Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengingatkan bermusyawarah lebih baik untuk memilih ketua umum pada musyawarah nasional, Desember 2019.Baca Juga: Bamsoet Takut Golkar Pecah Gara-Gara..."Kalau calonnya ada beberapa, kalau bermusyawarah kan baik. Tenaga bisa disimpan untuk berkompetisi dengan pihak lain," katanya, di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, di Jakarta, Kamis.Menurut dia, musyawarah artinya berunding untuk bersama-sama menentukan arah perjalanan Partai Golkar ke depan.Mengenai akan bermunculannya calon ketua umum pada munas, Ical mengatakan nanti pimpinan munas yang akan mengarahkan calon-calon yang muncul untuk bermusyawarah mufakat menyusun program yang baik.Namun, ia enggan menjawab ketika ditanya kans Airlangga untuk terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar.Yang jelas, kata dia, siapapun yang menang harus bisa merangkul karena itulah yang menjadi kekuatan Golkar."Kalau target saya pribadi, Go

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa para ketua DPD I dan II partainya bakal diprioritaskan untuk diusung pada Pilkada Serentak 2020. Airlangga menyatakan hal tersebut saat berpidato dalam Rapimnas Golkar di Jakarta, Kamis (14/11).Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang mengatakan setuju bahwa pelaksanaan pilkada langsung dikaji secara terbuka. Teras berpendapat, tidak menutup kemungkinan pilkada bisa dikembalikan ke sistem tidak langsung atau melalui DPRD.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - PKS menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, ada tiga agenda utama yang dibahas dalam Rakornas.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan komisinya akan melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah serentak. Karena itu, Doli mengingatkan supaya tidak terlalu cepat menyimpulkan pelaksanaan pilkada harus dikembalikan ke DPRD.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Suara yang menghendaki perbaikan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin bergema. Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan adanya kajian ilmiah untuk mengetahui dampak positif dan negatif pilkada langsung.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan belum menerima bukti surat pencekalan Habib Rizieq Shihab. Hal tersebut sekaligus membantah pernaytaan Pengacara Rizieq, Sugito Atmo Pawiro mengaku sudah mengirim surat pencekalan kliennya yang disebut dikeluarkan pemerintah Indonesia kepada Mahfud MD via WhatsApp."Enggak ada. Kalau ada kamu punya kasih ke saya," ujar Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: FPI Ngaku Kirim Bukti Rizieq Dicekal via WA, Eh Gak Dibalas Mahfud MDBaca Juga: Mahfud Bantah Pemerintah Kebobolan soal Bom MedanMahfud mengatakan surat yang disebut Rizieq sebagai pencekalan bukan berasal dari pemerintah Indonesia. "Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan gitu aja," ujarnya."Tidak dijelaskan bahwa apakah itu pemerintah Indonesia apakah pemerintah Arab tidak ada," sambung dia.Karena itu, kata Mahfud, surat terseb

Penulis : Tim Liputan Editor : DoraHendry Attan menerima SK Ketua DPW Perindo Provinsi Jambi / foto : istINFOJAMBI.COM Pasca pengunduran diri Iskandar Budiman dari Ketua DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Jambi, Oktober lalu, DPP Partai Perindo memberi kepercayaan pada Hendry Attan untuk menggawangi partai besutan Hary Tanoesudibjo tersebut.Hendry Attan diangkat berdasarkan SKK DPP Partai Persatuan Indonesia Nomor 1702-SK/DPP-PARTAI PERINDO/XI/2019, tertanggal 11 November 2019. DPP Partai Perindo mengesahkan Hendry Attan sebagai Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi."DPP menilai Hendry Attan berkomitmen membesarkan partai dan dapat menjadi semangat baru bagi DPW Perindo Provinsi Jambi," ujar Wasekjen DPP Partai Perindo, Sofyan P, saat penyerahan SK, di Jambi, Kamis (14/11/2019).Dijelaskannya, sebagai pemimpin partai, banyak PR dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk membesarkan Perindo. DPP Perindo percaya dengan komitmen bersama kepemimpinan Hendry Attan aka

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPD Golkar Maluku Utara Alien Mus menilai tidak ada yang perlu diperdebatkan soal pemilihan ketua umum di munas mendatang. Dia mengklaim hampir semua elemen partai beringin menginginkan Airlangga Hartarto terus memimpin.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP PAN Abraham Lunggana atau (Haji Lulung) mengaku terkejut terkait penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia mengomentarinya dengan sangat bijak."Sudahlah, semua orang punya hak yang sama di dalam pemerintahan," katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Lanjutnya, ia menjawab bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan di pemerintahan.Baca Juga: Kita Tahu Dosa Ahok Membekas dan Sulit DilupakanBaca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Cetus PA 212: Musibah!!!Diketahui, Lulung merupakan sosok yang selalu berseberangan bahkan berseteru dengan Ahok ketika menjabat di Pemprov DKI.Namun, terkait penunjukkan Ahok di BUMN, ia mengatakan pemerintah melalui Menteri BUMN pasti memiliki mekanisme dan penilaian khusus dalam mengangkat seseorang untuk menjadi pimpinan di salah satu perusahaan BUMN."Lah kalau hasil fit n proper test pemerintah

