PENULIS : RADEN SOEHOEREDITOR : DODDIINFOJAMBI.COM Yuninnta Asmara telah menyatakan sikap, dan mendapat izin dari suaminya, untuk maju pada pemilihan Bupati Batanghari tahun 2020. Sejumlah kandidat sudah mangambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati Batanghari di kantor PDI Perjuangan Batanghari. Senin (16/9/2019) giliran Yuninnta Asmara yang mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. Dia bahkan sudah mengembalikan formulir pendaftaran.Itu dibenarkan oleh Akmaluddin, Ketua DPC PDI Perjuangan Batanghari. Yuninnta sudah mengambil formulir pendaftaran melalui orang dekatnya.Menurut Akmaluddin, pada tanggal 5 September lalu orang dekat Yunninta mendatangi kantor PDI Perjuangan Batanghari, Rengas Condong, Muarabulian."Sudah lama diambil," kata Akmaluddin singkat.Yunninta juga memberi amanat pada tim suksesnya mengembalikan formulir tersebut. "Yuninnta diwakili oleh Zaidian," jelas Akmaluddin. ***

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPD terpilih Fadel Muhammad memutuskan maju sebagai calon pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Dia berkomitmen memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPD terpilih Fadel Muhammad memutuskan maju sebagai calon pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Dia berkomitmen memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Senin (16/9). Dalam revisi UU MD3, disepakati penambahan jumlah kursi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011 Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan bahwa aksi Ketua KPK Agus Rahardjo dkk tidak mundur dari jabatan komisioner."Bahwa pimpinan KPK (Agus Rahardjo Cs) tidak ada satupun yang mengundurkan diri," katanya kepada wartawan, di Gedung KPK, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Revisi UU KPK, Agus ke DPR dan Jokowi: Jangan Buru-Buru, Ngejar Apa Sih?Baca Juga: Meski Dijegal Tapi Terpilih, Ketua KPK Baru: Ini Takdir AllahLanjutnya, ia mengklaim bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan lima pimpinan KPK era Agus Rahardjo dkk. Hasilnya, tidak ada satupun yang mundur jadi pimpinan KPK.Bahkan, ia mengatakan bahwa Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang telah mengajukan surat pengunduran diri pun hanya cuti dari pimpinan KPK."Saya sampaikan hasil pembicaraan dengan pimpinan KPK sekurang-kurangnya ada yang dikonfirmasi. Tadi yang satu-satu tidak hadir pak Saut Situmorang meminta cuti dan disepakati diberikan cuti 2 minggu," jelasnya.Selain itu,

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar Hetifah Sjaifudian merasa terharu dan bangga karena kontribusi kader perempuan diakui oleh partai. Hal itu dikatakannya menanggapi pemberian penghargaan dari DPP kepada caleg yang berperan dalam perolehan suara Partai Golkar.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra, Andre Rosiade buka suara terkai isu yang tengah menjadi perbincangan hangat yakni revisi UU KPK. Bahkan, ia menyoroti protes yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memberi keputusan tersebut.Menurutnya, rata-rata mereka yang protes adalah penggiat anti korupsi yang semula mendukung Presiden Jokowi."Aktivis anti Korupsi sibuk mengkritisi pak @jokowi mengenai Revisi UU KPK. Padahal mayoritas mereka pemilih pak @jokowi," cuitnya, dalam akun Twitter pribadinya, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Pimpinan KPK Ngambek Minta Mundur, Fahri: Lantik Aja yang BaruBaca Juga: Gagal!! Meski Jebolan Fakultas Kehutanan, Jokowi Gagal atasi Kebakaran HutanLanjutnya, ia pun memberikan sindiran bahwa mereka yang memilih Jokowi ketimbang Prabowo Subianto sepatutnya menyesal.Bukan tanpa alasan, ia mengatakan Prabowo saat itu diklaim akan memberikan kebijakan nyatan terkait pemberantasan korupsi termasuk kasus yang menyeret penyidik seni

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri resmi ditetapkan sebagai Ketua terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih oleh DPR RI, melalui sidang paripurna, Senin (16/9).Diketahui, KPK dan aktivis antikorupsi menilai Firli saat menjadi Direktur Penindakan lembaga melakukan pelanggaran etik karena bertemu Tuan Guru Bajang (Gubernur Nusa Tenggara Barat).Ia mengatakan pihaknya tidak mau gegabah dengan memberi respons berlebihan terkait hal tersebut. Terlebih, status ketua KPK belum dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Pertama ini masih proses, tentu kita hormati proses yang berjalan sesuai ketentuan. Ada kewajiban DPR membalas surat presiden. Setelah ini baru akan ada proses di kepresidenan," katanya kepada wartawan di DPR, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Tok! Bang Fahri Ketok Palu, Irjen Firli Bahuri Jadi Ketua KPKBaca Juga: Revisi UU KPK, Agus ke DPR dan Jokowi: Jangan Buru-Buru, Ngejar Apa Sih?Lanjutnya, ia mengatakan terpilih dirinya bersama empat orang

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pimpinan KPK baru periode 2019-2023 dapat dilantik segera. Pasalnya, KPK saat ini hanya memiliki dua pimpinan.Diektahui, tiga pimpinan KPK saat ini, ketua Agus Rahardjo, Wakil Ketua Laode M Syarif dan Saut Situmorang, telah menyerahkan mandat pemberantasan korupsi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan saat ini, tersisa hanya Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata yang terpilih kembali untuk pimpinan KPK 2019-2023.Menurutnya, tiga nama pimpinan KPK yang baru dapat segera dilantik Jokowi untuk mengisi kekosongan tersebut."Karena ini sudah mundur tiga, Kemudian yang keempat terpilih kembali, satu yang belum mundur. Sebagian teman-teman ada yang berpandangan ya sudah lantik saja langsung, terutama yang tiga sebagai pengganti gitu loh karena Pak Alex sudah ada di situ kan. Berarti sisanya tinggal satu yang tidak dilantik, menunggu Ibu Basaria," katanya kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/9/2019).Baca

