dan negara. Dibalik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet d

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi para dokter, tenaga medis, dan sukarelawan yang hingga kini terus berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan Andy Budiman sebagai pemenang konvensi Pilkada Kota Surabaya 2020.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (Ketum DPP PG) Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan (SK) kepada empat bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Riau. Penyerahan dilakukan di aula DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/7).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Eko Hendro Purnomo terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPW dan ketua Formatur PAN DKI Jakarta periode 2020 -2025.Read More...

Penulis : Tim Liputan || Editor : RedaksiMohammad ArqonINFOJAMBI.COM Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Mohammad Arqon akan menggelar kegiatan daring lagi.Sebagai pembicara, akan dihadirkan Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hadi Purwanto.Webinar rencananya digelar Rabu (15/11/2020), dengan tema pilkada di tengah covid-19 : siapa yang diuntungkan."Beliau bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berdialog dengan KNPI Provinsi Jambi," ujar Arqon, calon doktor ini, Minggu (12/7/2020).Webinar akan dimulai pukul 13.30 WIB menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming di Youtube channel Forum Diskusi Jambi.Menurut inisiator utama Gerakan Milenial Mendobrak ini, diundang pula pembicara lainnya dari akademisi, KPU dan Bawaslu."Semua sudah terkonfirmasi dan bersedia berbagi ilmu dengan kita semua," tambah mahasiswa S3 Unja ini.Karena peserta terbatas, bisa menyaksikan acara webinar di Channel Youtube. Ju

JPNN.com, JAKARTA - Foto Rahmad Darmawan, Pelatih Madura United, disandingkan dengan calon Bupati Lampung Tengah Nessy Calvia Mustafa sempat beredar di media sosial.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ke dalam Undang-Undang dinilai menemukan urgensinya di masa sekarang. Hal itu dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan ideologis seperti paham komunisme, liberalisme, dan khilafah yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho mengatakan, pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Undang Undang (UU) perlu dilakukan agar proses pembumian Pancasila bisa terus dilakukan.Menurut Jamal, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam penyusunan Rancangan UU (RUU) PIP. Di antaranya, RUU PIP harus ditujukan bagi terbentuknya jati diri dan karakter bangsa, sikap patriotisme terhadap Tanah Air, dan terciptanya sikap menghormati, toleransi, dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Baca Juga: Mantan Wapres Mau Dukung RUU HIP, Tapi Ada Syaratnya..."RUU PIP diharapkan bukan mengatur penafsiran nilai dasar filsafat Pancasila dalam norma UU

Warta Ekonomi.co.id, JakartaRamainya isu dan dorongan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet ditanggapi dingin Partai Demokrat. Partai berlambang mercy ini tidak perlu merespons berlebihan terkait masuknya Ketua Umum Demokrat itu ke pemerintah.Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan, partainya tidak dalam posisi meminta atau mendorong-dorong. "Reshuffle hak Presiden," tegas Ossy, kemarin (11/7/2020).AHY memang gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh saat ini. Mulai bersilaturahmi kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, lalu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sampai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.Baca Juga: AHY Jadi Menteri? Jokowi Ibarat Besarkan Anak Macan Terkam PDIPTerkait safari politik AHY, Ossy menjelaskan, silaturahmi politik ini sebenarnya dijadwalkan setelah Kongres Partai Demokrat, di Jakarta 15 Maret 2020. Namun, pascakongres, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Jadwal silaturahmi politik pun di

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSetahun lebih sejak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 untuk memilih pasangan capres/cawapres dan calon anggota legislatif. Peta dukungan publik terhadap partai politik (parpol) cenderung stagnan, hanya terjadi sedikit penurunan yang hampir merata dalam empat bulan terakhir, menurut temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS)."Dibandingkan dengan survei yang dirilis pada Maret 2020 lalu, hampir semua parpol turun elektabilitasnya, kecuali beberapa parpol di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," ungkap Direktur Eksekutif Center for Political Communication Studies (CPCS) Tri Okta SK dalam press release di Jakarta pada Minggu (12/7/2020).Urutan tiga besar masih didominasi PDIP, Gerindra, dan Golkar, tetapi ketiga-tiganya juga mengalami penurunan elektabilitas. PDIP turun paling banyak dari 31,7% menjadi 29,2%, sedangkan Gerindra turun sedikit dari 14,5% menjadi 13,7% dan Golkar dari 8,9% menjadi 8,3%.Baca Juga: Survei CPCS: 3 Tok