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnalis politik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak besar pada citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).Menurutnya, bagaimanapun juga, mantan narapidana penistaan agama itu merupakan sosok yang pernah tercatat memiliki dosa kepada rakyat Indonesia."Ahok tuh agak berbeda dengan orang biasa. Karena kalau orang biasa melakukan dosa itu bisa saja dilupakan, tapi kalau Ahok berbuat dosa itu bisa sangat membekas diingat terus," ucapnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Erick Thohir Bilang Rekam Jejak Ahok Jelas, Terus Pantas Pegang BUMN?Baca Juga: Marwan: Ahok Lebih Pantas Ditahan!!Lanjutnya, ia mengatakan berapapun besar jasa Ahok menjadi terlihat biasa saja. Sambungnya, dengan kata lain, masyarakat akan sulit melihat sisi baik Ahok setelah sekian banyak hal yang telah dilakukan dan merugikan rakyat."Jadi yang

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan dirinya menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjabat pimpinan di salah satu perusahaan BUMN.Ia menilai Ahok pantas dipilih karena sosok yang memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai pimpinan. "Ya saya rasa beliau (Ahok) tokoh yang konsisten, track record-nya jelas bisa terus membangun," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Marwan: Ahok Lebih Pantas Ditahan!!Baca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Cetus PA 212: Musibah!!!Lanjutnya, ia mengaku di kementeriannya membutuhkan banyak figur untuk memegang perusahaan BUMN. Sebab, lanjut dia, tak mungkin satu orang memimpin ratusan perusahaan yang ada di BUMN."Iya memang perlunya banyak figure di BUMN untuk membantu BUMN," ucapnya.Namun, saat ditanya soal jabatan Ahok, ia hanya menyampaikan jabatan baru Ahok di BUMN itu akan diumumkan akhir tahun. "Sabar. Belum tahu nanti kita lihat. Belum tahu na

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Happy Bone Zulkarnaen meyakini munas tahun ini akan jadi yang tersejuk dalam sejarah partai beringin. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan tidak ingin lagi terjebak dalam konflik internal yang hanya akan merugikan eksistensi partai.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengklaim pihaknya telah mengirimkan sejumlah bukti pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab kepada Menko Polhukam Mahfud MD.Ia mengaku telah mengirimkan bukti-bukti pencekalan Rizieq kepada Mahfud melalui lewat pesan WhatsApp. Namun, hingga kini, menurut dia, Mahfud belum merespons."Mungkin dia (Mahfud) terlaku sibuk, jadi tidak membalas. Padahal saya sudah kirim ke dia kemarin bukti-bukti itu via WA. Sudah dibaca juga statusya. Tapi memang belum ada tanggapan," katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Mahfud Kumpulkan Tokoh Bahas Perppu KPK, Tanda-Tanda Direshuffle?Baca Juga: Gak Sulit Kok Pulangkan Rizieq!Lanjutnya, ia menilai persoalan Rizieq mudah untuk diselesaikan jika pemerintah Indonesia berniat menyelesaikannya. Terlebih, pemerintah Arab Saudi itu sendiri tak memiliki kapasitas untuk mencekal Rizieq untuk pulang ke Indonesia."Sekarang gini loh, HRS (Habib Rizieq Shihab) itu kan status di Ara

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota Komisi I DPR Dave Laksono buka suara terkait kabar mantan Menteri BUMN Rini Soemarno bakal ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.Terkait itu, ia mengaku belum menerima pengusulan yang dikirim Presiden kepada Parlemen."Belum masuk surat dari Presiden," ujar dia kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Rini Titipkan Ini ke Erick ThohirBaca Juga: Rencana Erick Thohir Jadikan Ahok Bos di Plat Merah Kepentok Aturan IniLanjutnya, ia mengatakan ada tahapan panjang sebelum Rini menjadi dubes. Yakni, dimulai dari rapat pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi."Nanti kan akan dibahas dulu pimpinan DPR, Bamus dulu sama pimpinan fraksi, kalau di situ diterima ya sudah kita jalankan," jelas dia.Kemudian, setelah diterima pimpinan DPR, maka selanjutnya Rini masih harus melewati tahapan uji kepatutan dan kelayakan, termasuk soal integritas."Kalau itu terlihat tidak berintegritas ya pasti akan digugurkan dengan

Warta Ekonomi.co.id, JakartaDirektur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) Marwan Batubara menilai tidak layak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pimpinan BUMN. Menurut dia, Ahok lebih pantas ditahan karena berbagai dugaan kasus yang membelitnya."Ahok lebih pantas ditahan ketimbang diberi jabatan. Apa istimewanya Ahok? Indonesia punya ratusan bahkan ribuan anak bangsa yang bisa dan siap pimpin BUMN, yang lebih kredibel," katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Demokrat Bahas-Bahas Eks NapiBaca Juga: Pro Kontra Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Respons Jokowi SantuyLanjutnya, sepengetahuannya dirinya ada ketentuan di BUMN, yaitu calon direksi dan komisaris BUMN harus memiliki nama bersih, tidak bermasalah secara hukum, dan tentu figur yang kredibel."Selanjutnya, bangsa ini akan ditertawakan oleh negara-negara lain, sudah jelas ini orang (Ahok) secara hukum bermasalah, terus masih dikasih jabatan," ucapnya.Kemudian