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah saat ini sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi di dalam revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).Diketahui, Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya mendukung beberapa poin dalam draf revisi UU KPK."Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu," katanya kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Terungkap Alasan DPR Bahas Revisi UU KPK Tertutup, Segitunya...Baca Juga: Anggaran KPK Diusulkan Naik, Fahri Semprot Agus Cs yang 'Main' Kasus KecilLanjutnya, ia mengatakan substansi yang didukung, yakni pembentukan dewan pengawas, kewenangan menghentikan penyidikan atau menerbitkan SP3, pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).Sedangkan poin yang ditolak Jokowi yakni, penyadapan har

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepada presiden. Ia pun justru meminta Agus Cs untuk bersikap bijak sebagai pejabat negara.Ia pun menyatakan dalam UU No 30/2002 tentang KPK, tak dikenal istilah pengembalian mandat kepada presiden."Dalam UU KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada," katanya usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-16 HIPMI, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Gambarkan Jokowi Mirip Pinokio, KNPI Sesalkan Cover Majalah TempoBaca Juga: Firli cs, Komisioner KPK Selera PenguasaLanjutnya, ia mengatakan dalam UU KPK itu pergantian pimpinan KPK karena alasan lain, mulai dari mengundurkan diri hingga kasus pidana."Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada," cetusnya.Ia men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Panja RKUHP Arsul Sani, mengatakan telah melakukan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), melalui Panja pada 14-15 September di Hotel Fairmont, Jakarta. Ia mengatakan pembahasan lanjutan hanya tinggal melibatkan ahli bahasa terkait redaksional terhadap pasal-pasal tertentu. Sementara terkait urusan politik hukum dan substansi sudah selesai."Kami sudah selesaikan, tapi kan sudah saya sampaikan kita sudah selesaikan pembahasannya," ujarnya kepada wartawan, di Media Center DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Revisi UU KPK, Agus ke DPR dan Jokowi: Jangan Buru-Buru, Ngejar Apa Sih?Baca Juga: Demokrat: Revisi UU KPK Perlu, Tetapi...Sambungnya, "Tinggal perumusan redaksional pasal-pasal tertentu dan akan kita bawa ke pembicaraan tingkat I pleno Komisi III," imbuhnya.Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa rapat RKUHP hanya tinggal menunggu waktu untuk dibawa dalam Rapat Paripurna diakhir periode 2

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnalis Politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai kekecewaan publik terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui revisi UU KPK bahkan memilih Capim KPK yang diduga memiliki catatan hitam."Jokowi adalah puncak harapan, tetapi persetujuannya terhadap revisi UU KPK juga restunya kepada capim pelanggar etika, meruntuhkan kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, Jokowi melanggar janji kampanyenya sendiri," ucapnya kepada wartawan, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Demokrat: Revisi UU KPK Perlu, Tetapi...Baca Juga: Jokowi Digambar Karikatur Pinokio, PDIP DongkolLanjutnya, ia mengatakan kondisi masyarakat saat ini kecewa dan mulai kehilangan kepercayaan kepada Jokowi. Terlebih, Jokowi seakan-anak menutup telinga terhadap keluhan masyarakat."Kritik publik demikian kerasnya, sementara Jokowi tidak menunjukkan tanda mendengar. Maka wajar jika kemudian publik mulai mengemukakan sikap distrust ini," terangnya.Sambungnya, "Bahkan, cover Te

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Ketua DPRD Sulsel Mohammad Roem geram atas tudingan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah soal hak angket yang disebut sebagai pembunuhan karakter.Nurdin Abdullah menyebutkan hak angket yang digulirkan anggora DPRD Sulsel sebagai pembunuhan karakter, saat memberikan sambutan dalam acara pembekalan Anggota Legislatif PKS periode 2019-2024 di Hotel Claro kemarin."Pak Presiden, selama satu tahun kami menjabat, kami fokus menggenjot pembangunan di Sulsel, tetapi kami justru dihadiahi hak angket," kata NA dihadapan Presiden PKS Sohibul Iman dan ratusan kader PKS."Hak angket itu tujuannya untuk pembunuhan karakter saja. Kita tidak apa-apa tapi terungkap hal-hal yang macam-macam," tambah mantan bupati Bantaeng dua periode itu.Menanggapi hal itu, Roem mengatakan tidak ada pihak yang bisa melarang anggota dewan melakukan kritik ke pemerintah dalam hal ini gubernur maupun wakil gubernur."Saya baca di medsos, media massa, tidak enak juga kalau gubernur bilang hak angket itu pem

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelibatan revisi UU KPK. Sebab, menurutnya, hingga kini pimpinan KPK belum mengetahui isi draf yang akan dibahas."Ya suratnya baru kita akan kita kirim hari ini. Kalau bisa KPK dilibatkan dalam pembahasan. Itu saja enggak ada yang lain. Karena supaya kita tahu draft sesungguhnya seperti apa sih isinya itu," ujarnya kepada wartawan, di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9).Baca Juga: Jokowi Masih Punya Peluang Menarik Diri dari Revisi UU KPKBaca Juga: Presiden Jokowi Disarankan Segera Bekukan Status Pimpinan KPKSambungnya, "Jangan buru-buru lah kita ngejar apa sih?" katanya.Lanjutnya, ia mengatakan DPR dan pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam mengesahkan RUU KPK. Bahkan, sampai-sampai pihaknya tidak dilibatkan."Kalau bisa, poin yang penting ya kalau bisa tidak buru-buru. Pembaha