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEmpat bulan berlalu sejak kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret lalu. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga berimbas secara politik.Temuan survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan terjadi perubahan signifikan dalam peta elektoral menuju 2024."Tiga tokoh muncul sebagai kekuatan utama dalam pertarungan memperebutkan posisi calon presiden 2024, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil," ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK dalam press release di Jakarta pada Minggu (12/7/2020).Baca Juga: Pak Menhan Makin Banyak PanggungPrabowo, mantan calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019, masih bertengger di urutan pertama, meskipun mengalami penurunan dari survei yang dirilis CPCS pada Maret 2020 lalu. Saat ini, elektabilitas Prabowo mencapai 18,4%, turun dari survei sebelumn

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSetelah masuk kabinet, panggung yang dimiliki Letjen (Purn) Prabowo Subianto jadi semakin banyak. Selain jadi Menteri Pertahanan yang urusin persenjataan, Ketum Gerindra itu mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi: ngurusin sawah. Kerennya garap food estate sebagai antisipasi krisis pangan.Di bawah awan mendung dan rintik hujan, Jokowi bertandang ke lokasi pengembangan lumbung pangan nasional food estate di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (9/7/2020).Di dalam sebuah pondok kayu tepi sawah, Jokowi terlihat antusias memberikan arahan. Mulutnya komat-kamit. Kedua telapak tangan, hingga telunjuk kanan, aktif digerakkan oleh sang Kepala Negara.Baca Juga: AHY Jadi Menteri? Jokowi Ibarat Besarkan Anak Macan Terkam PDIPPrabowo yang duduk di samping Jokowi, dari jarak sekitar 2 meter tampak serius mengamati. Tatapan matanya tajam. Sesekali buku saku yang stand-by di tangan kiri di corat-coret, menuliskan sesu

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSafari politik yang dilakukan Ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhir-akhir ini dinilai hanya untuk menunjukkan eksistensinya di ranah politik.Pengamat pollitik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam menilai safari politik yang dilakukan AHY tidak lebih sekadar silaturahmi yang ingin menunjukkan dirinya sebagai penerus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Saya melihat safari politik AHY ke sejumlah tokoh akhir-akhir ini hanya seremoni dan ingin menunjukkan jati dirinya semata. Karena, pamor AHY yang masih minim di kancah politik di Tanah Air," kata Saiful Anam, Sabtu (11/7/2020).Baca Juga: Jumawa, Partai Mas AHY Yakin Menang di Ajang Lima TahunanSekadar informasi, AHY akhir-akhir ini gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh nasional. Seperti bertemu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.Menurut analisasnya, ada upaya

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Pengurus Besar NU, Robikin Emhas, meminta DPR legowo menerima penolakan masyarakat dan segera membatalkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) secara total, bukan dilanjutkan dengan mengubah judulnya."Legowo saja, DPR tak perlu khawatir kehilangan muka karena membatalkan RUU HIP. Ini kan masyarakat yang mau, justru masyarakat akan memuji DPR jika siap berjiwa besar," kata Robikin saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi virtual Human Studies Institute, baru-baru ini.Pada kesempatan sama, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Zaitun Rasmin pun tegas menilai bahwa RUU HIP sangat berpotensi menuai kegaduhan, sehingga tak ada pilihan lain, yakni harus dibatalkan."RUU HIP, PIP atau apa pun namanya, jika substansinya masih upaya memonopoli tafsir Pancasila harus dibatalkan."Menurut Zaitun, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat adalah sesuatu yang sangat mahal harganya.Presiden maupun DPR mest

Warta Ekonomi.co.id, BogorPerdana Menteri Kanada Justin Trudeau menjadi bulan-bulanan masyarakat. Sebab, ibu, kakak, dan istrinya kabarnya menerima bayaran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yang jadi masalah, ada dugaan kalau bayaran itu mengalir karena kekuasaan Trudeau.Oposisi di negeri itu, Partai Konservatif telah meminta polisi mengusut, apakah ada pelanggaran yang terjadi saat pemerintah memberikan kontrak senilai hampir 1 miliar dolar kanada kepada LSM bernama WE Charity.LSM ini sudah mengakui membayar hampir 300 ribu dolar Kanada (Rp 3 miliar) kepada ibu, kakak dan istri Trudeau sebagai imbalan berbicara di acara yang digelar LSM ini.Sebelumnya, Trudeau sudah mengakui punya peran dalam memuluskan kontrak yang didapat WE Charity. LSM ini disebut mendapat kontrak senilai 900 juta dolar yang digunakan untuk beasiswa senilai 5 ribu dolar kepada siswa yang menjadi relawan selama pandemi corona."Kami tahu ada keuntungan finansial yang signifikan yang didapat keluarga Perdana Me