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyoroti rencana menteri BUMN Erick Thohir menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin salah satu perusahaan plat merah.Ia menilai hal tersebut merupakan musibah bagi Indonesia. Sebab, baginya, mantan narapidana Ahok dinilai tak pantas mengisi jabatan di BUMN."Buat saya Ahok itu musibah buat bangsa ini dan yang nggak habis pikir kok residivis dijadikan pejabat BUMN. Seperti sudah tidak ada lagi putra/putri bangsa Indonesia yang terbaik di negara ini," katanya kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang DemoBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia menilai masih banyak putra dan putri bangsa yang bersih dari kasus huku, dan memiliki pengalaman ketimbang Ahok. Terkait itu, ia pun menuding ada kepentingan lain dibalik penunjukkan Ahok sebagai pejabat di BUMN."Saya duga ada hutang budi

JPNN.com, JAKARTA - Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi menilai, gagasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah benar.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) merespons santai terkait pro kontra rencana Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petinggi BUMN.Kepala Negara mengatakan saat ini ini Ahok masih mengikuti proses seleksi. Hasilnya dia serahkan ke Kementerian BUMN."Ini masih proses seleksi," ucapnya.Sambungnya, saat ditanya apakah Ahok akan menjadi direksi atau komisaris? "Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi lagi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Jokowi Minta Tangani Pengeboman Medan Secara Cepat!!!Baca Juga: Gak Sulit Jadikan Ahok Bos PLN atau PertaminaLanjutnya, ia mengatakan kinerja Ahok sudah diketahui banyak kalangan. Kemudian, soal penempatannya sesuai hasil seleksi nanti."Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucapnya. Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan status mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai eks narapidana setelah ditunjuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan plat merah.Ia meyinggung pelarangan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menurutnya, jika KPU saja memberikan larangan terhadap mantan narapidana, maka hal yang sama perlu dipertimbangkan dalam menyusun stuktur di pemerintahan."Saya pikir, kalau saja sekarang ini Pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang DemoBaca Juga: Dahnil Jadi Jubir Menhan Prabowo, Demokrat: Semoga Gak Ambil Gajinya Ya!Sambungnya, "Tak boleh hanya karena

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum PA 212 Slamet Maarif merespons rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu pimpinan di perusahaan plat merah.Ia menyayangkan kebijakan tersebut. Sebab, ia mengatakan Ahok pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam."Apa di Indonesia enggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?" katanya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Rencana Erick Thohir Jadikan Ahok Bos di Plat Merah Kepentok Aturan IniBaca Juga: Gerindra: Ahok, Jangan Petantang-PetentengTerkait itu, ia mengaku tidak akan melakukan aksi penolakan. Bahkan, ia mempersilahkan karyawan karyawan BUMN yang menolak jika memang tak sepakat dengan rencana Ahok hadir di BUMN."Kan kita bukan karyawan BUMN, biarkan saja nanti karyawannya yang menolak," ujarnya.Penulis: RedaksiEditor: Vicky FadilFoto: Nyoman Budhiana

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengingatkan bahwa persaingan sengit antarcalon ketua umum merupakan ciri khas Golkar dalam setiap musyawarah nasional (munas).Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mendukung penuh mentan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi petinggi di salah satu BUMN. Menurut dia, Ahok tidak akan kesulitan menjadi direktur utama di PLN dan Pertamina."Perusahaan yang produknya pasti laku dan sifat usahanya monopoli, enggak ada saingannya di Indonesia dan enggak harus butuh high skill," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Lanjutnya, ia mengatakan tantangan Ahok hanya sebatas melawan mafia pemburu rente di kedua BUMN tersebut. Bahkan, ia menyebut orang-orang tersebut yang berasal dari lingkaran Presiden Joko Widodo.Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang DemoBaca Juga: Gerindra: Ahok, Jangan Petantang-PetentengTerlepas dari itu, ia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak melepas Ahok sendirian. Menurut dia, Ahok harus didampingi anggota direksi yang mengerti segala permainan mafia rente di kedua BUMN

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat hukum Andi W Syahputra merespons rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu pimpinan perusahaan plat merah.Menurutnya, secara hukum, rencana Menteri BUMN bisa dianggap melanggar Permen BUMN 3/2015 tentang Persyaratan menjadi anggota Direksi BUMN."Sesuai Permen tersebut, Ahok dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk menjadi direksi BUMN karena jejak rekam masa lalunya," tegasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/11/2019).Baca Juga: Bakal Jadi Bos BUMN, PA 212: Kan Ahok Pernah DipenjaraBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia kemudian menguraikan bahwa ganjalan itu terletak pada Bab II tentang Persyaratan Anggota Direksi BUMN dalam Permen BUMN 3/2015. Khususnya pada poin A angka 3 tentang syarat formal.Sambungnya, syarat itu menyebutkan bahwa direksi perseroan adalah orang perorangan yang cakap melakukan perb