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSalah satu pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal, menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK direvisi oleh DPR sudah tepat.Menurutnya, Jokowi sebelum mengambil keputusan tentu sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak. "Keputusan tersebut tentulah untuk kepentingan yang mengutamakan masa depan bangsa dan negara, tidak mungkin tercapai Indonesia maju jika korupsi tidak diberangus," katanya kepada wartawan, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Jokowi Digambar Karikatur Pinokio, PDIP DongkolBaca Juga: Istana Bakal Pertemukan Jokowi dengan Pimpinan KPKLanjutnya, ia meyakini Jokowi sangat berkomitmen dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Ia mengaku tidak ragu dengan komitmen Jokowi dalam memberangus praktik korupsi."Memperkuat KPK adalah keniscayaan dan keputusan presiden sudah tepat. Presiden adalah panglima penegakan hukum yang sesungguhnya. Jadi, saya tidak yakin presiden Jokowi berupaya melakukan pelemahan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai langkah pemerintah dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaga antirasuah semakin baik.Menurutnya, pembahasan RUU KPK ini bertujuan untuk melengkapi hal-hal yang kurang. "Jadi memang harus kita bahas. Ini tujuannya untuk memperbaiki bukan untuk melemahkan dan tentunya akan meluruskan apa yang seharusnya yang baik," katanya kepada wartawan, Senin (16/9/2019).Baca Juga: Soal Korupsi, Demokrat Puji-Puji JokowiBaca Juga: Jokowi Digambar Karikatur Pinokio, PDIP DongkolLanjutnya, ia mengatakan UU KPK sudah belasan tahun, dan hal yang sangat wajar untuk dilakukan revisi."Kan UU ini sudah cukup lama sudah 17 tahun dan tentu ada beberapa harus ada perbaikan yang harus dilakukan," ucapnya.Tambahnya, beberapa hal yang harus diperbaiki yakni diperlukan Dewan Pengawas. "Salah satunya usulan dari RUU itu adanya dewan pengawas saya fikir itu perlu yah. karena kalau le

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi III DPR Arsul Sani mengakui pihak DPR RI dengan sengaja membahas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) secara tertutup.Ia menyebut, keputusan tersebut diambil guna menghindari perdebatan dan kegaduhan yang berlebih. "Soalnya kalau terbuka berisik. Kalau tertutup makin misterius," ujarnya kepada wartawan, di Media Center DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019).Baca Juga: 5 Pimpinan KPK Terpilih, Tak Ada Satu pun yang Berkualitas?Baca Juga: Istana Bakal Pertemukan Jokowi dengan Pimpinan KPKLanjutnya, ia mengatakan pemerintah juga sudah menyerahkan inventaris masalah (DIM) terkait revisi UU KPK ini. Ia mengatakan poinnya mencangkup empat hal, yaitu pembentukan dewan pengawas, penyadapan, pegawai KPK berstatus ASN dan juga pemberian SP3 atau surat penghentian penyidikan perkara."Secara umum saja saya sampaikan rasanya semua yang menjadi catatan dan itu tertuang dalam DIM-nya pemerintah, itu DPR setuju kecuali Dewa

Warta Ekonomi.co.id, YogyakartaWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan dalam situasi saat ini, pimpinan di KPK bukan domisioner. Ia menegaskan sampai saat ini dirinya masih menjadi salah satu pimpinan KPK yang memiliki tugas dan wewenang.Diketahui sebelumnya, tiga pimpinan KPK menyerahkan kembali mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan, ketika dirinya mengundurkan diri maka harus ada surat yang mengesahkan bahwa pengunduran dirinya diterima. Sebab, ia menyatakan hingga saat ini belum ada dan belum dikeluarkan oleh yang berwenang."Dan Kemarin saya masih menandatangani sprinan beberapa kasus yang kini sedang ditangani oleh KPK,"ujarnya di Bantul Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: Masinton Bilang Saut Mundur karena Firli LolosBaca Juga: Saut Mundur Usai Firli Terpilih, Jokowi Biarkan Saut Situmorang MundurLebih lanjut, ia mengatakan pesan melalui media sosial terkait pengunduran dirinya hanya diperuntukkan untuk

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan pihakya menolak narasi penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penambahan anggaran.Diketahui narasi tersebut dikemukakan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya, pernyataan bahwa RUU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan memperkuat KPK merupakan siasat.Menurutnya, menguatkan KPK harus dilakukan dengan menambah anggaran komisi anti rasua, sesuai pernyataan Jokowi yang menyebut akan menaikkan anggaran KPK hingga 10 kali lipat.Fahri mengaku tidak sependapat dengan narasi tersebut. Ia menilai KPK memang sengaja diberi anggaran yang kecil sebagai lembaga ad hoc. Sambungnya, di satu sisi, ada kewenangan besar yang dimiliki KPK untuk menuntaskan kasus korupsi besar.Baca Juga: Firli Cs Terpilih, Bang Fahri Minta Pimpinan KPK Saat Ini...Baca Juga: Mahfud MD Bilang Revisi UU KPK Bisa Dimentalkan di MK"Tambah anggaran itu salah arah KPK. Justru KPK itu dibuat kecil dengan s