Warta Ekonomi.co.id, BogorMenurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, ada sejumlah kepala daerah yang berupaya menyalahgunakan dana penanganan COVID-19, jelang Pilkada 2020.Penyalahgunaan itu dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak."Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit," ujar Firli dalam siaran pers, Sabtu (11/7/2020).Baca Juga: Tanpa Ampun, Garuda Tak Bakal Ragu Pecat Pilot, Jika . . . .Baca Juga: Jakarta 'Bokek', Sampai Perlu Bantuan Buat Tanggulangi Banjir??Sebaliknya, kata Firli, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah. Padahal, kasus di wilayahnya terbilang tinggi."Hal itu terjadi karena sang kepala daerah sudah memimpin di periode kedua, sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju," beber Firli.Jenderal p

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto memimpin langsung pembubaran musyawarah luar biasa (Munaslub) yang konon digelar oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B.Read More...

JPNN.com, MINAHASA UTARA - Pasangan kandidat bupati dan wakil bupati Minahasa Utara, Joune Ganda-Kevin Lotulung siap menjadikan Minahasa Utara lumbung pangan nasional.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengakui bahwa istilah new normal merupakan diksi yang salah."Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera kita ubah, waktu social distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal itu diksi yang salah, kemudian kita ubah adaptasi kebiasaan baru tapi echo-nya nggak pernah berhenti, bahkan di amplify ke mana-mana, gaung tentang new normal itu ke mana-mana," ujarnya saat menjadi pembicara di acara peluncuran buku 'Menghadang Corona: Advokasi Publik dari Masa Pandemi' karya anggota DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Ini Keterangan WHO Soal Penyebaran Covid-19 Lewat UdaraBaca Juga: Horor, Tanpa Gejala, Ribuan Orang Rupanya Terinfeksi Covid-19Lanjutnya, ia mengatakan bahwa istilah yang tepat adalah adaptasi kebiasaan baru. Sebab, banyak masyarakat yang salah mengartikan new normal. Dimana, masyarakat me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan merombak kabinet atau me-reshuffle menteri-menteri yang bekerja biasa di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.Terkait itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menilai sejumlah menteri telah bekerja dengan cukup baik."Saya rasa semua menteri sudah bekerja luar biasa," katanya, di Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Sandiaga Bongkar Rahasia Bisnis Bertahan di Era PandemiBaca Juga: Emiten Sandiaga & Boy Thohir Rela Rogoh Kocek Setengah Triliun Lebih Buat Belanja Saham, Faktanya...Lanjutnya, ketika ditanya soal peluang dirinya berada dalam Kabinet Indonesia Maju. Sandi pun menegaskan bahwa sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan Presiden."Kita jangan berandai-andai. Tugas saya saat ini relawan Covid-19. Itu (reshuffle) hak prerogratif Presiden," ujarnya.Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan rakyat dari dampak pandemi Covid-19. "Kalau masyarakat belum men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung penuh bila DPR bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya.Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan ke Bank Indonesia (BI)."Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujarny di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).Baca Juga: Siap-siap, OJK Bakal Keluarkan Kebijakan LanjutanBaca Juga: Jokowi Mau Balikkan Pengawasan Bank ke BI, OJK Cuma Bilang...Lanjutnya, ia menilai DPR dan pemerintah untuk tidak ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui uUndang-Undang Nomor 21 tahun 2011.Menurutnya, lebih baik mengoreksi diband

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman memperkirakan kasus hukum PT Asuransi Jiwasraya akan lepas di pengadilan.Sebab, menurut dia, tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka tidak jelas. "Kalau saya membaca laporan yang disampaikan Kejaksaan, saya punya kecurigaan, kasus ini nanti lepas di pengadilan. Kecurigaan saya itu, lebih jauh lagi, memang diskenariokan begitu. Ini kecurigaan saya, mudah-mudahan salah," ujarnya dalam keterangan, Sabtu (11/7/2020).Orang dekat SBY ini menyampaikan landasan dasar kecurigaan pada kecurigaan, termasuk ketidakjelasan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.Baca Juga: Nasir Demokrat Ngomong Kasar di Rapat DPR, Pengamat: Harus DibinaBaca Juga: Tutup CPNS 5 Tahun, Demokrat: Ibu SMI Harus Jelaskan, Ada Apa IniKarena itu, ia meminta Jampidsus menjelaskan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada mereka ini. "Apa sebetulnya tindak pidana korupsinya. Tetapi, tiba-tiba melompat, penetapan t