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengomentari rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) salah satu pimpinan BUMN.Menurut dia, siapa yang akan pimpin BUMN merupakan hak dari menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Tapi tentu yg harus kita ingat, siapapun yang diangkat menjadi pimpinan BUMN, tentu harus mengikuti prosedur yang berlaku," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Jadi Bos BUMN, Ahokers Bakal Kembali AroganBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia berharap penunjukan pimpinan BUMN harus sesuai dengan prosedur Undang-Undang (UU) BUMN, dan juga UU Perseroan. Ia mengaku tak ingin pemilihan jajaran direksi hanya karena memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi."Jangan sampai ada yang mentang-mentang, jadi pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden, jangan mentang-mentang," ucapnya.Lebih lanjut, ia berharap Ahok tidak bersikap petantang-pet

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menilai rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pimpin salah satu BUMN akan membangunkan arogansi Ahokers.Menurut dia, Ahokers yang merupakan sebutan dari pendukung Ahok ini bisa menjadi arogan."Rencana menempatkan Ahok di BUMN mengembalikan arogansi para pendukung Ahok," cuitnya, dalam akun Twitternya, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Said Didu: Jangan Seperti Pelatih MUBaca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!Lanjutnya, ia menambahkan selain itu munculnya kembali Ahokers membuktikan bahwa Ahok memang sosok yang kontroversial."Ini menunjukkan bahwa kontroversi tentang Ahok masih sangat tinggi," imbuh dia.Lebih lanjut, ia mengatakan Ahokers yang sebagian pegiat sosmed akan menghajar siapapun orang yang mencoba menilai Ahok secara obyektif."Orang yang coba nilai obyektif pun dihajar secara kasar oleh para Ahoker di medsos," ucapnya.Sambungnya,

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis menyatakan akan bergerak untuk menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu petinggi di BUMN.Menurut dia, umat 212 menolak Ahok sebagai petinggi di BUMN."Kami 100 persen enggak setuju," tegasnya kepada wartawan, Kamis (14/11/2019).Sambungnya, "Akan ada gelombang besar untuk memprotes, jika Ahok jadi masuk ke BUMN," tambahnya.Baca Juga: Komisi VI DPR Sebut Ahok Figur Tepat Memimpin PLNBaca Juga: Dituding Gelapkan Duit TA, Mantan Anak Buah Ahok Polisikan 2 Akun TwitterMenurut dia, agar tak berbuntut panjang, ia menyarankan agar kasus dugaan korupsi yang menyeret Ahok, yakni kasus Sumber Waras harus diselesaikan terlebih dahulu."Isu korupsi harus diselesaikan. Kalau tidak kan jadi memberikan kesempatan ke calon koruptor untuk jadi petinggi BUMN," imbuhnya.Tak hanya itu, Ahok juga dianggap tidak pantas lantaran pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama."Ka

JPNN.com, BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyebut tiga daerah yang masuk kategori rawan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Pangandaran.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto dalam pemerintahan secara tidak langsung mengajak seluruh kalangan agar berpolitik secara rileks.Baca Juga: Hasil Survei LSI Sebut Kebebasan Sipil Memburuk, Sindir PKS untuk Pemerintah Kena!!"Kita tahu betapa Pilpres 2019 diwarnai dengan pembelahan politik yang mungkin paling keras dalam sejarah pemilu di Indonesia," katanya, di Jakarta, Rabu.Hal itu disampaikannya di sela penyampaian hasil survei terkait turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.Denny mengungkapkan pembelahan politik terjadi begitu kuat sehingga menyebabkan banyak komunitas terbelah, persahabatan menjadi rusak, hingga keluarga menjadi tegang.Bahkan, data KPU menunjukkan provinsi dengan dominasi agama minoritas memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, sementara provinsi yang didominasi muslim memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno."Kita berpolitik secara keras sekali, padahal ujungnya

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPD Golkar Papua Klemen Tinal menilai kondisi internal Golkar jelan munas sangat kondusif. Karena itu, dia menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan.Read More...

JPNN.com, JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta selama dua hari pada 14-15 November 2019. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, rapimnas itu untuk menyamakan pandangan DPP dan DPD partai berlambang beringin hitam tersebut jelang musyawarah nasional (munas) pada Desember mendatang.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio merespons kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan akan menjadi salah satu pimpinan BUMN. Terkait itu, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melirik Ahok sebelum benar-benar memberikan jabatan padanya."Harus pakai teori kaca spion lah untuk Ahok ini. Lihat ke belakang untuk maju ke depan. Jangan lihat belakang balik ke belakang," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Mandiri dan BTN Sudah, Kini Erick Thohir Setor 3 Nama Calon Bos Inalum ke JokowiBaca Juga: Ahok Gabung Pelat Merah, Siapa yang Merekomendasikan?Lanjutnya, ia mengatakan kalau pun benar Ahok dipercaya sebagai salah satu Bos BUMN maka agaknya posisi tersebut kurang pas."Mau jadi direktur BUMN? Mungkin jadi staf Erick Thohir kali. Mungkin bagian staf khusus di bidang apa lah. Saya pikir ngapain jadi direksi BUMN orang udah pernah jadi Gubernur," ucapnya."Dan jangan munculin sentime