Warta Ekonomi.co.id, SurabayaEks Cawapres Sandiaga Uno menegaskan pihaknya tidak sepakat dengan salah satu poin draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi revisi UU KPK, yaitu tentang bergesernya status pegawai lembaga antirasuah itu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)."Saya ada beberapa poin yang tidak sepakat salah satunya adalah mengenai ASN itu," ujarnya kepada wartawan di East Java Festival, di Surabaya, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: Sandiaga Ngaku Diajak Balikan sama Prabowo, Tapi...Baca Juga: Biar Gak Berpolitik, Wadah Pegawai KPK Harus Diisi ASN?Menurutnya, jika poin pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN disahkan, maka independensi dalam diri KPK pun terancam. Pasalnya, para pegawai nantinya akan terikat pada UU ASN."Karena begitu sebagai ASN, akhirnya akan masuk ke dalam undang-undang ASN, dan independensinya mungkin akan terkendala," ujarnya.Namun, ada poin lain yang tidak disetujui oleh Sandi, yakni penerbitan Surat Perintah Pengh

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Senin (16/9), dengan sejumlah agenda di antaranya menyetujui lima pimpinan KPK yang sebelumnya sudah dipilih oleh Komisi III. Berdasarkan jadwal dari Bagian Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna diselenggarakan mulai pukul 13:00 WIBPersetujuan DPR RI terhadap lima orang pimpinan KPK dimulai dari laporan pimpinan Komisi III yang melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan pimpinan KPK dari 10 nama menjadi lima nama. Kemudian, pimpinan DPR RI akan meminta persetujuan dari forum rapat paripurna dan kemudian menyetujuinya.Baca Juga: Gerindra Minta KPK Diperkuat, tapi Tetap Harus DievaluasiBaca Juga: Presiden Jokowi Disarankan Segera Bekukan Status Pimpinan KPKKelima nama pimpinan KPK terpilih adalah Firli Bahuri (ketua/Polri), Nawawi Pomolango (wakil ketua/hakim), Alexander Marwata (wakil ketua/incumbent), Nurul Ghufron (wakil ketua/dosen hukum) d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tidak bisa tinggal diam jika personal Presiden Joko Widodo diserang soal pro-kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut, penyerangan terhadap personal Jokowi sebagai bentuk mendiskreditkan presiden."Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden," katanya kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: PDIP Akui Ada Peluang Koalisi dengan PKS dan Gerindra di Pilkada 2020Baca Juga: Yusril sebut Langkah Agus cs Bikin Jokowi TerjebakLanjutnya, ia mengaku hak itu yang mendasari dirinya untuk angkat bicara. Hasto pun menyebut mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan Pinokio. Menurutnya apa yang dilakukan media tersebut tidak etis."Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," ujarnya.Menurutnya, jika Jokowi telah bert

Warta Ekonomi.co.id, SurabayaEks cawapres Sandiaga Uno mengaku dirinya diminta Ketua Umum Parta Gerindra, Prabowo Subianto untuk kembali bergabung dengan partai berlambang kepala garuda tersebut.Sandi mengaku telah beberapa kali berdiskusi dengan Prabowo membahas hal itu. Namun, ia masih belum menjawab pasti terkait rencana bergabungnya."Pak Prabowo Sudah beberapa kali diskusi dengan saya dan sudah sepakat bahwa kita berdua harus memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia," katanya kepada wartawan, di East Java Investival di Grand City Mal, Surabaya, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: Akhirnya, Habibie Kembali Bersanding dengan AinunBaca Juga: Insya Allah Sandiaga Balik, Andre: Gurunya ada di GerindraLanjutnya, ia juga mengaku masih menunggu adanya pembicaraan yang lebih serius untuk membahas hal itu. Ia menilai jika Prabowo masih menunggu momen yang tepat."Akan kita adakan pembicaraan-pembicaraan yang lebih serius ke depan. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan, nanti pada saat y

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menghadiri malam penghargaan caleg DPR RI Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Minggu (15/9). Dalam sambutannya, ia berpesan agar seluruh kader Partai Golkar bersatu. "Karena itulah ke depan, kita akan memulai Partai Golkar. Kita memulai Partai Golkar untuk tetap bersatu. Kalau PG pecah maka yang akan bertepuk tangan adalah orang lain," kata pria yang akrab disapa Ical tersebut dalam sambutannya.Selain itu, ia juga mengingatkan agar sesama kader Partai Golkar untuk tidak saling menohok satu sama lain. Ia juga berharap Partai Golkar bisa membuktikan bahwa partai berlambang beringin tersebut tetap solid."Jangan menggunting dalam lipatan, saya kira tetap berlaku sampai sekarang itulah pesan saya," ujarnya.Baca Juga: Bamsoet, Sosok yang Dibutuhkan GolkarBaca Juga: Ical: 2024 Golkar Bakal Usung Capres Sendiri, Bamsoet?Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung sepakat dengan

Warta Ekonomi.co.id, YogyakartaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengaku tidak mengenal secara detail para pimpinan KPK yang baru saja terpilih. Namun, Mahfud mengaku pernah bertemu dengan Firli Bahuri di sebuah bandara."Saya tidak kenal satu-satu. Tetapi pernah kenal Firli (Irjen Firli Bahuri) ketemu di suatu tempat," ujar Mahfud, saat bincang dengan media di caf De Tambir, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).Baca Juga: 5 Pimpinan KPK Terpilih, Tak Ada Satu pun yang Berkualitas?Baca Juga: Mahfud MD Bilang Revisi UU KPK Bisa Dimentalkan di MKDia menjelaskan, pertemuan dengan Firli terjadi di salah satu bandara. Saat itu dia hendak pergi, namun karena mendengar dirinya akan ke bandara dia merela menunggu. Dalam pertemuan itupun hanya silaturahmi dan ngobrol biasa saja."Kesan baik, saya tidak tahu banyak. Cara gaul cukup tidak norak. Kasus lain saya tidak tahu itu," ujarnya.Mahfud juga mengapresiasi Nurul Ghufron yang merupakan salah satu akademisi. Bahkan dia pernah bersama