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melontarkan kekecewaannya kepada para menteri. Bahkan, Jokowi menyebut ada menteri yang bekerja seperti orang sedang melakukan cuti.Terkait itu, Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengaku tidak memiliki gambaran jelas menteri-menteri mana yang disindir Jokowi.Namun, ia memiliki daftar tebakan. Yakni, "Mungkin Mendikbud, Mendag, Menpar, Menko PMK, Menkop UKM," tuturnya kepada wartawan, kemarin.Baca Juga: Kemendag Terbitkan Permendag No.62/2020 dan No.63/2020Baca Juga: Dijuluki Pembawa Berita Kematian, Achmad Yurianto Marah?Lebih lanjut, ia menjelaskan tebakan tersebut berdasarkan sektor-sektor yang disorot Jokowi. "Karena itu sektor yang disorot Jokowi," terangnya.Namun demikian, ia menyarankan agar Jokowi tidak sembarangan marah-marah dalam rapat. Sebab, hal tersebut mengesankan kemarahan Jokowi tidak ditujukan kepada semua menteri atau kepala lembaga."Marahnya jangan sama semuanya, kan kasian me

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus tersangka masih dibolehkan mengikuti tahapan pilkada.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menduga bahwa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak akan kena reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Kalau ada isu-isu reshuffle, Pak Terawan ini banyak orang yang enggak tahu, ini menteri kesayangan Pak Jokowi ini. Kalau ada reshuffle, insyaAllah enggak mungkin di-reshuffle itu Pak Menkes," katanya saat menjadi pembicara di acara peluncuran buku 'Menghadang Corona: Advokasi Publik dari Masa Pandemi' karya anggota DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Sehari Sudah 2 Ribu Kasus Positif, Ini Reaksi Jokowi...Baca Juga: Orang Demokrat: Pemerintahan Jokowi Kalah Telak Lawan Covid-19Lanjutnya, ia mengaku kenal dekat dengan Menkes Terawan, Ia pun mengaku mengetahui sepak terjang Terawan, jadi menurutnya Terawan tidak akan kena reshuffle.Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa menteri di jajaran Kabin

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Media Center Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Novel Bamukmin mengaku tidak heran dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Pilpres 2019 dari Rachmawati Soekarnoputri.Menurutnya, Pilpres 2019 lalu terindikasi banyak kecurangan. Hal tersebut berdasarkan hak pilih seseorang yang menyentuh 17 juta suara.Baca Juga: Minta Jokowi Dilengserkan, PA 212 Langsung Ditekel Pakar HukumBaca Juga: Sindir Kelompok 212, PDIP: Mbok yang Cerdas Gitu Lho..."Dan sudah tidak kaget dengan baru diuploadnya putusan MA sekarang. Putusan MA tepat karena memang sudah terindikasi kuat penuh dengan kecurangan," katanya kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).Lebih lanjut, pihaknya menyatakan akan mendesak MPR untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan melengserkan presiden Jokowi-Maruf."Kesepakatan kami untuk mendukung putusan MA, dan sebagai anak bangsa yang banyak elemen ini khusus MPR harus segera bisa mengeksekusi putusan tersebut dengan sidang istimewa untuk melen