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Menteri Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengomentari kabar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengisi jabatan pimpinan perusahaan BUMN. Ia pun menyindir Ahok agar tidak seperti pelatih Manchester United.Lanjutnya, ia juga mengaku banyak wartawan yang bertanya kepadanya terkait dipilihnya Ahok menjadi pimpinan perusahaan BUMN."Banyak sekali wartawan telepon tentang rencana penempatan Ahok di BUMN. Intinya jangan jadi seperti pelatih MU Sok Jae. Itu aja," cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Gabung Pelat Merah, Siapa yang Merekomendasikan?Baca Juga: Bakal Jadi Bos BUMN, Ahok Gak Punya Mobil dan Utang, Total Kekayaannya. . .Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu ini.Sekedar informasi, awal diangkatnya Solskjr menjadi pelatih Manchester United (MU) diharapkan memperba

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengklaim pihaknya belum dengan dan belum tahu terkait namanya akan menjadi Wakil Kantor Staf Presiden (KSP) mendampingi Kepala KSP Moeldoko di Istana Kepresidenan."Waduh, aku enggak tahu mas," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Bersama Moeldoko, Mentan Syahrul Panen Padi M70DBaca Juga: Poyuono ke Jokowi: Kang Mas, Jangan Mau Ditekan ParpolNamun, ia juga mengaku belum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebulan lebih. Namun, dengan Moeldoko sering berkomunikasi. "Aku sudah sebulan lebih enggak ketemu Pak Jokowi, dengan Pak Moeldoko sering WA-an. Aku ketemu dengan menantunya Pak Jokowi (Bobby Afif Nasution) pekan lalu, salah satu yang dibicarakan soal pencalonannya di Pilkada Medan," ungkapnya.Lanjutnya, jika dirinya benar dicalonkan menjadi Wakil KSP, ia pun mengaku siap. Menurut dia, selama ini, dia selalu membantu pemerintah dan Presiden Jokowi."Misalnya, ketegangan pilpres, saya bantu me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaEks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambut baik rencana Menteri BUMN Erick Tohir akan menunjuk Basuki Tajahaj Purnama atau Ahok mengisi kursi di perusahaan BUMN.Menurut dia, Ahok merupakan seorang pekerja keras. Meskipun statusnya kader PDI Perjuangan, namun ia memastikan Ahok merupakan seorang profesional."Saya belum ketemu sama Ahok ya, saya baru dengar. Tapi kalau seumpama dia diminta untuk mengurus BUMN, ya menurut saya bagus, dia profesional. Dia memang kader partai tapi dia sangat profesional, dia detail, dan dia seorang pekerja keras yang lurus dan sangat kreatif," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Ahok Diduga Kuat Jadi Dirut BUMN, Luhut: Ya Kerjanya Bagus KokBaca Juga: Nama Ahok dan Antasari Digadang-gadang Jadi Dewas KPK, Ma'ruf: Bunyinya BegituNamun, ia memiliki pendapat tersendiri. Menurut dia, Ahok bukan tipikal orang yang cocok bila ditempatkan di perusahaan perbankan milik BUMN lantaran b

Warta Ekonomi.co.id, JakartaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku belum mengetahui jabatan yang akan diberikan ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam BUMN. Ia mengetahui, Ahok diundang datang ke kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019)."(Ahok dipanggil ke Kementerian BUMN?) Ya, enggak tahu (jadi apa). Kita tunggu saja," ujar Luhut di Sentul International Convention Center, Rabu (13/11/2019).Saat ditanya awak media mengenai alasan pemanggilan Ahok, ia mengatakan, kerja Ahok bagus. Namun, ia meminta agar wartawan menunggu pengumumannya saja.Baca Juga: Nama Ahok dan Antasari Digadang-gadang Jadi Dewas KPK, Ma'ruf: Bunyinya Begitu"Ya kan dia (Ahok) kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," kata dia.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih melakukan pembahasan lebih dalam terkait kekosongan kursi direktur utama perusahaan BUMN. Sejumlah perusanaan tersebut, di antaranya PT Pertamina, PT Inalum, Bank Mandiri, Bank BTN, d

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakornas antara pemerintah pusat dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019). Dalam sambutannya, Jokowi sempat memperingatkan aparat penegak hukum, termasuk kapolda, kapolres, kajati, hingga kajari untuk ikut mendukung masuknya investasi ke daerah.Presiden pun meminta aparat penegak hukum agar tak asal 'gigit'. Jokowi secara khusus meminta penegak hukum tidak 'menggigit' pejabat atau pelaku bisnis yang berinovasi."Tugas saudara adalah menegakkan hukum. Mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit," kata Jokowi.Baca Juga: Jokowi- Surya Paloh Baik-Baik Saja, Tapi Jadi Oposisi?Tugas penegak hukum, jelas Jokowi, yang utama adalah 'menggigit' siapa pun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa. Meski begitu