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical menyampaikan pidato di acara "Malam Penghargaan Caleg Golkar DPR RI 2019 - 2024" di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bahagia lantaran banyak kader muda partainya yang lolos menjadi anggota DPR RI periode 2019 - 2024.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Presiden PKS Sohibul Iman meminta agar para anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di Sulsel dapat menepati janji-janjinya pada masyarakat.Sohibul meminta anggota DPRD terpilih memenuhi janji kampanye dengan mengawal semua aspirasi konstituen."Yang bikin janji tolong dipenuhi dan yang belum nyatat apa yang sudah dijanjikannya, tolong catat dan ingat penuhi janji itu" bebernya saat pembekalan anggota DPRD terpilih se Sulawesi di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Minggu (15/9).Menurut dia, pemilu tahun ini PKS mendapatkan lonjakan suara cukup drastis. Suara PKS meningkat 3 juta lebih dibandingkan Pemilu tahun 2014 lalu."Pemilu ini adalah lonjakan besar kedua dalam sejarah PKS, Pemilu 2014 lalu kita dapat 8,9 juta sekarang menjadi 11,5 juta," pungkasnya.Dikabarkan saat ini ratusan orang kader, pengurus serta caleg terpilih PKS berkumpul di Claro Hotel untuk melakukan konsolidasi. Tak ketinggalan sejumlah elit PKS juga turut hadir diantaranya Presiden PKS Sh

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Presiden PKS, Sohibul Iman bersama beberapa pengurus DPP PKS menghadiri pembukaan pembekalan ratusan anggota DPRD terpilih se Sulawesi yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Minggu 15 September 2019.Sohibul Iman mengatakan kegiatan pembekalan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PKS sebagai penguatan bagi kader partai yang baru saja terpilih di legislatif."Kegiatan ini dilakukan secara nasional dan dilakukan berjenjang," kata Sohibul saat konfrensi pers usai pembekalan.Ia menjelaskan inti dari pembekalan ini yakni memberikan pemahaman bagi alat (alat kelengkapan DPRD) dari PKS baik berwajah baru di DPRD maupun yang berwajah lama.Dalam pembekalan mereka akan dibekali oleh beberapa materi, pertama terkait Tugas Pokok dan Fungsi anggota DPRD. Kedua sikap politik PKS yaitu sikap dasar, platform partai berlambang bulan sabit ini."Ketiga mereka diberi materi wawasan kebangsaan dan ketatanegaraan," ujarnya.Sejumlah elit PKS juga turut hadir dalam pembekala

Warta Ekonomi.co.id, JakartaFraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.Baca Juga: Catatan 'Kelam' Jokowi Versi Fraksi PKS"Permedag ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan produk peraturan lain karena bisa dipahami melepas tanggung jawab negara terhadap kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Ini kemunduran luar biasa dengan semangat jaminan halal oleh negara," katanya.Jazuli Juwaini yang pernah memimpin Panja UU JPH ini sangat menyesalkan pasalnya Permendag yang lama (sebelum direvisi) jelas mencantumkan keharusan label halal tersebut. Lalu kenapa sekarang dihapus, apa Kemendag tidak paham konsekuensi dari aturannya atau segaja melabrak UU yang ada? Jangan pula Kemendag berdalih sudah diatur di peraturan lain, k

JPNN.com, JAKARTA - Fraksi PKS protes keras atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang tidak lagi mewajibkan atau menghapus keharusan label halal. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini aturan baru ini tidak benar.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPDI Perjuangan membuka peluang koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memenangkan Pilkada 2020 mendatang.Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyatakan Pilkada serentak 2020 merupakan agenda yang sangat menguras energi.Menurut dia, partainya membuka diri untuk bekerja sama dengan partai politik lain termasuk Gerindra dan PKS.Kata Bambang, pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah. Setiap pemilihan di sebuah daerah membutuhkan kerja keras sehingga keserentakannya benar-benar akan menguras stamina.Baca Juga: PDIP Tuntut Kinerja Komisioner KPK Terpilih"Ini keserentakan (Pilkada 2020, red) yang menguras energi yang luar biasa," kata Bambang, di sela konsolidasi partai di Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (14/9/2019).Bambang menyebut, pertarungan di Pilkada 2020 memiliki karakter yang berbeda setiap daerahnya. Arah pertempuran pilkada tergantung masing-masing pasangan calon yang diusung

PENULIS : SUKHAIRIEDITOR : WAHYU NUGROHOPusri Amsyi (kiri) bersama Al Haris (kanan) saat memasang stiker wajah Al Haris tanda dukungan Pusri kepada Al Haris maju ke Pilgub 2010 (foto Sukhairi)INFOJAMBI.COM - Pagi itu Sabtu (14/9/2019) H. Al Haris bersama teman temannya terlihat santai, sambil menikmati sarapan pagi teh telur dan bubur campur, dikunjungi oleh Drs. Pusri Amsyi, MM. MH mantan Sekda Sungai Penuh di warung kopi Sudimampir yang terletak dipasar Koya Sungai Penuh. Dalam pertemuan dengan Pusri Amsyi tersebut, ada hal yang menarik, dimana Pusri Amsyi langsung menyatakan sikap mendukung Al Haris dalam pilkada Gubernur Jambi 2020 nanti, yang ditandai dengan pemasangan stiker Al Haris yg biasa disapa wo Haris di warung kopi milik Sap tersebut."Saya sudah lama kenal beliau dari semenjak saya masih sekda dulu, dan sekarang saya siap bersama dan membantu memenangkan pak Al Haris di pilkada gubernur 2020 nanti," tegas Pusri Amsyi.***