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto justru menjadi menteri kesayangan Presiden Jokowi. Hal itu dikatakan mantan Ketua MPR RI itu menanggapi isu reshuffle yang tengah menjadi perhatian publik."Kalau ada isu-isu reshuffle, Pak Terawan ini percayalah banyak yang nggak tahu, ini menteri kesayangan Pak Jokowi ini, Insya Allah nggak mungkin direshuffle" kata Zulhas Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Amien Rais: Sekarang Influencer, Buzzer Dibayar PKI untuk Adu...Besan Amien Rais ini juga mengaku beberapa hari lalu bertemu dengan Jokowi, dan dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan bahwa Covid-19 ini awalnya krisis kesehatan, tapi berkembang menjadi krisis ekonomi. Banyak kontraksi ekonomi mengerikan yang terjadi di negara-negara maju. Menurut Jokowi, Indonesia sedikit lebih baik namun, krisis ini tetap berat."Presiden menyampaikan sungguh-sungguh berat, bahkan Presiden mengatakan ngeri, krisis kesehatan berkem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjadi salah satu menteri yang disorot setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengkritik penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun yang hanya terserap 1,53%.Jokowi juga sempat menyinggung soal reshuffle atau kocok ulang kabinet sampai dengan pembubaran lembaga. Meskipun, isu reshuffle itu dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelah isu ini bergulir, Menkes Terawan menjadi salah satu yang diperkirakan akan direshuffle karena kemarahan Jokowi itu menohok langsung kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes).Tetapi, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) justru menyebut hal yang berbeda bahwa Menkes Terawan merupakan menteri kesayangan Jokowi.Baca Juga: Berandai-andai Reshuffle, Sandi Mau Terima Jabatan Menteri?"Kalau ada isu-isu reshuffle, Pak Terawan ini percayalah banyak yang enggak tahu, ini menteri kesayangan Pak Jokowi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDesas-desus reshuffle kabinet merebak setelah video rekaman yang menunjukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah, ketika memimpin sidang kabinet paripurna terkait penanganan Covid-19, muncul di publik, beberapa waktu lalu.Sejumlah nama pun diisukan bakal dicopot dari jabatan menteri. Salah satunya yang jadi sorotan adalah Menteri Kesehatan, Terawan. Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menilai sejumlah menteri telah bekerja dengan cukup baik."Saya rasa semua menteri sudah bekerja luar biasa," katanya saat ditemui usai membagikan ratusan paket sembako di kawasan Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Orang Demokrat: Pemerintahan Jokowi Kalah Telak Lawan Covid-19Ketika ditanya soal peluang dia dalam Kabinet Indonesia Kerja, pria yang akrab disapa Sandi itu menegaskan, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Presiden."Kita jangan berandai-andai. Tugas saya saat ini relawan Covid-19. Itu (res

Penulis : M Hary Rofagil || Editor : DoraRakor Asdeksi (foto : agil)INFOJAMBI.COM Penjabat Sekda Provinsi Jambi, H Sudirman menyarankan untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan masalah sengketa lahan di Batang Hari tidak perlu dibentuk panitia khusus (pansus).Saran itu disampaikan Sudirman pada rapat koordinasi optimalisasi peran sekretariat DPRD, dalam mendukung fungsi dewan di masa new normal life, yang digelar oleh Asosiasi Sekretaris DPRD (Asdeksi) se-Provinsi Jambi, di Swisbell Hotel, Kota Jambi, Jum'at (10/7/2020).Sudirman menyampaikan pendapat itu terkait pertanyaan Sekretaris DPRD Tanjungjabung Barat dan Batang Hari.Menurut Sudirman, pansus penanganan masalah covid-19 di Tanjung Jabung Barat jika memang perlu, sebaiknya dibentuk pada akhir tahun anggaran 2020."Penanganan masalah covid-19 di Tanjung Jabung Barat sebaiknya rapat dengar pendapat saja. Pansus sebaiknya dibentuk setelah anggaran tahun ini berakhir," ujar Sudirman.Terkait masalah sengketa lah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman buka suara terkait logo garuda dalam partainya yang diedit seseorang menjadi gambar lobster.Menurutnya, partainya tidak akan melaporkan tindakan tersebut. Sambungnya, ia menyatakan bahwa setiam orang bebas berpendapat.Baca Juga: Asik, Keponakan Prabowo Resmi Diusung Gerindra dan Partai Bu MegaBaca Juga: Rayuan Maut Fadli Zon ke Prabowo Buat Dirikan Gerindra"Tentu nggaklah. Ini kan demokrasi, orang boleh ekspresikan pendapat. Kader kami juga santai aja kok," katanya kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).Menurutnya hal yang wajar jika Gerindra mendapat banyak kritikan terkait itu. "Kalau sudah banyak dikritik dan difitnah itu salah satu ciri partai kami saat ini memang partai besar yang diperhitungkan," ujarnya.Selain itu, ia menyebut bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo tidak menyalahgunakan wewenangnya."Yang terpenting Pak Menteri Edhy Prabowo tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk pribad