Warta Ekonomi.co.id, SurabayaWakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik Maslachah mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan mengusung mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebagai bakal calon wali kota Surabaya pada Pilwalkot 2020."Ya bisa jadi Pak Hanif Dhakiri, karena beliau kader potensial mantan menteri tenaga kerja, kapasitas beliau kalau wali kota begitu sangat memenuhi persyaratan," katanya kepada wartawan, di Surabaya, Selasa (12/11).Baca Juga: Buset!! Pegawai Kemnaker Rela Tato Tanda Tangan Hanif DhakiriBaca Juga: Program Hapus Denda PKB, Pemkot Bekasi Ngaku Belum Sesuai HarapanNamun, ia mengatakan PKB belum melakukan pembahasan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Menurutnya, PKB memiliki banyak kader lain yang juga potensial dan berpeluang untuk diusung sebagai bakal calon wali kota Surabaya. "Yang pasti kita akan mengajukan kader terbaik kita. Tetapi karena masih lama waktunya, kita mencari terus mencari kader terbaik. Banyak kader yang ada di PKB, salah satunya Pa

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana (Lulung) menyatakan pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab ke Tanah Air bukan masalah besar bagi pemerintah."Jadi, dimulainya dari pemerintah. Rekonsiliasi nasional. Ya sudah, ajak tokoh dan elite, juga tokoh yang diseberang sana dan sini, semua jadi satu. Ini bukan masalah besar mengembalikan Rizieq itu," kata Hadi Lulung sapaan akrabnya, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam.Baca Juga: PSI Sudah Ogah Bahas-Bahas Rizieq, Gak Menarik KatanyaBaca Juga: Demi Habib Rizieq, Prabowo Bakal Temui JokowiLanjutnya, ia mengatakan apabila upaya rekonsiliasi sudah dilakukan, ia meminta kepada semua piihak untuk tidak lagi menganggap sebelah mata keinginan Rizieq untuk kembali ke tanah air.Sebab, menurutnya, pemerintah nantinya harus menggandeng semua pihak untuk mencari dan membantu permasalahan utama mengapa Rizieq tidak bisa pulang ke Indonesia."Jangan ada lagi kata, "Pulanglah", "Emang ada urus

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus PKB, Abdul Kadir Karding, mengaku tak soal Partai Nasdem menggelar konvensi calon presiden 2024. Menurut dia, hal itu merupakan hak Partai Nasdem."Prinsipnya masing-masing partai punya hak untuk melaksanakan program-program partai mereka," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Namun, ia mengingatkan agar konvensi serta pembicaraan-pembicaraan untuk Pilpres 2024 tidak mengganggu kinerja dan fokus di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin."Jadi memang mungkin yang perlu diperhitungkan jangan sampai terlalu dini kita bicara soal pilpres sehingga kinerja kita sebagai koalisi pemerintah menjadi istilahnya sedikit fokusnya berbeda," ucapnya.Baca Juga: Paloh Akan Bertemu Zulhas, Nasdem Fix Jadi Oposisi?Baca Juga: Jokowi- Surya Paloh Baik-Baik Saja, Tapi Jadi Oposisi?Lebih lanjut, ia mengatakan memang tidak ada kesepakatan baku antara koalisi pemerintahan. Mennurut dia, semua partai koalisi memiliki independensi masing-masing di tengah interdependensi

PENULIS : RADEN SOEHOEREDITOR : WAHYU NUGROHOINFOJAMBI.COM - Ketua DPC Gerindra kabupaten Batanghari Aminuddin, mengakui bahwa Bacalon Bupati Batanghari Hj Yuninnta Asmara berpeluang besar jadi Bupati Batanghari periode 2021-2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima pengembalian formulir penjaringan Bacalon Bupati Yuninnta Asmara Rabu (13/11/2019) di kantor DPC Gerindra.Bahkan Aminuddin, mengatakan dengan tegas, jika pemilihan Bupati Batanghari jadwalnya hari ini, maka pemenangnya dipastikan Yuninnta Asmara. "Ya, saya akui untuk peluang jadi Bupati ada pada Yuninnta Asmara. Karena saya lihat dukungannya sangat siginifikan. Itu yang saya lihat hari ini. Kalau saja hari ini pemilihan Bupati, saya yakin Ibu Yuninnta menang," kata ketua DPC Gerindra Kabupaten Batanghari Aminuddin yang akrab disapa Amin Keriting.Lebih jauh dijelaskannya, sosok ibu Yuninnta Asmara sudah sangat dikenal di masyarakat. "Peluang itu bisa kita lihat, seperti misalnya ibu Yuninnta turun kelapanga