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Figur muda Makassar, dr Fadli Ananda secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Makassar ke PDIP Kota Makassar. pria disapa dr Fadli ini didampingi ratusan kaum milenial dari berbagai unsur.Pasca menyerahkan formulir, dr Fadli Ananda menyakini akan mendapat respon dan usungan partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut."Insya Allah, PDIP akan memberikan dukungan dan usungan ke kami," tandas dr Fadli, Sabtu (14/9).dr Fadli menambahkan, kalangan milenial tentu saja cenderung akan lebih memilih kandidat yang dianggap mewakili mereka, karena merasa seumuran dan paling mengerti kebutuhan kalangan milenial."Atas dorongan dari teman-teman sesama kaum milenial, maka saya pun mantap untuk ikut maju di Pilwali Makassar," kata dr Fadli Ananda.Ia mengaku meski Pilwalkot Makassar diikuti politisi ulung dan handal serta ketokohan yang sudah tak diragukan lagi kapabilitasnya, namun hal tersebut tak menciutkan nyalinya untuk ikut berkompetisi."M

PENULIS : BAMBANG SUBAGIOEDITOR : M ASRORI S M Nasir Djamil Anggota Komisi Hukum DPR RI, (foto Bambang Subagio)INFOJAMBI.COM -Anggota Komisi Hukum DPR RI, M Nasir Djamil, meminta agar Presiden Jokowi dalam waktu yang singkat segera melantik dan mengambil sumpah terhadap lima pimpinan KPK terpilih, terkait akan disahkannya kelima pimpinan lembaga antirasuah itu dalam sidang paripurna pada Senin (16/9/2019) mendatang.Nasir Djamil mengatakan, usulan percepatan itu bukan bermaksud ingin mendikte Presiden, melainkan melihat situasi dan kondisi di KPK pasca munculnya lima pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR. Apalagi dua pimpinan KPK telah mengundurkan diri dan menyerahkan KPK kepada Presiden."Situasinya sangat gaduh dan cenderung membuat polarisasi di tengah masyarakat. Karena itu, mempercepat pelantikan lima pimpinan KPK yang baru sangat diharapkan," ujar Nasir Djamil, di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).Menurut Nasir, KPK, adalah lembaga yang tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk

JPNN.com, SINTANG - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyatakan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda yang sangat menguras energi. Karena itu, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku partainya membuka diri untuk bekerja sama dengan partai politik yang lain, termasuk Gerindra dan PKS.Read More...

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Keseriusan Bakal Calon Wali Kota Makassar sudah terukur di mata PDIP Kota Makassar setelah menjadi figur Kesebelas yang mengembalikan formulir pendaftaran."Bagi kami figur yang mengembalikan Formulir berarti kami sudah ukur keseriusannya," ungkap Ketua DPC PDIP kota Makassar Andi Suhada Sappaile, Sabtu 14 September 2019.Andi Suhada, yang ternyata senior Ismak di SMA Negeri 2 Makassar ini menganggap bahwa PDIP hanya akan mengakui bakal calon kandidat Wali Kota yang mendaftar di partainya.Muhammad Ismak juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PDIP, baginya partai nasionalis ini bisa bersama-sama."Saya yakin sebagai partai wong cilik PDIP bisa bersama - sama kami memperjuangkan demokrasi yang sejati," pungkas Ismak.(#)The post Kembalikan Formulir, PDIP Makassar: Keseriusan Ismak Sudah Terukur appeared first on Inipasti.com.

INIPASTI.COM, MAKASSAR Pemandangan berbeda terlihat saat Muhammad Ismak bersama beberapa tim kerjanya mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota di sekretariat DPC PDIP kota Makassar, Sabtu (14/9).Bila kebanyakan figur yang datang dengan iring-iringan massa, maka Muhammad Ismak datang dengan tim kerjanya yang hanya beberapa orang."Kami datang secukupnya saja, nanti kalau banyak orang datang merepotkan tuan rumah dan akan menggangu lalu lintas," ungkap Ismak.Lanjut ketua AAI ini, pihaknya tak mau berlebihan. Dirinya dan tim ditekankan untuk berlaku sewajarnya." Bawa massa sampai konvoi itu talekang ji, kalau kami sewajarnya saja. Kami fokus pada gagasan, selebihnya kami ingin jalan dengan riang gembira saja," Tutup Ismak.(#)The post Kembalikan Formulir PDIP, Ismak Tak Bawa Massa appeared first on Inipasti.com.

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon wali kota Makassar, Andi Bashar mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor PDIP Kota Makassar, jalan Serigala, Makassar, Sabtu 14 September 2019.Setelah melakukan pengembalian formulir, Mantan Ajudan Aburizal Bakri ini mengaku siap menjadi kader PDIP jika diusung di Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang."Saya siap menjadi kader partai PDIP. Saya rasa PDIP ini adalah partai besar, partai yang tua, partai yang mampu saat ini bertahan dan melewati masa-masa sulit di tahun 1996," kata Andi Bashar.Ia mengatakan saat ini PDIP adalah partai pemenang pemilu dan partai penguasa di Indonesia tentu memiliki kriteria untuk mengusung calon di Pilkada. Salah satunya tentu memiliki peluang menang.Pria berlaterbelakang pengacara ini mengaku saat ini telah melakukan sosialisasi di Kota Makassar. Meskipun dia banyak beraktifitas di Kota Jakarta."Saya akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan elektabilitas, pasang baliho, walaupun aktifitas saya lebi

JPNN.com, JAKARTA - Sejumlah kader muda Golkar yang tergabung dalam Generasi Milenials Airlangga Hartarto (GEMA) memperingati 10 Muharram alias Hari Asyura di Asrama Tahfidz Daarul Ihsan, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peringatan itu diisi dengan bakti sosial pengobatan gratis bagi warga sekitar dan para anak yatim.Read More...