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Demokrat Irwan menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah salah mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Akibat kesalahan itu, kasus positif terus meningkat.Menurutnya, pada 26 Mei 2020, pemerintah telah diingatkan agar tidak memberlakukan kebijakan kenormalan baru atau new normal secara terburu-buru."Bahkan saya katakan waktu itu, new normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Orang Demokrat: Jokowi Seperti ABG, Galau Gegara Menterinya SlowBaca Juga: Masih Dihantui Corona, Disnakertrans Jabar Awasi Tempat KerjaMenurut dia, seharusnya new normal diterpakan pemerintah ketika berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di berbagai daerah."Apa yang terjadi pada hari ini, di mana angka positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, telah menunjukkan langkah newnormal yang diambil pemerintah adalah blunder bagi rakyat dan nega

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMusisi yang juga Politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo meyakini organisasi pengusung sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak bisa menjungkalkan Pancasila dari dasar negara.Ia menilai HTI tidak mempunyai wewenang untuk mengubah ideologi bangsa lantara berada di luar lembaga negara.Baca Juga: Ahmad Dhani Bongkar Maia Tersiksa saat Jadi Istrinya"Bagaimana caranya HTI mengganti Pancasila? Mereka tidak ada di parlemen. Yang bisa merubah Pancasila yang ada di DPR RI. Jadi kalau HTI (dianggap) ingin merubah Pancasila ya itu utopia, tidak akan pernah terjadi," katanya dalam podcast Deddy Corbuzer, Jakarta, seperti dikutip, Jumat (10/7/2020).Lanjutnya, ia pun mengungkapkan alasan dirinya terjun ke dunia politik. Menurutnya, jargon 'musik dapat merubah dunia' hanya sebatas harapan kosong."John Lennon juga nggak bisa merubah pemerintahan Amerika dengan demo-demonya. Kamu harus masuk ke politik praktis untuk merubah segalanya," ujarnya.Penulis: Reda

Warta Ekonomi.co.id, JakartaBeredar seruan aksi dari BEM Seluruh Indonesia kepada seluruh mahasiswa untuk bergabung menyuarakan aspirasi rakyat.Dalam video yang beredar, BEM SI akan menggelar aksi pada 16 Juli mendatang di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.Baca Juga: Demo saat Pandemi, Orang PDIP Mohon-Mohon Pendemo Ditindak AparatBaca Juga: Pemerintah Diminta Tanggung Biaya Internet Mahasiswa"Rekan-rekan sekalian kami dari BEM SI mengajak bahwasannya melihat permasalahan di negeri ini, di masa pandemiK bukanlah pemaafan untuk kita tidak bergerak sama sekali," tegasnya dalam video yang beredar, Jumat (10/7/2020)."Oleh karena itu kami mengajak seruan aksi pada ranggal 16 juli 2020," sambung orator dalam video tersebut.Berdasarkan informasi, aksi tersebut akan membawa dua tuntutan, yakni pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas dan pembatalan omnibus law cipta kerja.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Muhammad Adimaja

Warta Ekonomi.co.id, JakartaGubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK/Kang Emil) ikut menyapa milenial PAN lewat video singkat yang diunggah oleh akun resmi PAN @amanatnasional. Unggahan video ini pun langsung membuat publik bertanya mengenai hubungan RK dengan PAN.Bahkan, ada juga yang mengaitkannya dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa kemunculan RK dalam video tersebut bukan berarti RK terasosiasi dengan PAN. Namun, PAN menganggap RK sebagai representasi tokoh milenial dan salah satu calon pemimpin muda potensial di Indonesia sehingga tak dimungkiri bahwa PAN juga berharap RK bisa bergabung.Baca Juga: Covid-19 Cukup Terkendali di Jabar, Ridwan Kamil Ungkap Triknya"Itu nggak ada hubungannya, Pak RK itu sebagai tokoh milenial juga, jadi dia punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan milenial. Untuk itu, kita minta Pak RK untuk bisa menyapa milenial melalui videonya. Termasuk juga nanti di acara