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitikus Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan kondisi internal partainya menjelang Musyawarah Nasional (Munas) awal Desember mendatang kian memanas. Ia pun mensinyalir adanya upaya memaksakan aklamasi dalam pemilihan ketua Umum Partai Golkar."Pemilihan aklamasi hanya akan membuat internal Partai Golkar runyam. Kita ingat sejarah Golkar kenapa sempat pecah, Ancol dan Bali, itu karena aklamasi. Bukan tidak mungkin kalau aklamasi yang kita paksakan nanti bisa berbuah yang sama," katanya dalam acara diskusi bertajuk Golkar Mencari Nahkoda Baru yang digelar Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11/2019).Baca Juga: Surat Fraksi Golkar, Anggota DPR Tak Boleh Keluar Jakarta, Wakil Rakyat Dilarang Turun ke Dapil?Baca Juga: Surat Edaran Pro-Airlangga, Apa Kata Bamsoet?Lanjut Bamsoet sapaan akrabnya, berharap munas akan menghasilkan ketua umum baru yang bisa mengayomi semua pihak. "Mudah-mudahan tiga minggu ini bisa selesai dan lalui dengan baik. Siapa pun yang

Warta Ekonomi.co.id, JakartaPolitisi PSI Mohamad Guntur Romli mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, Sumatera Utara.Ia menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan keji dan biadab."Mengutuk aksi teror bom bunuh diri yg diduga dilakukan oleh 2 pelaku yang langsung tewas berceceran. Tindakan ini keji dan biadab yang menyasar Polrestabes Medan pd hari Rabu 13 November 2019," cuitnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Kesaksian Warga Soal Bom Bunuh Diri Dekat Tempat Urus SKCK, Begidik Bacanya!Baca Juga: Diduga Bom Bunuh Diri, Polrestabes Medan Dijaga Ketat!!Lanjutnya, ia juga menyebutkan ada empat petugas di Polrestabes Medan yang mengalami luka-luka akibat teror bom tersebut."Ada 4 petugas di Polrestabes Medan yang mengalami luka-luka akibat teror bom bunuh diri ini, sedangkan pelakunya langsung tewas dgn tubuh hancur berserakan. Mati dalam keadaan hina," cuitnya.Sebelumnya, terjadi aksi bom bunuh diri diduga ter

Warta Ekonomi.co.id, JakartaJuru Bicara PSI Dedek Prayudi mengaku sudar tidak tertarik lagi membahas masalah kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.Diberitakan sebelumnya, Rizieq menunjukkan bukti yang diklaim sebagai surat pencekalan dari pemerintah Indonesia melalui siaran video di akun Youtube Font TV. Surat tersebut ditunjukkan untuk mengungkap alasan dirinya tidak bisa pulang ke Tanah Air.Bahkan, dalam video tersebut, ia mengharapkan publik tidak mengasumsikan keberadaannya di Saudi karena masih ketakutan untuk pulang. "Sepakat sih, bahwa saya sudah hampir gak post apa-apa membahas HRS, memang figur ini sudah nggak menarik lagi dibahas," cuitnya dalam akun Twitternya, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Demi Habib Rizieq, Prabowo Bakal Temui JokowiBaca Juga: Dirjen Imigrasi Tahu Habib Rizieq Dicekal dari SosmedLebih lanjut, ia mengingatkan dengan sosok Freddy Krueger. Freddy Krueger adalah tokoh utama dalam film A Nightmare in Elm Street."Mengingatkan saya pada Freddy Krueger, ketakuta

Warta Ekonomi.co.id, JakartaAnggota FPI, Novel Bamukmin meminta Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk pulang ke Indonesia. Sebab, kepulangan Habib Rizieq sangat dinantikan oleh jemaahnya. Bahkan, seluruh jemaah mengaku rindu dengannya."Sudah pasti saya rindu beliau. Begitu juga sebagian besar umat Islam di Indonesia pasti rindu beliau," katanya kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).Sementara itu, Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis ikut mengaku rindu dengan sosok Rizieq. "Kita rindu sekali dengan imam besar kita. Kami sangat rindu, rindu setengah mati," katanya.Baca Juga: Demi Habib Rizieq, Prabowo Bakal Temui JokowiBaca Juga: Dirjen Imigrasi Tahu Habib Rizieq Dicekal dari SosmedIa menambahkan, meskipun jamaah rindu, ia mengaku masih bisa berkomunikasi dengan Habib Rizieq."Masih bisa telekonfrensi, satu arah dari beliau untuk jemaah. Biasanya langsung video, rekaman atau teks. Selama ini kita seperti itu," tukasnya.Lebih lanjut, ia menuturkan, selama ini tidak

Warta Ekonomi.co.id, JakartaStaf Khusus Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Presiden Joko Widodo secara khusus membahas persoalan Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab yang mengklaim tak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal.Ia mengatakan Prabowo ingin melihat perspektif dari pihak pemerintah terkait hal-hal yang berkaitan dengan Rizieq. Bahkan, ia juga akan melakukan pembicaraan secara khusus dengan Pemerintah Arab Saudi."Tadi Pak Menhan sampaikan beliau akan pelajari dan beliau juga akan berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi," katanya kepada wartawan, di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).Baca Juga: Yah, Pertemuan Prabowo dengan Dubes Arab Tak Bahas Soal Habib RizieqBaca Juga: Dirjen Imigrasi Tahu Habib Rizieq Dicekal dari SosmedLanjutnya, dalam pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi, Esam A. Abid Althagafi, Dahnil mengatakan P