JPNN.com, DILI - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) segera membebaskan visa kunjungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke negeri di sebelah timur Provinsi NTT itu. Menurutnya, pemberian bebas visa bisa menjadi pintu bagi upaya memperkuat kerja sama kedua negara, termasuk penyelesaian persoalan yang belum terselesaikan.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya diusulkan DPR. Meski menerima sebagian, ia juga menolak sejumlah pasal yang diusulkan dalam perbaikan beleid tersebut.Pada Jumat (13/9/2019) pagi, Jokowi menegaskan kesediaan pemerintah mengakomodasi sejumlah pasal perubahan dalam revisi UU KPK. Di antaranya, ia menyetujui perubahan kelembagaan KPK menjadi lembaga pemerintah pusat dengan konsekuensi pegawainya akan dijadikan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).Baca Juga: Minus Basaria dan Alex, Agus cs Serahkan Tanggung Jawab KPK ke Jokowi"Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lain yang mandiri. Seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga independen lain, seperti KPU, Bawaslu," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, kemarin. Pasal itu sebelumnya ditolak KPK dan l

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDikebutnya pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK menuai kontroversi dan kecurigaan di masyarakat. Bahkan, pembentukan Pansel Capim KPK yang memilih 10 capim menuai penolakan karena diduga kuat memiliki kepentingan.Bagi Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) UII, Eko Riyadi, semua itu semakin jelas terlihat dari pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Sebab, sudah ditegaskan statusnya melanggar kode etik.Ia menekankan, tidak ada alasan memperdebatkan independensi KPK. Tapi, ternyata independensi itu diusik dengan rencana membuat pegawai-pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).Baca Juga: Revisi UU KPK Segera Diketok, Ada Kegentingan Apa?Eko memperkirakan, jika revisi UU KPK itu benar-benar jadi UU, implikasinya KPK akan sekadar lembaga sosialisasi. Artinya, penindakan-penindakan tidak akan lagi menjadi fokus KPK."Selama ini, kalau lembaga independen di ASN-kan, akan mati, tidak ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan," kata Eko saat men

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua KPK Agus Rahardjo menyatakan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK seperti sembunyi-sembunyi."Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah RUU KPK karena sampai hari ini, draf saja kami tidak mengetahui," ucap dia saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).Terkait hal itu, dia menyatakan bahwa ia juga telah menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly."Bahkan kemarin, kami menghadap Menteri Hukum dan HAM sebetulnya ingin mendapat draf yang resmi seperti apa. Kemudian Pak Menteri menyatakan nanti akan diundang," ucap dia.Baca Juga: Bantah Ada Lobi-lobi, DPR: Firli Layak Pimpin KPK!Ia juga mendengar rumor bahwa revisi UU KPK itu segera akan disahkan."Kemudian saya juga mendengar rumor dalam waktu yang sangat cepat kemudian diketok disetujui. Seperti kemarin disampaikan Pak Laode, Pak Syarif, ada kegentingan apa sih sehingga harus buru-buru disahkan," kata dia.Selain Raharjo, hadir dalam jumpa pers itu, yakni dua Wakil K

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKomisi VI DPR RI memutuskan untuk menerima dan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian ke pembahasan tingkat dua, yaitu Sidang Paripurna. Sebagian besar fraksi memandang poin-poin dalam RUU Perkoperasian sudah cukup baik dan sudah memperhatikan jati diri dan prinsip-prinsip koperasi.Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengungkapkan, salah satu poin utama dalam RUU yang disusun untuk menggantikan UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah dimasukkannya prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak diterapkan koperasi di Tanah Air.Sebagaimana diketahui, pada UU perkoperasian lama tidak mencakup tentang prinsip-prinsip perkoperasian syariah. "Jika RUU tidak segera disahkan, penyelenggaraan koperasi syariah tidak akan memiliki payung hukum," tukas Teguh dalam Rapat Kerja pembahasan RUU Perkoperasian di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (13/9/2019).Baca Juga: Dear DPR, Kapan RUU Perkoperasian Segera Disahkan?Pengesahan RUU Perkoperasian juga akan meng

Warta Ekonomi.co.id, JakartaTerpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 dipertanyakan sejumlah pihak. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menepis isu adanya lobi-lobian dalam terpilihnya Firli Bahuri.Masinton mengatakan, Firli Bahuri dipilih karena dianggap memiliki kapasitas memimpin KPK. Menurutnya, tudingan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri saat menjabat Deputi Penindakan KPK tidak memiliki bukti-bukti valid.Dia menyebutkan, dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III, Firli Bahuri bisa mematahkan tudingan miring terhadapnya.Baca Juga: Berspekulasi soal Pimpinan KPK yang Baru, Semoga Ada Orang Baik"Kemudian semua anggota Komisi III mendengarkan pemaparan dari Firli bahwa kami memandang beliau punya leadership, punya keberanian, dan menguasai hukum dan mengerti penerapan hukum," ucap Masinton, Jumat (13/9/2019).Selain itu, menurut Masinton, seluruh anggota Komisi III telah menyepakati bahwa calon pi