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAktivis kemanusiaan, Natalius Pigai menyebut terkait putusan MA soal Pilpres 2019 tidak akan mengubah keputusan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil presiden 2019-2024.Sebab, keputusan KPU yang memenangkan Jokowi sudah dikuatkan dengan putusan MK yang digugat oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno."Ir. Haji Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Maruf Amin Presiden dan Wakil Presiden 2019-2020 yang sah di MK," katanya dalam akun Twitternya, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Poyuono: Kang Mas Jokowi Gak Marah Kan Sama Mas BowoBaca Juga: Minta Jokowi Dilengserkan, PA 212 Langsung Ditekel Pakar HukumLanjutnya, saat ini menurutnya yang perlu dilakukan adalah mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi."Kita kritik dan kuliti kebijakan publik yang merugikan rakyat. Kita pepet terus menuntut tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyat," ucap dia."1997 HM. Suharto juga Presiden yang sah, 1998 sudah jatuh saat krisis!" lanjutdia.Diketahui sebelumnya, Gugat

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pihak, terutama BUMN untuk tidak terjebak dalam middle income trap, dan segera bangkit bersama agar lebih maju lagi.Menurut Wapres, jumlah BUMN bakal dirampingkan, bahkan ada yang dilikuidasi. "Menurut penilaian, Kementerian BUMN selaku pemegang kendali semua BUMN (memiliki) jumlah dan cakupan [yang] terlalu besar dan terlalu luas, sehingga perlu dikurangi, dirampingkan sesuai line of business (bidang usaha) dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik," katanya melalui video conference di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kemarin.Baca Juga: Terlalu 'Gemuk', Wapres: BUMN Perlu Dirampingkan Lagi!Baca Juga: Dijamin 2 BUMN, BJB Siap Salurkan Kredit Modal Kerja UMKMTerkait revitalisasi BUMN, ia mengatakan ada dua dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan adalah kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menilai tepat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan strategis pangan. Igor pun yakin dengan tugas baru ini, maka Prabowo Subianto bakal lolos dari reshuffle kabinet."Penugasan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto untuk melaksanakan pengadaan alat sistem persenjataan (alutsista) TNI sekaligus juga mengurusi food estate (lumbung pangan nasional) menunjukkan besarnya kepercayaaan presiden terhadap mantan rivalnya di Pilpres 2019 tersebut. Terkait kapasitas menhan untuk ikut dilibatkan presiden dalam urusan pangan sangat tepat," kata Igor kepada SINDOnews, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Diminta Jokowi Belanja Produk Lokal, Jubirnya Prabowo Langsung...Sebab, kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya ini, persoalan keamanan saat ini memiliki makna yang komprehensif. "Wajar jika Presiden Jokowi menunjuk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengaku tidak sependapat nbila amarah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas terkait Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian dan Lembaga, Selasa (7/7), dimaknai sebagai bentuk kemarahan.Diketahui, saat itu Jokowi langsung mengutarakan kemarahannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan sejumlah menteri agar cepat membelanjakan anggaran masing-masing.Baca Juga: Gak Kebayang, Jokowi: Jangan Anggap Enteng, Corona Lebih Bahaya..Baca Juga: Diminta Jokowi Belanja Produk Lokal, Jubirnya Prabowo Langsung..."Saya rasa sih enggak marah ya Kang Mas Joko Widodo sama Mas Bowo. Hanya Kang Mas mengingatkan agar belanja negara lebih diutamakan untuk belanja di dalam negeri," ucapnya kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).Menurutnya, tujuan amarah Jokowi menurutnya jelas, agar anggaran ratusan triliun di sejumlah kementerian itu duitnya berputar di dalam negeri."Misalnya anggaran be

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas menilai saat Indonesia dalam kondisi dilema terkait penanganan virus corona atau Covid-19.Menurutnya, kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan kabar baik, bahkan cenderung memprihatinkan."Indonesia dalam situasi maju-mundur kena. Kurva Covid-19 belum landai, bahkan belum jelas apakah kita sudah mencapai peak dari Covid-19/tidak. Di sisi lain, memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) ketat seperti kemarin punya dampak serius terhadap ekonomi & pengangguran," cuitnya dalam akun Twitternya, @TsamaraDKI, Jumat (10/7/2020).Baca Juga: Sentil Tengku Zul Cs, Orang PSI: Ustadz Gadungan Cuma Bikin EnekBaca Juga: Gak Kebayang, Jokowi: Jangan Anggap Enteng, Corona Lebih Bahaya..Kontan saja, cuitan Tsamara ditanggapi warganet dalam akun @agussari"Masalahnya, Karantina Wilayah / PSBB tidak pernah dilakukan dengan serius (karena kekuatiran dampak ekonominya). Dan karena itu angka kasus baru