Warta Ekonomi.co.id, JakartaKetua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mereshuffle Kabinet Indonesia Maju.Hal teresebut dikatakan terkait cuitan lewat akun Twitterya, Menko Polhukam Mahfud MD yang mengundang sejumlah tokoh nasional untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK."Tanda akan direshuffle nih, bisa dianggap punya visi misi sendiri. Presiden Jokowi kan sudah bilang tunggu proses MK," cuitnya, seperti dikutip WE Online, Rabu (13/11/2019).Baca Juga: Kata Mahfud: Kalau Ada Bukti Indonesia Cekal Habib Rizieq, Bilang ke Saya!Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Mahfud MD Ngaku SenangLanjutnya, ia pun menyarankan Jokowi untuk mereshuffle menteri yang bikin gaduh. "Pak Presiden, reshuffle aja menteri yang suka bikin gaduh dengan radikal, menteri yang suka utang, kecuali itu juga visi misi bapak," tutupnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk tidak mempunyai visi dan misi. "Tidak

INIPASTI.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua alternatif pilihan kebijakan dalam rangka menindaklanjuti rencana evaluasi penyelenggaraan pilkada langsung.Hal itu ia utarakan dalam merespons rencana Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam mengevaluasi pilkada langsung beberapa waktu lalu.Opsi pertama, kata Doli, pemilihan langsung nantinya hanya akan digelar pada tingkat kabupaten/kota saja. Sementara untuk pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tak langsung.Doli beralasan sudah sepatutnya pilkada tak digelar di tingkat provinsi. Sebab, titik berat otonomi daerah berada di tingkat kabupaten/kota dan bukan ditingkat provinsi."Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten-kota," kata Doli di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (12/11/2019).Opsi kedua, Doli mengatakan ada alternatif kebijakan evaluasi pil

JPNN.com, JAKARTA - Politikus Golkar, Mukhtarudin meyakini pemilihan ketua umum partai beringin itu akan berlangsung lancar. Dia bahkan memprediksi ketua umum periode mendatang bakal dipilih secara aklamasi.Read More...

Warta Ekonomi.co.id, JakartaStaf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan Menhan Prabowo Subianto dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi tidak membahas soal pencekalan Habib Rizieq Shihab.Ia mengklaim pertemuan itu, Prabowo dan Althagafi membahas masalah pertahanan."Tidak. Secara spesifik enggak kesana (membicarakan Rizieq). Tidak ada hal-hal yang secara spesifik harus dibicarakan. Ini 'kan masalah etika saja. Jadi, nanti ada saatnya tentu Pak Prabowo akan bertanya terkait dengan isu-isu ancaman keamanan, ancaman dari dalam atau dari luar," kata Dahnil di Balai Media Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).Baca Juga: Dirjen Imigrasi Tahu Habib Rizieq Dicekal dari SosmedBaca Juga: DPR: Kasus Habib Rizieq Tidak Ada yang DitutupiLanjutnya, ia mengatakan kedatangan Dubes Arab merupakan kunjungan kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto yang hanya membahas

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska membenarkan adanya surat edaran Fraksi Partai Golkar DPR RI yang melarang anggota fraksi meninggalkan Jakarta hingga selesainya pelaksanaan musyawarah nasional (munas) pada 6 Desember 2019."Ya, ada imbauan itu menjelang Munas Partai Golkar," kata Darul Siska di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Baca Juga: Sebut Airlangga Ketum Golkar 'Top', Ketua DPP Golkar: Kader Bangga dengan Pujian JokowiIa menilai akibat arahan ini Anggota DPR tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk turun ke dapil yang menjadi konstituennya."Saya sendiri akan bertemu dengan tim saya kira-kira 80 orang. Hal ini sudah terjadwal dan segala persiapannya sudah, tempatnya sudah di-DP, orangnya sudah diundang, 'kan tidak bisa dibatalin dong," ujarnya.Beredar surat dengan logo lambang Golkar dan kop surat Fraksi Golkar tertanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada seluruh anggota Fraksi Golkar DPR.Isi surat itu me

Warta Ekonomi.co.id, JakartaWakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa dirinya akan mematuhi instruksi partainya yang melarang para anggota Fraksi Partai Golkar meninggalkan Jakarta hingga pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) pada 6 Desember 2019.Baca Juga: Surat Fraksi Golkar, Anggota DPR Tak Boleh Keluar Jakarta, Wakil Rakyat Dilarang Turun ke Dapil?"Sebagai kader Golkar, kami harus patuh pada keputusan partai," kata Bamsoet usai bertemu pimpinan DPP PAN di Jakarta, Selasa.Bamsoet yang merupakan Ketua MPR RI itu menilai surat edaran tersebut ditujukan kepada kader partai untuk melakukan konsolidasi internal.Menurut dia, semua anggota Fraksi Partai Golkar pasti telah mendapatkan surat tersebut."Pasti semua anggota DPR dapat surat. Ya ini mungkin kebutuhannya kita perlu konsolidasi menjelang Munas," ujarnya.Beredar surat dengan logo lambang Golkar dan kop surat Fraksi Golkar tertanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada seluruh a