INIPASTI.COM, MAKASSAR, - Bakal calon wali kota Makassar, Muhammad Ismak menunjukka keseriusannya untuk ikut bertarung di pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang.Ini dibuktikan dengan kehadiran tim pemenangannya untuk mengambil formulir bakal calon di Sekretariat DPC PDIP Kota Makassar, di Jalan Serigala, Makassar, Jumat 13 September.Koordinator Tim Pemenangan Muhammad Ismak, Moch Hasmi Ibrahim mengungkapkan kedatangannya ke kantor PDIP Kota Makassar sebagai kuasa Muhammad Ismak untuk mengambil formulir pendaftaran dan selanjutnya akan dikembalikan, Sabtu (14/9)."Kita akan manfaatkan peluang ini dengan baik, terutama sekali dengan keinginan kita menanamkan dan mengedepankan politik dalam bentuk gagasan pemikiran dan ide," tandas Moch Hasyim.Gagasan tersebut kata dia, tentunya mengenai perbaikan dan penyempurnaan Kota Makassar, terutama dalam hal proses demokrasi.Ia berharap, Ismak nantinya dapat diusung oleh partai berlambang moncong putih itu. Sebab katanya, gagasan Ismak sejalan

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengembalikan formulir pendaftaran ke DPC PDIP Makassar, Jumat (13/9/2019).Appi diantar oleh sejumlah loyalis mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Salah satu diantaranya adalah pengurus DPC Demokrat Makassar, Nuryanto G Liwang."Kebetulan hari ini adalah Jumat, dengan niat baik kami datang dengan jiwa yang suci dan bersih untuk bisa berkolaborasi Insya Allah dengan PDIP," ungkap Appi.Appi pun mengaku siap mempresentasikan visi dan misinya ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut."Pada saat fit and proper test nanti kami akan mengurai segala macam visi dan misi. Menurut saya, banyak sekali hal yang mesti kita bangun dan kolaborasikan secara bersama," tambahnya.Appi mengatakan Pilwalkot kali ini, ia akan tergetkan partai yang dapat menjadi kendaraan politik mengantarkannya ke pencalonan.Belajar dari pengalaman, ia tak ingin memborong semua partai, namun bagi dia bisa memenuhi syarat p

INIPASTI.COM, MAKASSAR - Bakal Calon Walikota Makassar, Taufiqqulhidayat Ande Latif resmi mendaftar sekaligus mengembalikan formulir di kantor PDIP Kota Makassar, Jalan Serigala, Jumat (13/9/2019) Siang tadi.Kedatangan Dokter Onasis sapaan akrab Taufiqqulhidayat Ande Latif yang mengenakan kemeja putih dipadu paci hitam tampak didampingi saudara-saudaranya yang khusus datang dari Jakarta.Seperti, dr. Diah Defawati Ande alias Dojtwr Upi, Dian Megawati Ande, Dien Triwati Ande dan. Taufiqquddin Ande serta keluraga besarnya dari Jeneponto dan Enrekang, juga termasuk puluhan tim dan relawanya.Berbeda dengan figur lain, Onasis yang tiba di kantor partai berlambang banteng moncong putih itu di sambut penuh persaudaraan, laiknya adik dan kakak yang baru bertemu.Tak hanya itu, kekompakan pengurus diinternal PDIP menjamu Onasis sangat kompak. Mulai dari Ketua, pengurus harian hingga enam legislator PDIP Kota Makassar yang baru saja dilantik sebagai anggota dewan.Kekompakan itu ditunjukkan dengan

INIPASTI.COM, MAKASSAR, Bakal calon Wali Kota Makassar, Taufiqqulhidayat Ande yang biasa disapa Dokter Onasis mendaftar di PDIP Kota Makassar, di Sekretariatnya di Jalan Serigala, Makassar, Jumat 13 September 2019.Kedatangan Dokter Onasis didamping sejumlah tim dan keluarga. Salah satunya Kakak Kandung Dokter Onasis yakni Diah Defawati Ande yang juga merupakan kader PDIP."Dia (Diah Defawati Ande) kakak saya. Dia datang sebagai kakak saya bukan sebagai orang PDIP," kata Dokter Onasis, usai mengembalikan formulir pendaftaran.Dokter Onasis mengatakan sampai saat ini dirinya masih konsisten target menjadi calon wali kota dan belum berpikir untuk maju sebagai 02. Apalagi hasil simulasi survei masih sangat memuaskan."Kami ada konsultan sendiri, kami melakukan simulasi yang dilakukan tim survei kami sendiri. Apakah 01 atau 02 kami mengikuti simulasi yang dilakukan survei kami sendiri. Ada simulasi yang kami bikin," katanya.Ia mengklaim hasil survei internal trand elektabilitas terus meningka

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKemana sikap Istana terhadap calon pemimpin Golkar mendatang? Antara Airlangga Hartarto atau Bambang Soesatyo, masih menjadi tanda tanya. Dukungan Istana untuk Ketua Umum Golkan penting untuk mengamankan jatah kursi menteri untuk Partai Golkar.Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengungkakan, jatah 85 kursi dari hasil torehan Golkar di DPR, kemungkinan partai ini akan meraih 3 kursi menteri. Tapi kalaupun mendapat lebih, misal 4, itu hasil kerja keras Ketum Golkar saat ini, Airlangga."Sosok Airlangga, dinilai mampu mengamankan jatah Menteri yang nantinya akan diberikan Jokowi," ujar Jerry.Menurut Jerry lagi, Airlangga lebih memiliki kedekatan personal dengan Jokowi, sehingga layak jika disebut-sebut mendapat dukungan dari Istana. Sebaliknya selama ini Airlangga juga setia mendukung Jokowi. Sifat Airlangga yang tenang, membuat tokoh senior partai Golkar seperti Agung Laksono, Akbar Tanjung, Jusuf Kala, Aburizal Bakrie masih